FILSAFAT PANCASILA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian Filsafat Pancasila
1. Arti Filsafat
ETIMOLOGIS
Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa yunani
Philosophia philia/filein: cintahasrat yang sungguh-sungguh.
Sofos: wisdomkebijaksanaanorang bijakariforang yang tahu segala sesuatu sampai pada hakikatnya.
Pengertian filsafat
Etimologis (asal kata): filsafat berasal dari bahasa yunani “Philosophia” kemudian popular dalam bahasan inggris menjadi “philosophy” philosophia terdiri dari 2 kata:
Filein/philia cinta
Sofos kebijaksanaan
Filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan. Cinta adalah hasrat yang sungguh-sungguh, kebijaksanaan berasal dari kata bijak dalam bahasa inggris (wisdomarif dan bijak)tahu segala sesuatunya sampai pada hakekatnya.
Menurut plato hakekat itu adalah isi (terdalam), inti (tunas kelapa), mutlak (setiap hal harus ada).
Plato mengatakan hakekat manusia adalah jiwa materi. Hakekat dari H2O adalah air.
Murid yang terpandai dari Plato adalah Aristoteles. Aristoteles mengatakan hakekat adalah sesuatu yang harus ada untuk adanya sesuatu.
Contoh: air itu bisa ada kalo ada H2O. H2O tidak hanya hakekat dari air, H2O juga bisa benbentuk hakekat-hakekat lain.
Prof. Notonagoro, hakekat adalah isi, inti yang terdalam bersifat abstrak (tidak dikenal), umum, universal (tidak terbatas oleh ruang dan waktu).
Konkret segala sesuatu yang bisa dikenali panca indera bisa nyata bisa tidak.
Abstraksegala sesuatu yang tidak bisa dikenali panca indera tetapi nyata di pikiran saja. Contoh: H2O, jiwa.
Apakah yang konkret itu tidak nyata? Dan apakah yang abstrak itu nyata??? TIDAK.
Abstrak belum tentu tidak nyata misalnya BILANGAN.
Konkret belum pasti nyata misalnya MAKSUD YANG TERSEMBUNYI DARI ORANG.
HISTORIS
Historis artinya sejarah dirumuskan oleh Phytagoras, sebelum plato dan Socrates. Menurut phytagoras, filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Segala ilmu pengetahuan yang ada, lahir dari filsafat.
Kesehatan teknologi ekonomi
politik hukum
sosial
di lain pihak, filsafat juga sebagai pemersatu (interdisipliner sistem) artinya mempersatukan kembali segala ilmu pengetahuan, ketika ilmu pengetahuan sudah beku/tidak dapat menyelesaikan masalah lagi, segala ilmu pengetahuan akan kembali lagi pada induknya yaitu “FILSAFAT”.
TERMINOLOGIS
Terminologis berasal dari kata “termin” artinya masa atau waktu.
Asas konkordansi : UU yang berlaku di Negara induk berlaku juga di Negara jajahan (pasal 2 aturan peralihan).
Filsafat ada setelah proklamasi. Tanggal 28 oktober 1928 pernyataan ikrar sumpah pemuda.
Nilai-nilai pancasila sudah ada sebelum bangsa Indonesia ada. Nilai-nilai tersebut berupa kristalisasi.
Kristalisasi nilai-nilai: nilai-nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia, apabila dijalankan maka akan dapat merubah kehidupan bangsa Indonesia jadi lebih baik.
Bangsa Indonesia punya filsafat sebelum bangsa Indonesia itu ada. Filsafat itu hanya nilai-nilai yang berupa kristalisasi atau pandangan hidup.
Dewasa ini pandangan hidup menjadi cita-cita ideology.
- pandangan hidup hanya kristalisasi nilai-nilai (menilai yang benar dan yang salah) DULU
- cita-cita ideology pegangan/pedoman yang harus dilaksanakan. SEKARANG
PENDAPAT AHLI
- Plato filsafat: ilmu pengetahuan yang mempelajari obyeknya sampai pada hakekatnya.
- Notonagoro filsafat: ilmu pengetahuan yang mempelajari obyeknya sampai isi inti yang terdalam.
- Aristoteles filsafat harus mempelajari 5 hal yang merupakan kebutuhan manusia secara global.
1.aritmatika: ilmu berhitung, orang berfilsafat harus pandai berhitung. Orang yang mengethaui bilangan secara baik maka orang itu bisa berfilsafat.
2.perbintangan:astronomi
3.Ritorika: ilmu tentang berdebat dan berpidato, orang yang bisa berfilsafat harus menang dalam berdebat.
4.gramatika: seni dan puisi
5.logika, etika (berperilaku yang baik) dan estetika
2. Arti Pancasila
Staatsfundamentalnorm norma yang paling mendasar yaitu pembukaan UUD 1945 yang tidak boleh diganggugugat, yang boleh diamandemen hanya batang tubuhnya. Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm karena pancasila terdapat dalam UUD 1945 (alinea ke-4). Staatsfudamentalnorm kedudukannya paling dasar namun operasionalnya paling tinggi karena merupakan dasar dari UU yang lain.
Benarkah pancasila hanya terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945?
Apa itu berarti alinea pertama, kedua dan ketiga tidak ada pancasila???
TIDAK. Karena semua alinea mengandung Pancasila.
Sila kedua terdapat pada alinea pertama “kemanusiaan yang adil dan beradab” (Human Rights).
SIla kelima terdapat pada alinea kedua “adil dan makmur” (keadilan sosial).
Sila pertama terdapat pada alinea ketiga “mengakui adanya Tuhan”.
Pembukaan UUD 1945 dijiwai oleh Pancasila sehingga keduanya tidak boleh digugat. Pancasila merupakan staatsfundamentalnorm walaupun kedudukan pancasila berada di alinea keempat.
3. Arti Filsafat Pancasila
Berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakekat pancasila.
B. Obyek, Metode dan Ruang Lingkup Filsafat Pancasila
Pancasila dilihat dari sisi ilmu pengetahuan ilmiah:
1. Obyek pembahasan Filsafat Pancasila
Obyek formil: sudut pandang, pandangan mempelajari filsafat pancasila dari filosofis/substansinya (abstrak)
Obyek materiil: bahannya (konkret).
Filosofis artinya abstrak: tak bisa dikenali indra. Contoh: nilai-nilai tapi nyata.
Bahan: konkret, bisa dikenali panca indra bisa nyata bisa tidak. Contoh: nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, adat istiadat, agama, budaya (obyek konkret dan materiil dalam mempelajari filsafat).
2. Metoda pembahasan Filsafat Pancasila
Bermula dari metode dalam mempelajari pancasila.
Prof. Poedjawijatno: ilmu pengetahuan harus memiliki 4 syarat:
1.obyek: sasaran yang dipelajari (filosofis dan nyata)
Dalam hukum
Obyek UU
Metoda: metoda normative dan empiris dalam mepelajari UU.
2.metode
Dalam mempelajari filsafat pancasila menggunakan metode ANALITICO SISTESIS
Analitico analisa artinya menguraikan (positif dan dinamis), memilah-milah, memecahkan sampai yang sekecil-kecilnya.
Sintesa kesimpulan sementara yang berjalan terus menerus dimana sintesa itu berawal dari thesa dimana thesa itu akan berhadapan dengan antithesa. Pertemuan antara thesa dan antithesa jadi sintesa. Jika ada sintesa, berawal dari thesa berhadapan dengan antithesa dst.
Apa yang terjadi dalam mempelajari obyek setelah kita menganalisa, kemudian kita mengambil sistesanya kesimpulan sementara akan terus berkembang.
3.sistimatis
Sistimproses yang terdiri dari suatu bagian dan bagian-bagain itu terlihat terpisah tapi dia berkerjasama untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Kaelan).
Input proses (polisi, jaksa, hakim, UU)outputfeedback
Sistem hukum sebagai proses dan sistem hukum sebagai sistem. Sistem juga menganut aliran yaitu anglo saxon, Eropa Kontinental.
Sistematis dalam mempelajari pancasila, harus sesuai dengan sila-sila pancasila meliaht Ketuhanan, kemanusiaan dll.
4.kebenaran yang universal.
Kebenaran yang bisa diterima terlepas dari ruang dan waktu bisa diterima oleh siapa saja, kapan saja, dimana saja dan bagaimana saja keadaannya.
3. Ruang lingkup pembahasan Filsafat Pancasila
C. Cabang-cabang Filasafat
Semua kata yang memakai istilah filsafat,
1. Cabang cabang filsafat secara umum
Metafisika, Epistimologi, Metodologi, Logika, Etika, Estetika dan Ringkasan Sejarah Filsafat
2. Cabang cabang filsafat secara khusus
Contoh : Filsafat Hukum
BAB II
A. PENDEKATAN PANCASILA SEBAGAI SISTIM FILSAFAT
PENGERTIAN SISTEM
◦ Arti Sistem : sistem adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling berkerjasama, untuk suatu tujuan tertentu, secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh.
Sistim: proses yang terdiir dari bagian-bagian, bagian yang satu dengan yang lainnya terpisah, tapi bagian-bagian tersebut saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
Sistim hukum:
Input kasus
Bagian-bagainpidana (polisi,jaksa,hakimvonis)
Feedbackbanding, kemudian keluar vonis lagi, diproses di pidana agung keluar vonis kasasi.
Sistim: model, alat/cara untuk menyelesaikan hukum. Cara penyelesaian (anglo saxon: hakim diberikan kebebasan untuk menentukan hukum), (eropa continental: hukum islam, hukum adat).
◦ Ciri-ciri sistem :
Suatu kesatuan dari bagian-bagian
Bagian-bagian tersebut fungsinya sendiri sendiri
Bagian-bagian saling berhubungan dan saling ketergantungan
Keseluruhannya untuk mengapai tujuan teretntu
Proses itu terjadi dalam suatu lingkungan yang komplek.
Sistem filsafat
Proses penyelesaian masalah, norma yang dipakai adalah norma norma/nilai-nilai yang ada dalam pancasila. Segala aspek dari kehidupan masyarakat bersumber pada pancasila.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Maka dari itu hukum yang dibuat tidal boleh bertentangan dengan pancasila.
B. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
DASAR ANTROPOLOGIS
Antropologis berasal dari kata antropos (manusia) dan logos (ilmu pengetahuan). Manusia itu setiap bangsa, Negara memandang bahwa hakekat manusia berbeda-beda. Kaum idealis=ideology, kaum materialiss=materi.
Antroppologis tidak hanya memandang materi, kejiwaan, tapi kompleksnya.
Dasar antropologis memandang pancasila:
Mengakui hakekat menusia (monopluralistis) mono=satu (adanya susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodrat), plural=banyak.
Antorpologis adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang manusia. Sedangkan pendukung sila-sila Pancasila adalah manusia. Selanjutnya pada hakekat manusia yang monopluralis, telah mengandung nilai-nila Pancasila dari 1-5 sebagai berikut :
Susunan kodrat :
Susunan kodrat:tak bisa ditawar-tawar lagi (jiwa dan badan).
Jika hanya jiwa saja atau badan saja maka itu bukan manusia.
• Jiwa : Cipta, rasa, karsa
Antara cipta, rasa dan karsa itu berbeda.
Cipta: akal selalu bicara benar dan salah, nilai logisselalu menonjolkan kebenaran.
Rasa: perasaan dengan masalah kenikmatan, keindahan dllmelahirkan nilai estetis konkret/abstrak)
Karsa: kehendak/akal, menonjolkan kebaikan (etis)
Menurut Notonogoro
Manusia memiliki jiwa yang tidak terdiri dari 3 saja, melainkan ada 4. Dari cipta, rasa dan karsa bisa melahirkan NILAI RELIGIUS. (percaya akan adanya Tuhan).
• Raga/badan manusia merupakan penjelmaan dari buana agung. Apa yang ada di buana agung, ada juga di buana alit. Raga manusia terdiri dari berbagai unsure dimana unsure itu sama dnegan alam raya. Makrokosmos (alam raya), mikrokosmos (alam raya yang kecil).
1. U. benda mati : buktinya organ bisa didonorkan. Misalnya darah, jantung, hati dll. Apakah yang mendonorkan organ tersebut tidak sesuai dengan pancasila? Dari sisi moral: baik, anak akan mendonorkan darahnya pada ibu. Dari sisi ketentuan pertimbangannya: tidak baik karena kesehatan anak tidak terjamin. Maka, ibunya yang harus mengalah dilihat untuk generasi muda.
2. U. Tumbuh-tumbuhan: manusia seperti tumbuh-tumbuhan, adanya unsure vegetative (tidak adaadatumbuhberkembangdewasatuamati)
3. U. Hewani : bahwa manusia sama dnegan binatang. Charles Darwin mengatakan dari masa ke masa binatang bereproduksi sehingga menjadi manusia). Secara logis adanya nafsu.
Sifat kodrat
Dasar antropologis, bahwa sifat manusia sebagai makro sosial dan makro individu. Sukses secara pribadi, harus sukses juga dalam masyarakat, harus bisa memenuhi kebutuhan sosial dan individu.
1. Mahkluk individu
2. Mahkluk sosial
Kedudukan Kodrat
semua manusia punya kedudukan
1. Pribadi berdiri sendiri/pribadi yang independen artinya bebas, tidak diatur, tidak dikuasai, atau tidak harus tunduk pada kekuasaan tertentu.
2. Mahkluk ciptaan tuhan: jika perbuatan tidak sesuai umat, maka mendapat ganjaran dari Tuhan, kebebasan dibatasi Tuhan.
Teori tabullah rasa (Plato)
Semua manusia dilahirkan putih bersih seperti kertas, sehingga dalam kehendaknya selalu bersih. Kenapa manusia jahat? Karena lingkungannya dia bisa berlaku demikian.
B. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Dasar epistemologis
Epistemologis : ilmu pengetahuan yang membahas tentang proses terjadinya ilmu pengetahuan sedangkan pancasila menurut Terjadinya Ilmu pengetahuan di dasarkan pada nilai ontologis yang mempunyai hubungan dengan nilai epistemologis yaitu meliputi antara lain :
Tentang sumber pengetahuan manusia
Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia
Tentang watak kebenaran manusia
Dasar aksiologis
Aksiologis membahas tentang nilai/value sedang pancasila mengandung nilai yang erat kaitannya dengan manusia yaitu :
Nilai kebenaran
Nilai kebaikan
Nilai keindahan
Nilai Religius
B. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Secara, terminologis, filsafat diartikan serbagai suatu’Asas atau pendirian hidup” disamping itu juga sebagai ”ilmu pengetahuan yang terdalam”.
Maksudnya filsafat adalah suatu rangkaian/jalinan nilai-nilai yang telah diyakini kebenarannya, sehingga orang menggap nilai-nilai fisolofis itu suatu hasil pemikiran yang mendalam dan mendasar. Yang selanjutnya bisa dipergunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita atau harapan dalam kehidpuan didunia yang fana ini.
Jadi disatu pihak filsafat sebagai produk yang mencakup, pengetahuan dan pemecahan masalah di lain pihak sebagai aktivitas berpikir.
C. RUMUSAN KESATUAN SILA-SILA PANCASILA
Susunan sila-sila Pancasila yang bersifat organis
Artinya : susunan sila-sila pancasila merupakan kesatuan mutlak yang tidak boleh dipisahkan
Susunan sila-sila pancasila tersusun secara hierarkis piramida
Artinya: Sila-sila pancasila tersusun dari yang paling tinggi ke paling bawah.
Hubungan sila-sila pancasila yang saling mengisi saling melengkapi.
Artinya: Setiap sila, mengandung 4 sila lainnya
Sila-sila pancasila intensitas perbanding terbalik.
Artinya: Nila-nilai dalam pancasila yang jumlahnya sedikit tetapi cakupannya lebih luas sebaliknya yang jumlahnya besar tetapi cakupannya kecil.
Intensitas/esensi:
Keadilan adil
Socrates : membiarkan orang lain apa yang menjadi haknya.
Plato: ide kebajikan. Ide mengarah pada perbuatan yang baik sehingga tidak pernah dijangkaku manusia yang terkenal adalah “ideallisme” kejiwaan menekankan pada nilai-nilai yang ideal. 4 nilai ideal menurut Plato:
1. sempurna
2. tunggal
3. abadi langgeng, ajeng selama-lamanya
4. suka cita menyenangkan
Ajaran plato = tabullah rasa
Semua manusia lahir dari dunia ide (tak ada dosa, nafsu dll). Manusia bisa jahat karena pengaruh dari lingkungannya.
Dunia imitasi : manusia hanya ingin meniru yang ada pada dunia ide. Karena kita hidup di dunia fana hanya ingin sempurn, tunggal, abadi, suka cita. Tapi karena hanya meniru, kenyataannya menjadi terbalik.
Sempurna kekurangan segalanya
Tunggal bermacam-macam
Abadi sementara
Suka cita menderita
Maka dari itu manusia harus bisa kembali ke dunia ide dengan cara melalui IDE KEBAJIKAN.
DIRI SENDIRI: jiwa mengharap ide kebajikan sedangkan raga selalu ingn materi. Diharapkan bisa adil terhadap diri sendiri, sebagai makhluk sosial dan individu, Tuhan. Tapi pada diri sendiri saja sangat susah mencapai keadilan tersebut.
Keadilan jumlahnya banyak tapi tidak menjangkau melebihi diri manusia itu sendiri.
BAB III
Aliran-Aliran Filsafat
A. Pengertian Aliran
Pengantar
Arti Aliran
Aliran adalah faham, keyakinan, ajaran, isme yang bersumber dari ajaran filsafat tertentu, berasal dari filosof tertentu, yang bertujuan untuk memahami arti hidup dan kehidupan.
Mazhab: gerakan berpikir, mazhab itu berasal dari ilmu pengethauan tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu tertentu.
B. Aliran Filsafat Tradisional
Aliran yang sudah ada sejak masa purbakala:
Monisme
Aliran yang menekankan pada faham satu unsur. Suatu aliran filsafat yang mempercayai/meyakini bahwa dalam hidup ini hanyalah mengabdi pada satu unsure. Apakah itu idealism(jiwa) ataukah materialism (raga/materi).
Dualisme
Aliran yang menekankan pada faham dua unsur yaitu jiwa dan raga.
Triadisme
Aliran yang menekankan pada faham tiga unsur (udara, api, air). Manusia bisa hidup dari 3 unsur ini.
Pluralisme
Aliran yang menekankan pada faham banyak unsur. Monopluralistis.
C. Aliran-Aliran Filsafat Modern
Aliran-Aliran Filsafat Modern
Aliran –Aliran yang ada pada masa Renaissance
Rasionalisme
(co gito eigo sami) saya berpikir, jadi saya ada. hanya yang pada rasio, itu yang benar, karena yang tidak ada, tidak bisa dipikirkan. “yang ada tetap akan ada, yang tidak ada, tidak akan mungkin ada”. Aliran yang menekankan pada kedaulatan rasio. Tokohnya Rene Descartes (Cartesius)
Emperisme
Suatu aliran filsafat yang menekankan pada segi pengalaman. Herakretospemikir antara pada masa purbakala ke yunani modern. Tidak tetapmenjadi. “semua yang ada bisa berubah (Pantharey)”. Tokohnya antara lain John Lock
Kritisisme
Suatu aliran yang menekankan pada teori dan keyataan. Ilmu pengetahuan yang benar berasal dari pendalaman teori, pengetahuan yang dipraktekkan dari masyarakat (diuji oleh pengalaman) hasilnya adalah ilmu pengetahuan yang benar.Tokohnya: Imannuel kant
D. Aliran Filsafat Dewasa ini
Aliran-aliran yang tumbuh dan berkembang pada masa
dewasa ini.
Idealisme
Suatu aliran yg menekankan pada nilai-nilai ideal (yang dicita-citakan). Tokoh yang menonjol: Plato dan penerusnya Fichte, Shelling, Hegell.
1. plato
Ada (mahasiswa) >< bukan ada (proses belajar mengajar) ideal (lulus sarjana dnegan prestasi baik.
2. Fichte
Seseorang bisa jadi ideal harus bisa mengalahkan, aku membunuh bukan aku (idealism yang ekstreme).
3. Shelling
Orang yang ideal adalah orang yang bisa membagi adil kepentingan aku dan bukan aku. Sering disebut idealism yang romantic. Bahwa seseorang punya aku dan juga bukan aku, antara aku dan bukan aku diberikan posisi yang adil.
4. Hegell
Thesa yang berhadapan dengan antithesa yang berakhir pada sintesa tunggal. Sintesakesimpulan sementara dan berkembang. Permasalahannya: apakah sintesa itu ideal atau tidak? Menurut Hegel yang paling penting dari orang ideal adalah proses dealitika.
menurut Plato, niali yang ideal tidak pernah bisa dijangkau oleh manusia (sempurna, tunggal, abadi, suka cita) yang hanya ada di dalam dunia ide karena manusia sekarang berada pada dunia imitasi. Dunia ide bisa dimasuki oleh orang-orang yang puny aide kebajikan. Sedangkan dunia imitasi bisa dimasukii oleh semua jiwa. Dalam dunia imitasi manusia disebut ada selalu berhadapan dengan bukan ada (jasmani). Setelah ada berpisah dengan bukan ada, kita tidak bisa ideal lagi.
Pragmatisme
Suatu aliran yg menekankan pada nilai-nilai Pragma (manfaat). Tokohnya Hans Vaing Hinger
Positivisme
Suatu aliran yg menekankan pada nilai-nilai Positif (jelas sebab akibatnya) disertai hukum tiga tahap. Tokohnya Auguste Comte.
Dalam positivism, hukum ada 3 tahap:
A. Theologis: suatu kepercayaan terhadap kekuatan yang ada di luar diri manusia. Nasib ada 3 hal yaitu:
a) Fettifisme: suatu kepercayaan pada benda-benda gaib, apabila lalai, maka akan berpengaruh buruk pada nasibnya.
b) Politheisme: suatu kepercayaan bahwa nasib kita tergantung pada roh-roh yang ada di sekitar kita, roh-roh tersebut memberi nasib baik pada kita.
c) Monotheisme: kepercayaan pada 1 roh.
Hukum yang benar harus mengabaikan theologies karena tidak bisa dijangkaku oleh akal/pikiran.
B. Metafisis : abstraksi
Setiap manusia boleh mendambakan sesuatu karena manusia itu sama meskipun konkretnya / wujud berbeda. Tapi menurut August Comte, meski manusia sama, setiap kegagalan manusia untuk memperoleh cita-citanya, maka akan kembali pada nasib/theologies.
C. Positif (kenyataan)
Dalam hukum positif sudah meninggalkan abstraksi dan theologies. Positif atau kenyataan adalah sesuatu yang jelas sebab akibatnya, jika orang itu gagal, maka jelas sebab/akibatnya (bisa dianalisa).
Materialisme
Suatu aliran yg menekankan pada nilai-nilai material yang bersumber pada ajaran Marxisme (Karl Marx).
Marxisme adalah suatu ajaran komunis yang menggarisbawahi ajaran dari Karl Marx (M.Luther). dengan manusia menabing 50% dari pendapatannya maka ia akan berubah dari kaum prktariat menjadi kapitalisme. Jika mennjadi kapitalisme maka akan menjadi masyarakat sosialis.
Nilai-nilai material adalah nilai-nilai yang ada kaitannya dengan kejasmanian.
Lametria: orang yang pertama kali mempelopori lahirnya ajaran materialism yang menentang ajaran Plato. Lametria mengatakan bahwa yang terpenting bukan jiwanya, tapi yang utama adalah materinya, yang membuat manusia hidup adalah materinya bukan jiwanya. MANUSIA = MATERI.
Maka dari itu manusia harus bisa menghidupi dirinya sendiri. seperti halnya “mesin” sama dengan benda mati sehingga bisa diolah dan dimanfaatkan.
Eksistensialisme
Suatu aliran yg menekankan pada nilai-nilai Eksistensi (keberadaan/eksister) tokohnya Sorren Kyier Kegaard.
Bagaimana langkah-langkah seseorang itu agar bisa eksis?
1. kita harus berusaha untuk bisa “eksister” artinya menyembuhkan diri, kita siap menerima dan diterima tanpa batas-batas enghalangi, diharapkan terbuka apa adanya.
2. kita harus siap mengenal “dunia luar” kita harus peduli terhadap semua hal yang ada dis ekitar kita.
3. kita harus “siap belajar” tidak hanya terbatas pada satu pengetahuan saja, tapi juga harus mempelajari semua aspek kehidupan (budaya, hukum dll).
4. kita harus mengenal ada.
Dalam membentuk usaha eksis, harus melalui 3 tahap ini:
a. estethis eksister (masih tingkat mengagumi)
b. etis terpaksa karena ditunjuk (memberikan prioritas pada teman)
3. theologies August Comte (kembali pada nasib).
Hedomonisme
Suatu aliran yg menekankan pada nilai-nilai kesenangan (orang yang dicari dalam hidup ini adalah senang).
Utilitarianisme
Suatu aliran yg menekankan pada nilai-nilai
Kebahagiaan. Jadi aliran ini orang berbuat utuk mencari kebahagiaan.
Skeptisisme
Suatu aliran yg menekankan pada nilai-nilai Skeptis (ragu-ragu)
FILSAFAT PANCASILA
BAB II
A. PENDEKATAN PANCASILA SEBAGAI SISTIM FILSAFAT
Pengantar
Pengertian filsafat sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut pengertian sistem
PENGERTIAN SISTEM
◦ Arti Sistem : sistem adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling berkerjasama, untuk suatu tujuan tertentu, secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh.
◦ Ciri-ciri sistem :
Suatu kesatuan dari bagian-bagian
Bagian-bagian tersebut fungsinya sendiri sendiri
Bagian-bagian saling berhubungan dan saling ketergantungan
Keseluruhannya untuk mengapai tujuan teretntu
Proses itu terjadi dalam suatu lingkungan yang komplek.
B. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
DASAR ANTROPOLOGIS
Antorpologis adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang manusia. Sedangkan pendukung sila-sila Pancasila adalah manusia. Selanjutnya pada hakekat manusia yang monopluralis, telah mengandung nilai-nila Pancasila dari 1-5 sebagai berikut :
• Susunan kodrat :
• Jiwa : Cipta, rasa, karsa
• Raga :
• U. benda mati
• U. Tumbuh-tumbuhan
• U. Hewani
• Sifat kodrat
• Mahkluk individu
• Mahkluk sosial
• Kedudukan Kodrat
• Pribadi berdiri sendiri
• Mahkluk ciptaan tuhan
B. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Dasar epistemologis
Epistemologis : ilmu pengetahuan yang membahas tentang proses terjadinya ilmu pengetahuan sedangkan pancasila menurut Terjadinya Ilmu pengetahuan di dasarkan pada nilai ontologis yang mempunyai hubungan dengan nilai epistemologis yaitu meliputi antara lain :
Tentang sumber pengetahuan manusia
Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia
Tentang watak kebenaran manusia
B. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Dasar aksiologis
Aksiologis membahas tentang nilai/value sedang pancasila mengandung nilai yang erat kaitannya dengan manusia yaitu :
Nilai kebenaran
Nilai kebaikan
Nilai keindahan
Nilai Religius
B. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Secara, terminologis, filsafat diartikan serbagai suatu’Asas atau pendirian hidup” disamping itu juga sebagai ”ilmu pengetahuan yang terdalam.
Maksudnya filsafat adalah suatu rangkaian/jalinan nilai-nilai yang telah diyakini kebenarannya, sehingga orang menggap nilai-nilai fisolofis itu suatu hasil pemikiran yang mendalam dan mendasar. Yang selanjutnya bisa dipergunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita atau harapan dalam kehidpuan didunia yang fana ini.
Jadi disatu pihak filsafat sebagai produk yang mencakup, pengetahuan dan pemecahan masalah di lain pihak sebagai aktivitas berpikir.
C. RUMUSAN KESATUAN SILA-SILA PANCASILA
Susunan sila-sila Pancasila yang bersifat organis
Artinya : susunan sila-sila pancasila merupakan kesatuan mutlak yang tidak boleh dipisahkan
Susunan sila-sila pancasila tersusun secara hierarkis piramida
Artinya: Sila-sila pancasila tersusun dari yang paling tinggi ke paling bawah.
Hubungan sila-sila pancasila yang saling mengisi saling melengkapi.
Artinya: Setiap sila, mengandung 4 sila lainnya
Sila-sila pancasila intensitas perbanding terbalik.
Artinya: Nila-nilai dalam pancasila yang jumlahnya sedikit tetapi cakupannya lebih luas sebaliknya yang jumlahnya besar tetapi cakupannya kecil.
BAB III
PANCASILA SEBAGAI SISTIM ETIKA POLITIK
A. Pengantar
Sila-sila Pancasila pada hakekatnya merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang menjadi sumber norma, baik norma moral, norma hukum yang akhirnya dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral. Norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.
A. Pengantar
Magnus Suseno Membagi Etika dalam :
Etika Umum, adalah prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
Etika Kusus, membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan pelbagai aspek kehidupan manusia.
Etika Khusus dibagi lagi dalam :
Etika Individual : Membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri.
Etika Sosial : Membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain, dalam hidup bermasyarakat yang merupakan satu bagian terbesar dalam etika khusus.
B. Pengertian Nilai, Norma dan Moral
Pengertian Nilai
Nilai = value (Bahasa Inggris)
Nilai artinya: dalam bidang filsafat istilah nilai untuk menunjuk kata benda abstrak yang berarti keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness)
Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk selanjutnya diambil suatu keputusan. Keputusan yang diambil tersebut bisa nilai indah/ tidak, baik / buruk dan benar atau salah serta suci / tidak dan sebagainya.
Pengertian, Nilai Norma dan Moral
Hierarki Nilai
Tinggi rendah nilai tergantung dari siapa dan sudut pandangannya misalnya :
Kaum materialistis akan memandang nilai material lebih tinggi dibanding lainnya.
Kaum Idealis akan memandang nilai kejiwaan lebih tinggi dibanding nilai lainnya.
Kaum hedonis, memandang kenikmatan / kesenangan lebih tinggi dibanding dengan nilai lainnya dan sebagainya.
B. Pengertian Nilai, Norma dan Moral
Max Sceler mengelompokan tingkatan nilai sbb:
Nilai Kenikmatan
Nilai Kehidupan
Nilai Kejiwaan
Nilai Kerohanian
Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam
Nilai Material
Nilai Vital
Nilai kerohanian: - Nilai Dasar
- Nilai Instrumental
- Nilai Praktis
B. Pengertian Nilai, Norma dan Moral
Hubungan Nilai, Norma dan Moral
◦ Nilai merupakan sesuatu yang berguna dalam menuntun sikap perilaku manusia, dan wujud konkrit yang bisa diukur adalah norma seperti norma moral, agama, maupun norma hukum dan moral mengandung integritas dan martabat pribadi yang dimiliki seseorang ditentukan oleh moralitasnya yang tercermin dalam sikap dan perilakunya.
C. Etika Politik
Pengertian Politik
◦ Etika Politik berkaitan dengan subyek sebagai pelaksana etika yaitu manusia. Jadi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia artinya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa / rezim yang otoriter, maka hak-hak azasi manusia dipandang sebagai sesuatu yang menghambat.
◦ Pengertian Politik berasal dari kosa kata ”politics” yang artinya macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti pelaksanaan dengan tujuan itu. Ini bisa perorangan, masyarakat juga bisa kelompok termasuk partai politik.
C. Etika Politik
Dimensi Politis Manusia
◦ Manusia sebagai makluk individu dan makluk sosial artinya manusia harus memenuhi aspek kodratnya sebagai manusia secara adil dan konsekwensi, yaitu manusia sebagai makluk yang hakekat kodratnya mono pluralistis.
Dimensi Politis Kehidupan Manusia
◦ Didalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai individu/sosial sering terjadi benturan kepentingan yang ujung-ujungnya pada tindakan anarkis diantara mereka, sehingga perlu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya. Yaitu negara oleh karena itu pendekatan etika politik senantiasa berkaitan dengan sikap moral dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
C. Etika Politik
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber Etika Politik
◦ Sila I, Ketuhanan Yang Maha Esa
Artinya negara bukanlah teokrasi yang mendasarkan kekuasaan dan penyelenggaraan negara pada suatu legitimasi religius.
◦ Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila ke 2, ini merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan bangsa Indonesia merupakan bagian dari umat manusia di dunia yang bersama-sama dalam wilayah tertentu.
C. Etika Politik
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber Etika Politik
◦ Sila Persatuan Indonesia
Terkandung arti adanya persekutuan manusia yang mendiami wilayah tertentu mempunyai tujuan dan cita-cita secara bersama-sama.
◦ Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan
Artinya Pemerintahan ditangan rakyat dan segala kebijaksanaan maupun kekuasaan dilakukan senantiasa demi kepentingan rakyat. Jadi rakyat disini merupakan asal mula dari kekuasaan negara.
. Etika Politik
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber Etika Politik
◦ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Etika politiknya adalah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legalitas karena Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itulah, keadilan merupakan tujuan dalam kehidupan negara, segala kekuasaan, kebijakan, kewenangan maupun pembagian harus atas dasar hukum.
Oleh sebab itu etika politik itu harus realisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara nyata dalam pelaksanaan pemerintahan negara, baik exekutif, legislatif maupun yudikatif, para pejabat negara maupun penegak hukum.
FILSAFAT HUKUM
BAB III
Sejarah Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum
I. Masa Purbakala
Masa pra Sokrates
Triomiletos (Thales, Anaximandros, Anaximanas)
Phitagoras
dengan bilangan orang mengenal rahasia (arkhe) Alam semesta dan ia pertama kali yang berpikir tentang manusia. Bahwa manusia adalah makluk berjiwa dan tak pernah mati tetapi mengalami perpindahan jiwa melalui ”Katharsis”.
Parmenides:
Manusia itu makluk berpikir dengan akalnya manusia bisa mengatasi segala masalah dalam hidupnya filsafatnya yang ada tetap ada yang tidak ada tidaklah mungkin ada (teori)
Rene Descartes
Cogito Ergo sum dengan mengakui rasio / akal diatas segala-galanya.
Heraklitos
Filsafat menjadi yaitu alam semesta berasal dari api dimana sifat api selalu berubah mengalir dan menjadi seperti (pantharey).
Demokritos
Arkhe alam semesta adalah atom (sesuatu zat yang lembut, berada dimana-mana, dan apabila bisa memanfaatkan, bisa mensejahterakan manusia. Kalau tidak, sebaliknya menghancurkan manusia.) mereka ini hidup + 500 SM.
II. Masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles
Sokrates orang pertama yang berhasil menjadi tonggak pemikiran filsafat hukum dan puncaknya pada Plato dan Aristoteles.
Ajaran Sokrates tentang hukum yang obyektif dan keadilan hendaknya berguna bagi seluruh masyarakat kemudian mendapat reaksi dari kaum sofist yang berpendapat hukum adalah milik para penguasa dan keadilan itu menyesatkan.
Plato dengan idealisme dana mencita-citakan negara ideal atau Aristokrasi.
Aristoteles dengan teori keadilan (keadilan distributif, Keadilan Komutatif dan keadilan legal)
II. Masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles
Masa Stoa
Tokohnya zeno yang mengajarkan pengetahuan = pengalaman alam = Tuhan. Jadi semua hukum didunia ini timbul dari alam / dari harmoni (keselarasan/keseimbangan) diikuti oleh pyrho : dengan skeptis (ragu-ragu) juga epikuros takut akan kemarahan dewa takut mati dan takut akan nasib.
II. Masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles
Masa Romawi
Cicero sebagai negarawan yang mengajarkan tentang “Eklektisisme” yang memadukan antara agama Yahudi dengan filsafat plato
ST. Agustinus ajarannya Tuhan itu transemden manusia adalah ikut serta dibawah kekuasaan yang transenden.
Pada masa Romawi ini pemikiran diarahkan kepada usaha untuk mempertahankan kekaisaran romawi yang begitu luas dan menjadikannya sebagai negara dunia.
III. Abad Pertengahan
Masa Gelap (The Dark Ages)
Masa ini diwarna adanya pertengahan antara Socrates C.S dengan kaum sofist ditambah perang saudara yang tak kunjung selesai dan masuknya ajaran Kristen
Masa Scolastik
Masa ini diwarnai dengan munculnya sekolah Kristen. Dan ditemukannya ajaran-ajaran / buku-buku filsafat kuno maupun didirikannya biara-biara sebagai tempat pendidikan tinggi agama Kristen.
IV. Masa Modern dan Dewasa ini
Masa ini merupakan reaksi dari adanya gerakan kodifikasi yang dirasa kurang memperhatikan masalah-masalah keadilan yang menyangkut keadilan dalam masyarakat seiring dengan berubahnya nilai-nilai dalam masyarakat. Disamping ada tendensi peralihan dari filsafat hukum oleh para filosof kepada filsafat hukum oleh para ahli hukum.
Pendidikan Pancasila
BAB V
Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa Indonesia
A. PENGERTIAN ASAL MULA PANCASILA
Asal Mula Secara Langsung
Asal mula bahan (kausa materialis)
Yaitu. Nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat
Asal mula bentuk (kausa formalis)
Yaitu BPUPKI (Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta)
Asal mula karya/kerja (kausa effisien)
Yaitu PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasanya yang mengesahkan pancasila sebagai dasar negara.
Asal mula tujuan (kausa finalis)
Yaitu : PPKI merupakan tindak lanjut dari BPUPKI
A. PENGERTIAN ASAL MULA PANCASILA
Asal Mula Secara Tidak Langsung
Unsur-unsur pancasila sebelum dirumuskan secara lansung seperti : ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan dan keadilan telah ada dan tercermin dan kehidupan bangsa Indonesia sebelum membentuk negara.
Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuknegara. Seperti : adat istiadat, kebudayaan, religius yang menjadi pedoman dalam memecahkan problema kehidupan.
Bangsa Indonesia sendiri merupakan kausa materialis secara tidak langsung nilai-nilai Pancasila. Merupakan dasar filsafat negara Indonesia.
B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA
PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA
Semua manusia menginginkan kehidupan yang lebih sempurna seperti cita-cita yang hendak dicapai dalam hidup manusia, dan pandangan hidup bangsa tersebut terkandung didalamnya suatu konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta merupakan suatu kristalisasi dari suatu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pancasila berkedudukan sebagai dasar filsafat negara (philosopische gronslaag) artinya : Pancasila merupakan suatu dasar nilai, norma untuk mengatur penyelenggaraan negara, Sbb:
Merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia jadi Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia.
Meliputi suasana kebatinan (Geislichen hintergrund) dari UUD 1945.
Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis
Mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang leluhur (pokok pikiran ke tempat)
Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagai penyelenggara negara, yang bersumber pada asas kerohanian negara.
B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA
FUNGSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
Unsur-unsur dari Pancasila yang diangkat kemudian dirumuskan oleh para pendiri negara menjadi dasar Ideologi Bangsa dan negara Indonesia merupakan bukti bahwa Ideologi tersebut berkara pada pandangan hidup bangsa, dan bukannya mengambil meniru atau mengangkat ideologi dari bangsa lain.
Selain itu Pancasila bukan merupakan idea-idea perseorangan, kelompok atau golongan saja, yang hanya memperjuangkan kepentingan tertentu, melainkan untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komprehensip.
C. PENGERTIAN IDEOLOGI
PENGERTIAN IDEOLOGI SECARA UMUM
Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan serta kepercayaan secara sistematis memberikan arah serta tingkah laku kelompok manusia dalam berbagai kehidupan seperti : Politik, hukum, hankam, sosial budaya serta keagamaan
Lahirnya ideologi adalah perenungan yang menghasilkan pandangan yang positif, yang diyakini mampu mengubah kehidupan masyarakat ,khususnya bangsa dan negara pada umumnya, ke arah yang lebih baik yaitu masyarakat adil dan makmur.
C. PENGERTIAN IDEOLOGI
MAKNA IDEOLOGI BAGI BANGSA
Unsur penting dalam negara adalah manusianya. Sedang manusia mempunyai sifat yang individual dan sosial yang harus dipenuhi kebutuhan secara sempurna sebagai bagian dari manusia secara universal. Seperti, lingkungan keluarga, masyarakat bangsa maupun negara.
Ideologi negara berasal dari pandangan hidup negara, ideologi nasional berasal dari pandangan hidup bangsa, sedangkan ideologi masyarakat berasal dari pandangan hidup masyarakat itu sendiri. Yaitu terdiri dari individu-individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang di yakini dapat mengangkat harkat dan martabatnya.
C. PENGERTIAN IDEOLOGI
PERBANDINGAN PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN
Setiap negara mempunyai ideologi berbeda-beda yang didasarkan atas pemahaman ontologi tentang hakekat manusia masuksudnya, bagaimana suatu negara memandang hak-hak paling mendasar tiap individu seperti : hak hidup, hak kebebasan maupun hak milik. Antara lain :
C. PENGERTIAN IDEOLOGI
PERBANDINGAN PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN
Ideologi Liberalisme
Liberal berasal dari bahasa latin “liber” artinya kebebasan, jadi ideologi ini memberi kebebasan setiap warga negaranya untuk mengeluarkan pendapat, tidak terikat oleh ajaran filsafat, politik maupun agama.
Ciri-ciri pokoknya faham liberalisme adalah sebagai berikut :
Menerima pendapat dan pemikiran orang lain secara, sama, artinya tidak membedakan tinggi rendah kedudukan.
Pemerintahan dijalankan sesuai dengan pesretujuan yang diperintah
Pemerintahan berlandaskan hukum ,Mempreoritaskan hak individu
Negara adalah alat serta Menolak ajaran dogmatis
C. PENGERTIAN IDEOLOGI
PERBANDINGAN PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN
Ideologi Sosialis
Paham ini lebih mengutamakan sosial dari pada individu seperti faham fasisme dan komunisme.
Ciri-ciri faham facisme adalah sebagai berikut :
Lebih mengutamakan emosi (perasaan) dari pada pikiran
Tidak mengakui persamaan dasar manusia
Etika didasarkan atas kebodohan dan kekerasan
Pemerintahan dijalankan oleh golongan elite
Totalitarianisme disegala sektor kehidpuan dalam masyarakat baik bidang politik maupun non politik.
Rasialisme dan imperalisme
menentang aturan yang mapan (hukum) dan ketertiban internasional.
C. PENGERTIAN IDEOLOGI
PERBANDINGAN PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN
Faham komunis
Mendasarkan pada ajaran marxisme dan lenisme artinya didalam segala lapangan kehidupan masyarakatnya baik politik, sosial, ekonomi, budaya dan hankam.
Ciri-ciri ideologi komunis adalah sbb :
Menolak keberadaan tuhan dan tidak mudah percaya orang lain
Menyanggah persamaan manusia , etika berdasarkan kekerasan
Imperalisme dan Sistem ekonomi secara sentral
Sejarah diinterpretasikan secara ekonomi
Manajemenya didasarkan atas kediktatoran, oleh yang sedikit
Tidak mengakui hak asasi manusia
Menentang hukum dan ketertiban nasional
C. PENGERTIAN IDEOLOGI
PERBANDINGAN PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN
Ideologi Pancasila
Telah dikemukakan diatas bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara yang diangkat dari nilai-nilai kerohanian yang ada sebelum maupun sesudah NKRI dibentuk. Jadi ideologi Pancasila bukan meniru ideologi negara lain, seperti pendapat yang mengatakan: Idiologi Pancasila merupakan “Horgore of tracking” atau sublimasi dari idiologi lain. Tetapi ideologi Pancasila merupakan ideologi asli Bangsa Indonesia sebelum dan sesudah NKRI. Sehingga tidak mementingkan individu maupun sosial melainkan sama-sama diakui.
C. PENGERTIAN IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Pancasila sebagai ideologi, tidak kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka. Yaitu bersifat aktual, dinamis sesuai perkembangan jaman, teknologi, reformatif dalam memecahkan masalah aktual sesuai aspirasi masyarakat. Sesuai dengan hakekat sila-sila pancasila yaitu : ketuhanan, kemanusiaan, pefsatuan, kerakyatan, dan keadilan.
C. PENGERTIAN IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Oleh karena itu pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka, terkandung tiga dimensi sebagai berikut :
Dimensi idealistis, Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan cita-cita dan harapan serta optimisme maupun motivasi bagi pendukungnya untuk berupaya mewujudkannya.
Dimensi normatif, nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam sistem norma-norma kenegaraan, dalam pembukaan UU 1945 sebagai staat fundamental norm. Yang kemudian dijabarkan dalam langkah operasional.
Dimensi praktis. Pancasila harus bisa dijabarkan dalam kehidpuan masyarakat nyata (praktis) baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara, sehingga pancasila sebagai ideologi terbuka tidak utopis.
Filsafat PANCASILA
BAB V
PANCASILA SECARA YURIDIS KENEGARAAN
• A. Pengertian yuridis kenegaraan
• Pengantar
Pengertian yuridis kenegaraan, yuridis artinya dasar atau hukum, atau undang-undang yang berlaku. Sedangkan kenegaraan adalah penyelenggaraan negara. Jadi, yuridis kenegaraan berarti penyelenggaraan negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. UUD yg tertingi di negara kita adalah UUD 1945 yang dijiwai oleh Pancasila, maka Pancasila mempunya kedudukan yg amat penting bagi bangsa dan negara Republik Indonesia
• B. Kedudukan dan fungsi pancasila
• PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA
Semua manusia menginginkan kehidupan yang lebih sempurna seperti cita-cita yang hendak dicapai dalam hidup manusia, dan pandangan hidup bangsa tersebut terkandung didalamnya suatu konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta merupakan suatu kristalisasi dari suatu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
• PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pancasila berkedudukan sebagai dasar filsafat negara (philosopische gronslaag) artinya : Pancasila merupakan suatu dasar nilai, norma untuk mengatur penyelenggaraan negara, Sbb:
• Merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia jadi Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia.
• Meliputi suasana kebatinan (Geislichen hintergrund) dari UUD 1945.
• Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis
• Mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang leluhur (pokok pikiran ke tempat)
• Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagai penyelenggara negara, yang bersumber pada asas kerohanian negara.
• FUNGSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA INDONESIA
Unsur-unsur dari Pancasila yang diangkat kemudian dirumuskan oleh para pendiri negara menjadi dasar Ideologi Bangsa dan negara Indonesia merupakan bukti bahwa Ideologi tersebut berkara pada pandangan hidup bangsa, dan bukannya mengambil meniru atau mengangkat ideologi dari bangsa lain.
Selain itu Pancasila bukan merupakan idea-idea perseorangan, kelompok atau golongan saja, yang hanya memperjuangkan kepentingan tertentu, melainkan untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komprehensip.
• C. Pembukaan UUD 1945
• Isi Arti Pembukaan UUD 1945 adalah sbb:
• Alinea Pertama, yang berbunyi ”Bahwa sesungguhnya ........... karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya, terkandung suatu pengertian nilai ”Hak kodrat” yaitu hak yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makluk Individu dan makluk sosial. Dalam kalimat ”bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa”.... oleh sebab itu hak kodrat tersebut sifatnya mutlak. Penjajahan oleh bangsa yang satu terhadap bangsa lain merupakan perampasan hak kodrat. Sehingga penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan hakekat manusia maupun hakekat adil.
• C. Pembukaan UUD 1945
• Alinea Kedua, yang berbunyi ”dan Perjuangan kemerdekaan .... yang bersatu, berdaulat adil dan makmur” adalah pernyataan untuk mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri terbebas dari kekuasaan bangsa lain.
Perjuangan kemerdekaan merupakan bukti obyektif adanya penjajahan, sehingga perlu dilawan
Negara yang merdeka artinya, negara yang benar-benar bebas dari kekuasaan bangsa lain, bukan protektorat.
Bersatu terkait dengan istilah ”Bangsa” artinya rakyat yang ada / mendiami suatu wilayah yang disebut ”Negara”.
Berdaulat berarti berkuasa sendiri atas kemampuan dan kekuatan sendiri dan mempunyai derajat yang sama dengan negara lain.
Adil artinya negara yang mewujudkan keadilan dalam hidup bersama
Makmur yaitu dari kata Kemakmuran artinya, tercapainya cita-cita harkat dan martabat yang lebih baik.
• C. Pembukaan UUD 1945
• Alinea Ketiga, berisi ”Atas berkat rahmat ............. maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” mengulang proklamasi. Ini menunjukkan hubungan pembukaan dengan proklamasi yang kemudian dilanjutkan pembentukan negara secara lebih terperinci ”Nilai Moral” tercermin dalam ”Didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.
• C. Pembukaan UUD 1945
• Alinea Keempat, berbunyi ”Kemudian dari pada itu untuk ................. dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” artinya alinea ini meliputi 4 hal prinsip kenegaraan,
• Tujuan Negara
Tujuan Khusus, dalam kalimat ” ... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia ...” merupakan politik dalam negeri yaitu :
• Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
• Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan umum. Terhadap sesama bangsa didunia, dalam kalimat ” dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial ...” kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia.
• Tentang bentuk negara dalam anak kalimat artinya bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat. Negara dari dan oleh untuk rakyat.
• Tentang dasar filsafat negara sama denan dasar negara Pancasila.
• Pokok-Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pertama, berisi tentang faham “Persatuan” artinya, Dalam anak kalimat yang berbunyi “....Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dengan berdasar azas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara mengatasi segala faham golongan maupun faham perorangan, tetapi meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Negara penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau pribadi. Oleh sebab itu pokok pikiran I, merupakan penjabaran dari sila ke 3 dari Pancasila.
• Pokok-Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
Pokok Pikiran ke dua berisi tentang Faham ”Keadilan” artinya, Tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai, dan merupakan kausa finalis / tujuan yang didasari bekal persatuan merupakan faham keadilan sosial yang didasari kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila seperti tertulis .... negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
• Pokok-Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
Pokok Pikiran ke Tiga berisi tentang Faham ”Demokrasi” artinya, dalam anak kalimat yang berbunyi : ... Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan. Ini menunjukkan, pernyataan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh, M.P.R. sekaligus sebagai dasar politik negara, dan sebagai penjabaran dari sila keempat Pancasila.
• Pokok-Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
Pokok Pikiran Keempat berisi tentang Faham ”Kerohanian” artinya, anak kalimat berbunyi : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Konskuensinya, bahwa undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara mengutamakan budi pekerti yang luhur, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, beriman dan selalu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasar moral negara ini hakekatnya merupakan penjabaran dari sila Pertama dan Kedua Pancasila.
• D. Hubungan Timbal Balik Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila
• Hubungan secara formal
• Perpaduan azas-azas kultural religius dan azas-azas kenegaraan menunjukkan adanya hubungan secara formal sebagai berikut :
Bahwa pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental terhadap tertib hukum Indonesia, mempunyai dua kedudukan yaitu :
Sebagai dasar, karena pembukaan UUD 1945 yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
Memasukkan dirinya dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum yang tertinggi.
Bahwa pembukaan UUD 1945 intinya adalah Pancasila
Bahwa P.S. mempunyai hakekat, sifat, fungsi maupun kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.
P.S sebagai inti pembukaan UUD 1945 sehingga tidak dapat diubah karena kedudukannya kuat dan melekat pada kelangsungan hidup negara R.I.
• D. Hubungan Timbal Balik Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila
Hubungan Secara Material
Berarti, secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Prof. Notonagoro, selain dalam hubungannya dengan hakekat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka secara material merupakan esensi/intisari dari pokok kaidah negara yang fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila.
• E. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945
• TAP MPRS / MPR menyebutkan bahwa pembukaan dengan Proklamasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, sebagai berikut :
Karena Proklamasi yang terdapat pada alinea ke III pembukaan merupakan rangkaian tindak lanjut. Sehingga erat kaitannya.
Realisasinya dengan pengesahan Pembukaan sekaligus UUD 1945 serta menetapkan Presiden dan Wakilnya yang pertama
Pembukaan merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dengan cita-cita luhur yang menjadi pendorong ditegakkannya kemerdekaan sebagai bentuk negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat adil makmur berdasarkan azas kerohanian Pancasila.
• E. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945
• Sifat Hubungan Antara Pembukaan dan Proklamasi yang merupakan Kesatuan yang erat adalah sebagai berikut :
Pembukaan menjelaskan dilaksanakannya Proklamasi 17-8-1945, untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan, dan demi inilah maka bangsa Indonesia berjuang terus hingga tercapainya pintu gerbang kemerdekaan (dalam B.I.II Pembukaan UUD 1945).
Menegaskan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17-8-1945 bahwa perjuangan yang gigih bangsa Indonesia untuk menyatakan gugatan didepan bangsa-bangsa didunia terhadap penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, karena Tuhan berkenan sehingga kemudian bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya (III)
• E. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945
• Sifat Hubungan Antara Pembukaan dan Proklamasi yang merupakan Kesatuan yang erat adalah sebagai berikut :
Pembukaan menjelaskan dilaksanakannya Proklamasi 17-8-1945, untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan, dan demi inilah maka bangsa Indonesia berjuang terus hingga tercapainya pintu gerbang kemerdekaan (dalam B.I.II Pembukaan UUD 1945).
Menegaskan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17-8-1945 bahwa perjuangan yang gigih bangsa Indonesia untuk menyatakan gugatan didepan bangsa-bangsa didunia terhadap penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, karena Tuhan berkenan sehingga kemudian bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya (III)
• E. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945
Merupakan pertanggungjawaban atas dilaksanakannya Proklamasi 17-8-1945 yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur, disusun dalam suatu UUD negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan, Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (bag IV Pembukaan).
FILSAFAT HUKUM
BAB V
BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM FILSAFAT HUKUM
A. HUKUM DAN KEKUASAAN
MASALAH HUKUM DAN KEKUASAAN
SLOGAN : ”HUKUM TANPA KEKUASAAN ADALAH ANGAN-ANGAN, KEKUASAAN TANPA HUKUM ADALAH KEZALIMAN ”.
◦ Salah satu ciri khas norma hukum bahwa sifat hukum itu ”imperatif” artinya memberi jaminan agar hukum itu ditaati.
◦ Hukum merupakan sumber, kekuasaan, kekuatan, kewajiban, artinya : dalam praktek seringterjadi bahwa kekuasaan itu bersifat negatif, yaitu merangsang pemegangnya/pejabatanya untuk bersikap dan berbuat yang cenderung melampui bata-batas kekuasaannya.
◦ Hukum merupakan pembatas kekuasaan : Dengan demikian maka hukum sebagai pembatas kekuasaan, agar supaya tindakan para penguasa tidak sewenang-wenang. Supaya para penguasa bisa membatasi kekuasaannya yang dimiliki sesuai dengan kapasitasnya.
◦ Kesadaran Hukum yang tinggi dari masyarakat merupakan sarana yang kuat/ampuh untuk membatasi/mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa di luar batas kewenangannya.
B. HUKUM DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA
◦ Adagium : ”bahwa hukum yang baik, adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang ada pada dan hidup dalam masyarakat
◦ Malinowski, serorang antropolog mengatakan bahwa hukum disatu pihak dan nilai-nilai sosial budaya erat katanya dalam prakteknya tidak bisa dipisahkan dengan yang lain.
◦ Masa transisi Perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisional kearah tatanan nilai-nilai yang bersifat modern. Soerjono Soekanto menuliskan dalam : Indonesia masa kini berada dalam masa transisi : yaitu sedang berlangsung perubahan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia dari nilai-nilai yang bersifat tradisional ke nilai-nilai yang modren.
B. HUKUM DAN NILAI-NILAi SOSIAL BUDAYA
◦ Masalahnya adalah nilai-nilai mana yang akan ditinggalkan dan nilai-nilai baru mana yang akan menggantikannya ? yang pasti akan banyak hambatan yang dihadapi.
◦ Prof. Dr Mochtar. K.A Menyatakan : hambatan utama seperti jika yang akan diubah itu identik dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekkan nilai-nilai yang dianjurkan disamping sifat heterogenitas bangsa Indonesia yang baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya yang berebda satu dengan lainnya.
Jadi hambatan-hambatan dalam transisi ini sebagai berikut :
◦ Yang akan diubah ternyata sesuai dengan kperibadian nasional
◦ Sikap dari kaum intelektual dan pimpinan masyarakat yang menolak
◦ Sifat heterogenitas etnis pada bangsa Indonesia karena perbedaan agama dan kepercayaan, perbedaan tingkat kemajuan, perbedaan sosial ekonominya maupun kulturnya.
C. HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBARUAN DALAM MASYARAKAT
Hukum yang dipakai sarana pembaharuan dalam masyarakat berupa :
Undang-undang
Yurisprudensi
Perundang-undangan yuriprudensi
◦ Ajaran sociologikal yusprudensi bahan hukum yang baikhendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi upaya yang diambil untuk pembaharuan masyrakat antara lain : mengubah sikap mental masyarakat menanamkan disiplin, menumbuhkan rasa memiliki mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kehidpuan kesejahteraan. Ini semua harus diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan hukum yang berupa undang-undang yuriprudensi yang dijamin secara imperatif dipenuhi karena diikuti dengan sanksi yang jelas yaitu :
Peraturan perundang-undangan yang berperan sebagai sarana pembaruan bidang, dalam arti mengubah sikap mental masyarakat antara lain :
◦ Larangan judi dengan segala bentuk dan manifestasinya
◦ Membatasi tunjangan anak bagi PNS (Keluarga kecil)
◦ Larangan cuti untuk persalinan anak ke 3
◦ Laranagn pakai Koteka di Irian Jaya
◦ Keharusan memiliki akta kelahiran
◦ Keharusan membuat akta tanah
◦ Larangan masyarakat memberi hadiah kepada pejabat
◦ Larangan siswa/mahasiswa untuk menyambut kunjungan pejabat, dll
Dalam arti menanamkan disiplin
◦ Kewajiban buat SPT dan bayar bajak
◦ Pengendara motor harus pakai helm
◦ Pegawai dan pelajar ikut aple bendera
◦ Mewajibkan ikut SKJ
◦ Petani wajib menanam varitas unggul
Dalam arti penumbuhan rasa ikut memiliki
◦ Semua wajib serta melestarikan lingkungan alam
◦ Larangan berburu hewan langka
◦ Larangan pembuangan limbah kesungai
◦ Reklamasi pada perusahaan-perusahaan penambangan
◦ Reboisasi bagi pengusahaan perkayuan
◦ Larangan penangkapan ikan dengan Bom
◦ Larangan Penambang material disekitar jembatan
◦ Himbauan pada penduduk dalam penghijauan
Dalam arti mencerdaskan kehidupan bangsa
◦ wajib belajar anak usia 7-12 tahun
◦ Pemberantasan 3 buta
◦ Syarat pendidikan III untuk suatu jabatan
◦ Penyuluhan hukum
◦ Peningkatan mutu akademik
Dalam arti meningkatkan taraf hidup
◦ Pemberantasan sistem ijon
◦ Petani wajib menanam varietas jenis unggul
◦ Penyelenggaraan askes bagi PNS dan Pensiunan
◦ Penyelenggaraan astek dan taspen untuk PNS
◦ Penyenggaraan KPG untuk rumah/motor
◦ Pelayanan KB secara gratis
◦ Pelayanan program posyandu terpadu
◦ Kelonggaran untuk membuat sistem komunikasi antar mereka seperti, rapi, orari, Krap dll
◦ Upaya pembudidayaan alam yang mengacu pada pertimbangan yang mendasar misal. Membuat PTL menggunakan kincir air, dan sebagainya.
D. APA SEBAB NEGARA BERHAK MENGHUKUM SESEORANG
TEORI KEDAULATAN TUHAN
◦ Teori ini menyatakan, negara adalah badan yang mewakili Tuhan didunia, sebagai wakil Tuhan, negara mempunyai kekuasaan mutlak untuk mewujudkan ketertiban hukum di dunia ini.
TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT
◦ Maksud teori ini adalah rakyat sudah memberikan kekuasaan kepada negara untuk membentuk peraturan dan menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar aturan itu demi terwujudnya kedamaian dan ketemtraman.
TEORI KEDAULATAN NEGARA
◦ Berlakunya hukum itu karena dikehendaki oleh negara. Dan negara pulalah yang berhak menghukum mereka yang melanggar hukum demi ketertiban dalam masyarakat.
◦ LILI RASJIDI, DRS, SH, menuliskan bahwa negara mempunyai tugas berat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Oleh karena itulah negara berhak menghukum mereka yang melakukan penyimpangan-penyimpan dan atau menghambat upaya negara untuk pencapaian cita-cita dan tujuan negara tersebut.
◦ Jean Jacquas Roussean. Bukunya : “Le Contrac Social on Principles De Droit Politique” (1672) menyatakan : rakyat yang memegang seluruh kekuasaan yang dimilikinya. Artinya : mereka tidak menyerahkan kekuasaan itu kepada sang pemimpin baik keseluruhan maupun secara terbatas yang melahirkan sistem pemerintahan demokrasi langsung (diect democrasy).
TEORI KEDAULATAN HUKUM
◦ Menurut teori ini, bahwa orang mentaati hukum itu karena merupakan perumusan kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukum tersebut berpangkal pada perasaan hukum bagian terbesar anggota masyarakat, demikian pula menurut Prof. Mr, H, Krabe dalam bukunya ” Die Lehre Der Rechtsso Uvanitat” bahwa hukum itu berpangkal/bersumber pada perasaan hukum dari sebagian besar anggota warga masyarakat. Oleh karena itu mereka merasa wajib mentaatinya.
E. APA SEBAB ORANG MENTAATI HUKUM
TEORI KEDAULATAN TUHAN
◦ Teori kedaulatan Tuhan dibedakan ada dua hal
Teori kedaulatan Tuhan yang bersifat langsung. Artinya, sebagian hukum itu merupakan kehendak Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dan segala hukum itu adalah merupakan hukum Ketuhanan. Pemerintahan duniawi hanya merupakan pesuruh kehendak Tuhan. Sedangkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan wajib mentaati hukum Tuhan tersebut. Raja dianggap sebagai penjelamaan Tuhan di dunia.
Teori kedaulatan Tuhan yang bersifat tidak langsung. Maksudnya raja-raja didunia ini sebagai wakil Tuhan di dunia. Artinya segala hukum yang dibuat oleh raja wajib ditaati oleh setiap penduduk dan warga negaranya.
TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT
◦ Orang mentaati hukum karena mereka berjanji untuk mentaatinya. Jadi hukum itu merupakan hasil kesepakatan bersama antar seluruh anggota masyarakat yang harus mereka taati bersama-sama pula. Teori-teori ini antara lain
Thomas Hobbes bukunya ”De Cive ” (1642) dan ”Leviathan” (1651) menyatakan : Bahwa pada mulanya manusia hidup dalam suasana perang Bellum Omnium contra Omnes = The war of all aggains all). Untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman diantara mereka didakanlah perjanjian. Kemudian disusul dengan memilih pimpinan sebagai penguasa yang mengatur mereka. Jadi rakyat melepas seluruh kekuasaannya diserahkan pada sang pemimpin. Sehingga kekuasaan diserahkan pada sang pemimpin. Sehingga kekuasaan pemimpin menjadi mutlak. Hal ini melahirkan sistem pemerintahan ”Monarki Absolute.
F. MASALAH HAK MILIK
John Locke dalam bukunya ’Two Treatises on Government” (1960) menuliskan tentang ”Teori Hukum Kodrat” bahwa hak milik merupakan salah satu diantara hak-hak asasi manusia yang tetap aktual sepanjang masa. Bahwa manusia yang berakar dalam tabiat kodrat setiap pribadi yang tak dapat dicabut oleh siapapun, dan bahkan tak dapat diserahkan oleh manusia yang satu kepada manusia yang lain. Seperti hak milik, hak hidup dan hak kemerdekaan.
◦ Landasan hak milik asasi personal dari John Locke tadi, melahirkan faham ”Individualisme Liberalisme” artinya hak milik seseorang itu dipandang sebagai hak yang mutlak kepada pemiliknya atau pengendalinya. Negara bisa mencabutnya hanya apabila untuk kepentingan umum seperti : untuk pelebaran jalan. Untuk pembuatan irigasi, bendungan, untuk pembangunan gedung pemerintahan dll, pencabutan pemusnahan terhadap hal-hal yang membahayakan.
◦ Karl Marx &Fredric Engel dengan faham hak milik ”Kolektivisme” dan faham ini, menetang faham individualis liberalisme, dan mengajarkan bahwa hak milik bukan pada individu tetapi pada masyarakat. Khusunya alat-alat produksi, jadi alat-alat produksi itu harus dijadikan milik publik dengan jalan nasioanlisasi atau milik koperasi rakyat.
◦ Faham ”Fasisme” yang dipelopori oleh kaum elite kapitalisme maka hak milik individu masih dipertahankan. Menurut faham ini tetap mempertahankan hak milik, tetapi negara mengendalikan hak itu secara tak terbatas selaras dengan kepentingan nasional, dan negara berhak mencabut hak milik dengan dalih untuk kepentingan nasional.
◦ Faham ”Personalisme” mengajarkan tentang hak milik yang berfungsi sosial yang merupakan perpaduan dua konsep hak milik extrim yaitu faham individualisme extrim an kolexwisme extrim. Personalisme sosial ini menyatakan : suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, yang hidup terikat dengan masyarakat, yang mengendalikan hak-hak asasi dan hak-hak lain, diaman hak-hak itu timbul karena hidupnya dalam masyarakat dan penggunannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat itu pula. Negara juga berhak campur tangan tentang pemanfaatan hak milik yang berfungsi sosial itu. Misalnya, pembatasan tentang pemilikan atas tanah yang berlebihan, menelantarkan tanah, juga pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum.
G. MASALAH HUKUM DAN LINGKUNGAN ATAU EKOLOGI
Manusia (mikro-cosmos) merupakan bagian yang integral dari alam semesta (makro-cosmos). Oleh karena itu, manusia wajib memelihara keserasian dan keselarasan hubungan dengan alam semesta dan juga dengan sesama makhluk isi alam semesta ini. Seharusnya manusia menempuh hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan alam dan lingkungannya. Karena manusia juga yang akan menikmati manfaatnya. Akibatnya timbul kerusakan ekologi.
◦ Generasi Muda mempunyai tanggung jawab besar untuk menanggulangi situasi gawat dengan berbagai upaya antara lain : dengan menanamkan dan meningkatkan kesadaran berwawasan lingkungan serta dukungan kesadaran hukum lingkungan.
◦ Perlu dicptakan hukum tata lingkungan yang mampu mendukung upaya peletariaan alam dan lingkungan hidup. Serta sangsi pidana yang benar-benar memadai dan mampu mendidik masyarakat serta benar-benar ditegakkan secara konskuen oleh badan-badan maupun alat-alat penegak hukum.
H. MASALAH PERDAMAIAN
Semua insan dimuka bumi ini pasti mendambakan suatu kehidupan yang aman, tentram dan damai. Karena itu semua merupakan sebagian dari unsur-unsur kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia. Dan itu merupakan tujuan hidup semua manusia didunia ini dan di akhirat nanti.
Hampir semua negara di dunia ini dalam konstitusinya maupun program nasionalnya selalu untuk berpartisipasi perwujudan perdamaian tersebut. ”polfologi” Immu pengetahuan baru yang mempelajari tentang perdamian walaupun prakteknya masih ada negara-negara yang punya ambisi tentu dengan dalih perdamaian untuk itu diperlukan organisasi internasional yaitu PBB yang beranggotakan lebih dari 160 negara-negara merdeka.
Semua insan dimuka bumi ini pasti mendambakan suatu kehidupan yang aman, tentram dan damai. Karena itu semua merupakan sebagian dari unsur-unsur kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia. Dan itu merupakan tujuan hidup semua manusia didunia ini dan di akhirat nanti.
Hampir semua negara di dunia ini dalam konstitusinya maupun program nasionalnya selalu untuk berpartisipasi perwujudan perdamaian tersebut. ”polfologi” Immu pengetahuan baru yang mempelajari tentang perdamian walaupun prakteknya masih ada negara-negara yang punya ambisi tentu dengan dalih perdamaian untuk itu diperlukan organisasi internasional yaitu PBB yang beranggotakan lebih dari 160 negara-negara merdeka.
Mukadimah Piagam PBB berisi antara lain :
◦ Menyelamatkan generasi baru dari peperangan
◦ Mempertahankan hak-hak asasi serta martabat manusia
◦ Memelihara keadilan dan kehormatan
◦ Hidup perdampingan secara damai
◦ Memelihara perdamian dan keamanan internasional
◦ Tidak akan menggunakan kekerasan senjata kecualai keputusan bersama.
Asas-asas PBB antara lain :
◦ Persamaan kedaulatan bagi semua anggota
◦ Menyelesaikan perselisihan secara damai
◦ Mencegah kekerasan terhadap negara manapun
◦ Tiap anggota wajib membantu tindakan PBB dan melarang membantu negara yang sedang ditindak PBB.
◦ Tidak mencampurkan utrusan rumah tangga negara manapun.
Tujuan PBB antara lain :
◦ Mempertahankan dan memelihara perdamian dan keamanan internasional
◦ Membina perhabatan antar bangsa-bangsa atas dasar persamaan derajat
◦ Menggalang kerjsama internasional dibidang sosial, ekonomi, kultur dan kemanusiaan.
Alat-alat perlengkapan PBB adalah Dewan Keamanan dan Mahkamah Internasional, Dewan keamanan berwenang :
◦ Menyelesaikan perselisian internasional secara damai
◦ Menindak agresor (negara yang menyerang suatu negara lain)
◦ Memelihara perdamaian dunia
Dewan keaman diveto oleh salah satu negara anggota (kelemahan) Mahkamah Internasional berwenang mengadili perselisihan internasional (kalau ditolak) .
Apabila ada negara yang tidak mentaati maka Dewan Keamanan bisa memaksa.
Beberapa upaya untuk memecahkan masalah itu antara lain :
◦ Dihapuskan hak veto oleh 5 negara anggota tetap dewan
◦ Perlu dijatuhkan sanksi berat anggota yang melanggar piagam PBB
◦ Perlu dipertegas fungsi dan peranan mahkamah Internasioanal maupun Dewan Keamanan PBB
◦ Perlu peningkatan disiplin para anggota PBB untuk mematui Mahkamah Agung PBB
◦ Adanya kewenangan PBB untuk mengambil tindakan yang perlu terwujud perdamaian dunia.
"Jika kamu ingin bahagia, buatlah terlebih dahulu orang lain bahagia, maka kamu akan merasakan sendiri apa makna kebahagiaan itu sesungguhnya"
Selasa, 21 Juni 2011
PSIKOLOGI HUKUM
PSIKOLOGI HUKUM SECARA UMUM
a. pengertian obyek dan ruang lingkup psikologi hukum
oleh karena psikologi hukum terdiri dari dua kata yaitu psikologi dan hukum, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan apa itu psikologi dan apa itu hukum. Demikian pula dalam membahas psikologi hukum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan psikologi secara umum, karena psikologi hukum adalah bagian dari psikologi umum.
Ecara harfiah psikologi berasal dari bahasan yunani, yaitu: psyche = jiwa (roh) dan logos = ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Sedangkan hukum sukar untuk dirumuskan karena hukum bersegi banyak dan hamper mengatur seluruh bidang kehidupan manusia. Tetapi dalam hubungan ini cenderung untuk dibatasi hanya dalam arti kaedah. Artinya hukum merupakan suatu patokan tentang bagaimana berperilaku sebagaimana yang diharapkan dan itu terjadi berkenaan dengan adanya interaksi manusia yang menimbulkan hasil penilaian baik. Aturannya terdiri dari ketentuan-ketentuan yang membatasi tingkah laku manusia. Dilihat dari fungsinya yang bertujuan menjaga tata tertib, maka ketentuannya hanya berupa larangan dan keharusan. Tetapi apabila dilihat dari jenisnya maka dapat dibedakan adanya, yaitu: norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Yan glebih sering dikenal dengan istilah “norma sosial”.
Dengan demikian psikologi hukum diartikan sebagai ilmu tentang jiwa manusia yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, yang menimbulkan masalah berdasarkan hukum atau ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah hukum sebagai akibat dari tingkah laku seseorang.
Pengertian psikologi hukum juga diberikan oleh beberapa sarjana lainnya seperti: soerjono soekanto menyatakan bahwa yang dimkasud dengan psikologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Soedjono D juga mengungkapkan bahwa psikologi hukum adalah ilmu yang mendekati lembaga dan hubungan hukum dari segi perilaku manusia (behavioral sciences). Atau juga dikatakan bahwa psikologi hukum itu adalah hasil dari tuntutan dan proses pendekatan terhadap hukum dari ilmu pengetahuan sosial dan ilmu tentang tingkah laku manusia.
Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa psikologi hukum adalah ilmu tentang kenyataan, karena menyoroti hukum sebagai prikelakuan atau sikap tindak manusia. Dan dalam kenyataannya di masyarakat ada yang taat hukum dan ada yang tidka taat hukum.
OBYEK PSIKOLOGI HUKUM
Yang menjadi obyek dari psikologi hukum adalah prikelakuan atau sikap tindak manusia sebagai individu atau sikap tindak hukum yang merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, karena setiap prikelakuan ataupun sikap tindak manusia mempunyai landasan kejiwaan.
Oleh karena obyek dari psikologi itu adalah ilmu tentang prikelakuan (tingkah laku manusia) maka tidak cukup hanya melihat perikelakuannya yang nyata saja, tetapi perlu pula melihat perikelakuannya yan gtidak nyata. Seperti : berpikir, takut, marah, dendam, sirik, niat, sengaja dan lain sebagainya, yang dapat diketahui melalui metoda-metoda tertentu. demikian pula halnya dalam psikologi hukum bahwa prikelakuan mansuia yang berkaitan dengan hukum bisa terjadi pada perikelakuannya yang nyata dapat dilihat dari akibat perbuatannya, bisa pula terjadi pada prikelakuannya yang tidak nyata, dimana akibat dan perbuatannya itu masih tersembunyi dalam pikirannya.
Jadi yang menjadi obyek penelitian dari psikologi hukum adalah hubungan timbale balik antara factor-faktor tertentu dari hukum dengan beberapa aspek khusus dari kepribadian (tingkah laku manusia). Karen amempelajari hukum haruslah pula melihat penerapan dari hukum itu sendiri, bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan apabilat erjadi masalah maka penyelesaiannya harus tepat, benar dan adil, dalam arti apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Di samping itu hukum juga berhubungan erat dnegan unsure-unsur psikologis, sosiologis, politis, yuridis dan filosofis dari masyarakat diman ahukum itu diterapkan.
RUANG LINGKUP PSIKOLOGI HUKUM
Seperti telah dikemukakan di atas bahwa psikologi hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia atau mempelajari sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari prikelakuan atau sikap t indak tersebut.
Oleh karena psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang masih sangat muda yang tumbuh karena tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama dalam praktek penegakan hukum, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetapi perhatian terhadap cabang ilmu pengetahuan ini belum begitu memadai. Akibatnya belum ada kesepakatan yang mantap mengenai ruang lingkup bahasannya.
Kurangnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini terbukti dari kurangnya tulisan-tulisana yang membahas tentang psikologi hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah-masalah yang ditinjau oleh psikologi hukum pada umumnya berkisar pada soal-soal:
1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum
2. Dasar-dasar kejiwaan, fungsi dan pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum
3. Akibat-akibat dari pola-pola penyelesaian sengketa tertentu.
Sedangkan pada halaman berikutnya Soerjono Soekanto hanya membahas hal-hal yang mungkin berguna dalam kaitannya dengan ilmu hukum dan yang lazim ditonjolkan dalam karya-karya psikologi adalah menyangkut:
1. Kepribadian
2. Proses belajar
3. Kondisi-kondisi emosional manusia
4. Kelainan-kelainan
Soedjono D membuat ruang lingkup psikologi hukum menjadi antara lain:
a. Segi-segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum
b. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum
c. Prilaku menyimpang
d. Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan prilaku
e. Rangkuman
Ruang lingkup yang dicoba untuk dikembangkan di fakultas hukum unud antara lain:
1. Psikologi hukum secara umum
2. Aspek psikologis dalam pembentukan norma
3. Prilaku yang patuh (taat) pada hukum
4. Prilaku yang menyimpang/melanggar hukum
5. Pendekatan psikologis dalam praktek peradilan
6. Psikologis hukum dan hukum pidana (tim pengajar psikologi hukum : bahan ajar psikologi hukum : 2005).
b. SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLOGI HUKUM
pembahasan sejarah lahirnya psikologi hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Psikologi adalah ilmu yang sudah mulai berkembang sejak abad 17 dan 18 serta Nampak pesat kemajuannya pada abad ke 20. Pada awalnya ilmu ini adalah bagian dari filsafat sebagaimana halnya ilmu-ilmu yang lain seperti misalnya ilmu hukum tata Negara maupun ilmu ekonomi, namun kemudian memisahkan diri dan berdiri sebagai ilmu tersendiri.
Lebih lanjut dikatakan dalam buku tersebut bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber dari segala sesuatu. Dan semua hasil ciptaanNya menjadi obyek dan sasaran dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang lahir pertama kali adalah filsafat yang membahsa segala sesuatu dan kemudian dari padanya lahirnya berbagai cabang ilmu pengetahuan termasuk psikolgi maupun psikologi hukum. Ahli-ahli filsafat kuno seperti Socrates, Plato maupun Aristoteles, baik pikiran maupun penemuannya akan selalu dijumpai dalam semua ilmu-ilmu yang telah memisahkan diri dari filsafat. Hal yang sama juga akan dijumpai dalam psikologi serta cabang-cabang psikologi. Selain mendapat pengaruh dari filsafat, psikologi mapun cabang-cabangnya juga mendapat pengaruh dari ilmu alam. Dan dalam perkembangan selanjutnya psikologi melepaskan diri hingga menjadi satu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan menjadi otonom.
Psikologi yang mempelajari “jiwa” dalam kenyataannya banyak mendapat kesulitan karena obyek penelitiannya adalah abstrak, yang tidak dapat diselidiki secara langsung seperti melihat benda misalnya meja atau daun, tetapi hanya melallui keaktifan-keaktifannya yang terlihat melalui manifestasi tingkah laku atau perbuatannya. Jiwa tidak dapat dilihat atua ditemukan bagaimana bentuk dan rupanya, darimana datangnya jiwa dan kemana kemudian jiwa itu pergi? Karena itulah banyak ahli yang mengatakan jiwa itu adalah suatu misteri (rahasia). Dan spekulasi yang terakhir menyebutkan bahwa jiwa itu adalah kekuatan listrik yang ada di “otak” manusia tetapi tetap belum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.
Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa menurut ilmu pengethauan positif, jiwa itu diartikan sebagai:
a. Kekuatan yang menyebabkan manusia itu hidup
b. Menyebabkan manusia itu dapat berpikir, berperasaan dan berkehendak (budi)
c. Menyebabkan orang mengerti atau insyaf akan segala gerak jiwanya.
FASE-FASE PADA TAHAP PERKEMBANGAN PSIKOLOGI
Pada fase I : psikologi dipengaruhi oleh ajaran filsafat yang berlangsung sejak Zaman Yunani Kuno (400 SM -1800 M), pada zaman itu ada dua model psikologi:
1. Psikologi Platoo (427-347 SM). Ajarannya: Trichotomi: bahwa manusia itu memiliki:
a. Pikiran – di kepala
b. Kemauan – di dada
c. Keinginan – di perut
2. Psikologi Aristoteles (murid Plato) (384-322 SM). Ajarannya: DIchotomi: bahwa fungsi daripada jiwa manusia adalah:
a. Berpikir
b. Berkehendak
Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka makhluk berjiwa di ala mini ada 3 (tiga) yaitu:
a. Tumbuh-tumbuhan – anima vegetativa
b. Binatang – anima sensitiva
c. Manusia – anima intelektiva
Dilihat dari kondisi kejiwaan yang demikian maka kemampuan dan pikiran antara tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia menjadi berbeda seperti:
- Tumbuh-tumbuhan – makan, minum, dan berkembang biak
- Binatang – makan, minum, berkembang biak dan berpindah tempat
- Manusia – makan, minum, berpindah tempat, berpikir/berperasaan, berkemauan, berbudaya, punya rasio, kecerdasan (akal, budi, budaya).
Pada fase II: psikologi dipengaruhi oelh ilmu alam yang berlangsung samapi sebelum abad ke 20, karena psikologi berangsur-angsur melepaskan diri dari filsafat. Pengaruh itu tampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik metoda penyelidikannya maupun materi pandangannya.
Hal itu terbukti dari munculnya beberapa cabang psikologi seperti:
a. Psikologi asosiasi
b. Psikologi unsure / element
c. Psikologi fisiologi
Pada fase III: inilah psikologi mulai berdiri sendiri terlepas dari baik filsafat maupun ilmu alam. Hal in iterjadi berkat usaha dari “WILHEM WUNDT” (1832-1920 M), yang mendirikan laboratorium psikologi tahun 1875 yang disahkan oleh Universitas Leipzig 1886 dengan ajarannya :”PSIKOLOGI EXPERIMENTAL” sehingga beliau dijuluki “BAPAK PSIKOLOGI” sejak abad ke XIX bukan hanya bersifat mengenai gejala-gejala kejiwaan tetapi jiga menelitinya secara umum dengan menggunakan metoda ilmiah yang seobyektif mungkin.
Psikologi sebagai ilmu yang telah berdiri sendiri sejak tahun 1879 yang merupakan induk dari psikologi hukum mengalami perkembangan yang sangat pesat, tidak hanya untuk perkembangan ilmu psikologi saja, tetapi juga diharapkan bermanfaat lebih intensif bagi kehidupan manusia yang akhirnya melahirkan pengkhususan-pengkhususan yang berupa cabang-cabang dari psikologi.
Setelah memasuki abad ke XIX, Wilhelm Wundt (1875) dan juga ahli-ahli psikkologi lainnya seperti Cattel, Hugo Munsterberg dan Kraeplin menegaskan bahwa jiwa manusia itu merupakan satu kesatuan jiwa raga yang berkegiatan sebagai keseluruhan. Mereka menegaskan bahwa apabila mengamati sesuatu, tidak hanya melihat dengan mata saja tetapi juga dengan seluruh minat dan perhatian yang dicurahkan kepada obyek yang diamati di samping sangat dipengaruhi oleh niat dan kebutuhan pada waktu itu serta pengalaman-pengalaman masa lalu khususnya dalam memberikan penafsiran. Jadi psikologi modern menegaskan bahwa kegiatan jiwa manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan seluruh jiwa raganya dan buh=kan hanya kegiatan lat-alat tubuh saja atau kegiatan jiwa satu demi satu terlepas dari yang lainnya. Contohnya: seorang mahasiswa yang melihat pengumuman hasil ujian akan tampak dari gerak-geriknya atau tingkah lakunya yang menunjukkan kegembiraan atau kekecewaan.
Sehubungan dengan lahirnya cabang-cabang dari psikologi ini bila dilihat dari sudut tinjauannya terdapat banyak sistimatika psikologi. Ada beberapa pendapat sarjana yang kemudian akan menentukan letak dari psikologi hukum dari cabang-cabang psikologi tersebut, antara lalin:
1. Soedjono D, membagi ilmu psikologi dilihat dari luasnya obyek menjadi:
a. Psikologi umum, yaitu psikologi yang mempelajari dan menyelidiki kegiatan psikis manusia pada umumnya, mencari dalil-dalil yang bersifat umum dari kegiatan psikis yang kemudian menjadi teori-teori psikologi.
b. Psikologi khusus, yaitu psikologi yang mempelajari dan menyelidiki segi-segi kekhusussannya dari aktivitas psikis yang kemudian melahirkan:
Psikologi perkembangan
a. Psikologi sosial
b. Psikologi pendidikan
c. Psikologi kepribadian
d. Psikologi criminal
e. Psikologi perusahaan, dll
Psikologi khusus adalah psikologi yang memberi penekanan pada bidang aliran atau obyek tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa psikologi hukum yang obyeknya hukum yang berkaitan dengan prilaku adalah merupakan cabang dari psikologi khusus.
2. Soerjono Soekanto, membagi ilmu psikologi menjadi:
a. Psikologi umum meliputi:
- psikologi antar disiplin
- psikologi perkembangan
b. psikologi terapan meliputi:
- psikologi klinis
- psikologi industry
- psikologi pendidikan
- psikologi penegakan hukum, dst.
3. Titchener membedakan psikologi sebagai ilmu dengan psikologi sebagai teknologi atau antara:
a. Psikologi murni (pure psychology)
b. Psikologi terapan (applied psychology)
Menurut Beliau, ahli psikologi yang bijaksana akan selalu berusaha menerapkan atau menggunakna psikologi terapan untuk mambahas masalah-masalah dalam bidang hukum, oleh karena hukum adalah masalah kehidupan. Jadi menurut Titchener psikologi hukum adalah termasuk bidang psikologi terapan.
4. Apabila dilihat dari sistimatika perkembangannya, secara pokok psikologi dapat pula dibagi dua yaitu:
a. Psikologi lama, karena kena pengaruh ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan alam.
b. Psikologi baru/modern yaitu psikologi yang sudah berdiri sendiri (otonomi).
Tetapi sebenarnya belum dapat dinyatakan secara pasti sejak kapan dapat dikatakan tumbuhnya psikologi hukum karena penyelidikan untuk itu belum ada. Hanya saja dapat diperkirakan psikologi lahir apda awal abad ke 20 atau pada akhir abad ke 19, karen abuku-buku atau tulisan-tulisan tentang psikologi hukum sangat jarang ditemukan.
c. PSIKOLOGI DAN ILMU HUKUM
oleh karena hendak mengkaitkan psikologi dnegan hukum dalam arti kaedah, atau noema maka sebenarnya psikologi merupakan karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. ilmu mengenai jiwa dan ilmu hukum merupakan dua ilmu yang berdampingan.
Menurut Agus Broto Susilo yang dikutip dari Suasthawa I Made, bahwa hukum itu dibentuk oelh jiwa manusia. Baik itu putusan pengadilan maupun perundang-undangan merupakan hasil jiwa manusia. Suaut peraturan tertulis yang berbentuk perundang-undangan misalnya, mungkin hanya timbul kesan yang sangat abstrak, bahwa hukum itu merupakan hasil proses kejiwaan manusia, sifatnya yang pribadi hanya tampak sedikit, oleh karena tidak diketahui siapa pembentuk hukum tertulis tersebut. Disamping itu ada kemungkinan landasan mental pembentuk hukum tertulis itu tidak diketahui.
Demikian pula menurut Satjipto Rahardjo yang mengkaitkan antara psikologi dengan hukum, bahwa salah satu segi yang menonjol pada hukum terutama sekali pada hukum modern adalah penggunaan hukum secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia. Artinya hukum telah memasuki bidang psikologi, khususnya psikologi sosial. Selanjutnya dengan mengambil pendapat dari Leon Petrazycki, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses-proses psikis yang unik, yang dapat dilihat dnegan mempergunakan metoda introspeksi. Contohnya hukum pidana merupakan bidang hukum yang cukup sering berurusan dengan psikologi, yang menyatakan bahwa dengan pidana diharapakan kejahatan bisa dicegah, merupakan salah satu contoh yang jelas mengenai hubungan antara hukum dengan psikologi.
Sejalan dengan pendapat di atas yang menyatakan bahwa hukum sebagai alat atau instrument, Soedjono D menyatakan bahwa: Peranan hukum sebagai fenomena sosial akan mewujudkan ketertiban, keadilan dan menuju kea rah tujuan hidup bersama yaitu kesejahteraan adalah merupakan norma yang amat menonjol, karena penekanannya melalui ancaman dan paksaan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh masyarakat, mengandung daya psikologis di dalam kehidupna sosial. Jadi wajarlah apabila perkaitan antara psikologi dan ilmu hukum semakin intim dan melahirkan psikologi hukum. Akan tampak lebih gambling bahwa dalam kaidah kaidah hukum yan gmemiliki unsure memaksan dan mengatur tercermin tujuan yang dikehendaki oleh hukum yaitu prikelakuan manusia yang hidup bergaul bersama. Dan prikelakuan manusia tidak dapat terlepas dari kejiwaan merupakan factor psikologis di dalam hukum. Studi hukum yang mampu membaca prikelakuan manusia yang berhubungan dnegan hukum membutuhkan psokologi dan pada akhirnya adalah merupakan lingkup studi psikologi hukum.
Sedangkan menurut Suasthawa I Made, hubungan antara psikologi dnegan hukum akan terlihat nyata sebab:
1. Psikologi merupakan suatu ilmu mengenai kesadaran dan cakap tindak
2. Obyek ilmu hukum adalah pengaturan kesadaran dan sikap tindak.
Jadi dengan demikian antara sikap tindak dengan patokan berprilaku baik yang telah ditetapkan oleh penguasa maupun masyarakat serasi.
Korelasi antara psikologi dengan hukum dapat pula digambarkan dengan dasar-dasar ilmu jiwa umum. Karen adengan dasar-dasar ilmu jiwa umum dapat dipahami mengenai individu yang dihadapakan dnegan lingkungan pergaulannya (lingkungan/interaksi sosial), menampilkan prilakunya yang dipengaruhi oleh timbale balik antara lingkungan dan factor kondisionalnya (kelengkapan kemampuan danstruktur kepribadian). Atas korelasi tersebut penampilan prilaku dapat berupa bagan di bawah ini.
PENGARUH-PENGARUH ATAS PERWUJUDAN PRILAKU MANUSIA
Untuk menilai tindakan manusia yang berkenaan dnegan hukum, apakah tindakan tersebut sesuai dnegan hukum atau bertentangan dnegan hukum tau kurang lengkap kiranya kalau tidak didasarkan pada perkembangan kejiwaan dari manusia itu sendiri selama hidupnya yang ditampakkan melalui tingkah lakunya.
Atau dapat pul adikatakan bahwa antara psikologi dan hukum adalah ilmu yang saling berhubungan satu sama lain, sebab:
1. Psikologi merupakan ilmu mengenai “kesadaran” (sesuatu yang berkaitan dengan jiwa) dan “prilaku” (sebagai wujud nyata dari jiwa).
2. Sedangkan hukum adalah mengatur kesadaran dan prilaku karena kadang-kadang pula secara sadar atau tidak ditaati, kadang-kadang secara sadar atau tidak dipatuhi dan kadang-kadang pula secara sadar atau tidak hukum itu dilanggar.
d. METODA PENELITIAN DALAM PSIKOLOGI HUKUM
metoda adalah suatu hal yang penting dalam ilmu pengetahuan, karena tanpa adanya metoda yang teratura dan tertentu maka penelitian atau pembahasan akan kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu pengetahuan. Justru keilmiahan hasil suatu penelitian atau pembahasan adalah terletak pada metodanya. Sebagai cabang dari ilmu psikologi maka psikologi hukum masih tetap mempergunakan metoda-metoda penelitian yang dipakai oleh ilmu psikologi pada umumnya.
Oleh karena obyek yang menjadi sasaran psikologi sangat luas yaitu mencakup prikelakuan yang tampak dan yagn tidak tampak, sadar atau bawah sadar serta pengaruh-pengaruh terhadap prilaku, mak auntuk menelitinya ada berbagai jenis metoda yang dapat digunakan untuk memahaminya. Adapun metoda-metoda tersebut antara lain:
1. Dalam buku Soedjono D (1983;15-29), menyebutkan beberapa macam metoda, lengkap dengan kelemahannya seperti:
a. Metoda introspeksi.
Introspeksi artinya melihat ke dalam (into= ke dalam dan speksi dari spektare=melihat). Atau dapat diartikan deg=ngan mawas diir. Yaitu metoda penyelidikan dimana si penyelidik melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan ke dalam dirinya sendiri dengan penuh kesadaran dan secaa sistematis menurut norma-norma penyelidikan ilmiah.
Kelemahannya:
Oleh karena obyek sasaran dalam metoda ii adalah dirinya sendiri, maka hasilnya akan menjadi bersifat subyektif, karena orang sering tidak jujur dalam menilai dirinya sendiri, apalagi mengenai hal-hal yang tidak baik. Sehingga sulit untuk mendapatkan hasil yang obyektif sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan. Tetapi walaupun demikian metoda introspeksi ini merupakan metoda yang khas yang hanya terdapat pada manusia. Karena hanya manusialah yang mampu melihat apa yang terjadi dalam dirinya, dan hanya manusialah yang mampu introspeksi dirinya. Demikian pula metode ini merupakan metoda yang khas yang hanya ada dalam lapangan psikologi.
Sedangkan menurut Wundt, istilah introspeksi kurang tepat dan yang lebih tepat adalah metoda retrospeksi (retro=kembali dan spektare=melihat), jadi maksudnya adalah penyelidikan dnegan cara melihat kembali peristiwa-peristiwa kejiwaan yang telah terjadi dalam dirinya sendiri. sebab sebenarnya yang diselidiki itu adalah apa yang telah terjadi, bukan pada apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Karen aorang tidak akan dapat melihat ke dalam dirinya sendiri sewaktu orang dalam masih dalam keadaan marah, sedih atau susah tetapi orang baru akan dapat melihat ke dalam dirinya setelah peristiwa itu terjadi. Walaupun metoda introspeksi ada kelemahannya, tetapi metoda ini sangat besar artinya bagi psikologi. Karen abanyak peristiwa-peristiwa kejiwaan dapat dimengerti yang mendasarkan atas keadaan dirinya sendiri dan juga banyak hal yang dapat dicapai dnegan metoda introspeksi ini, diperlukan metoda yang lain untuk mengurangi kelemahannya tersebut yaitu menggabungkan metoda introspeksi dengan metoda eksperimen yang lebih dikenal dnegan metoda intraspeksi eksperimental.
b. Metoda introspeksi eksperimental
Metoda ini adalah merupkan penggabungan antara metoda introspeksi dengan metoda eksperimen, yang tujuannya adalah untuk mengurangi subyektifitas dari hasil metoda introspeksi. Pada metode introspeksi yang murni, diselidiki hanya yang menjadi sasaran. Sedangkan pada metoda introspeksi eksperimental, sasarannya banyak yaitu orang-orang yang dieksperimentir sehingga dnegan luas atau banyaknya subyek penyelidikan maka hasilnya kana lebih bersifat obyektif. Metoda ini diciptakan oleh “Kulpe”, murid dari Wilhelm Wundt.
Contohnya: misalnya ingin mendapatkan hasil pemecahan suatu problema-problema solving dalam satu kelas. Kalau menurut metoda introspeksi murni maka yagn dipilih hanya seoran gsisiwa, tentang apa yang terjadi dalam dirinya pada waktu ia memecahkan problema tersebut dan hasil itulah yang menjadi ukuran segala-galanya. Dan kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan yang hanya berdasarkan atas dirinya sendiri. sedangkan dalam metoda introspeksi eksperimental yang menjadi sasaran adalah semua siswa dalam kelas, dan masing-masing melaporkan apa yang terjadi dalam dirinya pada waktu masing-masing memecahkan problema tersebut dan kemudian barulah diambil kesimpulan dari semua jawaban siswa dalam kelas tersebut, sehingga hasilnya lebih obyektif.
c. Metoda extrospeksi
Extrospeksi artinya melihat keluar. Extro= ke luar, speksi dari spektare = melihat. Metoda ini juga dimaksudkan untuk mengatasi kesukaran-kesukaran atau kelemahan-kelemahan yang
MATERI PERKULIAHAN PSIKOLOGI HUKUM
Pengertian Psikologi Hukum
Aspek psikologi dalam pembentukan norma
Perilaku patuh/taat hukum
Perilaku menyimpang / abnormal
Pendekatan psikologi dalam praktek
PENGERTIAN PSIKOLOGI HUKUM
Ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaedah, ilmu pengetahuan, dan ilmu tentang kenyataan.
Psikologi hukum merupakan hukum dalam kenyataan.
Psikologi hukum mempelajari perwujudan dari jiwa manusia yang berkaitan dengan sikap dan perilakunya.
STUDI PSIKOLOGI HUKUM
Studi Psikologi hukum: studi mengenai aspek psikologi dari perilaku hukum, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.
Psikologi hukum mempelajari motif-motif, tanggapan-tanggapan, reaksi-reaksi dari psikis manusia, pengalaman dalam berkomunikasi dengan Yang Supernatural yang sangat mengasikkan dan sangat dirindukan.
Psikologi hukum menyelidiki sebab-sebab dan ciri psikologi sikap manusia dan fenomena yang muncul yang menyertai sikap dan pengalaman tersebut.
NORMA/KAEDAH HUKUM
Norma selalu ada dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat.
Norma merupakan pedoman untuk bersikap dan berperilaku yang berupa perintah, anjuran, dan larangan.
Tujuan norma untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban masyarakat.
MASALAH PENELITIAN PSIKOLOGI HUKUM
Masalah yang ditinjau dalam penelitian psikologi hukum, yaitu:
1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaedah hukum;
2. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian pelanggaran terhadap kaedah hukum;
3. Akibat dari pola penyelesaian sengketa tertentu.
POKOK BAHASAN PSIKOLOGI HUKUM
Law
The theory of law
Deviant behavior
The behavior of contol social
LAW
Hukum sebagai suatu kontrol sosial
Hukum sebagai norma kehidupan pada suatu negara dan masyarakat meliputi:
Legislation (legislasi/pelembagaan)
Litigation (litigasi/proses pengadilan)
Adjudication (keputusan pengadilan)
THE THEORY OF LAW
Teori hukum mengandung suatu preposisi yang dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku hukum.
Teori Psikologi digunakan oleh penegak hukum polisi misalnya pada saat menahan seseorang, sebagai dasar pertimbangan untuk menjelaskan perilaku hukum.
Teori hukum berkaitan dengan masyarakat, yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan penyeimbang.
DEVIANT BEHAVIOR
Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang menjadi sasaran bagi kontrol sosial.
Teori hukum mengulas perilaku menyimpang dg prinsip yang mengacu pada hukum
Teori perilaku berupaya menjelaskan tentang motivasi dibalik perilaku menyimpang, berupa penemuan makna.
Kedua teori itu menumbuhkan kondisi dialektikal, yang mampu menciptakan suatu sinergi yang saling melengkapi.
THE BEHAVIOR OF SOCIAL CONTROL
Perilaku kontrol sosial merupakan salah satu aspek dari Theory Control Social.
Perilaku kontrol sosial berkenaan dengan etika dalam berbagai jenis
STRATIFICATION
Stratifikasi merupakan salah satu aspek vertikal dari kehidupan sosial.
Stratifikasi merupakan ketidak samaan distribusi dari kondisi material, termasuk kekayaan.
Aspek stratifikasi:
Besarnya perbedaan tingkat kekayaan
Derajat kekayaan didistribusikan ke berbagai tempat
Perbedaan dari mekanisme distribusi
HUKUM DAN STRATIFIKASI
Kaitan hukum dan stratifikasi:
• Stratifikasi dpt menerangkan perilaku hukum;
• Stratifikasi dpt menerangkan posisi hukum dalam ruang vertikal, apakah lebih tinggi atau lebih rendah;
• Stratifikasi dpt menerangkan arah hukum, apakah menuju ke atas atau ke bawah.
Hukum bervariasi secara langsung dg stratifikasi. Semakin kompleks stratifikasi suatu masyarakat, semakin kompleks pula hukum yang dimilikinya.
VERTICAL LOCATION
Jika orang-orang memiliki ketidaksamaan distribusi stratifikasi (kekayaan), maka masing-masing orang/kelompok lebih tinggi atau lebih rendah dlm hubungannya dg yang lain.
Jika orang/kelompok terstratifikasi dalam lokasi pada strata atas atau bawah, maka dapat menjelaskan posisi hukum melalui lokasi vertikalnya.
Orang yg stratanya rendah akan memiliki akses hukum yang rendah pula. Semakin tinggi strata seseorang maka semakin banyak akses hukum yang dimilikinya.
Total kekayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau komunitas akan meramalkan akses hukum yang dimilikinya.
Orang miskin yang melakukan kejahatan, maka kurang serius dibandingkan dilakukan oleh orang kaya
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP JIWA MANUSIA
Proses pematangan
Proses belajar
Pembawaan
PERILAKU MANUSIA
Sama dengan rekan-rekannya
Mempunyai perilaku yang khas
FUNGSI PSIKOLOGI HUKUM
Mengungkap latar belakang perilaku hukum
Memahami
Mengendalikan
Prediksi perilaku hukum
PERILAKU NORMAL DAN ABNORMAL
Perilaku normal adalah sikap yang sesuai dengan kaedah-kaedah atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakjat
Perilaku normal secara yuridis adalah perilaku yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keserasiaan melalui ketertiban dan ketenteraman
Perilaku abnormal adalah ketidak mampuan menyesuaian diri dengan kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM
Meneliti faktor-faktor yang mendorong manusia taat atau patuh kepada norma hukum
Faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum
FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG BERPERILAKU SESUAI DENGAN
NORMA HUKUM
Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur dan konsisten
Sebagai makluk sosial terpengaruh oleh kelompoknya:
Karena kelebihan pengetahuan dan kemampuan
Karena sifat dan sikap yang dijadikan pedoman
Karena kekuasaan resmi dan sah.
PSIKOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM
KONDISI YANG BAIK:
Nilai-nilai yang serasi
Kaedah-kaedah yang menjadi pedoman hidup.
Perilaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.
KONDISI YANG TIDAK BAIK:
Nilai-nilai yang tidak serasi
Kaedah-kaedah simpang siur
Perilaku tidak terarah, sehingga mengganggu kedamaiam.
KASUS PSIKOLOGI HUKUM
Subyeknya: para pelaku
Obyeknya: duduk masalahnya
Upaya penyelesaiannya:
Litigasi
Non Litigasi
a. pengertian obyek dan ruang lingkup psikologi hukum
oleh karena psikologi hukum terdiri dari dua kata yaitu psikologi dan hukum, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan apa itu psikologi dan apa itu hukum. Demikian pula dalam membahas psikologi hukum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan psikologi secara umum, karena psikologi hukum adalah bagian dari psikologi umum.
Ecara harfiah psikologi berasal dari bahasan yunani, yaitu: psyche = jiwa (roh) dan logos = ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Sedangkan hukum sukar untuk dirumuskan karena hukum bersegi banyak dan hamper mengatur seluruh bidang kehidupan manusia. Tetapi dalam hubungan ini cenderung untuk dibatasi hanya dalam arti kaedah. Artinya hukum merupakan suatu patokan tentang bagaimana berperilaku sebagaimana yang diharapkan dan itu terjadi berkenaan dengan adanya interaksi manusia yang menimbulkan hasil penilaian baik. Aturannya terdiri dari ketentuan-ketentuan yang membatasi tingkah laku manusia. Dilihat dari fungsinya yang bertujuan menjaga tata tertib, maka ketentuannya hanya berupa larangan dan keharusan. Tetapi apabila dilihat dari jenisnya maka dapat dibedakan adanya, yaitu: norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Yan glebih sering dikenal dengan istilah “norma sosial”.
Dengan demikian psikologi hukum diartikan sebagai ilmu tentang jiwa manusia yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, yang menimbulkan masalah berdasarkan hukum atau ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah hukum sebagai akibat dari tingkah laku seseorang.
Pengertian psikologi hukum juga diberikan oleh beberapa sarjana lainnya seperti: soerjono soekanto menyatakan bahwa yang dimkasud dengan psikologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Soedjono D juga mengungkapkan bahwa psikologi hukum adalah ilmu yang mendekati lembaga dan hubungan hukum dari segi perilaku manusia (behavioral sciences). Atau juga dikatakan bahwa psikologi hukum itu adalah hasil dari tuntutan dan proses pendekatan terhadap hukum dari ilmu pengetahuan sosial dan ilmu tentang tingkah laku manusia.
Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa psikologi hukum adalah ilmu tentang kenyataan, karena menyoroti hukum sebagai prikelakuan atau sikap tindak manusia. Dan dalam kenyataannya di masyarakat ada yang taat hukum dan ada yang tidka taat hukum.
OBYEK PSIKOLOGI HUKUM
Yang menjadi obyek dari psikologi hukum adalah prikelakuan atau sikap tindak manusia sebagai individu atau sikap tindak hukum yang merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, karena setiap prikelakuan ataupun sikap tindak manusia mempunyai landasan kejiwaan.
Oleh karena obyek dari psikologi itu adalah ilmu tentang prikelakuan (tingkah laku manusia) maka tidak cukup hanya melihat perikelakuannya yang nyata saja, tetapi perlu pula melihat perikelakuannya yan gtidak nyata. Seperti : berpikir, takut, marah, dendam, sirik, niat, sengaja dan lain sebagainya, yang dapat diketahui melalui metoda-metoda tertentu. demikian pula halnya dalam psikologi hukum bahwa prikelakuan mansuia yang berkaitan dengan hukum bisa terjadi pada perikelakuannya yang nyata dapat dilihat dari akibat perbuatannya, bisa pula terjadi pada prikelakuannya yang tidak nyata, dimana akibat dan perbuatannya itu masih tersembunyi dalam pikirannya.
Jadi yang menjadi obyek penelitian dari psikologi hukum adalah hubungan timbale balik antara factor-faktor tertentu dari hukum dengan beberapa aspek khusus dari kepribadian (tingkah laku manusia). Karen amempelajari hukum haruslah pula melihat penerapan dari hukum itu sendiri, bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan apabilat erjadi masalah maka penyelesaiannya harus tepat, benar dan adil, dalam arti apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Di samping itu hukum juga berhubungan erat dnegan unsure-unsur psikologis, sosiologis, politis, yuridis dan filosofis dari masyarakat diman ahukum itu diterapkan.
RUANG LINGKUP PSIKOLOGI HUKUM
Seperti telah dikemukakan di atas bahwa psikologi hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia atau mempelajari sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari prikelakuan atau sikap t indak tersebut.
Oleh karena psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang masih sangat muda yang tumbuh karena tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama dalam praktek penegakan hukum, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetapi perhatian terhadap cabang ilmu pengetahuan ini belum begitu memadai. Akibatnya belum ada kesepakatan yang mantap mengenai ruang lingkup bahasannya.
Kurangnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini terbukti dari kurangnya tulisan-tulisana yang membahas tentang psikologi hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah-masalah yang ditinjau oleh psikologi hukum pada umumnya berkisar pada soal-soal:
1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum
2. Dasar-dasar kejiwaan, fungsi dan pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum
3. Akibat-akibat dari pola-pola penyelesaian sengketa tertentu.
Sedangkan pada halaman berikutnya Soerjono Soekanto hanya membahas hal-hal yang mungkin berguna dalam kaitannya dengan ilmu hukum dan yang lazim ditonjolkan dalam karya-karya psikologi adalah menyangkut:
1. Kepribadian
2. Proses belajar
3. Kondisi-kondisi emosional manusia
4. Kelainan-kelainan
Soedjono D membuat ruang lingkup psikologi hukum menjadi antara lain:
a. Segi-segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum
b. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum
c. Prilaku menyimpang
d. Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan prilaku
e. Rangkuman
Ruang lingkup yang dicoba untuk dikembangkan di fakultas hukum unud antara lain:
1. Psikologi hukum secara umum
2. Aspek psikologis dalam pembentukan norma
3. Prilaku yang patuh (taat) pada hukum
4. Prilaku yang menyimpang/melanggar hukum
5. Pendekatan psikologis dalam praktek peradilan
6. Psikologis hukum dan hukum pidana (tim pengajar psikologi hukum : bahan ajar psikologi hukum : 2005).
b. SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLOGI HUKUM
pembahasan sejarah lahirnya psikologi hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Psikologi adalah ilmu yang sudah mulai berkembang sejak abad 17 dan 18 serta Nampak pesat kemajuannya pada abad ke 20. Pada awalnya ilmu ini adalah bagian dari filsafat sebagaimana halnya ilmu-ilmu yang lain seperti misalnya ilmu hukum tata Negara maupun ilmu ekonomi, namun kemudian memisahkan diri dan berdiri sebagai ilmu tersendiri.
Lebih lanjut dikatakan dalam buku tersebut bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber dari segala sesuatu. Dan semua hasil ciptaanNya menjadi obyek dan sasaran dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang lahir pertama kali adalah filsafat yang membahsa segala sesuatu dan kemudian dari padanya lahirnya berbagai cabang ilmu pengetahuan termasuk psikolgi maupun psikologi hukum. Ahli-ahli filsafat kuno seperti Socrates, Plato maupun Aristoteles, baik pikiran maupun penemuannya akan selalu dijumpai dalam semua ilmu-ilmu yang telah memisahkan diri dari filsafat. Hal yang sama juga akan dijumpai dalam psikologi serta cabang-cabang psikologi. Selain mendapat pengaruh dari filsafat, psikologi mapun cabang-cabangnya juga mendapat pengaruh dari ilmu alam. Dan dalam perkembangan selanjutnya psikologi melepaskan diri hingga menjadi satu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan menjadi otonom.
Psikologi yang mempelajari “jiwa” dalam kenyataannya banyak mendapat kesulitan karena obyek penelitiannya adalah abstrak, yang tidak dapat diselidiki secara langsung seperti melihat benda misalnya meja atau daun, tetapi hanya melallui keaktifan-keaktifannya yang terlihat melalui manifestasi tingkah laku atau perbuatannya. Jiwa tidak dapat dilihat atua ditemukan bagaimana bentuk dan rupanya, darimana datangnya jiwa dan kemana kemudian jiwa itu pergi? Karena itulah banyak ahli yang mengatakan jiwa itu adalah suatu misteri (rahasia). Dan spekulasi yang terakhir menyebutkan bahwa jiwa itu adalah kekuatan listrik yang ada di “otak” manusia tetapi tetap belum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.
Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa menurut ilmu pengethauan positif, jiwa itu diartikan sebagai:
a. Kekuatan yang menyebabkan manusia itu hidup
b. Menyebabkan manusia itu dapat berpikir, berperasaan dan berkehendak (budi)
c. Menyebabkan orang mengerti atau insyaf akan segala gerak jiwanya.
FASE-FASE PADA TAHAP PERKEMBANGAN PSIKOLOGI
Pada fase I : psikologi dipengaruhi oleh ajaran filsafat yang berlangsung sejak Zaman Yunani Kuno (400 SM -1800 M), pada zaman itu ada dua model psikologi:
1. Psikologi Platoo (427-347 SM). Ajarannya: Trichotomi: bahwa manusia itu memiliki:
a. Pikiran – di kepala
b. Kemauan – di dada
c. Keinginan – di perut
2. Psikologi Aristoteles (murid Plato) (384-322 SM). Ajarannya: DIchotomi: bahwa fungsi daripada jiwa manusia adalah:
a. Berpikir
b. Berkehendak
Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka makhluk berjiwa di ala mini ada 3 (tiga) yaitu:
a. Tumbuh-tumbuhan – anima vegetativa
b. Binatang – anima sensitiva
c. Manusia – anima intelektiva
Dilihat dari kondisi kejiwaan yang demikian maka kemampuan dan pikiran antara tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia menjadi berbeda seperti:
- Tumbuh-tumbuhan – makan, minum, dan berkembang biak
- Binatang – makan, minum, berkembang biak dan berpindah tempat
- Manusia – makan, minum, berpindah tempat, berpikir/berperasaan, berkemauan, berbudaya, punya rasio, kecerdasan (akal, budi, budaya).
Pada fase II: psikologi dipengaruhi oelh ilmu alam yang berlangsung samapi sebelum abad ke 20, karena psikologi berangsur-angsur melepaskan diri dari filsafat. Pengaruh itu tampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik metoda penyelidikannya maupun materi pandangannya.
Hal itu terbukti dari munculnya beberapa cabang psikologi seperti:
a. Psikologi asosiasi
b. Psikologi unsure / element
c. Psikologi fisiologi
Pada fase III: inilah psikologi mulai berdiri sendiri terlepas dari baik filsafat maupun ilmu alam. Hal in iterjadi berkat usaha dari “WILHEM WUNDT” (1832-1920 M), yang mendirikan laboratorium psikologi tahun 1875 yang disahkan oleh Universitas Leipzig 1886 dengan ajarannya :”PSIKOLOGI EXPERIMENTAL” sehingga beliau dijuluki “BAPAK PSIKOLOGI” sejak abad ke XIX bukan hanya bersifat mengenai gejala-gejala kejiwaan tetapi jiga menelitinya secara umum dengan menggunakan metoda ilmiah yang seobyektif mungkin.
Psikologi sebagai ilmu yang telah berdiri sendiri sejak tahun 1879 yang merupakan induk dari psikologi hukum mengalami perkembangan yang sangat pesat, tidak hanya untuk perkembangan ilmu psikologi saja, tetapi juga diharapkan bermanfaat lebih intensif bagi kehidupan manusia yang akhirnya melahirkan pengkhususan-pengkhususan yang berupa cabang-cabang dari psikologi.
Setelah memasuki abad ke XIX, Wilhelm Wundt (1875) dan juga ahli-ahli psikkologi lainnya seperti Cattel, Hugo Munsterberg dan Kraeplin menegaskan bahwa jiwa manusia itu merupakan satu kesatuan jiwa raga yang berkegiatan sebagai keseluruhan. Mereka menegaskan bahwa apabila mengamati sesuatu, tidak hanya melihat dengan mata saja tetapi juga dengan seluruh minat dan perhatian yang dicurahkan kepada obyek yang diamati di samping sangat dipengaruhi oleh niat dan kebutuhan pada waktu itu serta pengalaman-pengalaman masa lalu khususnya dalam memberikan penafsiran. Jadi psikologi modern menegaskan bahwa kegiatan jiwa manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan seluruh jiwa raganya dan buh=kan hanya kegiatan lat-alat tubuh saja atau kegiatan jiwa satu demi satu terlepas dari yang lainnya. Contohnya: seorang mahasiswa yang melihat pengumuman hasil ujian akan tampak dari gerak-geriknya atau tingkah lakunya yang menunjukkan kegembiraan atau kekecewaan.
Sehubungan dengan lahirnya cabang-cabang dari psikologi ini bila dilihat dari sudut tinjauannya terdapat banyak sistimatika psikologi. Ada beberapa pendapat sarjana yang kemudian akan menentukan letak dari psikologi hukum dari cabang-cabang psikologi tersebut, antara lalin:
1. Soedjono D, membagi ilmu psikologi dilihat dari luasnya obyek menjadi:
a. Psikologi umum, yaitu psikologi yang mempelajari dan menyelidiki kegiatan psikis manusia pada umumnya, mencari dalil-dalil yang bersifat umum dari kegiatan psikis yang kemudian menjadi teori-teori psikologi.
b. Psikologi khusus, yaitu psikologi yang mempelajari dan menyelidiki segi-segi kekhusussannya dari aktivitas psikis yang kemudian melahirkan:
Psikologi perkembangan
a. Psikologi sosial
b. Psikologi pendidikan
c. Psikologi kepribadian
d. Psikologi criminal
e. Psikologi perusahaan, dll
Psikologi khusus adalah psikologi yang memberi penekanan pada bidang aliran atau obyek tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa psikologi hukum yang obyeknya hukum yang berkaitan dengan prilaku adalah merupakan cabang dari psikologi khusus.
2. Soerjono Soekanto, membagi ilmu psikologi menjadi:
a. Psikologi umum meliputi:
- psikologi antar disiplin
- psikologi perkembangan
b. psikologi terapan meliputi:
- psikologi klinis
- psikologi industry
- psikologi pendidikan
- psikologi penegakan hukum, dst.
3. Titchener membedakan psikologi sebagai ilmu dengan psikologi sebagai teknologi atau antara:
a. Psikologi murni (pure psychology)
b. Psikologi terapan (applied psychology)
Menurut Beliau, ahli psikologi yang bijaksana akan selalu berusaha menerapkan atau menggunakna psikologi terapan untuk mambahas masalah-masalah dalam bidang hukum, oleh karena hukum adalah masalah kehidupan. Jadi menurut Titchener psikologi hukum adalah termasuk bidang psikologi terapan.
4. Apabila dilihat dari sistimatika perkembangannya, secara pokok psikologi dapat pula dibagi dua yaitu:
a. Psikologi lama, karena kena pengaruh ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan alam.
b. Psikologi baru/modern yaitu psikologi yang sudah berdiri sendiri (otonomi).
Tetapi sebenarnya belum dapat dinyatakan secara pasti sejak kapan dapat dikatakan tumbuhnya psikologi hukum karena penyelidikan untuk itu belum ada. Hanya saja dapat diperkirakan psikologi lahir apda awal abad ke 20 atau pada akhir abad ke 19, karen abuku-buku atau tulisan-tulisan tentang psikologi hukum sangat jarang ditemukan.
c. PSIKOLOGI DAN ILMU HUKUM
oleh karena hendak mengkaitkan psikologi dnegan hukum dalam arti kaedah, atau noema maka sebenarnya psikologi merupakan karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. ilmu mengenai jiwa dan ilmu hukum merupakan dua ilmu yang berdampingan.
Menurut Agus Broto Susilo yang dikutip dari Suasthawa I Made, bahwa hukum itu dibentuk oelh jiwa manusia. Baik itu putusan pengadilan maupun perundang-undangan merupakan hasil jiwa manusia. Suaut peraturan tertulis yang berbentuk perundang-undangan misalnya, mungkin hanya timbul kesan yang sangat abstrak, bahwa hukum itu merupakan hasil proses kejiwaan manusia, sifatnya yang pribadi hanya tampak sedikit, oleh karena tidak diketahui siapa pembentuk hukum tertulis tersebut. Disamping itu ada kemungkinan landasan mental pembentuk hukum tertulis itu tidak diketahui.
Demikian pula menurut Satjipto Rahardjo yang mengkaitkan antara psikologi dengan hukum, bahwa salah satu segi yang menonjol pada hukum terutama sekali pada hukum modern adalah penggunaan hukum secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia. Artinya hukum telah memasuki bidang psikologi, khususnya psikologi sosial. Selanjutnya dengan mengambil pendapat dari Leon Petrazycki, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses-proses psikis yang unik, yang dapat dilihat dnegan mempergunakan metoda introspeksi. Contohnya hukum pidana merupakan bidang hukum yang cukup sering berurusan dengan psikologi, yang menyatakan bahwa dengan pidana diharapakan kejahatan bisa dicegah, merupakan salah satu contoh yang jelas mengenai hubungan antara hukum dengan psikologi.
Sejalan dengan pendapat di atas yang menyatakan bahwa hukum sebagai alat atau instrument, Soedjono D menyatakan bahwa: Peranan hukum sebagai fenomena sosial akan mewujudkan ketertiban, keadilan dan menuju kea rah tujuan hidup bersama yaitu kesejahteraan adalah merupakan norma yang amat menonjol, karena penekanannya melalui ancaman dan paksaan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh masyarakat, mengandung daya psikologis di dalam kehidupna sosial. Jadi wajarlah apabila perkaitan antara psikologi dan ilmu hukum semakin intim dan melahirkan psikologi hukum. Akan tampak lebih gambling bahwa dalam kaidah kaidah hukum yan gmemiliki unsure memaksan dan mengatur tercermin tujuan yang dikehendaki oleh hukum yaitu prikelakuan manusia yang hidup bergaul bersama. Dan prikelakuan manusia tidak dapat terlepas dari kejiwaan merupakan factor psikologis di dalam hukum. Studi hukum yang mampu membaca prikelakuan manusia yang berhubungan dnegan hukum membutuhkan psokologi dan pada akhirnya adalah merupakan lingkup studi psikologi hukum.
Sedangkan menurut Suasthawa I Made, hubungan antara psikologi dnegan hukum akan terlihat nyata sebab:
1. Psikologi merupakan suatu ilmu mengenai kesadaran dan cakap tindak
2. Obyek ilmu hukum adalah pengaturan kesadaran dan sikap tindak.
Jadi dengan demikian antara sikap tindak dengan patokan berprilaku baik yang telah ditetapkan oleh penguasa maupun masyarakat serasi.
Korelasi antara psikologi dengan hukum dapat pula digambarkan dengan dasar-dasar ilmu jiwa umum. Karen adengan dasar-dasar ilmu jiwa umum dapat dipahami mengenai individu yang dihadapakan dnegan lingkungan pergaulannya (lingkungan/interaksi sosial), menampilkan prilakunya yang dipengaruhi oleh timbale balik antara lingkungan dan factor kondisionalnya (kelengkapan kemampuan danstruktur kepribadian). Atas korelasi tersebut penampilan prilaku dapat berupa bagan di bawah ini.
PENGARUH-PENGARUH ATAS PERWUJUDAN PRILAKU MANUSIA
Untuk menilai tindakan manusia yang berkenaan dnegan hukum, apakah tindakan tersebut sesuai dnegan hukum atau bertentangan dnegan hukum tau kurang lengkap kiranya kalau tidak didasarkan pada perkembangan kejiwaan dari manusia itu sendiri selama hidupnya yang ditampakkan melalui tingkah lakunya.
Atau dapat pul adikatakan bahwa antara psikologi dan hukum adalah ilmu yang saling berhubungan satu sama lain, sebab:
1. Psikologi merupakan ilmu mengenai “kesadaran” (sesuatu yang berkaitan dengan jiwa) dan “prilaku” (sebagai wujud nyata dari jiwa).
2. Sedangkan hukum adalah mengatur kesadaran dan prilaku karena kadang-kadang pula secara sadar atau tidak ditaati, kadang-kadang secara sadar atau tidak dipatuhi dan kadang-kadang pula secara sadar atau tidak hukum itu dilanggar.
d. METODA PENELITIAN DALAM PSIKOLOGI HUKUM
metoda adalah suatu hal yang penting dalam ilmu pengetahuan, karena tanpa adanya metoda yang teratura dan tertentu maka penelitian atau pembahasan akan kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu pengetahuan. Justru keilmiahan hasil suatu penelitian atau pembahasan adalah terletak pada metodanya. Sebagai cabang dari ilmu psikologi maka psikologi hukum masih tetap mempergunakan metoda-metoda penelitian yang dipakai oleh ilmu psikologi pada umumnya.
Oleh karena obyek yang menjadi sasaran psikologi sangat luas yaitu mencakup prikelakuan yang tampak dan yagn tidak tampak, sadar atau bawah sadar serta pengaruh-pengaruh terhadap prilaku, mak auntuk menelitinya ada berbagai jenis metoda yang dapat digunakan untuk memahaminya. Adapun metoda-metoda tersebut antara lain:
1. Dalam buku Soedjono D (1983;15-29), menyebutkan beberapa macam metoda, lengkap dengan kelemahannya seperti:
a. Metoda introspeksi.
Introspeksi artinya melihat ke dalam (into= ke dalam dan speksi dari spektare=melihat). Atau dapat diartikan deg=ngan mawas diir. Yaitu metoda penyelidikan dimana si penyelidik melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan ke dalam dirinya sendiri dengan penuh kesadaran dan secaa sistematis menurut norma-norma penyelidikan ilmiah.
Kelemahannya:
Oleh karena obyek sasaran dalam metoda ii adalah dirinya sendiri, maka hasilnya akan menjadi bersifat subyektif, karena orang sering tidak jujur dalam menilai dirinya sendiri, apalagi mengenai hal-hal yang tidak baik. Sehingga sulit untuk mendapatkan hasil yang obyektif sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan. Tetapi walaupun demikian metoda introspeksi ini merupakan metoda yang khas yang hanya terdapat pada manusia. Karena hanya manusialah yang mampu melihat apa yang terjadi dalam dirinya, dan hanya manusialah yang mampu introspeksi dirinya. Demikian pula metode ini merupakan metoda yang khas yang hanya ada dalam lapangan psikologi.
Sedangkan menurut Wundt, istilah introspeksi kurang tepat dan yang lebih tepat adalah metoda retrospeksi (retro=kembali dan spektare=melihat), jadi maksudnya adalah penyelidikan dnegan cara melihat kembali peristiwa-peristiwa kejiwaan yang telah terjadi dalam dirinya sendiri. sebab sebenarnya yang diselidiki itu adalah apa yang telah terjadi, bukan pada apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Karen aorang tidak akan dapat melihat ke dalam dirinya sendiri sewaktu orang dalam masih dalam keadaan marah, sedih atau susah tetapi orang baru akan dapat melihat ke dalam dirinya setelah peristiwa itu terjadi. Walaupun metoda introspeksi ada kelemahannya, tetapi metoda ini sangat besar artinya bagi psikologi. Karen abanyak peristiwa-peristiwa kejiwaan dapat dimengerti yang mendasarkan atas keadaan dirinya sendiri dan juga banyak hal yang dapat dicapai dnegan metoda introspeksi ini, diperlukan metoda yang lain untuk mengurangi kelemahannya tersebut yaitu menggabungkan metoda introspeksi dengan metoda eksperimen yang lebih dikenal dnegan metoda intraspeksi eksperimental.
b. Metoda introspeksi eksperimental
Metoda ini adalah merupkan penggabungan antara metoda introspeksi dengan metoda eksperimen, yang tujuannya adalah untuk mengurangi subyektifitas dari hasil metoda introspeksi. Pada metode introspeksi yang murni, diselidiki hanya yang menjadi sasaran. Sedangkan pada metoda introspeksi eksperimental, sasarannya banyak yaitu orang-orang yang dieksperimentir sehingga dnegan luas atau banyaknya subyek penyelidikan maka hasilnya kana lebih bersifat obyektif. Metoda ini diciptakan oleh “Kulpe”, murid dari Wilhelm Wundt.
Contohnya: misalnya ingin mendapatkan hasil pemecahan suatu problema-problema solving dalam satu kelas. Kalau menurut metoda introspeksi murni maka yagn dipilih hanya seoran gsisiwa, tentang apa yang terjadi dalam dirinya pada waktu ia memecahkan problema tersebut dan hasil itulah yang menjadi ukuran segala-galanya. Dan kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan yang hanya berdasarkan atas dirinya sendiri. sedangkan dalam metoda introspeksi eksperimental yang menjadi sasaran adalah semua siswa dalam kelas, dan masing-masing melaporkan apa yang terjadi dalam dirinya pada waktu masing-masing memecahkan problema tersebut dan kemudian barulah diambil kesimpulan dari semua jawaban siswa dalam kelas tersebut, sehingga hasilnya lebih obyektif.
c. Metoda extrospeksi
Extrospeksi artinya melihat keluar. Extro= ke luar, speksi dari spektare = melihat. Metoda ini juga dimaksudkan untuk mengatasi kesukaran-kesukaran atau kelemahan-kelemahan yang
MATERI PERKULIAHAN PSIKOLOGI HUKUM
Pengertian Psikologi Hukum
Aspek psikologi dalam pembentukan norma
Perilaku patuh/taat hukum
Perilaku menyimpang / abnormal
Pendekatan psikologi dalam praktek
PENGERTIAN PSIKOLOGI HUKUM
Ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaedah, ilmu pengetahuan, dan ilmu tentang kenyataan.
Psikologi hukum merupakan hukum dalam kenyataan.
Psikologi hukum mempelajari perwujudan dari jiwa manusia yang berkaitan dengan sikap dan perilakunya.
STUDI PSIKOLOGI HUKUM
Studi Psikologi hukum: studi mengenai aspek psikologi dari perilaku hukum, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.
Psikologi hukum mempelajari motif-motif, tanggapan-tanggapan, reaksi-reaksi dari psikis manusia, pengalaman dalam berkomunikasi dengan Yang Supernatural yang sangat mengasikkan dan sangat dirindukan.
Psikologi hukum menyelidiki sebab-sebab dan ciri psikologi sikap manusia dan fenomena yang muncul yang menyertai sikap dan pengalaman tersebut.
NORMA/KAEDAH HUKUM
Norma selalu ada dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat.
Norma merupakan pedoman untuk bersikap dan berperilaku yang berupa perintah, anjuran, dan larangan.
Tujuan norma untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban masyarakat.
MASALAH PENELITIAN PSIKOLOGI HUKUM
Masalah yang ditinjau dalam penelitian psikologi hukum, yaitu:
1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaedah hukum;
2. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian pelanggaran terhadap kaedah hukum;
3. Akibat dari pola penyelesaian sengketa tertentu.
POKOK BAHASAN PSIKOLOGI HUKUM
Law
The theory of law
Deviant behavior
The behavior of contol social
LAW
Hukum sebagai suatu kontrol sosial
Hukum sebagai norma kehidupan pada suatu negara dan masyarakat meliputi:
Legislation (legislasi/pelembagaan)
Litigation (litigasi/proses pengadilan)
Adjudication (keputusan pengadilan)
THE THEORY OF LAW
Teori hukum mengandung suatu preposisi yang dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku hukum.
Teori Psikologi digunakan oleh penegak hukum polisi misalnya pada saat menahan seseorang, sebagai dasar pertimbangan untuk menjelaskan perilaku hukum.
Teori hukum berkaitan dengan masyarakat, yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan penyeimbang.
DEVIANT BEHAVIOR
Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang menjadi sasaran bagi kontrol sosial.
Teori hukum mengulas perilaku menyimpang dg prinsip yang mengacu pada hukum
Teori perilaku berupaya menjelaskan tentang motivasi dibalik perilaku menyimpang, berupa penemuan makna.
Kedua teori itu menumbuhkan kondisi dialektikal, yang mampu menciptakan suatu sinergi yang saling melengkapi.
THE BEHAVIOR OF SOCIAL CONTROL
Perilaku kontrol sosial merupakan salah satu aspek dari Theory Control Social.
Perilaku kontrol sosial berkenaan dengan etika dalam berbagai jenis
STRATIFICATION
Stratifikasi merupakan salah satu aspek vertikal dari kehidupan sosial.
Stratifikasi merupakan ketidak samaan distribusi dari kondisi material, termasuk kekayaan.
Aspek stratifikasi:
Besarnya perbedaan tingkat kekayaan
Derajat kekayaan didistribusikan ke berbagai tempat
Perbedaan dari mekanisme distribusi
HUKUM DAN STRATIFIKASI
Kaitan hukum dan stratifikasi:
• Stratifikasi dpt menerangkan perilaku hukum;
• Stratifikasi dpt menerangkan posisi hukum dalam ruang vertikal, apakah lebih tinggi atau lebih rendah;
• Stratifikasi dpt menerangkan arah hukum, apakah menuju ke atas atau ke bawah.
Hukum bervariasi secara langsung dg stratifikasi. Semakin kompleks stratifikasi suatu masyarakat, semakin kompleks pula hukum yang dimilikinya.
VERTICAL LOCATION
Jika orang-orang memiliki ketidaksamaan distribusi stratifikasi (kekayaan), maka masing-masing orang/kelompok lebih tinggi atau lebih rendah dlm hubungannya dg yang lain.
Jika orang/kelompok terstratifikasi dalam lokasi pada strata atas atau bawah, maka dapat menjelaskan posisi hukum melalui lokasi vertikalnya.
Orang yg stratanya rendah akan memiliki akses hukum yang rendah pula. Semakin tinggi strata seseorang maka semakin banyak akses hukum yang dimilikinya.
Total kekayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau komunitas akan meramalkan akses hukum yang dimilikinya.
Orang miskin yang melakukan kejahatan, maka kurang serius dibandingkan dilakukan oleh orang kaya
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP JIWA MANUSIA
Proses pematangan
Proses belajar
Pembawaan
PERILAKU MANUSIA
Sama dengan rekan-rekannya
Mempunyai perilaku yang khas
FUNGSI PSIKOLOGI HUKUM
Mengungkap latar belakang perilaku hukum
Memahami
Mengendalikan
Prediksi perilaku hukum
PERILAKU NORMAL DAN ABNORMAL
Perilaku normal adalah sikap yang sesuai dengan kaedah-kaedah atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakjat
Perilaku normal secara yuridis adalah perilaku yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keserasiaan melalui ketertiban dan ketenteraman
Perilaku abnormal adalah ketidak mampuan menyesuaian diri dengan kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM
Meneliti faktor-faktor yang mendorong manusia taat atau patuh kepada norma hukum
Faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum
FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG BERPERILAKU SESUAI DENGAN
NORMA HUKUM
Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur dan konsisten
Sebagai makluk sosial terpengaruh oleh kelompoknya:
Karena kelebihan pengetahuan dan kemampuan
Karena sifat dan sikap yang dijadikan pedoman
Karena kekuasaan resmi dan sah.
PSIKOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM
KONDISI YANG BAIK:
Nilai-nilai yang serasi
Kaedah-kaedah yang menjadi pedoman hidup.
Perilaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.
KONDISI YANG TIDAK BAIK:
Nilai-nilai yang tidak serasi
Kaedah-kaedah simpang siur
Perilaku tidak terarah, sehingga mengganggu kedamaiam.
KASUS PSIKOLOGI HUKUM
Subyeknya: para pelaku
Obyeknya: duduk masalahnya
Upaya penyelesaiannya:
Litigasi
Non Litigasi
HUKUM AGRARIA
HUKUM AGRARIA
HUKUM AGRARIA
“ager” tanah atas sebidang tanah
“agrarius”perladangan, persawahan, pertanian
“agrarian”urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.
Sebutan agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian.
PENGERTIAN HUKUM AGRARIA DAN HUKUM TANAH:
Hukum agrarian dalam arti luas: suatu kelompok berbagai bidang hukum yang mengtur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkrit dengan sumber-sumber daya alam, (hukum: tanah, air, pertambangan, perikanan, penguasaan atas tenaga dan unsure-unsur dalam ruang angkasa).
Hukum agrarian dalam arti sempit: keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkrit dengan tanah.
(menurut E. Utrecht yang dikutip oleh Boedi Harsono).
Boedi Harsono
Menjawab pertanyaan: tanah yang ada akan di”apa”kan dan bagaimana menyelenggarakannya.
Tanah= tanah bersama bangsa Indonesia (Pasal 1 (1) UUPA)
Ditugaskan kepada Negara untuk “menguasainya”
(Pasal 33 UUD. Pasal 2 (2) UUPA)
Tujuan
Untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat
Bidang-bidang pengaturan
Perencanaan/penetapan peruntukan dan persediaannya
Cara-cara memperoleh tanah yang diperlukan
Penguasaan/pemilikannya
Penggunaan dan pemeliharaannya
Dukungan
HukumInstitusisarana (personel, peralatan dana-dana)
IMAN SUTIKNYO
Secara politis: tidak tergantung pada Negara lain akan pangan dan kebutuhan hidup lainnya serta ada kestabilan politik dan keamanan dalam negeri.
Secara ekonomis: memungkinkan rakyat hidup sejahtera adanya “economic stability andscurity” dan pengembangan sumber daya manusia.
Secara sosial: ada kedamaian sosial serta tempat pemukiman yang layak di bumi manusia dan adanya tempat untuk ibadah, keperluan pendidikan, kesehatan dan lain-lain keperluan.
Beda isi pasal UUD 1945 dan UUPA yaitu pada UUD tidak terdapat ruang angkasa/cakupan UUPA lebih luas.
Perkembangannya sebagai hukum positif dan kedudukannya sebagai mata kuliah mandiri.
Sistematika penyusunan peraturan-peraturan hukum (hukum tanah):
Golongan pertama terdiri atas peraturan-peraturan hukum yang menetapkan dan mengatur:
Macam-macam lembaga hukum yang dikenal dalam hukum ybs:
o Isi tiap-tiap lembaga hukum tersebut
o Hal-hal mengenai subyek-subyek yang boleh mempunyai lembaga-lembaga hukum tersebut
o Hal-hal mengenai obyek lembaga hukum itu.
Membuka tanah dan memungut hasil tanah bukan merupakan hak atas tanah tetapi dalam UUPA itu merupakan hak atas tanah.
Siapa yang boleh mempunyai hak milik (subyek)?
- Hanya WNI asli/tunggal
- Badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.
Obyek:
Tanah permukaan (syarat umum).
Syarat khusus:
- Letak tanah pertanian
- Batas maksimum khusus tanah pertnaian pada masing-masing daerah.
Tanah ulayat: tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, territorial dan wilayahnya, yang berdasarkan keturunan (genetic)
Tanah yasan: tanah bersama yang mencakup segala yang ada di atasnya (satu-kesatuan)
Hak milik komunal: sama dengan hak milik perseorangan hanya saja subyeknya “desa”.
Hak ulayat: masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat.
Tanah bengkok: gaji yang diberikan pada pegawai berupa tanah. Ex. Pecatu
Tanah partikelir: tanah yang di dalamnya terdapat hak pertuanan.
Pengaruh hukum agrarian barat terhadap hukum agrarian nasional
Pengaruhnya sedikit. Kaena adanya asas konkordansi. Adanya dualism dan pluralism hukum tanah. Dualism bukan disebabkan perbedaan hukum orang-oranng itu tapi perbedaan hukum yang berlaku bagi tanahnya yang mempunyai status tersendiri.
Tanah ada tidak diberlakukan hipotik (benda tidak bergerak/tetap), Cuma tanah barat yang bisa diberlakukan hipootik.
Prof Suhardi, S.H.
Bahwa sejak diundangkannya UU No.5 tahun 1960 telah terpenuhinya persyaratan ilmiah untuk berdirinya suatu cabang ilmu yaitu terpenuhinya persyaratan obyek materiil dan obyek formal.
- Obyek materiil disebutkan secara tegas:
Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang disamping berfungsi sebagai pembeda terhadap cabang-cabang ilmu lainnya.
- Obyek formalnya:
UUPA yang merupakan dasar/pedoman dalam penyusunan hukum agraris nasional.
HUKUM AGRARIA SEBELUM BERLAKUNYA UUPA
1. Hukum tanah yang dualistic dan pluralistic
2. Hak-hak penguasaan tanah yang bersumber pada hukum tanah adat dan hukum tanah barat
3. Hukum tanah administrasi pemerintah hindia belanda.
HUKUM TANAH YANG DUALISTIK DAN PLURALISTIK
Dualism
(berlakunya 2 perangkat hukum dalam satu wilayah secara bersamaan)
HUKUM TANAH ADAT HUKUM TANAH BARAT
Hak ulayat (Beschikkingrecht) hak eigendom
Hak milik (inland bezitrecht) hak erfpacht
Hak usaha (mengerjakan dan menanami) hak postal
Hak pakai atas tanah persekutuan hak pakai
Hak meramu pinjam pakai
Hak membagi hasil
Hak menyewa tanah
Hak gadai atas tanah
Dualism bukan disebabkan perbedaan hukum yang berlaku bagi orang tapi perbedaan yang berlaku bagi tanah.
PLURALISME
Hukum tanah adat hukum tanah barat ciptaan ciptaan
pemerintah Pemerintah
swapraja Hindia Belanda
Grant Sultan Agrarisch
- Grant Controleur eigendom
- Grant Deli
asas dan corak kebijaksanaan agrarian
(1816 – 1829) negaralah yang mempunyai tanah (staatseigendom)
Aliran asia
Aliran ini menyandarkan diri pada hak kekuasaan dari raja asia yagn khayal. Dianut oleh kaum kolot (concervative) yang hendak memgang pimpinan. Secara ketimuran dan memisahkan diri dari dunia luar dengan pemerintahan dan rakyat sebagai kesatuan sosial dan fiscal, dalam mana tidak ada tempat untuk “tumbuhan parasit” van Der Capellen (pengusaha-pengusaha barat).
Aliran Barat
Lahir dari paham-paham barat, berhadapan dengan hak sewa dari petani yang syah dan hendak memperbaikinya. Pengikutnya adalah kaum liberal yang menganggap paham barat sudah pasti keunggulannya dan hendak memajukan rakyat menurut paham-paham itu dibukanya tanah untuk modal partikelir adalah suatu kebajikan (weldaad) bagi Indonesia.
PASAL 51 Is
1. Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah
2. Dalam tanah di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha.
3. Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atas dasar lain merupakan kepunyaan desa.
4. Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan Ordonansi, diberikan tanah dengan Hak Erfpacht selama tidak lebih dari 75 tahun.
5. Gubernur jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi.
6. Gubernur jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang dipergunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga tanah-tanah sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum ber-dasarkan Pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peratuan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak.
7. Tanah-tanah yang dipunyai oleh orang-orang Indonesia asli dengan hak milik, atas permintaan pemilikan yang sah diberikan kepadanya hak eigendom dengan pembatasan seperlunya yang ditetapkan dengan ordonansi.
8. Menyewakan tanah atau menyerahkan tanah untuk dipakai oleh orang-orang Indonesia asli kepada bukan orang-orang Indonesia asli dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi.
Agrarisch Wet lahir atas dasar desakan pemodal besar swasta Belnada sejalan dengan politik monopoli (sistem tanam paksa) Pemerintah dalam bidang pertanahan di mana pihak pengusaha Belanda terbatas kemungkinannya memperoleh tanah-tanah yang luas dan kuat haknya. Dengan lahirnya Agrarisch Wet ini, pengusaha besar swasta belanda dalam rangka memperluas usahanya di bidang perkebunan memperoleh Hak Erfpacht dengan jangka waktu 75 tahun.
Agrarische Wet berhasil memberikan dasar bagi perkembangan modal asing belanda dalam lapangan pertanian (perkebunan) besar, bahkan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pengusaha besar belanda. Sebaliknya, rakyat Indonesia justru menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan dan penderitaan yang sangat menyedihkan.
Pasal 51 ayat 3, 4,8 untuk mempermudah memperoleh hak sewa.
Stb. 1870 NO 118 tentang Agrarish Wet dalam pasal 1 nya mengatur tentnag domein verklaring
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari UU tsb (ayat 5 dan 6 pasal 51 Is) maka tetap dipegang teguh dasar hukum yan gmenyetakan bahwa semua tanah yang tidak ada buktinya hak eigendom adalah kepunyaan Negara. Asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan ketentuan pasal 20 S 1870 No 118 hanya diberlakukan di jawa dan Madura saja. Tetapi dengan S 1875 No 119 a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura. Pernyataan domein yang dimuat dalam S 1870 NO 118 dan S 1875 No. 119a itu bersifat umum dan oleh karena itu disebut juga pernyataan domein umum.
FUNGSI DOMEIN VERKLARING
1. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah colonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak postal, hak erfpacht.
2. Untuk keperluan pembuktian kepemilikan, yaitu apabila Negara berperkara, maka Negara tidak perlu membuktikan hak eigendomnya (hak milik) atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya.
TUTORIAL 1
Jika dilihat dari semenjak penjajahan Belanda, sudah dikenal pengaturan tentnag hukum tanah di daerah jajahan (waktu itu Indonesia disebut dengan Hindia Belanda), seperti dikenal adanya Stb. 1870 NO 118 tentang Agrarish Wet dalam pasal 1 nya mengatur tentnag domein verklaring
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari UU tsb (ayat 5 dan 6 pasal 51 Is) maka tetap dipegang teguh dasar hukum yan gmenyetakan bahwa semua tanah yna gtidak ada buktinya hak eigendom adalah kepunyaan Negara. Asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan ketentuan pasal 20 S 1870 No 118 hanya diberlakukan di jawa dan Madura saja. Tetapi dengan S 1875 No 119 a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura. Pernyataan domein yang dimuat dalam S 1870 NO 118 dan S 1875 No. 119a itu bersifat umum dan oleh karena itu disebut juga pernyataan domein umum.
Hukum agrarian di Indonesia sebelum lahirnya UU No 5 th 1960, disebut dengan hukum agrarian lama, apabila ada sitilah hukum agrarian lama, tentunya ada pula istilha hukum agrarian baru. Batasan yang dapat dipergunakan untuk menentukan kedua istilah tersebut adalah pada tanggal 24 September 1960, yaitu mulai berlakunya UUPA, artinya sebelum berlakunya UUPA disebut hukum agrarian lama, dan sesudah berlakunya UUPA disebut dengan hukum agrarian baru.
Semenjak Indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945, landasan hukum dalam UUD 1945 mengenai pengaturan keagrariaan atau pertanahan terdapat dalam bab XIV tentang kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat (3) yan gberbunyi sbb:”bumi, air, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Diskusikan:
Apa makna dari asas domein verklaring pada saat itu, apakah domein verklaring dapat diidentikkan dengan hak menguasai dari Negara berdasarkakn UUD 1945? Apa arti dari hak menguasai dari Negara tersebut?bandingkan konsep domein verklaring dengan konsep hak menguasai tanah dari Negara.
1. asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan pasal 20 agrarische besluit hanya diberlakukan di jawa dan Madura. Dengan stb.1875 No.119a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura (pernyataan yang dimuat dalam Stb. 1870 No.118 dan Stb. 1875 no.119a itu bersifat umum (algemene domein verklaring), yang berisi:”semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung adalah domein Negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak pembukaan hutan. Mengenai tanah-tanah Negara tersebut kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya”.
Maksud pernyataan domein khusus tersebut adalah untuk menegaskan agar tidak ada keraguan bahwa satu-satunya penguasa yang berwennag untuk memberikan tanah-tanah yang dimaksudkan itu kepada pihak lain adalah pemerintah. Pernyataan domein khusus berlaku bagi daerah sumatera diatur dalam stb 1874 no 94f, manado dalam stb 1877 no 55, dan untuk Kalimantan selatan/timur dalam stb 1888 no.58.
Dengan adanya pernyataan domein, maka tanah-tanah di hindia belanda (Indonesia) dibagi menjadi dua jenis:
a. vrijlands domein atau tanah Negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putera
b. onvrijlands domein atau tanah Negara tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa.
Dalam praktiknya domein verklaring mempunyai dua fungsi:
1. sebagai landasan hukum bagi pemerintah colonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak postal, hak erfpacht.
2. untuk keperluan pembuktian kepemilikan, yaitu apabila Negara berperkara, maka Negara tidak perlu membuktikan hak eigendomnya (hak milik) atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya.
HUKUM AGRARIA
“ager” tanah atas sebidang tanah
“agrarius”perladangan, persawahan, pertanian
“agrarian”urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.
Sebutan agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian.
PENGERTIAN HUKUM AGRARIA DAN HUKUM TANAH:
Hukum agrarian dalam arti luas: suatu kelompok berbagai bidang hukum yang mengtur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkrit dengan sumber-sumber daya alam, (hukum: tanah, air, pertambangan, perikanan, penguasaan atas tenaga dan unsure-unsur dalam ruang angkasa).
Hukum agrarian dalam arti sempit: keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkrit dengan tanah.
(menurut E. Utrecht yang dikutip oleh Boedi Harsono).
Boedi Harsono
Menjawab pertanyaan: tanah yang ada akan di”apa”kan dan bagaimana menyelenggarakannya.
Tanah= tanah bersama bangsa Indonesia (Pasal 1 (1) UUPA)
Ditugaskan kepada Negara untuk “menguasainya”
(Pasal 33 UUD. Pasal 2 (2) UUPA)
Tujuan
Untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat
Bidang-bidang pengaturan
Perencanaan/penetapan peruntukan dan persediaannya
Cara-cara memperoleh tanah yang diperlukan
Penguasaan/pemilikannya
Penggunaan dan pemeliharaannya
Dukungan
HukumInstitusisarana (personel, peralatan dana-dana)
IMAN SUTIKNYO
Secara politis: tidak tergantung pada Negara lain akan pangan dan kebutuhan hidup lainnya serta ada kestabilan politik dan keamanan dalam negeri.
Secara ekonomis: memungkinkan rakyat hidup sejahtera adanya “economic stability andscurity” dan pengembangan sumber daya manusia.
Secara sosial: ada kedamaian sosial serta tempat pemukiman yang layak di bumi manusia dan adanya tempat untuk ibadah, keperluan pendidikan, kesehatan dan lain-lain keperluan.
Beda isi pasal UUD 1945 dan UUPA yaitu pada UUD tidak terdapat ruang angkasa/cakupan UUPA lebih luas.
Perkembangannya sebagai hukum positif dan kedudukannya sebagai mata kuliah mandiri.
Sistematika penyusunan peraturan-peraturan hukum (hukum tanah):
Golongan pertama terdiri atas peraturan-peraturan hukum yang menetapkan dan mengatur:
Macam-macam lembaga hukum yang dikenal dalam hukum ybs:
o Isi tiap-tiap lembaga hukum tersebut
o Hal-hal mengenai subyek-subyek yang boleh mempunyai lembaga-lembaga hukum tersebut
o Hal-hal mengenai obyek lembaga hukum itu.
Membuka tanah dan memungut hasil tanah bukan merupakan hak atas tanah tetapi dalam UUPA itu merupakan hak atas tanah.
Siapa yang boleh mempunyai hak milik (subyek)?
- Hanya WNI asli/tunggal
- Badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.
Obyek:
Tanah permukaan (syarat umum).
Syarat khusus:
- Letak tanah pertanian
- Batas maksimum khusus tanah pertnaian pada masing-masing daerah.
Tanah ulayat: tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, territorial dan wilayahnya, yang berdasarkan keturunan (genetic)
Tanah yasan: tanah bersama yang mencakup segala yang ada di atasnya (satu-kesatuan)
Hak milik komunal: sama dengan hak milik perseorangan hanya saja subyeknya “desa”.
Hak ulayat: masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat.
Tanah bengkok: gaji yang diberikan pada pegawai berupa tanah. Ex. Pecatu
Tanah partikelir: tanah yang di dalamnya terdapat hak pertuanan.
Pengaruh hukum agrarian barat terhadap hukum agrarian nasional
Pengaruhnya sedikit. Kaena adanya asas konkordansi. Adanya dualism dan pluralism hukum tanah. Dualism bukan disebabkan perbedaan hukum orang-oranng itu tapi perbedaan hukum yang berlaku bagi tanahnya yang mempunyai status tersendiri.
Tanah ada tidak diberlakukan hipotik (benda tidak bergerak/tetap), Cuma tanah barat yang bisa diberlakukan hipootik.
Prof Suhardi, S.H.
Bahwa sejak diundangkannya UU No.5 tahun 1960 telah terpenuhinya persyaratan ilmiah untuk berdirinya suatu cabang ilmu yaitu terpenuhinya persyaratan obyek materiil dan obyek formal.
- Obyek materiil disebutkan secara tegas:
Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang disamping berfungsi sebagai pembeda terhadap cabang-cabang ilmu lainnya.
- Obyek formalnya:
UUPA yang merupakan dasar/pedoman dalam penyusunan hukum agraris nasional.
HUKUM AGRARIA SEBELUM BERLAKUNYA UUPA
1. Hukum tanah yang dualistic dan pluralistic
2. Hak-hak penguasaan tanah yang bersumber pada hukum tanah adat dan hukum tanah barat
3. Hukum tanah administrasi pemerintah hindia belanda.
HUKUM TANAH YANG DUALISTIK DAN PLURALISTIK
Dualism
(berlakunya 2 perangkat hukum dalam satu wilayah secara bersamaan)
HUKUM TANAH ADAT HUKUM TANAH BARAT
Hak ulayat (Beschikkingrecht) hak eigendom
Hak milik (inland bezitrecht) hak erfpacht
Hak usaha (mengerjakan dan menanami) hak postal
Hak pakai atas tanah persekutuan hak pakai
Hak meramu pinjam pakai
Hak membagi hasil
Hak menyewa tanah
Hak gadai atas tanah
Dualism bukan disebabkan perbedaan hukum yang berlaku bagi orang tapi perbedaan yang berlaku bagi tanah.
PLURALISME
Hukum tanah adat hukum tanah barat ciptaan ciptaan
pemerintah Pemerintah
swapraja Hindia Belanda
Grant Sultan Agrarisch
- Grant Controleur eigendom
- Grant Deli
asas dan corak kebijaksanaan agrarian
(1816 – 1829) negaralah yang mempunyai tanah (staatseigendom)
Aliran asia
Aliran ini menyandarkan diri pada hak kekuasaan dari raja asia yagn khayal. Dianut oleh kaum kolot (concervative) yang hendak memgang pimpinan. Secara ketimuran dan memisahkan diri dari dunia luar dengan pemerintahan dan rakyat sebagai kesatuan sosial dan fiscal, dalam mana tidak ada tempat untuk “tumbuhan parasit” van Der Capellen (pengusaha-pengusaha barat).
Aliran Barat
Lahir dari paham-paham barat, berhadapan dengan hak sewa dari petani yang syah dan hendak memperbaikinya. Pengikutnya adalah kaum liberal yang menganggap paham barat sudah pasti keunggulannya dan hendak memajukan rakyat menurut paham-paham itu dibukanya tanah untuk modal partikelir adalah suatu kebajikan (weldaad) bagi Indonesia.
PASAL 51 Is
1. Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah
2. Dalam tanah di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha.
3. Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atas dasar lain merupakan kepunyaan desa.
4. Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan Ordonansi, diberikan tanah dengan Hak Erfpacht selama tidak lebih dari 75 tahun.
5. Gubernur jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi.
6. Gubernur jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang dipergunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga tanah-tanah sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum ber-dasarkan Pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peratuan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak.
7. Tanah-tanah yang dipunyai oleh orang-orang Indonesia asli dengan hak milik, atas permintaan pemilikan yang sah diberikan kepadanya hak eigendom dengan pembatasan seperlunya yang ditetapkan dengan ordonansi.
8. Menyewakan tanah atau menyerahkan tanah untuk dipakai oleh orang-orang Indonesia asli kepada bukan orang-orang Indonesia asli dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi.
Agrarisch Wet lahir atas dasar desakan pemodal besar swasta Belnada sejalan dengan politik monopoli (sistem tanam paksa) Pemerintah dalam bidang pertanahan di mana pihak pengusaha Belanda terbatas kemungkinannya memperoleh tanah-tanah yang luas dan kuat haknya. Dengan lahirnya Agrarisch Wet ini, pengusaha besar swasta belanda dalam rangka memperluas usahanya di bidang perkebunan memperoleh Hak Erfpacht dengan jangka waktu 75 tahun.
Agrarische Wet berhasil memberikan dasar bagi perkembangan modal asing belanda dalam lapangan pertanian (perkebunan) besar, bahkan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pengusaha besar belanda. Sebaliknya, rakyat Indonesia justru menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan dan penderitaan yang sangat menyedihkan.
Pasal 51 ayat 3, 4,8 untuk mempermudah memperoleh hak sewa.
Stb. 1870 NO 118 tentang Agrarish Wet dalam pasal 1 nya mengatur tentnag domein verklaring
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari UU tsb (ayat 5 dan 6 pasal 51 Is) maka tetap dipegang teguh dasar hukum yan gmenyetakan bahwa semua tanah yang tidak ada buktinya hak eigendom adalah kepunyaan Negara. Asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan ketentuan pasal 20 S 1870 No 118 hanya diberlakukan di jawa dan Madura saja. Tetapi dengan S 1875 No 119 a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura. Pernyataan domein yang dimuat dalam S 1870 NO 118 dan S 1875 No. 119a itu bersifat umum dan oleh karena itu disebut juga pernyataan domein umum.
FUNGSI DOMEIN VERKLARING
1. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah colonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak postal, hak erfpacht.
2. Untuk keperluan pembuktian kepemilikan, yaitu apabila Negara berperkara, maka Negara tidak perlu membuktikan hak eigendomnya (hak milik) atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya.
TUTORIAL 1
Jika dilihat dari semenjak penjajahan Belanda, sudah dikenal pengaturan tentnag hukum tanah di daerah jajahan (waktu itu Indonesia disebut dengan Hindia Belanda), seperti dikenal adanya Stb. 1870 NO 118 tentang Agrarish Wet dalam pasal 1 nya mengatur tentnag domein verklaring
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari UU tsb (ayat 5 dan 6 pasal 51 Is) maka tetap dipegang teguh dasar hukum yan gmenyetakan bahwa semua tanah yna gtidak ada buktinya hak eigendom adalah kepunyaan Negara. Asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan ketentuan pasal 20 S 1870 No 118 hanya diberlakukan di jawa dan Madura saja. Tetapi dengan S 1875 No 119 a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura. Pernyataan domein yang dimuat dalam S 1870 NO 118 dan S 1875 No. 119a itu bersifat umum dan oleh karena itu disebut juga pernyataan domein umum.
Hukum agrarian di Indonesia sebelum lahirnya UU No 5 th 1960, disebut dengan hukum agrarian lama, apabila ada sitilah hukum agrarian lama, tentunya ada pula istilha hukum agrarian baru. Batasan yang dapat dipergunakan untuk menentukan kedua istilah tersebut adalah pada tanggal 24 September 1960, yaitu mulai berlakunya UUPA, artinya sebelum berlakunya UUPA disebut hukum agrarian lama, dan sesudah berlakunya UUPA disebut dengan hukum agrarian baru.
Semenjak Indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945, landasan hukum dalam UUD 1945 mengenai pengaturan keagrariaan atau pertanahan terdapat dalam bab XIV tentang kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat (3) yan gberbunyi sbb:”bumi, air, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Diskusikan:
Apa makna dari asas domein verklaring pada saat itu, apakah domein verklaring dapat diidentikkan dengan hak menguasai dari Negara berdasarkakn UUD 1945? Apa arti dari hak menguasai dari Negara tersebut?bandingkan konsep domein verklaring dengan konsep hak menguasai tanah dari Negara.
1. asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan pasal 20 agrarische besluit hanya diberlakukan di jawa dan Madura. Dengan stb.1875 No.119a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura (pernyataan yang dimuat dalam Stb. 1870 No.118 dan Stb. 1875 no.119a itu bersifat umum (algemene domein verklaring), yang berisi:”semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung adalah domein Negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak pembukaan hutan. Mengenai tanah-tanah Negara tersebut kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya”.
Maksud pernyataan domein khusus tersebut adalah untuk menegaskan agar tidak ada keraguan bahwa satu-satunya penguasa yang berwennag untuk memberikan tanah-tanah yang dimaksudkan itu kepada pihak lain adalah pemerintah. Pernyataan domein khusus berlaku bagi daerah sumatera diatur dalam stb 1874 no 94f, manado dalam stb 1877 no 55, dan untuk Kalimantan selatan/timur dalam stb 1888 no.58.
Dengan adanya pernyataan domein, maka tanah-tanah di hindia belanda (Indonesia) dibagi menjadi dua jenis:
a. vrijlands domein atau tanah Negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putera
b. onvrijlands domein atau tanah Negara tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa.
Dalam praktiknya domein verklaring mempunyai dua fungsi:
1. sebagai landasan hukum bagi pemerintah colonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak postal, hak erfpacht.
2. untuk keperluan pembuktian kepemilikan, yaitu apabila Negara berperkara, maka Negara tidak perlu membuktikan hak eigendomnya (hak milik) atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya.
Langganan:
Postingan (Atom)