Selasa, 21 Juni 2011

HUKUM PERBANKAN

Pengertian bank:
Banyak definisi tentang Bank antara lain:
O.P. Simorangkir memberi definisi, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa apapun. Pemberian kredit itu dilakukan baik denganmodal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.
Berdasarkan pasal 1 butir 2 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998
Bank adalah badan usaha yang menghimpun ana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
Bankbadan hukumnya PT
Koperasibadan hukumnya koperasi (UU Koperasi)
LPDbadan hukumnya berdasarkan SK (lembaga adat bukan perusahaan daerah). Tak bisa dimasukkan ke lembaga pembiayaan karena pertanggungjawabannya berbeda.
Fungsi Bank
Berdasarkan pengertian di atas fungsi bank maka ada 2, fungsi utama bank:
1. Menghimpun dana dari masyarakat, melakukan dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan dll
2. Memberikan kredit, ini adalah bentuk kegiatan bank dalam rangka menyalurkan kredit (pinjaman) kepada masyarakat.
Dasar hukum kegiatan usaha bank
Berbicara mengenai dasar hukum kegiatna bank maka yang dibahas adalah legislasi kegiatan usaha bank yang dasarnya adalah peraturan-peraturan hukum. Dasar utama kegiatan usaha perbankan adalah UU No.7 Tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998. Selanjutnya kedua UU tersebut dikenal dengan UU Perbankan.
UU No.14 Tahun 1967UU No.7 Tahun 1992UU No.10 Tahun 1998.
Dasar pertimbangan perubahan UU No.7 Tahun 1992 adalah
a. Bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undnag Dasar 1945;
b. Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yna gsemakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan;
c. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sector perbankan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan undang-undang.
Bentuk hukum bank mengacu pada jenis bank itu sendiri, maksudnya bentuk hukum jenis bank umum bisa sama, bisa pula berbeda dengan bentuk hukum jenis bank perkreditan rakyat (BPR). Dari bentuk hukum tersebut maka dapat dilihat status kepemilikan, segi permodalan termasuk pula segi tanggungjawab hukum dari bank tersebut.
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PErbankan membedakan bentuk hukum bank sbb:
1. bentuk hukum bank umum
a. Perseroan Terbatas
b. Koperasi, atau
c. Perusahaan Daerah
2. bentuk hukum BPR
 Perusahaan daerah (UU No.13 Tahun 1962)
 Koperasi (UU Perkoperasian Tahun 1992)
 Perseroan Terbatas (UU No.1 Tahun 1995)
 Bentuk lain yang ditetapkan dalam PP
Jenis-jenis Bank
Menurut Muhhamad Jumhana secara teoritis jenis bank itu dapat dibedakna berdasarkan dari segi fungsinya, kepemilikannya, penciptaan uang giral.
Dari fungsinya dapat dibedakan:
1. Bank central adalah bank yang bertindak sebagai bankers bank berfungsi sebagai penguasa moneter, melakukan pembinaan, pengawasan terhadap sistim perbankan nasional.
2. Bank umum, baik milik Negara maupun swasta pengumpulan dananya lewat deposito, tabungan dan giro dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh Bank kepada depositor (spread).
3. Bank tabungan, dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga, dalam jangka menengah dan panjang sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
Gubernur BI sederajat dengan menteri-menteri, langsung bertanggungjawab pada presiden. Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan.
Dari segi kepemilikan dikenal ada 4 jenis Bank:
1. Bank milik Negara
2. Bank milik pemerintah daerah
3. Bank milik swasta, baik nasional maupun asing
4. Bank koperasi
Dari segi penciptaan uang giral dikenal ada dua jenis Bank:
1. Bank Primer, Bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, simpanan liquid dalam bentuk giro, yang dapat bertindak sebagai bank primer adalah bank umum.
2. Bank sekunder, bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya. Bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit yang termasuk di dalamnya, bank tabungan, bank pembangunan, bank hipotik, yang ada di Indonesia adalah B.P.R.
Jaminan kredit bank
Menurut UU No.10 Tahun 1998 pasal 8 adalah keyakinan atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan.
(bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, angunan dan prospek usaha debitur).
- Collateral
- Characteristic
- Condition of economy
- Capacity
- Capital
Keyakinan bank didukung oleh the five C’s of kredit yaitu collateral atau angunan. Pasal 8 UU 10’98 mempertegas lagi bahwa kredit mengandung resiko, oleh karena itu dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Maka, jaminan merupakan factor yang penting untuk mendukung keyakinan bank dan harus diperhatikan dengan baik.
Keyakinan bank didukung dengan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, angunan dan prospek usaha debitur.
Fungsi jaminan
Baru tampak berfungsi ketika ada sesuatu pada kredit yang memunculkan hak dan kewajiban pada kreditur dan debitur.
Hak tanggungan mengikat benda tidak bergerak. Fidusia mengikat benda bergerak seperti mobil.
UU No.4 Tahun 1996, dikeluarkan hipotik sudah dianggap tidak berlaku.
Hipotik UU No.5 Tahun 1960.
Pada intinya, bahwa jaminan bisa berfungsi ketika terjadi sesuatu pada kredit yang diberi jaminan. Ketika kredit macet, bank akan mengetahui kredit itu, kemudian dilakukan pelelangan.
Jaminan berfungsi sebagai:
- Sebagai nilai proteksi/kepercayaan kepada Bank
- Memperkecil resiko
- Menjamin pelunasan utang.
Keberadaan jaminan itu sendiri/eksistensi jaminan:
Jaminan harus dibuatkan perjanjian yang mengikat secara yurisdial dan dibuatkan perjanjian jaminan, untukmenanggung hutang-hutang debitur.
- Agar tidak terjadi wanprestasi maka perjanjian itu harus mempunyai kekuatan hukum
- Jaminan harus mempunyai suatu nilai jual yang bagus/baik.
Jenis-jenis jaminan
Dari segi sifat
1. Jaminan yang lahir karena UU, tidak usah diperjanjikan lagi (pasal 1131 dan pasal 1132)
Pasal 1131: segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang aka nada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan.
Pasal 1132: kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya terkecuali ada hal yang khusus.
2. Jaminan aka nada, jika diperjanjikan.
Apakah tanah itu boleh dibangun ketika masih dalam proses pencairan jaminan? Ketika tanah itu dipakai jaminan apakah obyek itu dikuasai bank atau tidak? TIDAK. Yagn dikuasai adalah alas hak/tanda bukti kepemilikan yang disebut dengan sertifikat. Artinya kreditur/bank boleh membangun selama tanah tersebut masih dijadikan jaminan. MotorBPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) pengikatannya dnegan cara fidusia.
3. Jaminan adalah kebendaan milik debitur yang bisa dijadikan jaminan khusus.
Transaksi jual beli:
- Penyerahan timbale balik
- Pengalihan hak
Hibah  tidak ada penyerahan dari si penerima hibah
Pengalihan waris tidak ada penyerahan dari ahli waris.
1. pembentukan jaminan
2. jaminan kebendaan
Bergerakfidusia
Tidak bergerak hak tanggungan (UU No4’96)
Obyek hak tanggungan adalah hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak. Disamping itu ada hak atas tanah, hak guna usaha, hak pakai, hak guna bangunan senilai dengan harga rumah itu.
Hak pakai boleh dijadikan uang,
hak sewa boleh dialihkan.
Hak kepemilikantakkan pernah beralih.
Pengikatan jaminan
Untuk kepentingan Bank dalam hal pengembalian kredit yang diberikan maka jaminan atau angunan si debitur harus dibuatkan pengikatan atau pembebanan yang dibuat dalam perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokok (perjanjian kredit), jadi perjanjian pengikatan jaminan bersifat aksesoir.
Selain perjanjian pokok di bank, apakah ada perjanjian baku lainnya? Ada yaitu membuat ATM misalnya.
Jaminan tunduk kepada UU No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan.
Eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok maka perjanjian pokok harus dibuat terlebih dahulu baru disertai dengan perjnajian pengikatan jaminan maka perjanjian aksesoir empunyai akibat hukum sbb:
- Eksistensinya tergantung perjanjian pokok
- Hapusnya tergantung perjanjian pokok
- Batalnya tergantung perjanjian pokok
- Beralihnya tergantung perjanjian pokok
Benda yang dapat dijadikan jaminan kredit
Benda bergerak maupun tidak bergerak. Menurut SE-BI No.4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 untuk benda bergerak pengikatannya adalah fidusia dan gadai. Untuk benda tidak bergerak, memakai lembaga jaminan hipotikd an creditverband.
Untuk benda tidak bergerak berupa tanah pengikatannya dengan lembaga jaminan hak tanggungan berdasarkan UU hak tanggungan No.4 Tahun 1996.
Bentuk pengikatan jaminan
Bentuk-bentuk pengikatan jaminan dikelompokkan:
 Jaminan perorangan (Borghtocht), dalam praktek pemberian kredit oleh Bank diisyaratkan adanya jamiann perorangan, merupakan jaminan tambahan selain jamiann pokoknya yaitu jaminan kebendaan/pengikatan jaminan, perseorangan dilakukan dengan akte perjanjian (penanggungan) ini diatur dalam pasal 1820-1850 KUHPerdata.
Perjanjian jaminanbersifat aksesoir
Perjanjian kreditbersifat pokok
 Jaminan kebendaannya sbb:
a. Hak tanggungan diatur dalam UU hak tanggungan, UU No.4 Tahun 1996 yang elemen-elemennya terdiri dari:
- Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang
- Utang yang dijamin jumlahnya tertentu
- Obyeknya adalah hak atas tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai
- Hak tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut dengan benda yang berkaitan dengan tanah atau tanahnya saja
- Hak tanggungan memberikan hak preferent atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain
- Hak tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah adanya karena diperjanjikan oleh kreditur dan debitur, jaminan yang lahir karena perjanjian ini akan menimbulkan jaminan khusus, berupa jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan (lihat jaminan yang timbul karena perjanjian dan UU).
Camatpembuat akte tanah selain notaries PPAT (akte autentik). Tapi sertifikat yang dikeluarkan adalah BPN. Jadi pembuat akte tanah melalui camat lebih rumit.
 Pengikatan tanah sebagai jaminan utang dengan menggunakan hak tanggungan harus melalui tahapan-tahapan sbb:
- Tahap pertama, pembuatan perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, selanjutnya baru disusul dengan eprjanjian jaminan dengan hak tanggungan yang sifatnya accessoir.
- Tahap kedua, pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT), yang dibuat oleh PPAT, ditandatangani kreditur sebagai penerima hak tanggungan atas tanah yang dijaminkan. Bentuk APHT, adalah akte otentik yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.
 Hipotik menurut pasal 1162 KUHPerdata adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya sebagai pelunasan suatu perikatan. Dengan diberlakukannya UU hak tanggungan maka kelembagaan hipotik diberlakukan untuk obyek kapal.


TUGAS TUGAS
Pembahasan Tugas 1:
Pengertian uang giral
- Uang yang tidak bisa dimiliki oleh masyarakat umum, tetapi mampu mempermudah transaksi pembayaran yang melibatkan uang.
- Sebagai surat berharga yang dapat diuangkan oleh Bank Umum seperti Bilyet dan Giro
- Alat pembayaran yang berupa surat berharga giro, cek, travel cek, credit card. Bilyet giro harus dipindahbukukan baru bisa diuangkan. Sedangkan wesel tidak bisa dipindahbukukan.
Pembahasan Tugas 2:
Istilah hukum suatu wilayah yang tidak bertuan adalah terra nullius yang juga merupakan wilayah yang tidak menjadi bagian dari Negara manapun. Terra nullius mungkin didiami oleh sekelompok penduduk, akan tetapi penduduk tersebut tidak memiliki organisasi sosial dan politik. Terra nullius adalah doktrin dalam tradisi hukum eropa, diwarisi dari bangsa romawi, yang intinya menyatakan tanah yang bukan milik siapa-siapa menjadi milik seseorang yan gmenemukannya. Ini lawannya dari terra communis (milik semua orang).
Secara lebih sempit, tanah tak bertuan ini disebut dengan tanah oloran. Dalam rancangan undang-undang hak milik atas tanah (RUUHMAT) tanah ini disebut dengan tanah timbul.pengertian tanah timbul menurut RUUHMAT ini adalah tanah yang semula tertutup air, yang karena suatu peristiwa/proses alam kemudian muncul ke permukaan. Tanah oloran ini merupakan tanah yang ada di dekat pantai menjadi molor atau panjang sehingga jauh dari permukaan air laut, yang mana tanah tersebut belum jelas kepemilikannya.
Pembahasan Tugas 2:
Benda adalah obyek hukum.
Sesuai pasal 499 KUHPerdata, benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.
Jenis benda dibedakan menjadi;
1. Benda berwujud dan benda tak berwujud (Pasal 503 KUHPer);
2. Benda bergerak dan benda tak bergerak (Pasal 504 KUHPer);
3. Benda yang dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505KUHPer);
4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada ( Pasal 1334KUHPer);
1. Benda bergerak dan benda tidak bergerak
Arti penting pembedaan ini terletak pada penguasaan (bezit), penyerahan (levering), daluarsa (verjaring), pembebanan (berzwaring).
 Mengenai penguasaan (bezit), pada benda bergerak berlangsung asas dalam pasal 1977 KUHPerdata yaitu orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Pada benda tidak bergerak asas tersebut tidak berlaku.
 Mengenai penyerahan (levering), pada benda bergerak dapat dilakukan penyerahan nyata. Sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.
 Mengenai daluarsa (verjaring), pada benda bergerak tidak dikenai daluarsa, sebab yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Sedangkan pada benda tidak bergerak dikenal daluarsa. (a) dalam hal ada alas hak, daluarsanya 20 tahun, (b) dalam hal tidak ada alas hak, daluarsanya 30 tahun. (pasal 1963 KUHPerdata).
 Mengenai pembebanan (bezwaring), pada benda bergerak dilakukan dengan pand (gadai), sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan hipotik.
Benda bergerak, dibedakan menjadi;
Benda bergerak (pasal 509, 510 dan 511 BW) yang dibedakan:
1). Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya meja, computer, buku, sepatu dan lainnya.
2). Benda bergerak menurut penetapan undang-undang, ialah segala hak-hak atas benda - benda bergerak seperti hak memetik hasil dan hak memakai, saham-saham dari perseroan dagang.
Benda tak bergerak, dibedakan menjadi;
Benda tidak bergerak (pasal 506,507,508 BW), ada 3 golongan benda tidak bergerak yaitu :
1).Menurut sifatnya dibedakan lagi :
- Tanah;
- Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh , berakar tertanam dan menjadi satu dengan tanah;
- Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah yaitu karena tertanam atau terpaku.
2).Menurut tujuan / pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tidak bergerak :
- Pada pabrik, segala mesin - mesin, ketel-kete dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus menerus berada di situ untuk digunakan dalam menjalankan pabrik ;
- Pada perkebunan, segala sesuatu yang digunakan sebagai pupuk bagi tanah, ikan dalam kolam dan sebagainya ;
- Pada rumah, segala kaca, tulisan serta alat untuk menggantungkan barang sebagai bagian dari dinding;
- Barang - barang runtuhan dari bangunan apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan bangunan lagi.
3). Penetapan undang-undang sebagai benda tidak bergerak :
-Hak-hak atau penagihan mengenai benda yang tidak bergerak,
- Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas.
-hak memakai benda tak bergerak
-hipotik.


2. Jenis benda dari pesawat udara, kapal laut dan kereta api dari segi hukum
Secara umum, memang pesawat udara, kapal laut dan kereta api merupakan benda bergerak. Namun sesuai penjelasan di atas maka dari segi hukum, pesawat udara, kapal laut dan kereta api digolongkan ke dalam benda tidak bergerak karena dari segi penyerahan (levering) harus dilakukan dengan balik nama dan tidak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, misalnya hak milik dan hak guna usaha, sedangkan hak kebendaan atas benda bergerak tidak perlu diumumkan dan tidak perlu didaftarkan. Pesawat udara, kapal laut dan kereta api dapat digolongkan sebagai benda terdaftar karena pembuktian pemilikannya dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya misalnya PT yang merupakan badan hukum, sehingga mudah dikontrol oleh pemiliknya, pengaruhnya terhadap ketertiban umum, kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak, serta kewajiban masyarakat untuk menghormati hak milik orang lain. Contohnya, kendaraan bermotor, tanah, bangunan, kapal, perusahaan, hak cipta, hak paten, telepon, televise, pemancar radio, dll.
3. Cara pengikatan benda tidak bergerak beserta dasar hukumnya.
Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat accessoir, artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Bentuk pengikatan jaminan kredit sesuai dengan jenis bendanya. Seperti diketahui terdapat bermacam-macam benda yang dapat dijadikan jaminan kredit, yaitu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Mengenai pengikatan jaminan atau lembaga jaminan ini, oleh Bank Indonesia dalam Surat Edarannya (SE-BI) No. 4/248/UPPK/PK Tanggal 16 Maret 1972, disebutkan bahwa untuk benda-benda bergerak, pengikatannya memakai lembaga jaminan fidusia dan gadai, dan untuk benda-benda tidak bergerak memakai lembaga jaminan hipotik dan Creditverband. (H. Budi Untung, 2000, 64). Untuk benda tidak bergerak , yaitu tanah memakai lembaga jaminan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. Tahun 1996.
Maka dari itu cara pengikatan benda tidak bergerak seperti Kapal Laut, KEreta Api dan Pesawat Udara adalah melalui hipotik. Istilah hipotik (Hypotheek) berasal dari hukum Romawi yaitu Hypoteca artinya adalah penjaminan atau pembebanan. Hipotik adalah: “Suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk menagmbil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan”.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, disahkan pada tanggal 9 April 1996; maka kelembagaan hipotik diberlakukan untuk obyek kapal. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, KUHDagang, UU No. 2 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Stb. 1934-78 dan PP No. 23 Tahun 1985, tata cara pembebanan hipotik atas kapal sebagai berikut:
a. Diadakannya perjanjian kredit atau pengakuan hutang (sebagai perjanjian pokok).
b. Diadakan pembebanan hipotik atas kapal (jaminan kredit) dengan ketentuan:
1) Kapal yang akan dibebani hipotik berukuran 20 meter kubik atau lebih.
2) Kapal tersebut adalah kapal Indonesia (pemilik: warga Negara Indonesia).
3) Kapal tersebut telah didaftar di Kantor Syahbandar setempat. Pendaftaran mana selain berfungsi sebagai tanda nasionalitas Indonesia, juga berfungsi untuk merubah sifat alamiah kapal secara formal (dari benda bergerak menjadi benda tidak bergerak). Sehingga apabila kapal tersebut belum didaftar, maka masih dalam sifat aslinya sebagai benda bergerak, yang oleh Pasal 1167 KUHPerdata, menegaskan bahwa benda bergerak tidak dapat dibebani dengan hipotik.
Dengan pembebanan ini dibuatkanlah akta hipotik kapal yang dilakukan di hadapan pejabat balik nama kapal (overschrijving ambtenaar) di syahbandar, yang kemudian langsung diadakan pendaftaran hipotiknya oleh pejabat syahbandar setempat.
c. Pembebanan hipotik tersebut dibuat harus dengan hadirnya debitur atau pemilik kapal dengan kreditur atau bank, dilakukan di Kantor Syahbandar tempat mana kapal tersebut telah terdaftar. (Hasanuddin Rahman, 1995: h. 209).
Hipotik diatur dalam 1162 s.d. Pasal 1232 Bab XXI KUHPerdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 meter kubik dan sudah terdaftar di Syahbandar, serta pesawat terbang.
“Terhadap kapal-kapal demikian yang terdaftar di Syahbandar, oleh Pasal 314 KUHD selanjutnya diperlakukan sebagai kebendaan yang tidak bergerak dan oleh sebab itu pula penjaminan yang dapat diletakkan di atasnya pun hanya dalam bentuk hipotik. Adapun bagi kapal-kapal yang tidak terdaftar dianggap sebagai kebendaan yang bergerak, yang terhadapnya berlakulah ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata yang berlaku bagi banda-benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa. Dengan demikian, berarti terhadap kapal laut dengan ukuran kurang dari 20 meter kubik isi kotor, yang tidak didaftarkan dapat digadaikan. Berbeda dengan kapal laut, hingga saat ini di Negara kita belum mengatur mengenai sifat kebendaan dari pesawat terbang. Dalam prakteknya, karena pesawat terbang harus didaftarkan, dan karenanya memiliki sifat nasionalitas sebagaimana kapal laut yang terdaftar, maka terhadap pesawat terbang inipun seberapa jauh dipergunakan ketentuan mengenai hipotik. Hal ini sejalan dengan Konvensi Geneva 1948 tentang the International Recognition of Rights in Aircrafts, yang mengakui secara tegas jaminan dalam bentuk hipotik (mortgages) atau pesawat terbang.
Untuk jaminan pesawat udara diterbitkan Surat Edaran Menhub No.01/ED/1971 yang memberikan penjelasan pasal 11 Keputusan Menhub No.13/S/1971. Keputusan Menhub No.13/S/1971 tidak berlaku dengan adanya Keputusan Menhub No. KM 65/2000, kemudian dicabut dengan Keputusan Menhub No. KM 82/2004, pada penjelasan pasal 7 yang menyatakan bahwa, “Dalam hal pesawat terbang dan helicopter dibebani hak kebendaan (hipotik dan mortgage) pihak yang akan mengalihkan wajib mencatatkan pada ditjen perhubungan udara dengan menyampaikan bukti pengikatan hak kebendaan tersebut”.
JAMINAN KREDIT BANK
1. pengertian dan fungsi jaminan kredit
Dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan tidak disebutkan lagi secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh debitur/kreditur, seperti yagn diatur dalam UU perbankan sebelumnya. Selengkapnya dapat dibandingkan bunyi pasal dalam UU perbankan yagn mengatur masalah jaminan tersebut, yaitu: pasal 24 ayat 1 UU No 14 tahun 1967: “Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun”.
Pasal UU No.7 Tahun 1992:
“Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.
Dalam UU perbankan sebellumnya (UU No.14 tahun 1967), secara tegas tersirat adanya keharusan adanya jaminan atas pemberian kredit kepada siapapun. Dalam praktek, bank dalam menyalurkan kredit umumnya meminta adanya jaminan. Adapun yang dimaksud jaminan menurut penjelasan pasal 8 UU No 10 tahun 1998, diartikan sebagai keyakinan atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk mellunasi hutangnya atau mengemablikan pinjaman dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yagn seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.
Keyakinan atas kesanggupan dan kemampuan debitur…”sebagaimana disampaikan di atas mencerminkan apa yagn disebut “The Five C’s of Credit, yang salah satunya yagn Collateral (agunan) yang harus disediakan oleh debitur. Dalam konteks the five (5) C’s agunan ini merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian kredit oleh perbankan. hal ini sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam pasal 1 angka 23 UU no. 10 tahun 1998, yang menyebutkan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Lebih lanjut tentang jaminan ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 8 UU No 10 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yagn sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut maka jaminan kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank.
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melalukan penilaian yagn seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Dalam pemberian kredit oleh bank, pada prakteknya agunan lebih diutamakan dan dipentingkan daripada factor-faktor yagn lainnya. Meskipun misalnya watak calon debitur baik dan prospek usaha yang dijalankan cukup bagus, namun bila tidak mempunyai agunan, maka sulit bagi bank untuk mengabulkan permohonan debitur untuk emmperoleh kredit.
Dari pemaparan di atas, maka dapat kiranya diberikan suatu kesimpulan bahwa jaminan kredit demikian berguna bagi bank, dimana jaminan itu berfungsi:
a. untuk menjamin pelunasan utang debitur. Apabila debitur wanprestasi maka jaminan kebendaan (agunan) milik debitur akan dieksekusi oleh bank guna dipakai melunasi utang-utang debitur.
b. untuk mengantisipasi dan memperkecil resiko kerugian bank terkait dengan kredit yagn disalurkan. Kredit yang disalurkan oleh bank mempunyai resiko besar tidak akan bisa dikembalikan oleh debitur, apabila penyalurannya tidak disertai jaminan yang memadai.
Masalah keberadaan jaminan (collateral) bisa menjadi masalah sangat pelik apabila tidak disikapi secara seksama. Lebih dari itu jaminan kredit oelh calon debitur diharapkan dapat membantu memperlancar proses analisis pemberian kredit dari bank. Untuk itulah maka jaminan kredit (collateral) dimaksud harulah:
a. secured, artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yagn berlaku. Dengan demikian apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, bank telah mempunyai kekuatan hukum dan alat bukti yagn sempurna serta lengkap untuk melakukan tindakan hukum.
b. marketable, artinya apabila jaminan itu harus, perlu, dan dapat dieksekusi; jaminan tersebut dapat dengan mudah untuk dijual atau diuangkan untuk melunasi utang debitur.
2. Jenis-jenis jaminan
Dilihat dari segi sifatnya, maka jaminan itu dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:
a. jaminan yang lahir karena UU
jaminan yang lahir karena UU adalan jaminan yagn adanya ditentukan oleh UU, dan tidak perlu ada perjanjian antara kreditur dan debitur. Perwujudan dari jaminan yagn lahir dari UU adalah apa yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata. Selengkapnya ketetnuan pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:
pasal 1131 KUHPerdata
“segala kebendaan orang yang berutang, baik yagn bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yagn sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya pribadi.”
Pasal 1132 KUHPerdata
“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara orang-orang yagn berpiutang itu ada alasan-alasan yagn sah untuk didahulukan.”
Apa yagn diatur dalam 2 pasal KUHPerdata di atas menunjukkan bahwa semua harta benda milik debitur, baik yang sudah ada maupun yagn baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas seluruh utangnya. Artinya apabila debitur berutang kepada kreditur, maka seluruh harta kekayaan miliknya menjadi jaminan atas utangnya, meskipun kreditur tidak meminta kepada denitur untuk menyediakan jaminan harta debitur.
Diantara para kreditur mempunyai hak yagn sama atas harta kekayaan debitur. Jika terjadi eksekusi terhadap seluruh harta kekayaan debitur, maka hasil penjualan dari harta itu akan dibagi sama rata diantara para kreditur sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Jaminan yagn lahir dari undang-undang ini menimbulkan jaminan umum artinya semua harta debitur menjadi jaminan seluruh utang debitur dan itu berlaku bagi semua kreditur.
Disini UU (KUHPerdata) memberikan perlindungan bagi semua kreditur dalam kedudukan yagn sama atau berlaku asas “Paritas Creditorium”, dimana pembayaran atau pelunasan utang debitur kepada kreditur dilakukan secara seimbang (pond-ppond gewijs). Dengan demikian para kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur “konkuren” yagn bersaing dalam pemenuhan piutangnya, kecuali apabila ada yagn memberikan kedudukan “preferen” kepada para kreditur tersebut. Hak untuk didahulukan (preferen) bagi seorang kreditur terhadap kreditur lainnya timbul dari hak istimewa, gadai, hipotik, fidusia dan hak tanggungan.
b. jaminan yagn lahir karena perjanjian
jaminan yang lahir karena perjanjian ialah jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Contohnya, bank memberikan kredit kepada debitur dengan jaminan berupa tanah berikut rumahnya di lokasi tertentu. tanah berikut rumah yang ditunjuk khusus menjadi jaminan tersebut ada karena diperjanjiakn terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Jaminan dalam bentuk hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia tergolong jaminan karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur.
Dalam jaminan yagn lahir dari perjanjian ini, disamping obyeknya hak kebendaan milik debitur yagn dijadikan jaminan secara khusus, juga orang perorangan atau badan usaha yagn mengikatkan diri sebagai penjamin utang debitur. Jamiann dimaksud dikenal dengan jaminan perorangan (Borgtock).
3. pengikatan jaminan
Untuk kepentingan bank, dalam hal menjamin penegmbalian kredit yang diberikan, maka terhadap jaminan atau agunan yang diserahkan oleh debitur haruslah dibuatkan pengikatan atau pembebanan. Pengikatan benda jaminan ini dibuat dalam perjanjian terpisah dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.
Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat accesoir, artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yagn berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Sehingga karenanya perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu, baru kemudian perjanjian pengikatan jaminan. Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan yagn dikonstruksikan sebagai perjanjian accesoir mempunyai akibat hukum, yaitu:
1. eksistensinya tergantung perjanjian pokok
2. hapusnya tergantung pada perjanjian pokok
3. jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian jaminan ikut batal
4. jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian jaminan ikut juga beralih.
Bentuk pengikatan jaminan kredit sesuai dnegan jenis bendanya. Seperti diketahui terdapat bermacam-macam benda yang dapat dijadikan jaminan kredit, yaitu baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Mengenai pengikatan jaminan atau lembaga jaminan ini, oleh BI dalam surat edarannya (SE-BI) no. 4/248/UPPK/PK tanggal 16 maret 1972, disebutkan bahwa untuk benda-benda bergerak, pengikatannya memakai lembaga jaminan fidusia dan gadai dan untuk benda-benda tidak bergerak memakai lembaga jaminan hipotik dan creditverband. Untuk benda tidak bergerak yaitu tanah memakai lembaga jaminan hak tanggungan berdasarkan UU No tahun 1996.
4. bentuk-bentuk perikatan jaminan
Bentuk-bentuk pengikatan jaminan dikelompokkan dalam jaminan perorangan, jaminan kebendaan untuk benda tetap, benda bergerak dan piutang.
a. jaminan perorangan (Borgtocht)
selain jaminan yang bersifat kebendaan (zakelijk) seperti hak tanggungan, hipotik, fidusia dan gadai, ada juga jaminan yagn bersifat perorangan (personalijke). Dalam prakte pemberian kredit oleh Bank biasanya dipersyaratkan adanya jaminan perorangan (Borgtocht). Borgtocht ini pada umumnya merupakan jaminan tambahan selain jaminan pokoknya yagn berupa jaminan kebendaan. Dalam praktek biasanya yagn menjadi Borg atau menjamin bisa orang perorangan atau suatu perusahaan (badan hukum maupun tidak badan hukum).
Dalam jaminan perorangan pengikatan jaminan dilakukan dengan akta penjaminan (penanggungan). Pemberian jaminan yang dilakukan oleh orang perorangan dinamakan “personal Guaranty”. Sedangkan yang dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum dinamakan “company guaranty”. Ketentuan tentang jaminan perorangan (borgtocht) ini diatur dalam buku ketiga tentang perikatan, Bab XVII tentang penanggungan, pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdata.
Borgtocht adalah perjanjian antara kreditur (berpiutang) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur (si berpiutang). Perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga (penjamin) dapat dilakukan dengan sepengetahuan si debitur (si berutang) atau bahkan tanpa sepengetahuan debitur.
Contoh: A berutang sejumlah uang kepada Bank BTN. Dalam hal ini bank BTN dapat mengadakan perjanjian dnegan B, agar B menjamin pembayaran utang A tersebut kepada bank BTN. Perjanjian antara bank BTN dengan B dapat dilakukan dengan sepengetahuan A atau boleh juga tanpa sepengetahuan A.
Dalam jaminan borgtocht ini berarti seorang penjamin secara hukum menyediakan seluruh atau sebagian tertentu harta kekayaan yagn dimiliki sekarang maupun yagn akan datang, baik barang tetap maupun barang bergerak untuk menjamin utang debitur, manakala debitur tidak mampu melunasi utangnya. Sifat perjanjian borgtocht ini adalah bersifat accesoir, tetapi dari sudut pemenuhan kewajiban bersifat subside, artinya bahwa kewajiban penjamin untuk memenuhi kewajiban debitur terjadi manakala debitur wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya membayar utang). Bila debitur sendiri telah memenuhi kewajibannya, maka penjamin tidak perlu memenuhi kewajibannya sebagai seorang penjamin.
Seperti disampaikan diatas bahwa dalam pengikatan jaminan perorangan ini dilakukan dengan membuat akte penjaminan. Sebelum dibuat akta penjaminan, didahului dengan pembuatan perjanjian pokok yagn berupa perjanjian kredit. Setelah perjanjian kredit dibuat maka dilanjutkan dengan tahap pembuatan perjanjian penjaminan (akta borgtocht) antara bank sebagai kreditur dengan pihak ketiga.
Bentuk akta penjaminan atau akta borgtocht dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta autentik (akta notaries), karena undang-undang sendiri tidak menentukan secara formal mengenai bentuk akta borgtocht tersebut. Namun pada umumnya dalam praktek perbankan akta borgtocht selalu diabut dnegan akta otentik berupa akta notaries, karen adapat menjamin kebenaran dan kelengkapan isi akta borgtocht dan dapat menjamin kekuatan pembuktian, mengingat sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
a. jaminan kebendaan
pengikatan untuk jaminan kebendaan adalah sebagai berikut:
1. hak tanggungan
Lembaga hak tanggungan diatur dalam UU No.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut : UUHT), disahkan pada tanggal 9 april 1996.
Dari pengertian atau definisi tersebut dapat diuraikan elemen atau unsure-unsur praktek hak tanggungan yaitu:
a. hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.
b. utang yang dijamin jumlahnya tertentu
c. obyek hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah sesuai UUPA, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai.
d. hak tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda yang berakitan dengan tanah atau tanahnya saja.
e. hak tanggungan memberikan hak preferen atau hak diutamakan kepada kerditur tertentu terhadap kreditur lain.
Hak tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah adanya karena diperjanjikan lebih dahulu antara kreditur dengan debitur. Jaminan yagn adanya/lahirnya karena perjanjian ini akan menimbulkan jaminan khusus yagn berupa jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan. UU No 4 tahun 1996 yagn mengatur hak tanggungan lahir sebagai realisasi dari ketentuan pasal 51 UUPA (UU No 5 tahun 1960).
Pasal mana menyatakan bahwa hak tanggungan yang dapat dibebankan pada tanah dengan hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha diatur dengan undang-undang.
Sebelum berlakunya UU No 5 tahun 1996 tentang hak tanggungan, pengikatan jaminan hak atas tanah menggunakan hipotik sebagaimana diatur dalam KUHPerdata buku II bab XXI pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 dan creditverband yagn diatur dalam Stb.1908 No. 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 No.190. hipotik dan creditverband tidak sesuai dengan asas hukum tanah nasional dan masih membedakan tanah-tanah yang dipasang hipotik dan tanah yang diikat dnegan creditverband. Jadi dengan berlakunya UU No 4 tahun 1996 (UU hak tanggungan), berarti Negara telah mewujudkan kesatuan atau unifikasi hukum tanah nasional.
Pengikatan tanah sebagai jaminan utang dengan menggunakan hak tanggungan harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. tahapan pertama (pembuatan perjanjian kredit)
perjanjian pengikatan jaminan seperti diketahui merupakan perjanjian yang sifatnya accesoir, dan begitu pula dengan hak tanggungan. Sesuai dengan sifat accesoir hak tanggungan, maka pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian lain yang menimbulkan utang. Dengan demikian, sebelum perjanjian pengikatan jaminan dengan hak tanggungan dibuat, maka sebelumnya perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu. Di dalam perjanjian kredit itu kemudian dirumuskan janji untuk memberikan hak tanggungan. (pasal 10 ayat 1 UU hak tanggungan), yagn selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuatnya dalam akte tersendiri yagn disebut akta pemberian hak tanggungan (APHT).
b. tahap kedua (pembuatan APHT)
tahap kedua berupa pembuatan hak tanggungan yagn ditandai dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) dibuat oleh PPAT yagn ditandatangani kreditur sebagai penerima hak tanggungan dan pemilik hak atas tanah yagn dijaminkan (debitur atau pemilik jaminan tetapi bukan debitur). Bentuk APHT adalah akta otentik yagn dibuat oleh dan dihadapan PPAT.
Jika pemberian hak tanggungan menguasakan kepada kreditur untuk membebankan hak tanggungan, maka dibuatkan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT). Akan tetapi jika pemberi hak tanggungan langsung memberikan hak tanggungan dengan menandatangani APHT maka SKMHT tidak diperlukan. Jadi dengan demikian SKMHT tidak harus ada.
c. tahap ketiga (pendaftaran APHT)
tahap ketiga adalah tahap pendaftaran APHT pada kantor pertanahan setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 UU hak tanggungan yagn menegaskan pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Setelah kantor pertanahan menerima pendaftaran dari PPAT dalam waktu 7 hari setelah APHT ditandatangani, maka kantor pertanahan membuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku hak atas tanah yagn menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut dalam sertifikat hak atas tanah yagn bersangkutan. Sebagai tanda bukti bahwa APHT telah didaftarkan di kantor pertanahan, maka kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan diberikan kepada kreditur sebagai pemegang hak tanggungan.
2. HIPOTIK
Istilah hipotik (Hypotheek) berasal dari hukum romawi yaitu Hypoteca, artinya adalah penjaminan atau pembebanan. Hipotik menurut pasal 1162 KUHPerdata adalah :”Suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan”.
Dengan dibandingkannya UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yagn berkaitan dengan tanah, disahkan pada tanggal 9 april 1996; maka kelembagaan hipotik diberlakukan untuk obyek kapal. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, KUHDagang, UU No 2 tahun 1992 tentang pelayaran, Stb.1934-78 dan PP no.23 tahun 1985, tata cara pembebanan hipotik atas kapal sebagai berikut:
a. diadakan perjanjian kredit atau pengakuan hutang (sebagai perjanjian pokok)
b. diadakan pembebanan hipotik atas kapal (jaminan kredit) dengan ketentuan:
1) kapal yang akan dibebani hipotik berukuran 20 meter kubik atau lebih
2) kapal tersebut adalah kapal Indonesia (pemilik: warga Negara Indonesia)
3) kapal tersebut telah didaftar di kantor syahbandar setempat. Pendaftaran nama selain berfungsi sebagai tanda nasionalitas Indonesia, juga berfungsi untuk merubah sifat alamiah kapal secara formal (dari benda bergerak menjadi benda tidak bergerak). Sehingga apabila kapal tersebut belum didaftar, maka masih dalam sifat aslinya sebagai benda bergerak, yang oleh pasal 1167 KUHPerdata, menegaskan bahwa benda bergerak tidak dapat dibebani dengan hipotik.
Dengan pembebanan ini dibuatkanlah akta hipotik kapal yang dilakukan di hadapan pejabat balik nama kapal (overschrijving ambtenaar) di syahbandar, yang kemudian langsung diadakan pendaftaran hipotiknya oleh pejabat syahbandar setempat.
c. pembebanan hipotik tersebut dibuat harus dengan hadirnya debitur atau pemilik kapal dengan kreditur atau bank, dilakukan di kantor syahbandar temapt mana kapal tersebut telah terdaftar.
3. GADAI
Gadai atau pand merupakan lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak yang diatur dalam KUHPerdata. Pengertian gadai terdapat dalam pasal 1150 KUHPerdata, berbunyi:
“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditur lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan”.
Dari definisi tersebut dapat dilihat beberapa unsure pokok gadai, yaitu:
a. gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai
b. penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama dbeitur
c. barang yang menjadi obyek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak
d. kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.
Syarat yagn utama dalam perjanjian gadai adalah penguasaan benda oleh kreditur (inbezitstelling) dan apabila benda tidak dikuasai oleh kreditur gadai tersebut batal demi hukum (pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata) dan gadai akan hapus apabila benda objek gadai tersebut keluar dari kekuasaan kreditur (pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata), kecuali apabila hilang atau dicuri dari kreditur. Penguasaan benda bergerak oleh kreditur merupakan suatu publikasi kepada umum dan untuk menunjukkan bahwa hak kebendaan berupa gadai atau pand atas benda bergerak tersebut berada dalam tangan kreditur. Sehubungan benda objek jaminan berada dalam tangan kreditur maka kreditur berhak atas gantirugi atas biaya ygn telah dikeluarkannya guna keselamatan benda objek gadai tersebut (pasal 1157 KUHPerdata).
Perjanjian gadai merupakan perjanjian asesor (accessoir) dimana harus ada perjanjian hutang-piutang sebagai perjanjian pokok atau induknya.
Yagn menjadi objek jaminan gadai adalah benda bergerak baik yagn berwujud maupun yagn tidak berwujud. Benda yang tidak berwujud yagn dapat menjadi jaminan antara lain adalah surat-surat berharga, saham-saham, obligasi, SBI, SBPU, hak tagih.
4. FIDUSIA
Secara terminology, fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti “kepercayaan” dan merupakan bentuk lain bagi jaminan atas benda bergerak selain gadai. Fidusia adalah istilah lain bagi lembaga fiduciere eigendom overdracht (FEO) yagn berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.
Jaminan fidusia sesungguhnya merupakan jaminan untuk benda bergerak selain gadai, dimana benda jaminan tetap dipegang dan dikuasai oleh pemberi fidusia. Hal ini berbeda dengan gadai, yang mana salah satu syaratnya benda jaminan gadai itu wajib diserahkan kepada penerima gadai.
Fidusia lahir dan berkembang sebagai jalan keluar dari kesulitan persyaratan dalam gadai terkait dengan penyerahan benda jaminan. Apabila mencari pinjaman atau kredit dengan menggunakan jaminan gadai akan terbentur pada syarat “in bezit stelling”, yaitu salah satu syarat dalam gadai yagn mensyaratkan bahwa benda bergerak yagn menjadi jaminan harus ditarik/berada dalam kekuasaan pemegang gadai (pemberi kredit).
Syarat In Bezit Stelling ini dirasakan berat oleh pemohon kredit dengan jaminan benda bergerak, karena benda yagn dijaminkan itu justru sangat diperlukan untuk menjalankan usaha atau untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi kesullitan ini kemudian dipakai jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia yagn dipindahkan atau diserahkan ialah hak atas benda (hak kepemilikan) tersebut sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam kekuasaan si debitur (pemillik benda), sehingga masih dapat dipergunakan untuk kepentingan melanjutkan usaha debitur (pemilik benda).
Lembaga jaminan fidusia terbukti dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan selama ini tumbuhdan berkembang di Indonesia berdasarkan yurisprudensi. Lembaga fidusia ini digunakan sebagai dasar pemberian kredit oleh bank dengan jaminan benda bergerak. Dalam praktek perbankan di Indonesia fidusia juga dapat dibebankan pada benda-benda tetap (tidak bergerak), terutama untuk benda tidak bergerak (tanah) yang tidak dapat dijaminkan dengan lembaga hipotik atau hak tanggungan.
Mengingat selama ini fidusia di Indonesia hanya didasarkan kebiasaan dan yurisprudensi, maka guna lebih menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah mengeluarkan UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dengan adanya UU Fidusia ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum serrta memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang seirama perkembangan lembaga fidusia itu sendiri.
Pengikatan atau pembebanan benda bergerak sebagai jaminan utang (kredit) dengan menggunakan fidusia berdasarkan ketentuan UU fidusia harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
a. tahap pertama (pembuatan perjanjian kredit)
sama seperti pembebanan hak tanggungan, pada pembebanan fidusia tahap pertama didahului dengan pembuatan perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dibuat bisa dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik (akta notaris).
b. tahap kedua (pembuatan akta jaminan fidusia)
tahap kedua adalah tahap pembebanan benda jaminan fidusia dengan pembuatan akta jaminan fidusia (AJF) yagn ditandatangani oleh kreditur sebagai penerima fidusia dan pemberi fidusia (debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur). Bentuk akta jaminan fidusia adalah akta otentik yagn dibuat oleh dan dihadapan notaries.
c. tahap ketiga (pendaftaran akta jaminan fidusia)
pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia (domisili debitur atau pemilik benda jaminan fidusia). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 jo pasal 12 UU Fidusia yang menentukan: “Benda yagn dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran Fidusia”. Sebagai bukti telah didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia, kemudian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yagn kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai penerima fidusia.





KREDIT MACET DAN PENYELESAIANNYA
1. Kriteria kredit macet
Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit merupakan risk asset bagi bank karena asset bank itu dikuasai oleh pihak luar bank yaitu para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif dan collectable. Namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yagn dinamakan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusah amenekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Bank Indonesia melalui surat keputusan direksi bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit performing loan (tidak bermasalah) atau kredit bermasalah (non performing loan). Kualitas dapat digolongkan sebagai berikut:
a. lancar
b. dalam perhatian khusus
c. kurang lancer
d. diragukan
e. macet
untuk menentukan kualitas kredit apakah masuk kategori lancer, dalam perhatian khusus, kurang lancer, diragukan atau macet, bisa dilihat dari segi kemampuan bayarnya. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena jelas criteria atau ukurannya yaitu:
a. kredit digollongkan lancer jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian kredit.
b. kredit digolongkan dalam perhatian khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok/atau bunga dengan 90 hari (3 bulan)
c. kredit digolongkan kurang lancer jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan)
d. kredit digolongkan diragukan jika terdapat tunggakan pemabayaran pokok dan atau bunga yagn telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan)
e. kredit digolongkan macet jika terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih)
2. Faktor Penyebab Kredit Macet
Untuk menghindarkan kredit bermasalah atau non performing loan, bank sebebnarnya telah melakukan pengamanan preventif dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan debitur. Analisa dari aspek hukum juga telah dilakukan misalnya legalitas debitur, legalitas usaha debitur, kewenangan orang bertindak mewakili perusahaan, keabsahan hukum dari barang yagn menjadi agunan, penjamin/borgtocht dan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus. Meskipun pengamanan preventif telah dilakukan namun tidak jarang debitur tidak mampu menyelesaikan hutangnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit sehingga menjadi kredit bermasalah. Banyak penyebab kredit bermasalah misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yagn mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik.
Kredit bermasalah (kredit macet) yang ada pada suatu bank disebabkan oleh banyak factor yaitu:
1. prosedur pemberian kredit
a. kebijakan pemberian kredit yagn terlalu ekspansif
peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga yagn cukup cepat telah menyebabkan beberapa bank melakukan ekspansi kredit yang melebihi tingkat yagn wajar. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian apabila dana yang dihimpun tersebut tidak ditanamkan.
Pemberian kredit yagn ekspansif sering kali mengabaikan asas pemberian kredit yang sehat sehingga pada giirannya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
b. minimnya data informasi calon debitur.
Minimnya informasi mengenai data-data calon debitur baik dari lingkungan bank itu sendiri maupun informasi-informasi yagn menyangkut kegiatan usaha nasabah yang ersangkutan, akan mengakibatkan analisa pemutusan kredit didasarkan pada informasi-informasi yagn tidak lengkap hingga mengakibatkan keputusan yang salah.
c. penyimpangan dalma prosedur pemberian kredit
pada umumnya bank telah memiliki pedoman dan tata cara pemberian kredit namun dalam pelaksanaannya seringkali dilaksanakan secara benar. Penyimpangan terahdap prosedur atau kebijakan dalam pemberian kredit, pada umumnya bukan semata-mata disebabkan karena kurangnya tenaga yang berkualitas di bidang perkreditan, tetapi seringkali disebabkan adanya dominasi pemutusan kredit oleh pejabat tertentu pada bank yagn bersangkutan. Khusus pada bank swasta seringkali campurtangan pemilik sangat dominan dalam hal pemutusan kredit, sehingga tidak menghiraukan prinsip kehati-hatian dan azas pemberian kredit yang sehat.
d. itikad kurang baik dari pemilik/pengurus dan pegawai bank
sebagai penyebab lain dari terjadinya kredit bermasalah adalah itikad yagn kurang baik dari pemilik/pengurus dan pegawai bank. Praktek yang biasanya terjadi adalah pemberian kredit kepada debitur yagn usahanya sebenarnya tidak layak untuk diberi kredit (tidak A bankable) tetapi dengan rekayasa sedemikian rupa akhirnya kredit diberikan kepada debitur tersebut. Kegiatan usaha yang tidak bankable itu antara lain kegiatan-kegiatan yagn kurang jelas tujuannya selain tidak jelas debiturnya (debitur fiktif) dimana pengguna dana yang sebenarnya adalah berbeda dengan yang tercantum pada bukti bukti yang ada
2. pengelolaan kredit
a. kurangnya kemampuan teknis para pengelola kredit
kurangnya kemampuan teknis para pengelola kredit dalam melakukan analisa terhadap keadaan keuangan dan prospek usah adebitur telah menghasilakan keputusan-keputusan yagn salah sehingga mengakibatkan kegagalan dalam mengelola perkreditan
b. analisa terhadap kebutuhan kredit debitur
ketidakmampuan pengelola kredit dalam memberikan kredit dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan, baik ditinjau dari jumlahnya maupun dari saatnya/timingnya, mungkin pemberian kredit terlalu lambat atau terlalu cepat.
c. lemahnya sistem informasi kredit
dalam kasus ini, bank seringkali cenderung melaporkan gambaran perkreditan yagn lebih baik dari pada keadaan yang sebebanrnya kepada Bank Indonesia, antara lain dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian kesehatan yagn lebih baik. Keadaan ini sesungguhnya justru akan menyulitkan bank yang bersangkutan, karena bank tidak akan memiliki informasi yang akurat mengenai kredit bermasalah yagn sebenarnya, sehingga bank tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan secara dini untuk mengatasinya.
d. konsentrasi kredit kepada pihak terkait
pemberian kredit lebih banyak disalurkan kepada grup usaha milik pihak-pihak yagn terkait dengan bank, seperti milik para pemegang saham, pengurus bank maupun yang mempunyai hubungan saudara dnegan para pihak tersebut. Dalam pemberian kredit kepada pihak terkait ini biasanya diikuti dengan pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
3. adiministrasi dan pengawasan kredit
Sistem administrasi dan pengawasan kredit yagn lemah menyebabkan pemantauan terhadap performance kredit tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian permasalahan yang menimbulkan kredit bermasalah seperti terjadinya tunggakan angsuran pokok dan bunga serta permasalahan lainnya yang berkaitan dengan usaha dbeitur tidak dapat terdeteksi secara dini, sehingga pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dan atau kredit macet.
4. pengaruh ekstern
Penyebab kredit bermasalah dan atau kredit macet yagn dapat dikategorikan sebagai factor ekstern antara lain adalah:
a. kegagalan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh berbagai factor yagn terdapat dalam lingkungan usaha debitur, yaitu dapat berupa kegagalan produksi, distribusi, pemasaran maupun regulasi terhadap suatu industry. Namun demikian, sebenarnya factor tersebut dapat diantisipasi secara dini apabila analisa terhadap calon debitur dilakukan secara akurat dan dengan memperhitungkan kelayakan usaha di masa yagn akan datang termasuk di dalamnya factor dan kejenuhan usaha juga turut diperhatikan.
b. menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga
terjadinya krisis moneter seperti sekarang mempunyai dampak yagn luas terhadap seluruh sector kehidupan masyarakat tidak terkecuali terhadap kegiatan ekonomi terutama pada sector-sektor usaha. Disamping tingginya bunga sebagai akibat dari ketatnya likuiditas di pasar uang antar bank telah menyebabkan bank terpaksa melakukan penyesuaian terhadap tingkat suku bunga kredit. Factor-faktor tersebut di kemudian hari akan dapat menjadi salah satu penyebab kesulitan debitur untuk memnuhi kewajibannya kepada bank.
c. musibah yang terjadi pada debitur atau kegiatan usahanya
beberapa kredit bermasalah disebabkan karena debitur tertimpa musibah, seperti debitur meniggal dunia, kebakaran pada tempat usahanya/pabrik, sementara debitur atau bank tidak melakukan pengamanan melalui penutupan asuransi.
d. pemanfaatan iklim persaingan perbankan yagn tidak sehat oelh debitur
adanya iklim persaingan perbankan yagn ketat seringkali dimanfaatkan oleh beberapa debitur dengan cara tertentu sehingga mendorong bank untuk mengabaikan prinsip-prinsip pemberian kredit yagn sehat dengan menawarkan persyaratan kredit yang lebih ringan dan dalam jumlah yang besar. Pada akhirnya, pemberian kredit yagn berlebihan tersebtu dapat mendorong debitur yang bersangkutan untuk menggunakan kelebihan dananya yang bersangkutan untuk menggunakan kelebihan dananya bagi tujuan lain yang bersifat spekulatif.
3. penyelamatan kredit macet
Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah itu. Misalnya apakah debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah itu. Bila debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit bermasalah dan usaha debitur masih memiliki prospek maka dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaiknya bagi debitur yang memiliki etikad tidak baik (tidak kooperatif) untuk penyelesaian kredit akan tergantung kuat tidaknya dari aspek hukum perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai jaminan karena jaminan inilah satu-satunya sumber pengemablian kredit. Bagi debitur, yang beritikad tidak baikd an dari aspek hukum kuat maka tindakan hukum merupakan pilihan yagn tidak dapat dihndarkan. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah (non performing loan) ada dua strategi yagn dapat ditempuh yaitu: penyelamatan kredit macet dan penyelesaian kredit macet.
Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah (kredit macet) melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum, karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat yagn paling utama yaitu adanya kemauan dan etikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yagn ditentukan bank, karena penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negoisasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi. Langkah yagn ditempuh bank dalam upaya penyelamatan kredit ini adalah berupa:
1. penjadwalan kembali (rescheduling)
a. memperpanjang jangka waktu kredit
dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalny aperpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
b. memperpanjang jangka waktu angsuran kredit
memperpanjang jangka waktu angsuran hamper sama dnegan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu wangsuran kreditnya diperpanjang. Pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
2. penyesuaian kembali (reconditioning)
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
a. kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
b. penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamnannya tetap harus dibayar seperti biasa
c. penurunan suku bunga
penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20%, kemudian diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.
d. pembebasan bunga
dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur tetap memppunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
3. restrukturisasi (restructuring)
a. dengan menambah jumlah kredit
b. dengan menambah equity, dilakukan dengan menyetor uang tunai atua tambahan dari pemilik.
Upaya ppenyelamatan kredit sebagaimana dimaksud di atas memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran dari pihak kreditur (bank) di dalam menanti hasilnya. Upaya penyelematan tersebut secra terus menerus harus dimonitor hasilnya. Laporan secara periodic tentang perkembangan upaya penyelamatan harus disusun dan dibahas bersama antara tim pelaksana dan pimpinan bank.
4. penyelesaian kredit macet
Penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah atau direktorat jenderal piutang dan lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak membawa hasil dan atau tidak dimungkinkan lagi. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda milik debitur yang dijadikan jaminan utang.
Ketika upaya penyelamatan tidak membuahkan hasil seperti yagn idharapkan maka untuk menghindari kerugian bank yang lebih besar terhadap kredit macet, maka akan dilakukan upaya penyelesaian kredit melalui,
1. badan urusan piutan gdan lelang Negara (BUPLN)
Cara ini adalah untuk kredit macet di bank milik Negara. Biasanya kredit yagn telah macet (dan telah diupayakan penagihannya/penyelesaiannya melalui BUPLN untuk selanjutnya akan dilakukan pelelangan/penjualan benda jaminan. Namun tidak selamanya pelelangan atau penjualan itu dilakukan dengan bantuan BUPLN, sebab apabila bank telah memperoleh “kuasa menjual” maka ia dapat menjual harta jaminan tersebut di bawah tangan. Untuk memperoleh pengembalian kredit dari hasil pelelalngan bukanlah hal yang mudah dan cepat. Pengalaman menunjukkan bahwa untuk menjual agunan melalui prosedur lelang sangat sulit untuk memperoleh harga yagn diharapkan, belum lagi masih harus dipotong dengan berbagai pembiayaan lelang yang cukup besar. Agar tidak terlalu merugikan pihak bank, maka hukum perbankan yagn baru memberikan kesempatan kepada bank untuk turut serta dalam pelanggan (sebagai pembeli lelang), sebab jika bank dapat menguasai agunan itu dari pelelangan maka nantinya bank dapat menjual agunan itiu secara perlahan-lahan menurut harga yan gberlaku di pasaran (pasal 6 ayat k Undang-undang Nomor 7/92)
2. gugatan melalui pengadilan
Cara penyelesaian kredit macet seperti ini dilakukan bagi bank swasta. Dalam hal debitur tidak memnuhi kewajibannya, setiap kreditur (bank) dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan kemudian pengadilan akan memberikan putusannya. Putusan pengadilan dimaksud mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan (mempunyai kekuatan eksekutorial). Apabila debitur tidak mau melunasi utangnya, maka putusan pengadilan itu akan dilaksanakan atas dasar perintah ketua pengadilan. Selanjutnya atas perintah ketua pengadilan dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang, dengan perantaraan kantor lelang dan hasil pelelangan itu bank sebagai kreditur akan memperoleh pelunasan piutangnya.
3. melalui arbitrase atau perwasitan
Seperti telah dijelaskan di atas bahwa penyelesaian kredit macet melalui BUPLN maupun melalu engadilan dipandang kkurang menguntungkan karena waktu yagn diperlukan relative lama dan jumlah uang yang bisa ditarik juga sangat kecil. Oleh sebab itu kalangan pakar hukum perbankan dan mencoba menawarkan penggunaan lembaga arbitrase untuk penyelesaian kredit macet.
Pada umumnya pada bagian akhir perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausula yagn menentukan bahwa apabila timbul sengketa akibat dari perjanjian tersebut para pihak akan memilih penyelesaian melalui arbitrase (perwasitan).
Cara penyelesaian melalui arbitrase ini diperlukan oleh para pihak, karena cara penyelesaian melalui gugatan perdata di muka pengadilan sampai tercapainya putusan memperoleh kekuatan hukum yagn tetap relative akan memerlukan waktu yang lama.
Dalam klausula arbitrase tersebut biasanya ditetapkan dnegan cara-cara penunjukan arbiter (wasit) dan susunan tim arbiter yang akan memutuskan sengketa yang mungkin terjadi. Terbentuknya tim arbiter itu dimulai dengan masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter, kemudian dua orang arbiter tersebut memilih lagi seorang arbiter ketiga sebagai ketua tim arbiter. Tim arbiter ini hanya berwenang memutuskan sengketa jika sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua pihak untuk tidak menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan, melainkan melalui arbitrase, yang dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri atau dalam klausula arbitrase.
RAHASIA BANK DAN SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARANNYA
1. Pengertian rahasia bank
Sesungguhnya hubungan antara bank dengan nasabahnya baik hubungan anatara bank dengan nasabah penyimanan dana (nasabah kreditur) maupun dengan nasabah peminjam dana (masalah debitur) adalah hubungan kerahasiaan (confidential relation). Dalam hubungan ini terdapat kewajiban dari bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain meupun kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku. Hubungan kerahasiaan ini tidak saja dianut oleh Indonesia tetapi juga oleh berbagai Negara di dunia.
Melihat perkembangan rahasia bank itu sendiri, seperti misalnya inggris, kewajiban untuk merahasiakn (duty of secretles) merupakan kewajiban tersirat (implied duties). Artinya kewajiban tersebut bukan merupakan kewajiban yagn secara tegas dicantumkan dalam kontrak antara bank dengan ansabah, tetapi tersirat sebagai perjanjian demikian. Begitu pula Negara Swiss, termasuk Negara yagn paling erat menganut prinsip kerahasiaan bank ini.
Menurut pasal 1 ayat (28) dari Undang-undang perbankan, yagn dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu ynag berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi, Undang-undang perbankan (No.10 tahun 1998) mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang sebelumnya, yaitu UU No 7 tahun 1992, yagn tidak khusus menunjukkan rahasia bank kepada nasabah deposan saja.
Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (16) tersebut dan pasal-pasal lainnya dapat ditarik unsure-unsur dari rahasia bank itu, yaitu sebagai berikut:
(1) rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
(2) hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yagn berlaku.
(3) pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
(a) anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.
(b) anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(c) pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan public, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
(d) pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.
Asas rahasia dalam bidang keuangan termasuk rahasia bank ini sudah sejak lama dikenal dalam sejarah keuangan dan financial. Bahkan sejak zaman pertengahan, masalah rahasia di bidang keuangan ini sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata Negara jerman dan di kota-kota Italy bagian utara. Seirama dengan perlindungan kepada hak-hak individu, maka perkembangan perberlakuan prinsip rahasia bank ini juga semakin meluas. Bahkan menjelang pertengahan abad ke-19, hamper semua eropa barat telah menerapkan doktrin rahasia bank ini dengan berbagai variasinya.
Ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini, yaitu sebagai berikut:
(1) teori mutlak
Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada sipapun dan dalam hal apapun. Dewasa ini hamper tidak ada lagi Negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan Negara-negara yang emnganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau Negara-negara tax heaven seperti kepulauan Bahama atau Cayman Island juga membenarkkan membuka rahasia bank dalam hal-hal khusus.
(2) teori relative
Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti tetapi daam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.
2. Dasar Hukum Rahasia Bank
Di samping itu, tentunya agar dapat berlaku secara yuridis formal, rahasia bank harus mempunyai dasar hukumnya. Adapun yang merupakan dasar hukum berlakunya rahasia bank adalah pasal 40 sampai dengan dan termasuk pasal 45 undang-undang perbankan. Yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40
(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku juga bagi pihak terafiliasi.
Pasal 41
(1) untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
(2) izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur.
(3) permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan URusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.
Pasal 42
(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka/terdakwa pada bank.
(2) izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dan Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
(3) Permintaan Tertulis sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) haruslah menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim nama tersangka/terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yagn diperlukan.
Pasal 42A
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pasal 41A, dan Pasal 42.
Pasal 43
dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yagn bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yagn relevan dengan perkara tersebut.
Pasal 44
(1) dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
(2) ketentuan lebih lanjut mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.
Pasal 44A
(1) atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada bank yagn ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
(2) dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yagn sah dari nasabah penyimpan yagn bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.
Pasal 45
Pihak yagn dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank-bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 tersebut di atas, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan dapat meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.
Pasal 47
(1) barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dnegan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)
(2) anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yagn dengan sengaja memberikan keterangan yagn wajib dirahasikan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
Pasal 47A
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yagn dengan sengaja tidak memberikan keterangan yagn wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidan apenjara sekurang-kurangnya Rp 4000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Penerobosan Rahasia Bank
Rahasia bank itu ada pengecualiannya, atau dengan kata lain rahasia bank itu dapat diterobos. Dalam keadaan tertentu rahasia bank itu dapat diterobos sebagaimana yang dapat dijelaskan dalam Pasal 41, pasal 41A, Pasal 42, pasal 43 dan pasal 44A Undang-Undang Perbankan.
Pasal 41 ayat (1), untuk kepentingan perpajakan, pimpinan bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangand an memperlihatkan bukti-bukti tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Ayat (2), perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yagn dikehendaki keterangannya.
Pasal 41A ayat (1), untuk penyelesaian piutang bank yagn sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan piutang dan lelang Negara/panitia urusan piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Ayat (2), izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis dari kepala badan urusan piutang dan lelang Negara/ketua panitia urusan piutang Negara. Ayat 3, permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat badan urusan piutang dan lelang Negara/panitia urusan piutang Negara, nama nasabah debitur yagn bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.
Pasal 42 ayat (1), untuk kepentingan peradilan perkara pidana, pimpinan bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Ayat (2), izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala kepolisisan RI, jaksa agung atau ketua mahkamah agung. Ayat (3), permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
Pasal 43, dalam perkara perdata antar bank dnegan nasabahny, direksi bank yagn bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yagn relevan dengan perkara tersebut.
Pasal 44 ayat (1), dalam tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberikan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Ayat (2), ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.
Pasal 44 ayat (1), dalam tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberikan keadaan keuangan nasabhanya kepada bank lain. Ayat (2), ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.
Pasal 44A ayat (1), atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajibh memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yagn bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Ayat 2, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal duni, ahli waris yagn sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.
Dari ketentuan di atas terlihat bahwa rahasia bank dapat diterobos apabila memenuhi syarat, yakni untuk kepentingan:
a. perpajakan
b. penyelesaian utang piutang melalui BUPLN
c. peradilan pidana
d. perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
e. tukar menukar informasi antar bank
f. nasabah berdasarkan surat kuasa
g. ahli waris
Bagaimana tata cara untuk menerobos rahasia bank dijabarkan lebih lanjut dalam surat keputusan direksi bank Indonesia no.31/82/Kep/Dir tentang persyaratan dan tata cara pemberian izin atau perintah membuka rahasia bank tanggal 31 desember 1988.
Pada pasal 1 butir 6 disebutkan, rahasia bank adalah segala sesuatu yagn berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan:
(1) bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
(2) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. kepentingan perpajakan
b. penyelesaian piutang bank yagn sudah diserahkan kepada badan urusan piutang Negara dan lelang Negara (BUPLN)/ panitia urusan piutang Negara (PUPLN).
c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana
d. kepentingan peradilan dalam rangka perdata antara bank dengan nasabahnya
e. tukar menukar informasi antar bank
f. permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis
g. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.
Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan, ketentuan sebagaimana yagn dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, e dan g tidak memerllukan izin atau perintah untuk membuka rahasia bank dari pimpinan bank Indonesia.
Untuk kepentingan perpajakan pimpinan BI dapat mengeluarkan izin, jika ada permohonan tertulis dari menteri keuangan dengan memncantumkan data sebagai berikut:
a. nama dan jabatan pejabat pajak
b. nama nasabah penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya
c. nama kantor bank temapt nasabah menyimpan simpanannya
d. keterangan yang diminta
e. alasan diperlukan keterangan
sedangkan untuk penyelesaian utang piutang melalui BUPLN, akan diberikan oleh pimpinan BI jika ada permohonan tertulis dari kepala BUPLN dengan mencantumkan:
a. nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN
b. nama nasabah debitur yang mempunyai simpanan
c. nama kantor bank temapt nasabah debitur mempunyai simpanan
d. keterangan yagn diminta, dan
e. alasan diperlukan keterangan
sedangkan untuk kepentingan peradilan pidana, harus ada permintaan tertulis dari jaksa agung, kepada kepolisian RI, atau ketua mahkamah agung dengan mencantumkan:
a. nama, pangkat, NRP?NIP dan jabatan jaksa, polisi atau hakim
b. nama tersangka/terdakwa yang mempunyai simpanan
c. nama kantor bank tempat tersangka/ terdakwa mempunyai simpanan
d. maksud pemeriksaan atau alasan diperlukannya keterangan
e. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yagn diperlukan.
4. sanksi hukum atas pelanggaran rahasia bank
menurut sistem undang-undang perbankan maka sanksi pidana atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ini bervariasi. Ada dua cirri khas dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank dalam undang-undang perbankan ini, sebagaimana juga terhadap sanksi-sanksi pidana lainnya dalam undang-undang perbankan yang bersangkutan. Cirri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank, yaitu sebagai berikut:
a. terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal
b. antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif bukan alternative
c. tidak ada korelasi berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda
(lihat pasal 47 dan 47A undang-undang perbankan).
Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan menurut undang-undang perbankan dapat dibagi ke dalam tiga kategori sebagai berikut:
(1) pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 miliar rupiah dan maksimal 200 miliar rupiah.
Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 miliar rupiah dan maksmal 200 miliar rupiah diancam terhadap barangsiapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan BI sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 undang-undang perbankan .
(2) pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah.
Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah tersebut diancam terhapa para anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40 undang-undang perbankan (pasal 47 ayat (2) undang-undang perbankan)
(3) pidan apenjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 14 miliar rupiah.
Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 14 miliar rupiah diancam terhadap anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan 44A undang-undang perbankan. (pasal 47 Undang-undang perbankan).

filsafat hukum

1. Hukum dalam kerangka filsafat
Filsafat, asal katanya:
Bahasa Yunani: Philia berarti cinta dan Sophia berarti kebajikan. Kamus bahasa Indonesia: filosof berarti ahli pikir.
Jadi dasar berpikir filsafati adalah: berpikir dengan menjadikan kebajikan sebagai dasar dari pikiran tersebut. Apabila orang menyebut dasar filosofinya, berarti dasar kebajikannya. Jika kita menyebut seorang filosof berarti kita menyebut seorang yagn dalam pikirannya selalu cinta dengan kebajikan. Sehingga dengan demikian filsafat hukum adalah hukum yang didasari oleh pemikiran yang berkebajikan.
Apa itu kebajikn? Para pemikir semasa jaman Yunani sampai abad pertengahan memberikan berbagai pandangan dan definisi kebajikan misalnya
SOREN KIERKEGAARD: kebajikan ada apabila manusia mau menerima obyek tanpa hasrat pribadi. Melihat obyek tanpa hasrat pribadi adalah melihat realitas fisik dan realitas esensi dengan jernih. Realitas fisik adalah nilai, realitas esensi adalah makna. Realitas fisik adalah empiric dan realitas konsep adalah akal.
ALBERT CAMUS: Albert menyatakan bahwa eksistensi manusia sempurna apabila orang ada dalam kesadaran bahwa Tuhan itu tidak ada. Jangan sampai tertipu melihat pada Tuhan sebagai ukuran norma, tetapi ukuran norma dibuat oleh manusia. Tuhan tidak ada terbukti dunia ini mengalir sangat mekanis dari itu ke itu saja sampai mati (absurditas).
JEAN PAUL SARTRE: jangan melihat kebajikan pada Tuhan, sebab Tuhan tidak ada. Makhluk hidup dan benda-benda tercipta tanpa alasan, mereka sekedar ada. Karena dunia dan manusia tercipta tanpa alasan dan sekedar ada, maka Sartre menyebut “yang absurd”. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kebebasannya dan membentuk hakekatny; ia mencipta dirinya sendiri. moralitas dan kebajikan ada dalam diri manusia, dan tidak ada seorangpun memiliki kekuasaan terhadap moralitas manusia kecuali dirinya sendiri. manusialah pencipta tertinggi baginya dan bukan Tuhan.
HEGEL: seni; membuat Tuhan muncul dalam impian. Agama lebih tinggi dari seni mengemukakan kebenaran tetapi hanya model mitos tanpa mengemukakan alasan. Filsafat paling tinggi; mengetahui alasan sesuatu, menjelaskan realitas, oleh karena itu filsafat dapat mengganti agama.
Iman; untuk orang kebanyakan karena tidak memerlukan pemikiran.
Filsafat: untuk orang luar biasa, karena filsafat menjelaskan realitas dan alasan-alasan sesuatu.
Para filosof diatas semuanya berpandangan bahwa kebajikan ada pada manusia, tidak perlu mencarinya pada ranah transeden. Jadi manusialah yang tahu kebajikan itu dan manusialah yang membuat filsafat.
CC. cirri adanya Tuhan ada tiga: sistem alam semesta, sistem kehidupan dan nafas kehidupan. Apabila manusia sudah dapat menjelaskan realitas tersebut maka manusia adalah “Tuhan”.
2. Benih Pemikiran Dalam FIlsafat Hukum
PLATO: (455 sm) –konsep filosof raja- Negara akan baik kalau diperintah oleh seorang filosof, karena seorang filosof adalah orang yang bijaksana dan berkebajikan. Negara yang diperintah oleh orang banyak (demokratis) akan runtuh karena manusia dalam kumpulan massa adalah bodoh.
ARISTOTELES: (384 sm) –konsep Negara kota- Negara yang baik kalau kekuasaan ada di tangan warga Negara yan gberkumpul dalam rapat umum, semua sudah mempunyai kecerdasan dan kebajikan yan gcukup, kelebihan dan kekurangan saling mengisi. CC. Tuhan ada dimana-mana, sehingga kebenaran ada dimana-mana. Bagi orang yang sombong kebenaran hanya ada pada diri, tidak ada pada setiap orang, karenanya semua dilakukan sendiri tanpa pernah bertanya kepada orang lain. Dmeokrasi mengakui kebenaran ada dimana mana.
SIGMUND FREUD: -menganut konsep filsafat universalitas. Manusia harus menjadi warga satu dunia. Manusia tidak boleh lagi tunduk kepada perasaan dan hawa nafsu. Dengan budi atau kebajikan orang harus menyatukan diri. Atas dasar itu kaum Stoa mengajar di alam terbuka.
POLYBIUS (122 sm) orang pertama memperkenalkan bentuk-bentuk Negara sbb;
Monarkhi: Negara diperintah oleh raja-raja. Raja menjadi tirani dilawan oleh bangsawan (aristocrat) maka raja jatuh dan terbentuklah Negara;
Oligarkhi: yaitu Negara diperintah oleh para bangsawan (aristocrat) tapi karena sebab yang sama yaitu sewenang-wenang, maka ia dilawan oleh rakyat, maka terbentuklah Negara;
Demokrasi, dimana rakyat yang berdaulat, hak-hak rakyat sangat diperhatikan, rakyat yang berdaulat dan hak-haknya sangat diperhatikan, melebar, meluas menjadi semua merasa berhak, saling merampas dan saling merasa berhak, maka jatuhlah Negara demokrasi menjadi Negara;
Okhlorasi yaitu; Negara dimana semua merasa berhak, saling merampas.
CICERO: (43 sm) mengikuti konsep filsafat Stoa, Negara berdasarkan kepada budi manusia, Negara hanya untuk kesejahteraaan anggota-anggotanya saja (kaum epicirus), hukum positif harus didasarkan kepada hukum kodrat.
SINECA: (121 sm) mengutamakan rohani (tinggikan rohani tinggalkan duniawi = haec caelestia simper spectator illa humana contemnito). Apabila etika dan moral sudah dilupakan, maka orang harus kembali ke batinnya.
AGUSTINUS: (354 sm) (Theosofi) Negara Tuhan/gereja (civitas Dei) lawannya adalah civitas terrena (Negara sekuler). Hanya dalam civitas dei oran gdapat bahagia.
cc. Apa itu bahagia. Orang bekerja mencapai sejahtera pada saat sejahtera bila sudah bijaksana akan bahagia. Bahagia adalah hasil sampingan dari pekerjaan.
KAUM SCHOLASTIK: percaya kebenaran Tuhan dan juga mencari kebenaran akal.
FILOSOF TIMUR. Tokoh spiritualitas Timur;
Misalnya: Paramansa Yogananda, Babaji, Swami Rama, dll. Pendapatnya: “Bahwa hidup manusia dikuasai oleh dualistis. Kebahagiaan dapat dicapai apabila manusia sudah bisa mencapai nondual atau melampaui dualitas”. Contoh dualitas:
- Kanak-kanak, dewasa berkuasa, kekanak-kanakan lagi.
- Kebahagiaan yan gdatangnya dari luar (sifatnya juga dualitas) datang dan pergi.
- Manusia diombang-ambing oleh keadaan naik turun sepanjang hidupnya.
- Gunung yang tinggi jurangnya dalam.
Semua itu harus dilampaui (beyond).
Caranya: cukupkan hidupmu dengan kebahagiaan dari luar, lahir, bekerja, kaya, bijaksana dan bahagia. Cukupkan hidupmu dengan kebahagiaan dari dalam; yoga, meditasi.
3. Mazab-mazab dalam filsafat hukum yaitu;
Ada 6 mazab dalam filsafat hukum yaitu:
1) Mazab hukum alam atau hukum kodrat
Mazab hukum kodrat dianut oleh kaum scholastic dengan pengikutnya; Thomas Aquino, John Salisbury, Dante, Pierre Dobuis, Gratianus, Johanes Huss.
Inti pemikirannya adalah hukum alam atau lex naturalis adalah hukum yang berlaku universal dan abadi.
- Kata berlaku berarti berlaku dengan sendirinya, tidak perlu dinyatakan berlaku oleh penguasa dan diikuti secara sukarela
- Kata universal berarti berlaku dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja.
- Kata abadi berarti hukum alam itu tidak berubah dalam perjalanan zaman.
Sumber hukum alam adalah:
- Ratio Tuhan (Irrational)
- Ratio Manusia (Rational)
Sumber Hukum Alam Dari Ratio Tuhan
Sebagaimana halnya aristoteles membagi hukum menjadi dua yaitu (a) Hukum aalam dan (b) hukum positif, maka Thomas van Aquino membagi hukum menjadi empat:
- Lex Aeterna; hukum yan gberasal dari ratio Tuhan yang mengatur segala hal dan merupakan sumber segala hukum. Ratio ini tidal daapt ditangkap oleh panca indra manusia.
- Lex Divina; bagian dari ratio manusia yang dapat ditangkaop oelh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya.
- Lex Naturalis; inilah yang merupakan hukum alam yang merupakan penjelmaa n dari Lex Aeterna di dalam ratio manusia
- Lex Positifis: hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia.
Thomas Van Aquino juga membagi asas hukum alam (Lex Naturalis) menjadi dua yaitu:
- Principia Prima yaitu hak hakiki atau hak azazi yang diletakkan dalam hidup manusia sejak lahir bersifat mutlak, tak berubah kapanpun, dimanapun misalnya; hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan kebebasan beragama dan dalam kodifikasi tersebut “Ten Commandement” dalam Bible.
- Principia Soundaria: penafsiran manusia terhadap principia prima berdasarkan ratio manusia. Penafsiran ini dapat menyangkut apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai buruk.
Searah dengan pemikiran Thomas Aquino, adalah pemikiran dari:
- Rahib Italia bernama Gratianus yang menyatakan bahwa manusia dikuasai oleh dua hukum yaitu; (a) hukum alam yang termuat dalam Kitab Suci Bible (b) hukum kebiasaan.. kedua hukum tersebut dalam compendium hukum italia disebut: Decretum Gratianum.
- Pemikiran William Occam yang menyatakan bahwa hukum alam itu identik dengan kehendak Tuhan. Hierarkhi hukum alam meliputi: (a) hukum universal berasal dari ratio alam, (b) hukum yang mengikat manusia berasal dari alam (c) hukum yang bersumber dari prinsip alam.
- Pemikiran Fransisco Suarez yang menyatakan bahwa manusia itu bersusila. Kemauan dan akal mendorong manusia untuk bersusila. Kemauan dan akal itu berasal dari Tuhan, sehingga dengan kemauan dan akal manusia tahu yang adil dan yang tidak adil. Semua yang berguna untuk kesusilaan adalah hukum alam yaiut kehendak Tuhan. Yang berguna bagi pergaulan manusia adalah kehendak adat dan kebiasaan.
Sumber hukum alam dari ratio manusia
Pengikutnya adalah Gugo de Groot, Christian Thomasius, Immanuel Kant.
- Pemikiran Hogo de Groot, menyatakan bahwa ratio manusia satu-satunya sumber hukum. Ratio manusialah yang menilai tingkah laku manusia itu baik dan buruk. Penilaian ini didasarkan kepada kesusilaan alam, walaupun Groot juga mngakui hukum lain dari Tuhan seperti tercantum dalam Kitab suci. Pendapat Hugo de Groot di atas, tertuang dalam bukunya berjudul “De Jure Belli Ac Pacis” dan dalam bukunya Mare Liberum”.
- Pemikiran Christian Thomasius menyatakan bahwa dalam hidup manusia terdapat naluri-naluri. Perlu dibuat peraturan agar naluri-naluri itu tidak saling bertentnagan. Peraturan yang mengikat batin manusia disebut kesusilaan dan peraturan yang mengikat tingkah laku manusia disebut hukum.
- Pemikiran Immanuel Kant menyatakan, di lingkungan ita ada gejala-gejala. Gejala-gejala itu mempunyai sifat dan corak yang kita tentukan sendiri. itulah sebenarnya pengetahuan kita tentang segala hal. Pengetahuan dapat diperoleh karena pengalaman dan juga karena penggunaan ratio.
2) Mazab Hukum Positif
Pengikutnya adalah: Paul Laband, Jellinek, Hans KElsen, Hans Nawisstsky.
Inti pemikirannya adalah: tidak ada hukum di luar undang-undang. Hukum sama dengan undang-undang. Hukum adalah perintah yang jelas dari undang-undang dan terpisahkan dari pertimbangan etika dan moral. Kebiasaan dengan demikian tidaklah hukum.
Mazab hukum positif diawali aliran legisme di Prancis dan berkembang di Jerman, misalnya pada masa pemerintahan Freidrich Agung (1740-1790, Josef II (1765-1790).
Pada abad ke-17, aliran positifisme mendapat dukungan kuat dari teori-teori Montesquiau, Rousseau dalam teori tria politika (pemisahan kekuasaan).
Cirri-ciri positifisme:
- Bahwa hukum adalah perintah manusia (command of human being).
- Tidak ada hubungan hukum dengan moral atau tidak ada hubungan antara hukum sebagaimana berlaku dengan hukum yang seharusnya.
- Analisa konsepsi hukum mempunyai arti yang sangat penting dan harus dibedakan dengan sejarah sebab musabab, sumber hukum, sosiologis,dan penilaian yang didasarkan kepada moral, sosial dll.
- Sistem hukum adalah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup.
- Pertimbangan moral tidka penting
John Austin menganut positifisme hukum analitis yang menganggap: hukum sebagai sistem logis yang tetap dan bersifat tertutup (closed logical system), dan keadilan hukum tidak didasarkan kepada penilaian baik dan buruk.
John Austin membagi hukum menjadi dua yaitu:
(a) hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia
(b) hukum yang dibuat dan disusun oleh manusia yang meliputi: hukum dalam arti sebebanrnya yaitu hukum positif; hukum yang dibuat oleh penguasa atau hukum yang dibuat oleh rakyat secara individual untuk dilaksanakan dan hukum dalam arti tidak sebenarnya misalnya peraturan-peraturan perkumpulan sosial.
Jadi hukum posistif di dalamnya mengandung:
- Perintah (kewajiban)
- Sanksi (kedaulatan)
Pokok-pokok ajaran positifisme hukum yang analitis adalah:
- Penilaian baik buruk ada di luar hukum’moral dipisahkan dengan hukum
- Kedaulatan ada di luar hukum yaiut ada pada dunia politik dan sosiologi.
Berkaitan dengan ajaran John Austin, kita kenal juga ajaran Hans Kelsen yaitu ajaran hukum murni yang intinya:
- Bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis yaitu etis, sosiologis dan politis. Artinya hhukum harus dihindarkan dari penilaian baik dan buruk (etis), hukum harus dilepaskan dari kekuasaan (politis), harus dilepaskan dari kebiasaan dan kenyataan sosial (sosiologis)”.
3) Mazab Utilitarianisme atau mazab manfaat hukum.
Pengikutnya adalah: Jeremmy Bentham, John Stuart Mill, Rudolf Von Jhering.
Inti pemikirannya asalah: hukum harus memberi manfaat bagi kebahagiaan manusia. Hukum yang tidak memberikan kebag=hagiaan bagi manusia adalah bukan hukum. Hukum dibuat untuk melayani kebutuhan hidup manusia. Kalau hukum ternyata tidak dapat melayani kebutuhan hidup manusia, maka hukum seperti itu harus ditinggalkan.
4) Mazab sejarah
Pengikutnya adalah: Von Savigny, Pucha.
Intinya adalah: undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dibuat berdasarkan jiwa bangsa (volkgeist). Di dunia ini ada bermacam-macam bangsa. Tiap-tiap bangsa mempunyai Volkgeist (jiwa rakyat). Pencermianan jiwa bangsa yang berbeda-beda ditandai dengan kebudayaan yang bebeda-beda. Hukumpun demikian, sehingga tidak tepat membuat hukum yang sama untuk segala bangsa.
Von Savigny dalam bukunya “Von Beruf Unserer Zeit Fur Gezetzgebung Und Rechtswissincschaft” menyatakan ‘Das recht wird nich gemacht est ist und wird niet dun volke artinya hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.”
Yang mempengaruhi pemikiran mazab sejarah adalah pemikiran Montesqueau dalam bukunya L’Esprit de Lois yang menyatakan adanya hubungan jiwa suatu bangsa dengan hukumnya.
Mazab ini lahir yang merupakan aksi langsung terhadap pendapat Thibaut yang menganggap bahwa Jerman perlu kodifikasi hukum dan untuk itu pakai saja Code Napoleon Prancis.
5) Mazab Sosiological Yurisprudence
Pengikutnya adalah: Roesco Pound, Eugen Erlicht, Benyamin Cardoso, Gurvitch.
Intinya adalah: hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dnegan hukum yang hidup di masyarakat.
Aliran ini tumbuh di Amerika Serikat. Mazab ini mengemukakan akan pentingnya hukum yang hiduo (living law). Ada pendapat bahwa mazab ini merupakan sintese antara mazan positifisme dengan mazab sejarah.
6) Mazab Pramatic Legal Realism
Pengikutnya adalah: John Chipman, Gray, OW Holmes, Jerome Frank.
Intinya adalah: hukum yang baik adalah hukum yang dapat mengikuti perubahan, harus pragmatis agar dapat memberikan keadilan di setiap jaman.
Cirri-ciri mazab ini adalah:
- Hukum berubah – ubah untuk mencapai tujuan sosial.
- Mengadakan pemisahan sementara antara das sollen dan das sein. Observasi dan penyelidikan tidak boleh dipengaruhi oleh tujuan-tujuan kesusilaan atau kehendak observer.
- Bermaksud untuk melukiskan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dalam definisi definisi dan rumusan-rumusan umum.
- Perkembangan pada setiap bagian hukum harus diperhatikan
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas:
- Harus dilakukan keterampilan dalam argumentasi logis atas putusan-putusan.
- Mengadakan pembedaan antara peraturan-peraturan dengan memperhatikan realitas makna
- Memperhatikan kategori-kategori hukum yang bersifat umum dengan hubungan-hubungan khusus dari keadaan yang nyata.
- Meliputi juga factor-faktor : penyelidikan unsur perseorangan, penelitian pribadi hakim, ramalan-ramalan praktek peradilan.
4. Filsafat Hukum
a. Letak Filsafat Hukum
- D. Runes membagi filsafat dalam tiga cabang (a) ontology (b) epistimologi (c) aksiologi. Ontology adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal, syarat, susunan, method, validitas pengetahuan dan aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang criteria, nilai, dan kedudukan metafisi suatu nilai.
- Poedjawiatna, membagi filsafat menurut obyeknya dalam enam bagian yaitu: (a) filsafat umum (b) filsafat mutlak (c) filsafat alam (d) filsafat manusia (e) filsafat tingkah laku (f) filasafat budi.
- Harry Hamersma, membagi filsafat dalam sepuluh bidang yaitu (a) epistimologi (b) logika (c) kritik ilmu (d) ontology (e) teologi (f) antropologi (g) kosmologi (h) etika (i) estetika (j) sejarah filsafat.
- Jujun S. Suriasumantri membagi filsafat dalam sebelas bidang yaitu: (a) epistimologi (b) etika (c)estetika (d) metafisika (e) politik (f) agama (g) filsafat ilmu (h) filsafat pendidikan (i) filsafat hukum (j) filsafat sejarah (k) filsafat matematika.
Dari pembagian filsafat sebagimana diuraikan di atas, maka letak bidang filsafat hukum adalah; sub cabang dari filsafat manusia yang disebut etika atau filsafat tingkah laku.
Filsafat manusia berkedudukan sebagai genus, filsafat etika berkedudukan sebagai species, dan filsafat hukum berkedudukan sebagai sub species.
b. Lingkup pembahasan filsafat hukum
a) Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis (philia-berfikir/cinta, Sophia-kebajikan)
b) Obyek filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebtu dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakekat.
c) Hakekat hukum adalah nilai-nilai dibalik gejala-gejala hukum, yang belum dijawab oleh ilmu hukum.
d) Hukum hanya melihat gejala-gejala sebagaimana dapat diamati oleh panca indera manusia mengenai perbuatan perbuatan manusia dan kebiasaan masyarakat.
e) Para sarjana memberikan gambaran tentnag lingkup pembahasan filsafat hukum sbb;
- Van appeldorn; ada tiga pertanyaan penting dibahas oleh filsafat hukum (a) adakah pengertian hukum yang berlaku umum (b) apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum (c) adakah sesuatu hukum kodrat.
- Lily Rasjidi menyebutkan masalah penting yang dibahas oleh filsafat hukum adalah (a) hubungan hukum dengan kekuasaan (b) apa sebab Negara berhak menghukum seseorang (c) apa sebab orang mentaati hukum (d) masalah pertanggungjawaban hukum (e) masalah hak milik (f) masalah kontrak (g) masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (h) hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya.
Dengan demikian pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh filsafat hukum menyangkut:
- Apa itu hukum
- Apa tujuan hukum
- Apa sebab orang mentaati hukum
- Adakah pengertian hukum berlaku umum
- Apa dasar kekuatan mengikat dari hukum
- Apa hubungan hukum dengan kekuasaan
- Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
- Apa hubungan antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
Maka jawaban atas pertanyaan tersebut berarti jawaban terhadap nilai-nilai yang ada dibalik gejala-gejala hukum.
Dalam kuliha berikutnya, tidak semua pertanyaan itu akan dijawab, akan tetapi akan ditekankan kepada soal; nilai-nilai yang ada dibalik pertanyaan:
- apa tujuan hukum
- Hubungan hukum dengan kekuasaan
- Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
- Apa hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, dan terakhir menyangkut kesusilaan sebagai nilai dasar aplikasi hukum.
BAB II. HUKUM DALAM KEUTUHANNYA
Berpikir filsafati adalah berpikir yang berkebajikan.
Kebajikan adalah pencerahan. Orang yagn cerah adalah orang oran gyang dapat melihat keutuhan dalam segala sesuatu yang tampak berbeda.
Melihat hukum sebagai keutuhan adalah:
- Melihat esensi
- Melihat kepada azas-azas yang menjadi tumpuan bangunan hukum
- Melihat kepada tendensi-tendensi yang diisyaratkan kepada hukum oleh faham kesusilaan kita (Paul Scholten)
- Melihat kepada ukuran-ukuran hukumiah yang memberi arah kepada pembentukan hukum (Karl Larenz)
- Melihat norma dasar hukum (Bellefroid)
- Melihat kepada hukum itu agar etis dalam penerapannya
(Prof. Iman Sudiyat)
Menurut Prof. Iman Sudiyat: ruang lingkup pembahasan filsafat hukum adalah seluruh aspek hukum yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat meliputi:
- Hubungan hukum dengan kekuasaan
- Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
- Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
Dengan demikian melihat hukkum dalam keutuhannya agar hukum dalam penerapannya menjadi etis meliputi;
- Tujuan hukum
- Azas hukum
- Hukum sebagai suatu sistem
- Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
- Landasan kesusilaan dalam penerapan hukum.
Dalam kuliah berikut hal-hal elementer, misalnya hukum dan kekuasaan, hukum sebagai sosial eengenering yang sudah banyak dikuliahkan di S1 akan disinggung sekilas.
Yang lebih ditekankan dalam kuliah ini adalah; tujuan hukum, asas hukum dan hukum sebagai suatu sistem akan dibahas sebagai dasar. Diharapkan inti kuliah ini akan lebih menajam kepada hal yang relative baru dan ada hubungannya sisi pandang penerapan hukum sebagai bidang profesi seorang notaries yaitu menyangkut:
- Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
- Landasan kesusilaan dalam penerapan hukum yang materinya menyangkut landasan filosofis pembatalan-pembatalan dalam hukum, khususnya hukum perdata dll.
dengan demikian urut-urutan materi perkuliahan berikutnya adalah sbb:
1. Membahas mengenai tujuan hukum (elementer)
2. Membahas mengenai azas hukum (elementer)
3. Membahas mengenai hukum sebagai suatu sistem (elementer)
4. Membahas mengenai hubungan hukum dengan kekuasaan (elementer)
5. Membahas mengenai hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (elementer)
6. Membahas mengenai hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya (analistis),, dibahas tersendiri dalam Bab III
7. Landasan kesusilaan dalam penerapan hukum (aplikatis) dibahas tersendiri dalam Bab IV.
1. Tujuan hukum (elementer)
Pengertian hukum umum
Belum ada definisi yang disepakati tentnag hukum, Van Kan; memberikan definisi singkat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup, yang memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.
Sesungguhnya peraturan untuk mengatur tingkah laku manusia adalah ditujukan kepada manusia lahiriah. Hukum pada hakekatnya hanya menyentuh manusia dalam suasana lahir dan tidak mengatur suasana batin manusia. Hukum mengahruskan agar manusia bertingkah laku menurut norma-norma hukum. Entah bagaimana suasana hatinya, senang atau tidak senang, bahagia atau duka, hukum tidak memperhitungkan.
Itulah sebabnya maka hukum adalah bersifat memaksa. Cirri memaksanya hukum adalah dengan adanya saksi. Barangsiapa tidak menjalankan hukum akan dikenakan sanksi hukum. Hukum; ada yang tertulis dan ada yang tidka tertulis. Hukum tertulis adalah hukum lazimnya ada dalam lingkup hukum positif dan hukum yang tidak tertulis ada dalam wilayah hukum adat dan kebiasaan.
Hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk tujuan kedamaian hidupnya. Untuk mencapai kedamaian itu maka tingkakh laku diatur oleh hukum agar tingkah laku itu tidak saling bertentnagan membuat kekacauan. Tingkah laku yang menuju damai adalah tingkah laku yagn tidak berbenturan.
Bagaimanapun, manusia yang hidup dnegan berbagai kepentingan tidak dapat dihindarkan dari adanya konflik kepentingan. Hukum mengatur agar konflik kepentingan seminimal mungkin dapat dicegah melalui norma-norma hukum tentang bagaimana seharusnya masyarakat berbuat agar dalam berhubungan satu dnegan yang lain menyangkut kepentingan tidak terjadi benturan.
Kepentingan dicirikan oleh kerugian. Tidak ada kerugian, tidak ada kepentingan. Kerugian dapat berbentuk materiil dapt juga berbentuk inmateriil. Hukum materiil dan hukum formil, memberikan kepada mereka mereka yang dirugikan kepentingannya untuk dapat melakukan gugatan hukum kepada pihak lain yang merugikannya, agar pihak lain tersebut diberikan sanksi public berupa pidana oleh penguasa maupun sanksi privat berupa hukuman mengganti kerugian bernilai uang, atas kerugian materiil yang dapat dihitung secara matematis maupun kerugian inmateriil yang jumlah kerugiannya dapat diperkirakan secara wajar.
Jadi hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat akan selalu mengarah kepada kedamaian. Dan apabila kedamaian tidak dapat dicapai maka hukum akan memberikan keadilan melalui pengadilan. Dalam azas hukum, kedamaian adalah inti dari penyelesaian konflik hukum. Dalam hukum acara perdata; hakim diharuskan mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum mengadili perkaranya. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian, berulah hakim mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan atas nama keadilan. Jadi keadilan adalah tujuan hukum dan kedamaian adalah makna hukum (tujuannya yang tertinggi). Di dalam kedamaian ada keadilan, dan keadilan diharapkan akan dapat memberikan kedamaian. Jika keadilan tidak dapat memberikan kedamaian, maka setidaknya keadilan hukum tiu sudah dapat memaksa masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang dapat dipaksa untuk hukum untuk menerima keadilan legalis.
Menerima keadilan legalis, berarti masyarakat harus menerima penyelesaian konflik sesuai dnegan pasal-pasal hukum demi tidak terongrongnya kedamaian di masyarakat.
Dalam hubungan tersebut, Notoamijojo memberikan denfinisi – hukum adalah ; kompleks peraturan yang tertulis dan tidak tertulis untuk kelakuan manusia dalam masyarakat; yang biasanya bersifat memaksa, yagn berlaku dalam berbagai jenis lingkungan pergaulan hidup dan masyarakat Negara yang mengarah kepada keadilan, demi damai serta tata, agar dapat memanusiakan dalam masyarakat.
Menurut Notoamijojo, ada tiga elemen dapat dijumpai dalam tujuan hukum, ketiga elemen itu adalah;
- Elemen regular
- Elemen keadilan
- Elemen memanusiakan manusia
- Elemen regular
Elemen regular; yaitu dalam bentuk norma hukum yang memberikan kepastian penyelesaian bagi setiap persoalan di masyarakat tentang apa hukumnya atau bagaimana hukumnya atas suatu masalah tersebut. Jadi hukum disini datang untuk tujuan menimbulkan tata dan kepastian hukum. Dnegan demikian segi regulasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan hukum untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan serta memberikan kepastian tentang apa yang harus dibuat oleh masyarakat dalam bidang kehidupan apapun menurut hukum agar tidak terjadi bentrokan.
Masyarakat dalam segala segi pergaulan dan bisnis sangat memerlukan regulasi yang jelas dan pasti dari hukum agar dapat berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya secara pasti dengan mentaati dan menjalankan pergaulan hidup. Tanpa ada perturan yang jelas, masyarakat menjadi ragu-ragu untuk melangkah dalam melakukan apapun, sebab jika terjadi konflik kepentingan, maka hanya peraturan hukum yang diharapkan dapat memberikan jalan keluar. Jadi segi regulasi dari tujuan hukum adalah sangat penting, sebagai salah satu elemen dari tujuan hukum.
Elemen Keadilan
Elemen yang kedua dari tujuan hukum adalah segi keadilan. Apakah keadilan itu? Dalam Liber Primus (Buku Ke I) Intutiones dari Kaisar Yustinianus (533 AD) dalam Bab I; merumuskan tentang keadilan hukum adalah;
“Iustitia est et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere. Ius produentia ast divinarum etque humanarum rerum notitia, iusti iniusti scientia” (keadilan adalah kehendak yang ajeg, untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya”).
Keadilan mewajibkan manusia untuk menciptakan kedamaian dengan memberikan kepada orang lain bagiannya sesuai haknya. Dan hal itu harus dilakukan secara konsisten dan pasti, tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan, dan pihak lain harus selalu diperhatikan sesuai dengan keberadaannya menurut hukum.
Menurut Aristoteles keadilan dapat dibedakan menjadi 6 yakni:
- Iustitia Commutativa
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya. Apa yang menjadi bagian dari orang lain, yaitu apa yang dapat menjadi haknya, terutama kehidupannya. Manusia dengan kehidupannya meliputi hak-hak kebendaan dalam arti luas dan hak-hak kebebasan untuk hidup.
Hak kebendaan dalam arti luas dapat berwujud benda yang dapat dihaki orang ; uang, tanah, makanan, rumah, anak, suami, istri bahkan segala hal yagn dapat dimiliki – hak sedemikian yang merupakan hak oran glian haruslah diberikan kepada orang tersebut dan tidan ada orang yang berhak merampasnya. Kebebasan hidup pun adalah hak yang harus diberikan kepada orang agar ia dapat menjadi manusia yang menerima keadilan sebagai bagiannya yaitu kebebasan untuk tidak diperbudak, dieksploitasi, sehingga dengan demikian penindasan terhadap manusia adalah bertentangan keadilan ini. Apabila Iustitia Commutativa dilanggar, maka yagn merasa dirongrong rasa keadilannya itu dapat melakukan tuntutan pengembalian haknya yang diambil oleh orang lain secara melanggar hukum; prestasi harus ditutup dengan kontraprestasi dan hak harus diimbangi dengan kewajiban.
Prestasi-kontraprestasi, hak dan kewajiban menunjukkan disitu ada bagian oran glian yang harus diberikan kepada mereka sesuai hak dan prestasinya. Keadilan ini lazimnya ada di bidang hukum perdata.
- Iustitia Distributiva’
Adalah hak-hak public yang terdistribusi oleh kekuasaan di suatu Negara, tidaklah berdasarkan kesamarataan, melainkan berdasarkan kualitas pribadi dalam hubungannya dengan kekuasaan dnegan azas proporsional.
Kekuasaan akan dapat menjalankan keadilan yang berkualitas kepada seluruh masyarakatnya apabila hak-hak public dapat diberikan secara tepat kepada persona yang tepat. Bentuk keadilan distributive yang diberikan kepada anggota masyarakat bermacam-macam meliputi; kecakapan, kesehatan, bakat, pengaruh, dll
Keadilan distributive berkaitan dengan beban beban sosial, fungsi-fungsi dan kehormatan public.
- Iustitia Vindicativa
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau pelanggarannya. Masyarakat yang tentram damai memerlukan manusia yang baik dan manusia yang jahat harus dihukum agar tidak menjadi penyakit di masyarakat. Manusia jahat yang menjadi penyakit masyarakat akan selalu menghalangi kesejahteraan umum, dan cenderung dengan keserakahannya merampas hak dan nyawa orang lain dengan cara-cara kekerasan.
Sifat manusia seperti itu tidak dapat diperbaiki dengan cara berbaik hati, tetapi harus diberikan ganjaran yang setimpal bahwa apa yang ia lakukan sebenarnya sangat tidak meng-enakkan orang lain, sehingga ketidak enakan itu harus juga ditimpakan kepadanya untuk dirasakan oleh sejahat dengan menjalani hukuman. Hukuman yang setimpal atas perbuatan yang melanggar hukum khususnya hukum pidana disebut sebagai penerapan keadilan vindicativa.
- Iustitia Protectiva
Adalah memberikan pengayoman kepada masing-masing manusia pribadi dalam pergaulannya di masyarakat. Di dalam masyarakat manusia melakukan perhubungan satu sama lain, dan hukum harus tetap ada pada posisi memberikan perlindungan kepada siapapun tanpa membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain sebagai orang yang mempunyai hak-hak dan kewajiban.
Iustitia protective, mencegah perlakuan sewenang-wenang. Ketertiban untuk menuju kepada ketentraman selalu dijaga dan tidak ada diantara anggota masyarakat terutama penguasa boleh melakukan tekanan dan ancaman yang menghasilkan ketakutan. Keadilan protective ini, itinya adalah pembatasan untuk tujuan sosial dan pembatasan untuk kesejahteraan umum. Pembatasan untuk tujuan sosial yaitu tiap-tiap anggota masyarakat harus menjaga batas-batas kebebasannya; untuk kepentingan perhubungan sosial, sehingga tercapai kesejhateraan sosial, dimana disitu antara anggota masyarakat bersifat saling melindungi. Pembatasan untuk kesejahteraan umum diartikan bahwa penguasa melindungi manusia dalam masyarakat sesuai dengan hak-hak azazinya untuk menuju kepada kesejahteraan umum.
- Iustitia Creativa
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing suatu kebebasan untuk berkreasi. Kebebasan berkreasi meliputi melakukan karya dan karya cipta baik di bidang ilmu maupun di bidang seni.
Seniman sangat menuntut keadilan ini, sebab dengan memberikan keadilan creative, maka seniman akan dapat berkaya cipta, mementaskan berbagai pertunjukan dan aspirasi seni lainnya dalam rangka dan dalam tugas seni mengekspresikan masalah masalah hukum, moral dan kemanusiaan kepada masyarakat melalui pesan pesan keindahan.
Banyak karya cipta seni berhasil merubah “dunia” dan kebebasan karya cipta tersebut adalah kebebasan kemanusiaan yang harus diberikan kepada manusia sebagai makhluk kreatif, sebagai pencerminan pemberian keadilan kemanusiaan.
- Iustitia Legalis
Adalah keadilan yang harus diberikan kepada siapapun oleh siapapun dan dengan cara apapun. Keadilan legalis adalah keadilan yang diberikan oleh undang-undang (hukum positif) kepada siapapun dalam rangka kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan keadilan legalis adalah agar masyarakat teratur, hidup di bawah taat menuju kepada masyarakat yang tentram. Masyarakat yang taat kepada undang-undang akan dapat menciptakan ketentraman, begitu pula penguasa yang taat melaksanakan undang-undang akan menyebabkan terciptanya keadilan. Keadilan legalis adalah untuk dilaksankaan oleh penguasa dan dituju oleh masyarakat. Tanpa ada ketaatan kepada undang-undang, maka keadilan akan menjadi soal, dan kesejahteraan umum menjadi kemustahilan.
- Elemen memanusiakan manusia
Inti tujuan hukum adalah memanusiakan manusia. Tujuan hukum yang paling dalam dan paling esensi adalah memanusiakan manusia, menjaga agar manusia tetap diperlakukan sebagai manusia. Dalam Negara yang dictator, manusia diperlakukan seperti binatang, diperalat, didehumanisasi.
Sifat subyek dari manusia adalah sifat yang hakiki. Manusia itu memiliki “aku” yang tidak boleh disewenang wenangkan. Dan di pihak lain manusia memiliki relasi, yaitu relasi antara aku dan engkau.
Sifat relasi ini menjadikan manusia ada dalam lingkup kemanusiaannya yang utuh, ayitu manusia dalam hubungannya dengan sesame, dengan alam semesta dan dengan sang pencipta. Relasi aku dan engkau (sesame, alam semesta, dan pencipta) mewajibkan manusia untuk manjaga keharmonisan hubungan tersebut demi kemanusiaannya. Menyakiti sesame, merusak alam, dan mengingkari sang pemilik kehidupan (baca. Pencipta nafas kehidupan) menyebabkan manusia akan kehilangan kemanusiaannya.
Sesungguhnya tujuan hukum yang paling tinggi adalah memanusiakan manusia. Tanpa tujuan itu, maka hukum akan menjadi alat perusak kehidupan. Hukum apapun yang dibuat oelh manusia adalah dalam rangka menjaga kehidupannya. Hukum melindungi dan menjaga manusia agar dalam segala relasinya memperoleh kemanusiaan yang sepenuhnya dan sewajarnya.
AZAS-AZAS HUKUM
Azas hukum merupakan abstraksi dari hukum, dan dari padanya hukum itu berasal dan kepadanya hukum itu harus bertanya apabila demi kemanusiaan hukum berhadapan dengan keragu-raguan dalam penerapannya. Azas hukum adalah situasi spiritualitas hukum, penggambaran tentang dalam kesusilaan manusia, kebajikan hukum juga ada disitu.
Paul Scholten dalam risalahnya, Rechsbeginsellen menyatakan “azas hukum adalah tendensi-tendensi yang diisyaratkan hukum oleh faham kesusilaan kita (Tendenzen welke ons zedelijke oordeel aan het recht stelt).
Karl Larenz menyatakan azas-azas hukum adalah :ukuran-ukuran hukumiah ethis yang memberi arah kepada pembentukan hukum (de rechtsethische, richtinggevende maatsaven der rechtsvorming).
Bellefroid menyatakan azas-azas hukum adalah “norma-norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum (uit het positive recht afgeleide en door de rechtswetenschap niet tot nog algemener te herleiden grondnormen).
Prof. Mr.HJ Hommes menyatakan azas-azas hukum bukanlah norma norma hukum yang konkrit, melainkan sebagai dasar-dasar umum bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum perlu ber-orientasi kepada azas-azas hukum.
Jadi, pada kesimpulannya bahwa azas-azas hukum adalah dasar-dasar dan petunjuk arah bagi pembentukan hukum positif, dan azas-azas hukum itu berguna bagi pelaksanaan hukum dalam praktek. Azas azas hukum memberikan arahan athis bagi pembentuk undang-undang dan pelaksana hukum terutama hakim sedikit banyak sebanding dengan axioma-axioma yang dapat dipakai pegangan dasar oleh pembentuk udang-undang dalam membuat hukum dan pegangan dasar bagi hakim dalam melaksanakan undang-undang.
Dalam tataran praktis azas-azas hukum mempunyai empat fungsi yaitu;
- Berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan pembentukan hukum oleh pembuat undang-undang
- Berfungsi sebagi pedoman bagi hakim, dalam melakukan interpretasi, manakala hakim menjumpai pasal-pasal hukum yang kurang jelas
- Berfungsi sebagai pedoman bagi hakim melakukan analogi dalam menghadappi kasus sejenis
- Berfungsi sebagai pedoman koreksi bagi hakim dalam melakukan koreksi terhadap undang-undang.
Beberapa azas azas hukum yang termasyur yang sudah menjadi axioma dalam ilmu hukum yang dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-undang dan pelaksanaannya oleh hakim adalah:
- Azas – hukum harus berpihak kepada kebaikan
- Azas – kesamaan para pihak dalam proses perkara perdata
- Azas – kebebasan hakim dan ketidakberpihakan dari kekuasaan peradilan
- Azas – para pihak harus sama-sama didengar (audi et alteram partem)
- Azas – satu saksi bukan saksi (unnus testis nullus testis)
- Azas – tiada gugatan tanpa dasar kepentingan yang cukup
- Azas – siapa yang mendalilkan harus membuktikan
- Azas – dilarang main hakim sendiri (eigenrichting is ongeoorloofd)
- Azas – kesalahan formil boleh diperbaiki’
- Azas – persetujuan hanya mengikat bagi yang bersetuju
- Azas – etikad baik dilindungi oleh hukum
- Azas – tidak ada hukuman tanpa kesalahan.
- Azas – etikad baik, keadilan, kepatutan, keselutuhan manusia, hak-hak azazi manusia harus dihormati
- Azas – perlindungan bagi mereka yang belum dewasa dan yang tidak cakap bertindak menurut hukum
- Azas – tidak seorangpun dapat memindahkan hak, lebih dari yang dimiliki
- Azas – kebapaan dibuktikan dnegan perkawinan
- Azas – tidak ada persetujuan yang dapat menghilangkan kekuatan hukum public
- Azas – penyalahgunaan hak harus dibayar dnegan ganti rugi.
Demikian antara lain azas azas hukum yang sudah terkenal dalam berbagai bidang hukum (hukum perdata, pidana, public) yang sudah menjadi semacam axioma hukum, dipakai dasar oleh para pembentuk undang dan hakim dalam membuat dan menjalankan hukum positif harus bersuluh kepada azas-azas hukum agar dalam pelaksanaannya adil dan ethis (manusiawi).
Azas-azas hukum dalam bahasa asing yang juga sudah terkenal adalah sebagai berikut:
1. Ignorantia legis excusat neminem: ketidak tahuan akan undnag-undang tidak merupakan alasan pemaaf. Setiap orang dianggap tahu hukum.
2. Equality before the law: semua orang sama di muka hukum. Pengadilan tidak membeda-bedakan orang (pasal 6 ayat 1 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
3. Presumption of innocence : azas praduga tak bersalah (pasal 8 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
4. Nemo yudex idoneus in propia causa : tidak seorangpun dapat menjadi hakim yan gbaik dalam perkaranya sendiri (pasal 29 (3) dan (4) UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
5. Nomo judec sine actore: tidak ada hakim, tidak ada tuntutan. Hakim akan mengadili kalau ada tuntutan. Hakim mtidak boleh menggagas perkara sendiri, atau mengadili perkara perdata orang tanpa diminta.
6. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali: tidak ada seorangpun dapat dipidana, kecuali berdasarkan kepada ketentuan hukum pidana yang telah ada.
7. Nullum crimen sine lege: tidaklah kejahatan, kecuali ditentukan oleh undang-undang pidana. Tidak seorangpun dapat dihadapkan ke pengadilan selain dari pada ditentukan oleh undang-undang (pasal 6 ayat 1 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman)
8. Res judicata proveritate habitur: apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar. Atau putusan hakim mengalahkan Undang-undang.
9. Ius curia novit: hakim dianggap tahu hukumnya. Hakim tidka boleh menolak mengadili perkara, dengan alasan hukumnya tidak ada (pasal 16 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
10. Audi et alteram partem: para pihak dalam sidang pengadilan, harus sama-sama didengar.
11. Unnus testis nullus testis: satu saksi, bukan saksi. Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain tidak boleh dipercaya (1905 KUHPerdata)
12. Actori incumbit probation: siapa yang mendalilkan harus membuktikan (pasal 1865 KUHPerdata, pasal 163 HIR).
13. Iudex non ultra petita: hakim tidak boleh mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (pasal 67 ayat c UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
14. Lex posteriori derogat legi priori/ The newer statute prepail over the older statute; peraturan perundang-undangan yang baru mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama.
15. Lex superiori derogat legi inferiori/ The higher statute prepail over the lower statute; peraturan perundang-undanngan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
16. Lex specialis derogat legi generali; peraturan yang lebih khusus sifatnya mengalahkan peraturan yang lebih umum
17. Litis finiri opertet/ ne bis in idem; hakim tidka mengadili perkara yang sama untuk kedua kalinya.
18. Negativa non sunt probanda; penyangkalan tidak memerlukan bukti. Hal yang negative sulit dibuktikan, sehingga beban pembuktian harus diberikan kepada pihak yang tidak mendalilkan hal yang negative.
19. Pacta sunt servada atau Lex dura sed tamen scripta; perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (1338 KUHPerdata)
20. Point d’enteret point d’action: siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan. Atau gugatan harus didasarkan kepada kepentingan yang cukup.
21. In dubio pro reo: dalam keragu-raguan, hakim harus memutus menguntungkan terdakwa
22. Secundum allegat iudicare: hakim terikat pada peristiwa yang diajukan, hakim bersifat pasif, para pihak menentukan luasnya pokok perkara.
23. Non diskriminatif: kesamaan para pihak dalam perkara perdata, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 6 ayat 1 UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
24. Eigenrichting is ongoorloofd: dilarang main hakim sendiri.
25. Actor rei forum sequitur: penggugat harus menggugat di Pengadilan tempat tinggal tergugat (pasal 118 ayat 1 HIR).
26. Aequum pretium atau iustum pretium: harga haruslah layak.
27. Beyond reasonable doubt: asas dalam perkara pidana yang memerlukan bukti yang secara penuh meyakinkan.
28. Binding force of precedent : asas hakim terikat pada putusan sejenis terdahulu hal ini berlaku di Negara-negara anglosaxon.
29. Clausulla rebus sic stantibus: azas perjanjian hanya tetap berlaku bila keadannya sama.
30. Cogitationis poenam nemo patitur: tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan. Hukum hanya mengatur tingkah laku, tidak mengatur sikap batin seseorang.
31. Die normatieve kraft des faktischen: prilaku yang diulang-ulang mempunyai kekuatan mengikat.
32. Exception non adimpleti contractus: tangkisan bahwa pihak lawan dalma keadaan lali juga. Syarat batal selalu dianggap dicantumkan dalam perjanjian timbale balik (pasal 1266 KUHPerdata)
33. Iudex ne procedat ex officio: inisiatif untuk berperkara harus datang dari penggugat, dan hakim hanya bersifat menunggu.
34. Preponderance of evidence: bukti dalam perkara perdata yang lebih meyakinkan.
35. Res ipsa loquitor: barang bukti berbicara tentang dirinya sendiri, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.
36. Secundum allegata iudicare: hakim terikat pada peristiwaa yang diajukan oleh para pihak. Hakim tidak boleh memperluas atau memeprsempit pokok perkara.
37. Sens clair: kata-kata dalam perjanjian yang sudah cukup jelas, tidak boleh ditafsirkan.
38. Similia similibus: perkara yang sama/sejenis, harus diputus sama.
39. Stare decisis et quita non movere: hakim terikat pada putusan terdahulu.
40. Sui generis: ilmu hukum punya sifat tersendiri.
41. Summon ius, summa iniuria: semakin rinci peraturan, semakin terdesak keadilan.
42. Ubi societas ibi ius: dimana ada masyarakat, disana ada hukum.
43. Ubu jus unnu ertum, ibi jus nullum: dimana hukum tidak pasti, disitu tidak ada hukum.
44. Ultra petita non cognoscitur: hakim dilarang mengabulkan hal yang tidak dituntut (178 ayat 3 HIR).
45. Ultra vires: di lluar kekuasaan, kewenangannya.
46. Undue influence: penyalahgunaan keadaan.
47. Pactum tacitum: perjanjian mengikat, walaupun sepakat diberikan secara diam-diam. Contoh ongkos angkutan kota, ongkos cukur rambut dll.
48. Qui tacet consentire vidatur: diam berarti menyetujui
49. Clausula rebus sic stantibus: suatu persetujuan tetap berlaku, bilamana keadaan tetap sama.
50. Ubi lex, ibi poena: cirri undang-undang adalah sanksinya.
3. Hukum sebagai suatu sistem
Hukum sebagai suatu sistem memiliki 5 komponen sebagai sub sistemnya.
Komponen pertama: The Element of the legal system, bahwa hukum secara sinergis dibuat, dilaksanakan dan diawasi oleh elemen yang berbeda tetapi hakekatnya satu keutuhan. Legislative sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dan yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang.
Undang-undnag yang dibuat, dilaksanakan dan diawasi oleh satu tangan bukanlah undang-undang tetapi kekuasaan dictator.
Komponen kedua. The division of the legal system. Bahwa hukum memiliki pembidangan sesuai dnegan jenis dan lingkup hal-hal yang diatur. Hubungan hukum pribadi diatur oleh hukum perdata, hubungan hukum dengan Negara diatur oleh hukum tata Negara dan tata pemerintahan dan hubungan antar Negara diatur oleh hukum internasional dll. Pembidangan tersebut juga dalam rangka sistem yaitu saling melengkapi dalam pilah hukum yang jelas dan tidak kabur pembatasannya.
Komponen ketiga. The consistency of the legal system. Bahwa hukum tidak boleh kontradiksi, dan apabila dijumpai terjadi hal seperti itu harus ada jalan penyelesaiannya yaitu hukum harus menanayakan kepada azas hukum dalam menyelesaikan persoalan kontradiksi hukum.
Misalnya: jika terjadi kontradiksi antara undang-undang dengan undang-undang, mak ajalan penyelesaiannya adalah azas hukum yang berbunyi;
- Lex posteriori derogat legi priori (undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama)
- Lex specialis derogat legi generalis (peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang umum)
- The higher statute prenvails over the lower statute (azas hukum kewerdaan; undang-undang yan glebih tinggi mengalahkan undang-undang yang lebih rendah.
Jika undang-undang bertentangan dengan putusan hakim maka jalan penyelesaiannya adalah azas hukum yang berbunyi: Lex judicata proveitate habitur (putusan hakim harus tetap dijalankan, walaupun bertentangan dengan undang-undang).
Demikian pada intinya azas-azas hukum adalah sebagai alat untuk dapat membuat hukum selallu berjalan konsisten.
Komponen keempat. The complitness of the legal system. Bahwa hukum itu harus lengkap. Akan tetapi disadari bahwa tidak ada undang-undang yang lengkap selengkap lengkapnya. Jika dijumpai undnag-undang tidak lengkap atau kabur, tidak jelas maka hakim dapat melakukan penafsiran dan argumentum dalam melengkapi undang-undang itu. Artinya bahwa penafsiran (interpretasi) dan argumentum yang dilakukan oleh hakim, adalah sebagai alat yang tersedia dalam rangka mencegah ketidaklengkapan undang-undang.
Penafsiran (interpretasi) dalam hukum ada 6 yaitu; (1) interpretasi yuridis (2) interpretasi grammatical (3) interpretasi historis (4) interpretasi sosiologis (5) interpretasi fillosofis (6) interpretasi futuristis. Sedangkan argumentum ada dua yaitu argumentum analogium dan argumentum accontrario.
Dengan interpretasi, hakim menciptakan hukum dengan memperjelas maksud dari undang-undang dan putusna yang berisi penafsiran itu dapat menjadi hukum yurisprudensi. Dan apabila tidak ada hukumnya, maka hakim dapat melakukan argumentum yaitu dengan argumentasi baik argumentasi melihat kesejenisan kasus (analogium) maupun dnegan logika yang berlawanan (accontrario) hakim dapat menciptakan hukum baru.
Komponen kelima. Legal consept of the legal system. Bahwa dalam hukum ada konsep-konsep hukum. Konsep konsep hukum meliputi bahasa hukum, dalil dalil hukum, doktrin doktrin hukum yang dalam hal tersebut secara khas hanya berlaku di dalam disiplin hukum.
4. Hubungan hukum dengan kekuasaan
Cirri utama dari norma hukum adalah bahwa hukum mempunyai sanksi yang dapat dijalankan secara memaksa. Norma lainnya tidak mempunyai kekuatan seperti itu.
Kekuatan memaksanya hukum, bukan terletak pada hukum itu sendiri, akan tetapi terletak pada penguasa yang membuat dan menegakkan hukum.
Jadi hukum tidak mungkin dapat dijalankana apabila tidak ada penguasa yang mendukungnya. Hakim menjatuhkan putusan, bahwa seseorang dipidana penjara 3 tahun. Yang melakukan eksekusinya adalah Kejaksaan. Tidak mungkin terpidana sendiri yang datang ke penjara dan masuk sel dengan sukarela.
Memang sangat diharapkan masyarakat akan mempunyai kesadaran hukum untuk melaksanakan hukum. Akan tetapi apabila masyarakat tidak mentaati hukum dan kahirnya harus dihukum, maka pelaksanaan dari saksi hukum secara memaksa haruslah dilakukan oleh penguasa. Adagium hukum berbunyi: “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.
Hubungan timbale balik antara kekuasaan dan hukum adalah sebagai berikut:
a. Hukum merupakan salah satu sumber kekuasaan, dimana dnegan berdasarkan kepada hukum, orang dapat menjadi berkuasa.
b. Hukum juga merupakan pembatas kekuasaan, sebab dengan adanya hukum kekuasaan tidak menjadi sewenang-wenang.
c. Tujuan dari kekuasaan diarahkan oleh tujuan hukum. Utnuk kepentingan apa hukum itu dibuat, maka kekuasaan itu harus memnuju kepada kepentingan tersebut. Lazimnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.
d. Sanksi hukum dapat berdaya guna dan berhasil guna kalau ada kekuasaan yang memberikan dukungan.
e. Penegakkan konstitusi, termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan hukum harus didukung oleh kekuasaan.
Sistem aturan-aturan hukum utnuk kepentingan penegakannya akhirnya memang diperlukan, bukan oleh yang memegang kekuasaan tetapi juga oleh masyarakat yang memerlukan ketertiban dalam kehidupan berdasarkan hukum, dalam kenyataannya dapat berwujud karena:
a. Adanya keyakinan moral dari masyarakat.
b. Adanya persetujuan dari seluruh masyarakat
c. Adanya kewibawaan seoran gpemimpin
d. Kekuatan semata-mata
e. Kombinasi factor-faktor di atas.
Perlu dibedakan antara kekerasan dnegan kekuasaan. Kekerasan adalah kesewenang-wenangan tanpa berdasarkan kepada hukum. Kekuasaan adalah suatu kekuatan yang sah karena didukung oleh hukum.
Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Penerapan hukum memerlukan kekuasaan untuk mendukungnya. Kekuasaan itu perlu karena hukum bersifat memaksa dalam penerapannya. Tanpa kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mendapat hambatan.
Adapun hubungan hukum dengan kekuasaan adalah:
Bahwa salah satu sumber kekuasaan adalah hukum. Agar hukum dapat dilaksanakan secara paksa, memerlukan hukum. Hukum merupakan alat pembatas kekuasaan.
Selain hukum; dapat juga dikemukakan sebagai sumber kekuasaan lainnya adalah:
- Kekuatan (kekuasaan fisik dan kekuatan ekonomi)
- Kewibawaan (karena charisma, moral, rohaniah dan intelegentian).
Kekuasaan akan dapat sukses dalam melaksanakan hukum apabila hukum yang digerakkan oleh kekuasaan dijalankan dengan senang hati oleh masyarakat.
Kekuasaan dapat dijalankan secara sukses, maupun secara tidak sukse. Kekuasaan yang sukses dapat dibagi dua:
Sukses efektif: penduduk mentaati penguasa dengan senang hati.
Sukses tidak efektif: penduduk mentaati penguasa karena terpaksa.
Kapan hukum yang didukung oleh kekuasaan dapat dijalankan dnegan senang hati? Apabila masyarakat sudah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi.
Tingkat-tingkat kesadaran hukum, menurut Herbert Kelmann sebagai berikut:
COMPLIANCE: masyarakat mentaati hukum karena takut dihukum.
INDENTIFICATION: masyarakat mentaati hukum, karena senang pada penganjurnya.
INTERNALIZATION: masyarakat mentaati hukum, karena hukum dirasa cocok dengan prinsip-prinsip, tata nilai norma hidupnya.
Menurut Prof. DR. Soeryono Soekanto, indicator kesadaran hukum adalah:
- Pengetahuan tentang hukum
- penilaian terhadap hukum
- pemahaman terhadap hukum
- prilaku hukum
disamping itu individu dan factor lingkungan juga sangat berpengaruh pada pentaatan terhadap hukum.
Semakin tinggi penyelesaian masalah menurut prosedur hukum, maka semakin tinggi kesadaran hukum di masyarakat tersebut.
5. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai alat pemabahruan masyarakat berasal dari pemikiran Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal “An Introduction to the Philosophy of Law (1954)”, dengan memakai istilah “Law As a Tool of Social Engineering” atau hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.
Sebagai “alat”, jadi hukum itu dipergunakan untuk merubah masyaraakt secara sengaja oleh penguasa. Misalnya hukum dipakai alat untuk merubah kebiasaan, perilaku, adat, atau untuk membentuk masyarakat bercorak tertentu yang dikehendaki oleh penguasa.
Di Negara yang menganut azas preseden (anglosaxon), yurisprudensi berperan penting, disamping undang-undanng, sedangkan di Negara Eropa Continental, undang-undang yang berperan penting, sedangkan yurisprudensi tidak terlalu menentukan. Di Indonesia, banyak dapat dijumpai undang-undang dibuat sengaja sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Misalnya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dipakai untuk penguasa untuk menciptakan masyarakat monogamy di Indonesia, dll.
Prof.Dr.Muchtar Kusumaatmaja, memakai istilah :Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat”. Sarana dibedakan dengan alat, sebab sarana sejenis jalan, atau petunjuk jalan, sehingga melalui jalan itu masyarakat dapat masuk kea rah pembaharuan tanpa adanya untuk paksaan. Dengan demikian Undang-undang yang disediakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat, haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.




BAB III
HUBUNGAN HUKUM DENGAN NILAI SOSIAL BUDAYA
Filsafat hukum jika dilihat dari perspektif kebudayaan.
Kebudayaan merupakan karya manusia yang berupa rasa (spiritualitas) dan karsa (intelektualitas, akal).
1. rasa (spiritualitas)
Berdasarkan kebajikan rasa berkaitan dengan seni. Adapun macam-macam seni yaitu:
a. seni prilaku meliputi falsafah kehidupan dan konsep digambarkan oleh serasi, selaras, seimbang, harmonis, lestari (SSSHL)
- selaras  konsisten, inkonsistensi, tidak ada konflik
- seimbang  dekat kemana-mana/ dapat menempatkan diri pada tempatnya
- harmonis  serasi, selaras, seimbang itu sistematik berjalan dalam suatu sistem.
- lestari  harmoni menjadi ajeg, langgeng/indah, perilaku yang indah.
b. seni suara
c. seni rupa memiliki nilai-nilai keindahan
d. seni tari
2. karsa (intelektualitas/akal)
Berdasarkan pada moral. Akal merupakan factor dominan prilaku bermoral. Hal yagn masuk akal lazimnya bermoral begitu juga sebaliknya. Karsa merupakan kebudayaan yagn lahir didorong oleh intelektualitas.
Karsa berkaitan dengan ilmu yang meliputi:
a. ilmu hukum: nilai yang dijunjung tinggi adalah keadilan. Jika diimplementasikan kepada kebudayaan Bali diumpamakan sebagai hukum adat bali.
b. ilmu sosial: nilai yang dijunjung tinggi adalah keadilan sosial. Jika diimplementasikan kepada kebudayaan bali diumpamakan seperti bahasa bali.
c. ilmu ekonomi: nilai yang dijunjung tinggi adalah kemakmuran. Jika diimplementasikan kepada kebudayaan bali diumpamakan seperti subak, kertamasa.
d. ilmu teknologi: nilai yang dijunjung tinggi adalah kepraktisan. Jika diimplementasikan kepada kebudayaan bali diumpakan seperti arsitektur tradisional bali.
e. ilmu medis: nilai yang dijunjung tinggi adalah kesehatan. Jika diimplementasikan kepada kebudayaan bali diumpamakan seperti usada bali.
HAK MILIK SEBAGAI OBYEK PEMBAHASAN DARI FILSAFAT HUKUM
hukum posistif hukum yang dinyatakan berlaku oleh penguasa saat ini.
Hukum adat dinyatakan berlaku tapi hidup.
Hukum posistif: dinyatakan berlaku tapi mati.
hak milik dilepaskan dalam arti dijual, maka prosesnya adalah:
1. obligatoire overeenkorn, perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas tanah itu manakla surat-surat yang diperlukan belum lengkap, sambil menunggu kelengkapan tersebut dibuatkanlah obligatoire overeenkorn ini.
2. levering yang terdiri dari:
a. yuridische levering : akte jual beli (mengalihkan hak atas tanah secara hukum). Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
- essensalia
- naturalia
- aksidentalia
b. faitelijke levering: penyerahan tanah itu pada pihak pembeli dan pembeli menguasai dengan itikad baik sebagai pemegang bezit (pasal 531 KUHPerdatakedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya.
OBYEK PEMBAHASAN FILSAFAT HUKUM
1. Hak milik memberikan eksistensi terhadap manusia sehingga punya hak, kewajiban dan wewenang.
- Kewajiban (narasi besar)
- Kewenangan (penyeimbang)
- Hak (narasi kecil)
Kewajiban dan hak tanpa kewenangan disebut non-eksis.
2, 3,4,5….dst.
PERJANJIAN SEBAGAI OBYEK PEMBAHASAN FILSAFAT HUKUM
1. - perjanjian mengikat sebagai UU (pasal 1338 ayat 1)
- perjanjian tidak dibatalkan secara sepihak (Pasal 1338 ayat 2)
2. perjanjian harus ditaati (asas pacta sunt servada) pasal 1338 ayat 3.
3. agama-agama khususnya memanah pada utang piutang sebagai ikatan spiritualitas.
Fakta manusia : “ yang diucapkan akan lenyap, yang dituliskan akan abadi”
Perjanjian simulasi ( pasal 1873 KUHPerdata: perjanjian-perjanjian lebih lanjut, yagn dibuat dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli, hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut serta, dan para ahli warisnya atau orang-orang yagn mendapat hak dari mereka, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga).
FILSAFAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF IMPLEMENTATIF (pemahaman penerapannya)
1. kewajaran memberi penghargaan kepada sisi kewajaran manusia:
330 KUHPerdata: belum dewasa adalah mereka yagn belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahullu telah kawin.
1330 KUHPerdata: tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:
1. orang-orang yang belum dewasa
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membaut perjanjian-perjanjian tertentu.
1446 KUHPerdata: semua perikatan yagn dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yagn ditaruh di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yagn dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.
Perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang perempuan yagn bersuami dan oleh orang-orang belum dewasa yagn telah mendapat suatu pernyataan persamaan dengan orang dewasa, hanyalah batal demi hukum, sekadar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka.
433 KUHPerdata: setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.
Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.
1330 KUHPerdata: tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:
1. orang-orang yang belum dewasa
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membaut perjanjian-perjanjian tertentu.
1446 KUHPerdata: semua perikatan yagn dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang yagn ditaruh di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yagn dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.
Perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang perempuan yagn bersuami dan oleh orang-orang belum dewasa yagn telah mendapat suatu pernyataan persamaan dengan orang dewasa, hanyalah batal demi hukum, sekadar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka.

Pasal 330 < 21 belum cakap
Pasal 1330  tidak cakap
Pasal 433  orang dungu, sakit otak, mata gelap  pengampuan
Pasal 1330 tidak cakap
Pasal 1446 dapat dibatalkan
2. kemerdekaan : filsafat hukum dalam perspektif implementatif  memberi penghargaan terhadap sisi kemerdekaan manusia.
1320: I jo 1321, 1338 etc.
1321 (dwang: paksaan, dualing: kekhilafan, bedrog: penipuan)dapat dibatalkan (pasal 1449 KUHPerdata)
Pasal 1321 tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atua penipuan.
Pasal 1449 perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.
- Undue influence
- Yustium pretium