Minggu, 29 Mei 2011

TINDAK PIDANA KHUSUS

TINDAK PIDANA KHUSUS
(UU No.30 tahun 2002, UU No. 31 tahun 1999, dan UU No.20 tahun 2001)
Pasal 1 butir 1 UU No.30 tahun 2002
Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
Rumusan TPK
Rumusan dalam UU No. 31 tahun 1999:
- Pasal 2 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub a UU No.3/71)
• Setiap orang (orang perseorangan atau termasuk korporasi)
• Perbuatan melawan hukum
• Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
• Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
- Pasal 3 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub b UU no.3/71)
• Setiap orang (orang perseorangan atau termasuk korporasi)
• Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
• Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
• Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- Pasal 13 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub d UU No. 3/71)
• Setiap orang (orang perseorangan atau termasuk korporasi)
• Memberi hadiah atau janji
• Kepada pegawai negeri
• Dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
Rumusan dalam UU No.20 tahun 2001
A. DELIK PENYUAPAN
Pasal 5, ayat 1
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan ssesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Pasal 6 ayat (1)
a. memberi atau menjajikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan utnuk diadili.
B. DELIK PENGGELAPAN DALAM JABATAN
Pasal 8
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskaan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
B. DELIK PENGGELAPAN DALAM JABATAN
Pasal 9
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima pulluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
B. DELIK PENGGELAPAN DALAM JABATAN
Pasal 10
a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atua membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
Pasal 11
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana dendapalling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
C. DELIK PEMERASAN DALAM JABATAN
Pasal 12
a. pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberika sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan utnuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah aatua janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atua pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan utnuk diadili.
D. DELIK YANG BERKAITAN DENGAN PEMBORONGAN
Pasal 7 ayat (1)
a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang;
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang; atau
d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
C. DELIK PEMERASAN DALAM JABATAN
Pasal 12
e. pegawai negeri atau penyelenggara Negara yagn dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseroang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
f. pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atua penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
g. pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atua menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
h. pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturanperundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan; atau
i. pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung meupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Pengertian (UU No. 31 tahun 1999)
• Pasal 41:
(1) Masyarakat daapt berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4) hak dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dnegan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peratuan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pengertian (PP No. 71 tahun 2000)
• Pasal 1 ayat (1)
- Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan. Organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
Hak dan Tanggungjawab Masyarakat (PP No. 71 tahun 2000)
• Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak:
- Pasal 2 (1): mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dan atau Komisi (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengenai perkara tindak pidana korupsi;
- Pasal 4 (1): memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atua komisi (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau komisi (Pasal 4 (2): wajib dijawab paling lambat 30 hari sejak diterima);
- Pasal 5 (1): atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.
Mekanisme pemberian informasi, saran, atau pendapat
• Pasal 3 ayat (1):
- Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai:
• Data mengenai nama dan alamat pelapor (orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan fotocopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
• Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
Pemberian Penghargaan (PP No. 71 tahun 2000)
• Pasal 7 dan 8 mengatur mengenai pemberian penghargaan kepada setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang telah membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Penghargaan dapat berupa piagam atua premi
• Pasal 9:
- Besar premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2 permil dari nilai kerugian Negara yang dikembalikan.
Waktu Pemberian Piagam/Premi (PP No. 71 tahun 2000)
• Pasal 10 ayat (1):
- Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
• Pasal 11 ayat (1):
- Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap
Klarifikasi dan Pengecualian (PP No. 71 tahun 2000)
• Pasal 3 ayat (2): Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum
• Pasal 5 ayat (2) : perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilporkan.
TENTANG GRATIFIKASI (UU. NO 20 TAHUN 2001)
Ketentuan Tentang Gratifikasi
- Undang-undang No.20 Tahun 2001 Pasal 12B:
• (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oelh penerima gratifikasi; (Pembuktian terbalik)
- Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
• (2) Pidana bagi pegawai negeri atua penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ketentuan Tentang Gratifikasi
- Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Pasal 12C ayat (1):
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidk berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Penyampaian laporan wajib dilakukan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima
- Dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal menerima laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.
LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA KPK
Tindak Pidana Korupsi (TPK) semakin sistematis dan merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional dan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat

TPK adalah kejahatan luar biasa
Pemberantasan TPK yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan sehingga perlu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus dengan kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasa TPK yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 30 tahun 2002 merupakan amanat dari UU No. 31 tahun 1999 tentnag Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi pasal 43 yang mengatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang sehingga lahirlah


KPK
Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Pengertian “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislative, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.
Tugas KPK (Pasal 6)
Koordinasi (pasal 7)
Supervise (pasal 8)
Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan (pasal 11)
Pencegahan (pasal 13)
Monitoring (pasal 14)
Tugas koordinasi (pasal 7)
- Kejaksaan  BPK Inspektorat LPND  Itjen Dep
- BPKP  Bawasta
- Kepolisian
a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidnak pidana korupsi
b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait
d. melaksanakan dengan pendapat dan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
e. meminta laporan instansi terkait tentang pencegahan tindak pidana korupsi.



Tugas Supervisi (pasal 8)
Dalam melaksanakan tugas supervise, KPK berwenang:
















- Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dnegan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan instansi yang melaksanakan pelayanan public.
- Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tpk yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
Alasan Pengambilalihan Penyidikan dan Penuntutan (pasal 9, 10)
Laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti
Proses penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut/ tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
KPK memberitahukan kepada penyidik/penuntut umum
Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsure korupsi
Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karen acampur tangan ari eksekutif, yudikatif, atau legislative
Keadaan lain yang menurut kepolisian/kejaksaan, penanganan tidnak pidana korupsi sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tugas Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (pasal 11)










PENYELIDIKAN
PENYIDIKAN
PENUNTUTAN
1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitanya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau “penyelenggara Negara (UU 28/99)
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
3. Menyangkut kerugian Negara> satu milyar


Kewenangan KPK (pasal 12 UU No. 30 tahun 2002)
Menyadap dan merekam pembicaraan
Memerintahkan pelarangan ke luar negeri
Meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangkan atau terdakwa
Memerintahkan pemblokiran rekening milik tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang terkait
Memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya
Meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka
Menghentikan transaksi untuk sementara/mencabut sementara perijinan/lisensi/konsesi
Meminta bantuan pencarian, penyitaan, pencarian barang bukti di luar negeri
Meminta bantuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.








1. Dilakukan atas perintah Pimpinan KPK
2. Gugatan rehabilitasi dan atau kompensasi serta praperadilan terhadap KPK dimungkinkan
KPK
Penyelidikan (LID)
• Menemukan bukti permulaan yang cukup = 2 alat bukti
(termasuk informasi/data yang diucapkan , dikirim, diterima atau disimpan secara biasa atau menggunakan elektronik/ optic (pasal 26 A UU No. 20/2001).
• Bila ditemukan 7 (tujuh) hari penyelidik telah melaporkan kepada KPK
• Hasilnya dapat disidik sendiri oleh KPK atau dilimpahkan ke Penyidik Polri atau Kejaksaan
• Bila tidak ditemukan KPK menghentikan LID
PENYIDIKAN (DIK)
• Prosedur khusus untuk memeriksa tersangka tidak berlaku
• Penyitaan dapat dilakukan tanpa izin Pengadilan
• Tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, istri, anak dan organisasi/korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan TPK yang dilakukan tersangka.
• Tidak berwenang mengeluarkan SP3
• Mengkoordinasikan/mengendalikan penyidikan perkara koneksitas
PENUNTUTAN (TUT)
• PU pada KPK adalah Jaksa Penuntut Umum
• 14 hari setelah berkas diterima telah dilimpahkan ke Pengadilan
• Pelimpahan ke Pengadilan TPK (AdHoc)  PN Jakarta Pusat (pasal 38B pembuktian terbalik mengenai harta benda)
• Paling lama 90 hari sudah diputus
• Upaya hukum dapat dilakukan (Banding, Kasasi).
*Pemeriksaan dilakukan berdasarkan KUHAP dan UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001.
TUGAS PENCEGAHAN (PASAL 13)
- KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:
- Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
- Menerima laporan dan menetapkan status Gratifikasi
- Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
- Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
- Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum
- Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Tugas Monitoring (pasal 14)
Dalam melaksanakan tugas monitor KPK berwenang:













KEWAJIBAN DAN LARANGAN ( UU No. 30 Tahun 2002)
• Kewajiban KPK tercantum dalam pasal 15
 Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor;
 Memberikan informasi kepada masyarakat;
 Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden RI, DPR, dan BPK;
 Menegakkan sumpah jabatan;
 Melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.
Tanggung Jawab KPK (pasal 20 UU No. 30 Tahun 2002)
1. KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada public, dengan cara:
- Wajib audit atas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan
- Menerbitkan laporan tahunan
- Membuka akses informasi
2. KPK menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK.
• Larangan terhadap pimpinan, Tim Penasehat dan Pegawai KPK tercantum dalam pasal 36, pasal 37 dan pasal 66:
- Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun.
- Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samapi derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
- Menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.
• Ancaman pidana bagi Pimpinan dan Pegawai yang melanggar larangan tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (pasal 65)
KODE ETIK PIMPINAN KPK
“…Powers Tends to Corrupt; Absolut Power Tends to Corrupt Absolutely…”
KPK adalah lembaga Negara dengan tugas yang luar biasa

Dapat menjadi peluang yang luar biasa untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pimpinan KPK

Untuk menghindarinya  kode etik
KODE ETIK PIMPINAN KPK
Larangan
• Menggunakan sumber daya public untuk kepentingan pribadi atau golongan
• Menerima imbalan yang bernilai uang untuk kegiatan yagn berkaitan dengan fungsi KPK
• Meminta kepada atau menerima bantuan dari siapapun dalam bentuk apapun yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan KPK
• Bermain golf dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sekecil apapun.
Alamat Laporan Gratifikasi
• Surat
- Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. Ir. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat
• Fax:
- No. (021) 3522551 – 3522554
• Email
- informasi@kpk.go.id

Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi (pasal 16, 17 dan 18 UU No. 30 th. 2002)
Penerima gratifikasi  Laporan Tertulis kepada KPK Proses Penetapan Status Dapat memanggil Penerima GratifikasiPimpinan KPK melakukan penelitianSK Pimpinan KPK tentang Status GratifikasiMenteri Keuangan/Penerima Gratifikasi.
- Pasal 12C UU No. 20 th.2001 penerima gratifikasilaporan tertulis kepada KPK (waktu 30 hari kerja sejak diterima)
- Proses penetapan status, dapat memanggil penerima gratifikasi, pimpinan KPK melakukan penelitian, SK Pimpinan KPK tentang Status Gratifikasi (30 hari kerja)
- SK Pimpinan KPK tentang Status Gratifikasi  menteri keuangan/penerima gratifikasi (7 hari kerja sejak ditetapkan statusnya).
Pasal 13 UU 30/2002
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:
Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
Pasal 1 angka 1 UU 28/1999
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yagn menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif,d an pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dnegan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5 UU 28/1999
Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk:
• Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
• Melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
Penutup
• Komitmen politik untuk memberantas korupsi telah merupakan consensus nasinal yagn diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi serta dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keberhasilan KPK memerlukan dukungan seluruh masyarakat dan aparatur Negara, untuk menggalakkan gerakan moral anti korupsi
• KPK dengan segala kewenangan yang dimilikinya akan melakukan upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara efektif dan berkualitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang sekaligus diharapkan dapat memulihkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
NARKOTIKA
BAB I
PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat dan turut di dalam pergaulan dunia internasional, sudah tentu akan banyak dikunjungi oleh berbagai bangsa-bangsa lainnya dengan berbagai maksud dan tujuan. Negara Indonesia dalam pandangan dan pergaulan dunia internasional memang sangat terkenal, oleh karena didukung oleh keaneka ragaman suku, agama dan adat isitadat, sosial budaya serta memiliki berbagai tempat atau daerah yang berhubungan dengan dunia pariwisata dan dengan pemandangannya yang indah serta mempesona. Hal ini merupakan modal dasar bagi bangsa dan Negara Indonesia di kemudian hari di dalam menghadapi hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan atauoun serangan-serangan, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam, yang berusaha untuk menjatuhkan dan melumpuhkan bahkan ingin menghancurkan. Negara Indonesia adalah merupakan Negara kepulauan dari Sabang – Merauke sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sudah tentu memiliki demikian banyak pintu masuk ke Indonesia melalui laut, udara dan darat dnegan berbagai tujuan dan kepentingan. Lebih-lebih beberapa daerah kepulauan itu telah menjadi tujuan wisatawan, baik dalam maupun luar negeri, seperti Bali, Yigyakarta, Lombok dan sebagainya. Dengan kedatangan para wisatawan itu, akan dapat meningkatkan dan mendatangkan devisa-devisa dan pemasukan/pendapatan bagi Negara dan daerah itu sendiri, yang sangat berguna di dalam melaksanakan dan merealisasi program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Di dalam era globalisasi atau modernisasi jaman sekarnag ini, tingkat intensitas dan kuantitas pergaulan manusia sangat sulit dibendung dan dideteksi atau diprediksi. Dewasa ini utnuk beberapa saat menusia itu dapat berada pada suatu tempat/daerah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan apa yang menjadi tujuannya, oleh karena telah didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang perhubungan, telekomunikasi dan informasi. Hal ini terkesan bahwa jarak dan waktu bukan lagi merupakan kendala bagi setiap manusia di dalam melakkukan interaksi dan interelasi antar manusia dan antar daerah. Negara Indonesia merupakan salah satu negarta yang terlibat di dalam perkembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, demi untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian sebagamana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengadopsian dan penggunaan ilmu pengethauan dan teknologi bila digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif, memang dapat mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dan kesejahteraan, terutama bila didukung oleh kualitas dan kuantitas pendidikan, mental/moral dan pisik yang benar-benar baik. Namun disisi lain, bila digunakna untuk hal-hal yang bersifat negative, maka hal ini potensial akan menjadi penyebab terjadi suatu kehancuran bagi suatu bangsa dan Negara. Dengan demikian sungguh tepat apa yang sering diucapkan oleh beberapa sarjana hukum atau para ahlli lainnya, bahwa modernisasi jaman turut bertanggungjawab dalam melahirkan bentuk dan jenis-jenis kriminalitas atau berbagai kejahatan-kejahatan di dunia saat ini.
Dalam era globalisasi yang telah memasuki segala aspek kehidupan manusia saat ini, telah demikian banyak timbul suatu kejahatan dengan modus operandi dan kualitas serta intensitas kejahatan yang semakin tinggi. Dimana para pelaku kejahatan saat ini tidak lagi menggunakan cara-cara yang konvensional, tetapi telah dibantu dan menggunakan ilmu pengethauan dan teknologi. Para pelaku kejahatan tidak perlu harus mendatangi tempat dimana kejahatan itu akan dilakukan, tetapi para pelaku kejahatan itu cukup hanya menggerakkan salah satu alat teknologi, maka kejahatan itu akan terjadi. Kejahatan yang demikian ini merupakan suatu kejahatan yang terorganisisr dengan rapid an rahasia, seperti cyber crime, money laundering/pencucian uang, terorisme termasuk narkotika dan psikotropika. Masalah kejahatan narkotika saat ini sudah bukan lagi menadi tanggungjawab hanya satu Negara saja., tetapi telah menjadi tanggungjawan hamper seluruh Negara-negara di dunia. Oleh karena kejahatan narkotika telah menimbulkan demikian banyak aspek negative dan memiliki relevansi terhadap timbulnya beberapa kriminalitas lainnya.
Kejahatan narkotika bila kita melihat kebelakang, sebenarnya telah terjadi puluhan tahun yang silam, seperti hancurnya bangsa China akibat POLITIK CANDU Negara Inggris (perang pertama pada tahun 1839-1842 dan kedua pada tahun 1856-1858). Dimana Inggris memerangi Negara China tidak dengan senjata, tetapi mengirim dan memberikan candu kepada para generasi muda bangsa China (Soedjono D (1), 1977:56). Dengan dmeikian mental dan moral serta fisik bangsa China menjadi lemah, terutama kuam generasi mudanya, sehingga generasi bangsa China pada saat itu sulit untuk diajak membangun bangsa dan Negara dalam segala aspek kehidupan manusia menuju bangsa dan Negara yang sejahtera, makmur , bahagia, tentram, aman dan damai. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa generasi muda adalah merupakan tian penyanggah dan generasi penerus suatu bangsa dan Negara, di dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan di masa-masa yang akan datang. Tetapi bila sebagian dari mereka telah terlibat ke dalam penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, maka rationya/tingkat intelektual sudah tidak mungkin dapat dilibatkan Dalam pembangunan bangsa dan engara yang telah direncanakan dalam segala aspek kehidupan manusia.
Demikian pula halnya dnegan Negara dan bangsa Indonesia, perkembangan penyelahgunaan dan kejahatan narkotika telah dirasakan oleh yang berwenang semenjak sekitar tahun 1970-an., yang melanda dan menimpa para generasi muda di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Kemudian perkembangan penyalahgunaan dan kejahatan narkotika sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an, telah menunjukkan grafik kenaikan yang semakin meningkat tajam. Dimana akibat/aspek negative terhadap penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, tidak saja terhadap tubuh si pemakai, tetapi juga menyangkut aspek keluarga, ekonomi, agama (moral dan etika), sosial budaya dan tidak tertutup kemungkinan timbulnya beberapa kriminalitas lainnya, terutama yang dilakukan oelh para generasi muda. Generasi muda adalah merupakan suatu unsure daya manusia yang potensial dalam masyarakat, sehingga semangat dan geraknya yang penuh sifat-sifat pengabdian, sifat produktif dan konstruktif (sifat pembangunan), sangat diperlukan untuk turut secara aktif memikirkan dan menjawab tantangan dan ancaman yang timbul di masa yan gkan datang. Ketertiban para generasi muda bangsa dan Negara ini, memiliki maksud dan tujuan untuk dapat dengan segera terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, tentram, damai, tertib dan bahagia lahir bathin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Narkotika ini memang sangat diperlukan atau dibutuhkan dalam bidang kesehatan dan kedokteran serta pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi bila disalahgunakan, akan dapat menimbulkan persoalann/masalah yang besar bagi bangsa dan Negara Indonesia di masa yang akan datang, seperti masalah kesehatan, ekonomi, niali-nilai agama (etika dan moral), nilai-nilai sosial budaya, keamanan dan pertahanan serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia.
1.1 Sejarah Perundang-Undangan Narkotika
Sebagaimana telah disinggung pada halaman sebelumnya, bahwa perkembangan penyalahgunaan dan kejahatan narkotika di Indonesia, telah dirasakan mulai dari sekitar tahun 1970-an baik secar akuantitas maupun kualitas. Mungkin hal ini disebabkan oleh semakin berkembanganya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah masuk ke dalam segala aspek kehidupan manusia. Padahal penyebaran dan peningkatan penggunaan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi, memiliki maksud dan tujuan untuk mencapai sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, ektertiban dan kedamaian masyarakat Indoneisa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Modernisasi jaman dalam segala aspek kehidupan manusia, memang dapat membawa kemajuan yang menyenangkan, menuju kehidupan sosial manusia yang lebih baik secara jasmani dan rohani. Namun kita jangan lupa bahwa, modernisasi jaman sering kali membawa ketidakstabilan dan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena sering membawa pengaruh terjadinya perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, bila tidak memiliki kemampuan dalam penguasaannya dan penggunaannya. Sehingga dnegan demikian, modernisasi jaman jug adikatakan turut bertanggungjawab dalam melahirkan banyak bentuk dan kriminalitas (Sahetapy, 1981:86).
Apabila kita semua melihat kebelakang tentang sejarah perjalanan bangsa dan Negara Indonesia, terutama pada saat perjalanan colonial Belanda sampai dengan tahun 1945. Dimana bangsa dan Negara Indonesia pada jaman penjajahan colonial Belnada, ternyata oleh penjajah diberlakukan beberapa ordonantie di masing-masing wilayah jajahannya yang berhubungan dengan narkotika, terutama yang menyangkut ganja, opium dan ganja. Adapaun ordonantie tersebut seperti: ordonantie statblad (stb). 1872 no. 76, stb. 1897 no. 17, stb 1905no.187, stb. 1906 no. 89, stb.1920 no 899 untuk daerah Bali yang disebut dengan Bali Regie Ordonantie. Kemudian ordonantie stb. 1918 no.639, stb.1909 no 373 untuk daerah Beliton yang disebut dengan Beliton Regie Ordonantie, dan untuk daerah Riau dengan ordonantie stb. 1991 no. 188 dan no. 225. Reglement Ordonantie (RO) stb. 1909 no. 441 bagi daerah Jawa untuk jenis ganja dan untuk opium dengan Aanvullerde Java Reglement Ordonantie stb. 1923 no. 370, sedangkan untuk morphin dengan stb.1911 no. 494 dan 644, stb 1912 no.222 yang disebut dengan Ooskust Regelement Ordonantie. Untuk daerah Aceh dengan Reglement Ordonantie stb. 1914 no. 351, untuk daerah Borneo/Kalimantan dengan Borneo RO stb 1914 no. 562 dan stb 1915 no. 245 yang disebut dengan Westkust Regie Ordonantie, sedangkan bagi daerah Celebes/Sulawesi dengan Celebes RO stb. 1915 no. 746 dan bagi daerah Timor dengan Timor RO 1916 no. 268 dan no. 281. Sedangkan untuk daerah Tapanuli dengan Tapanuli RO 1918 no. 536 dan untuk opium diberlakukan Bepalingen Opium Premien stb. 1916 no. 630. Bagi daerah Ternate dengan Opium Aanvoer Ordonantie stb. 1918 no. 34 dan Ternate Niew Guinen Regie Ordonanatie stb 1920 no. 139, sedangkan untuk daerah Ambon dengan Ambonia RO stb. 1920 no. 140, sedangkan untuk opium di Ambon diberlakukan Aanvullende Opium Regie Ordonantie Buiten Gewesten stb. 1920 no. 235, stb. 1922 no. 364, no. 721 dan no 551. Bagi daerah daerah dan Madura diberlakukan DEbepalingen voor de Opium Regie op Java en Madura Vastgesteld bij art I der Ordonantie stb. 1926 no. 233 dan S 98 no. 277. Kemudian untuk daerah Bengkulu, Palembang dan Bangka dipergunakan/diberlakukan Van toe passing zijn op de resident Benkoelen, Palembang dan Bangka dengan Bangkan en Ordonantie I, de niets reeds ingetrokken gedeelten der ordonantie in S. 05 no. 187 en S. 06 no. 89. Sedangkan bagi daerah Celebes/Sulawesi untuk morphin diberlakukan S.02 no. 365, S. 07 no 114, bagi daerah Borneo dengan S.09 no. 142, bagi daerah Ambon dengan S. 10 no. 148.
Akan tetapi di dalam pelaksanannya pemerintah colonial Belanda mengalami kesulitan untuk mengawasi berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Hal ini mungkin disebabkan masalah waktu, pikiran dan biaya serta tenaga ahli di bidangnya masing-masing masih sangat kurang, disamping wilayah Negara Indonesia demikian luas, juga disebabkan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia pada saat itu tidak demikian banyak. Oleh karena itu pada tanggal 12 Mei 1927, pemerintah colonial Belanda mengeluarkan Ordonantie Stb 1927 no 278 jo no. 536 yang disebut dengan Verdoovende Middelin Ordonantie (VMO) atau Undang-Undang Obat Bius (Lembaran Tambahan tanggal 22 Juli 1927 dan 3 Februari 1928). Dimana Undang-Undang (UU) ini mengatur tentnag candu, ganja dan morphin yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1928 di seluruh wialayh jajahan Belanda di Indonesia, kemudian mencabut berlakunya ordonantie-ordonantie tersebut di atas (Soedjono D(1), 1977: 179-180).
Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ternyata belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur masalah narkotika, hal ini dapat dimaklumi sebagai sebuah Negara yang baru merdeka d diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Oleh karena itu, UU peninggalan colonial Belanda itu masih tetap diberlakukan dalam upaya menanggulangi dan mengatasi penyalahgunaan dan kejahatan narkotika. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan jaman, ternyata penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, terutama yang menimpa generasi muda di kota-kota besar di Indonesia, menunjukkan gejala yang semakin menignkat dna mengkhawatirkan. Dimana UU peninggalan colonial Belanda itu sudah ketinggalan jaman dan tidak dapat mengatasi atau menanggulangi, maka pemerintah Indoensia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (Inpres No. 6/1971) dalam menanggulangi dan mengatasi masalah penyelundupan, peredaran uang palsu, kenakalan remaja, pengawasan orang asing, subversive dan narkotika. Kemudian dengan Badan Koordinasi Pelaksana Inpres No. 6/1971 (Bakorlak Inpres No. 6/1971), mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah (Bakorda Inpres No. 6/1971) yang masing-masing diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik di tingkat pusat dan Kepala Kepolisisan Daerah (Kapolda) untuk daerah tingkat propinsi serta Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) utnuk tingkat kabupaten/kota.
Maksud dan tujuan dikeluarkannya Inpres No. 6/1971 itu tiada lain adalah untuk mendukung dan memback-up pelaksanaan Undang-Undang Obat Bius tersebut di atas, oleh karena Indonesia belum memiliki UU khusus yang megatur tentang narkotika. Namund alam pelaksanaannya UU tiu tidak membawa pengaruh dan tidak dapat mengatasi serta menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan serta kejahatan narkotika di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya. Sehingga pemerintah sering mengadakan dan melaksanakan berbagai seminar dan pertemuan, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional dengan melibatkan seluruh para ahli untuk mencari solusi yang tepat dalam menanggulangi dan mengatasi masalah narkotika. Apalagi Negara Indonesia pernah turut dan ikut mengesyahkan Kopenvensi Tunggal Narkotika pada tahun 1961 (Single Convention on Narcotic drug 1961), terutama di dalam mengadakan kerjasama internasional terhadap pengawasan dan peredaran gelap narkotika secara illegal, maka atas hasil desakan peserta pertemuan yang meminta kepada pemerintah dan badan legislative untuk membuat suatu undang-undang khusus yang mengatur narkotika. Atas desakan itu, maka pemerintah bersama-sama dengan legislative merancang dan membuat rancangan undang-undang tentang narkotika. Setelah melalui berbagai perdebatan dan revisi-revisi, maka pada tanggal 26 Juli 1976, pemerintah mengeluarkan dan mengesyahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 (UU No.9/1976) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 37), sekaligus mencabut UU Obat Bius tersebut di atas yang sudah tidak sesuai dengan perkemabnagn jaman dan masyarakat.
Adapun dasar pertimbangan-pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah:
1. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian meskipun narkotika itu ada bahayanya, namun penggunaannya masih dapat dibenarkan untuk kepentingan pengobatan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dimungkinkan utnuk mengimport/mengeksport, menanam, memeliahra narkotika.
2. Disadari pula bahwa narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, apabila dipergunakna tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Di samping itu dapat pula menimbulkan akibat sampingan terhadap kehidupan dan nilai-nilai kebudayaan, jadi hanya dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yan gseksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan kehidupan Negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun. Penyalahgunaan pemakaian narkotika berakiabt jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika, untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama dan hukum yang berlaku.
4. Bahwa untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika serta mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dan akibat sampingan serta adanya upaya rehabilitasi bagi pecandu, maka dikeluarkannya Undnang-Undang ini sebagai pengganti Verdoovende Middelin Ordonantie stb 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Disamping itu untuk memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap dilakukan tindak pidana tersebut. Juga untuk memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana narkotika secara efektif, serta oleh karena Indoensia pernah ikut menandatangani dan meratifikasi sebagai Negara peserta dalam konvensi tunggal narkotika tahun 1961, sehingga isi ketentuan-ketentuan undang-undang ini juga disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konvensi tersebut (Soedjono D (2), 1977:7-9).
Namun di dalam perjalanan UU tersebut, ternyata juga tidak memberikan hasil yang memuaskan, di dalam upaya mengatasi, memberantas dan memnaggulangi penyalahgunaan dan kejahatan narkotika di pasaran gelap. Hal ini disebabkan para pelaku lebih pintar dan dalam melakukan operasionalnya, oleh karena para pelaku telah dibantu dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi tinggi, sehingga para pelaku itu sangat sulit dijerat dan dijangkau oleh UU itu. Demikian juga teknik dan modus operandi peredarannya semakin sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum, oleh karena dilakukan secara rapid an terorganisisr serta sangat rahasia. Lebih-lebih yang memiliki jaringan atau mata rantai antar daerah atau antar Negara yang sudah bersifat transnasional atau internasional, disamping itu zat-zat yang tergolong narkotika juga semakin berkembang secara kualitas dan kuantitas, sehingga semakin banyak jenis dan sifatnya yang beredar dipasaran gelap. Sudah tentu hal ini akan semakin dapat mengancam kehidupan bangsa dan Negara Indoensia (terutama generasi muda), apalagi saat ini melalui berbagai pemberitaan media cetak maupun elektronik yang memberitakan dan menyiarkan bahwa perkembangan penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada masyarakat pedesaan. Dengan melihat dan memperhatikan pemberitaan itu, sudah dapat dipastikan bahwa akan dapat menimbulkan kepanikan, keresahan dan kekhawatiran atau kecemasan dikalangan masyarakat, oleh karena mereka yang terlibat ke dalam masalah narkotika tidak lagi hanya dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan dan memiliki kemampuan ekonomi menengah keatas, termasuk tidak lagi mengenal orang-orang berusia muda, para tokoh, kualifikasi pendidikan, jenis kelamin dan profesi.
Dewasa ini sepertinya tidak satu Negara di dunia manapun yang tidak terlibat/terkena masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di masing-masing negaranya. Situasi dan kondisi yang demikian ini telah menimbulkan keprihatinan dan menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuki turut memberikan dan mencarikan solusi dalam upaya mengatasi dan menanggulangi penyalahgunaan dan kejahatan narkotika. Pada akhirnya PBB mengundang para Negara anggota untuk ambil bagian/turut serta, agar mengahdiri konvensi yang diselenggarakan di Wina Austria pada tahun 1988. Di dalam United Nation Convention Againts Illict traffic in Narcotic drug and Psychothropic (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan sering disebut Konvensi Wina 1988), dimana Negara Indonesia turut hadir dan mengesyahkan hasil konvensi itu. Maka berdasarkan atas hal tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673 tentang pengesyahan konvensi itu, setelah melalui perdebatan dan beberapa revisi antara pemerintah dan legislative, dikeluarkan dan diundangkanlah Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 1997 (UU No. 22/1997) tentang Narkotika dan Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1997 (UU No.5/1997) tentnag Psikotropika. Dimana UU No. 22/1997 tentang narkotika memiliki runag lingkup yang lebih luas dan sanksi (pidana penjara dan pidana denda) lebih tajam daripada UU sebelumnya, dengan maksud dan tujuan untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkotika dipasaran gelap serta agar dapat menimbulkan efek jera bagi si pelaku. Disamping itu agar dapat memberikan efek psikologis bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi mereka yang mencoba terlibat atau melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan kejahatan narkotika.
1.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika
Untuk memebrikan suatu pengertian tentnag narkotika dewasa ini tidaklah menimbulkan kesulitan, oleh karena narkotika bukan lagi merupakan sesuatu hal yang baru bagi kita, terutama di kalangan ilmuwan dan praktisi dari beberapa disiplin ilmu. Apalagi saat ini masalah narkotika sangat gencar diberitakan hamper setiap hari, baik melalui media masa cetak maupun media massa elektronik. Kata narkotika itu berasal dari kata “Narke” yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Jadi narkotika adalah merupakan suatu bahan-bahan yang mengumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyari dsb (Soedarto, 1981: 36). Dari istilah farmakologi yang digunakan adalah kata “drug”, yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, seperti mempengaruhi kesadaran dan memebrikan ketenagangan dan merangsang dan menimbulkan halusianasi (Soedjono D (1), 1977: 3). Di kalangan para sarjana/ilmuwan memberikan pengertian tentnag narkotika sebagai berikut:
a. B. Bosu, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh si pemakai akan menimbulkan pengaruh –pengaruh seperti berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan/halusinasi (B. Bosu, 1982:68).
b. B.W. Bawengan, memberikan pengertian tentang narkotika adalah narkotika dalam bentuk aslinya sebenarnya berasal dari sejenis tanaman papaver somniferum yaitu berupa getah putih seperti susu, setelah dijemur dan kering menjadi serbuk warnanya coklat, maka disebut sebagai candu, khasitnya untuk membuat orang tertidur dan menghilangkan rasa sakit (B.W. Bawengan, 1977: 72).
c. Soedjono D, memberikan pengertian narkotika adalah suatu zat atau sejenis zat yang bila digunakan dalam artian dimasukkan ke dalam tubuh, akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai yan gdapat berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan/halusinasi (Soedjono D (2), 1977: 5).
d. Di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22/1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Sedangkan jenis-jenis narkotika sebagaimana diatur dalam Bab II, Pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1997, terdiri atas 3 (tiga) golongan yaitu:
1. Narkotika golongan I (terdiri dari 26 zat) yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengethauan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya (Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10).
2. Narkotika golongan II (terdiri dari 87 zat), dimana golongan in berkhasiat untuk pengobatan yang digunakna sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan (Pasal 4).
3. Narkotika golongan III (terdiri dari 14 zat), dimana golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengambangan ilmu pengetahuan, juga berpotensi yang mengakibatkan ketergantungan meskipun sifatnya ringan (Pasal 4).
1.3 Sebab-Sebab Penyalahgunaan Narkotika
Di dalam UU No. 22/1997 tidak memberikan criteria tentang factor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Hal ini terkesan seolah-olah atau sepenuhnya diberikan kepada pendapat para sarjana atau para ilmuwan, untuk menemukan dan menentukan factor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Berbagai pendapat para sarjana atau para ilmuwan sebagai hasil penelitiannya masing-masing, demikian banyak telah memberikan criteria atau gambaran tentang factor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, namun di dalam hal ini akan dikutipkan hanya beberapa pendapat para sarjana atau para ilmuwan, seperti pendapat:
{1} Mulyono Gandadiputra:
1. Faktor pribadi terdiri atas:
a. Faktor pisik yaitu perkembangan jasmani.
b. Faktor psikologis yaitu jiwa yang labil, sifat emosi dan pribadi yang suka kena pengaruh dan suka berkhayal.
2. Faktor lingkungan terdiir atas:
a. LIngkungan keluarga yaitu hubungan tingkah laku antara anak dengan orang tua atau dengan saudara-saudaranya.
b. Lingkungan sekolah yaitu tergantung dari banyak sedikitnya orang-orang yang berpendidikan di sekitar dimana mereka hidup dalam pergaulan masyarakat.
c. Lingkungan masyarakat yaitu tidak adanya sarana pengawasan, pembinaan dan bimbingan serta tidak tersedianyafasilitas-fasilitas dalam masyarakat untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang positif (Mulyono Gandadiputra, 1984: 27).
{2} Dr. Graham Blaine:
a. Untuk membuktikan kebernian dalam melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan, seperti berkelahi dan kebutan-kebutan dsb.
b. Sebagai tindakan untuk memprotes suatu kekuasaan/kewenangan, seperti terhadap orang tua dan para guru di sekolah serta norma-norma yang berlaku.
c. Untuk menghilangkan kekecewaan dan melepaskan diri dari kesepian.
d. Sebagai rasa setia kawan.
e. Ingin coba-coba (Soedjono D (1), 1977: 119-120)
{3} Di dalam kesimpulan Seminar Kriminolog II Semarang tanggal 30 September 1972, dinyatakan:
1. Faktor pisik, antara lain:
a. Mencari kesenangan dan kegembiraan
b. Mencari inspirasi
c. Melarikan diri dari kenyataan
d. Rasa ingin tahu, meniru dan mencoba.
2. Faktor sosial kulturil, antara lain:
a. Rasa seti kawan
b. Upacara-upacara kepercayaan/adat.
c. Tersedia dan mudahnya memperoleh narkotika.
3. Faktor medic yaitu seseorang dalam perkembangan jiwanya mengalaminya gangguan, lebih cenderung utnuk menyalahgunakan narkotika, misalnya untuk menghilangkan rasa malu, rasa segan, kecemasan dan untuk menghilangkan rasa rendah diri (Soedjono D (1), 1977: 132).
{4} Faktor yang memudahkan terjadinya penyalahgunaan narkotika:
a. Tersedianya bahan-bahan narkotika dan secara mudah untuk mendapatkannya di pasaran gelap.
b. Mobilitas yang meningkat dari para generasi muda, karena lebih mudah dan lancarnya komunikasi dan lancarnya pengangkutan bahan-bahan narkotika.
c. Informasi yang berlebihan mengenai khasiat dan bahaya yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika.
d. Keadaan lingkungan keluarga, seperti misalnya ayah atau ibu biasa/suka atau sering menggunakan obat tidur atau malah salah seorang saudaranya/keluarganya sudah kecanduan narkotika.
e. Adanya tekanan dari peer group atau teman sebaya (I Made Djaya, 1984: 5).
{5} Menurut Soeitoe disebabkan oleh:
1. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, hal ini mungkin disebabkan orang tua yan gterlalu sibuk dengan pekerjaannya atau dengan kemewahannya, sehingga membiarkan anak-anaknya berlaku menurut kemauannya sendiri.
2. Ketidak lengkapan orang tua dalam keluarga, baik karena satu menigngal dunia ataupun karena perceraian, yang lazim dengan broke home (Rachman Hermawan, 1988: 33-34).
{6} Hasil penyelidikan Proyek Deliquency Universitas Pajajaran Bnadung pada tahun 1967 dan Proyek Deliquency Universitas Katholik Parahiayangan Bandung pada tahun 1968-1969 adalah:
1. Orang tua yang acuh tak acuh terhadap disiplin.
2. Orang tua yang mempunyai kelemahan fisik, intelektual dan moral, dapat menyebabkan disiplin pada anak-anak menjadi lunak.
3. Kurang disiplin berhubung dengan tidak ada orang tua.
4. Tidak adanya persesuaian diantara orang tua dalam hal pengurusan anak.
5. Disiplin yang terlalu keras atau berlebih-lebihan.
{7} Menurut Rachman Hermawan S :
a. Lingkungan Keluarga, merupakan unsure yang sangat penting sekalli dalam perkembangan jiwa anak, misalnya sikap orang tuayang terlalu keras terhadap anak-anaknya, sikap orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya, sikap orang tua yang memanjakan anaknya secara berlebihan.
b. Faktor Sosial, perubahan-perubahan terhadap pembangunan dalam segala aspek kehidupan manusia, terutama di kota-kota besar akan menyebabkan terjadinya masa transisi. Perkembangan pembangunan ini akan membawa pengaruh yang luas terhadap masyarakatnya, sehingga sering menimbulkan masalah baru dalam taat nilai kehidupan sosialnya, dengan demikian tidak tertutup timbulnya ketegangan-ketegangan sosial di dalam masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya akan menjadi penyakit masyarakat dan ikatan-ikatan sosial akan terputus sama sekali. Dimana penyakit masyarakat seperti itu seperti timbulnya gelandangan, pelacuran, pelanggaran sex, penyakit jiwa dan kriminalitas lainnya (Rachman Hermawan, 1988: 33-41).
1.4 Dampak Penyalahgunaan Narkotika
Dampak negative yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika secara factual demikian besar dan memiliki relevansi terhadap beberapa aspek kehidupan manusia. Sehingga nantinya diperlukan suatu upaya dalam mengatasi dan menanggulangi penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun harus melibatkan seluruh instansi/pihak berwenang yang terkait serta seluruh potensi komponen masyarakat, guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan, secara terprogram, kontinu/periodic dan berkelanjutan serta berkesinambungan. Oleh karena dampak negative terhadap penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, akan dapat menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun secara psikologis, yang nantinya dapat menimbbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya (Wimanjaya K. Liotohe, 1981: 7). Dampak negative akibat penyalahgunaan narkotika secara factual akan terlihat:
1. Terhadap Psikologi/Kejiwaan
a). Merubah kepribadian secara drastic, murung, pmarah dsb.
b). Menimbulkan sifat masa bodoh terhadap diri sendiri, sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur dsb.
c). Semangat belajar menurun dan suatu ketika si korban bersikap seperti orang gila, karena reaksi narkotika.
d). Sering mengadakan sex bebas, karena sudah tidak memperhatikan lagi norma-norma kemasyarakatan, norma agama, norma sosial/kesopanan maupun norma hukum.
e). Tidak segan-segan menyiksa diri dengan ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan rasa ketergantungan obat bius.
f). Menjadi pemalas dan tidak segan-segan mencuri uang atau barang sekalipun dalam keluarga.
g). Tidak mengenal sopan santun dan sering mencemarkan nama baik keluarga.
h). Sering mengganggu ketertiban umum dan sering melakukan tindakan criminal (Mudji Waluyo dkk, 2001: 12).
2. Terhadap Kesehatan
a) Terjadinya kasus ketergantungan pisik yaitu kondisi dimana seseorang mengalami fungsi fisiologi dan biokimia tubuh, jika tuntutan konsumsi narkotika tersebut tidak dipenuhi, misalnya diare berat, gangguan penglihatan, gangguan jantung, dehidrasi berat, gangguan partus wanita hamil, depresi pernafasan yang fatal, lidah terasa kelu/kaku, hypotensi, gangguan sexual dsb.
b) Terjadinya ketergantungan psikis yaitu dimana seseorang mengalami gangguan mental/kejiwaan, jika tuntutan konsumsi narkotika tidak dipenuhi, maka berakibat misalnya gelisah, takut, khawatir, mual, nagntuk, konsentrasi sering menjadi hilang, lepas kendali terhadap moral, sosial, bersikap apatis dan lesu (I Gusti Made Aman, 1984: 1).
3. Terhadap Perekonomian
Apabila dilihat dari aspek korban sebagai pencandu penyalahgunaan narkotika, lambat laun sudah dapat dipastikan kondisi ekonominya semakin hari semakin berkurang dan lemah. Oleh karena untuk memenuhi kebutuhan dikonsumsi, zat-zat narkotika itu harganya demikian mahal, sehingga akan memerlukan dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit/ cukup besar. Sedangkan bagi keluarga si pecandu, akan mengeluarkan biaya yang cukup besar di dalam upaya untuk proses pengobatan atau penyembuhan dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Demikian juga bagi Negara, akan menimbulkan kerugian yang cukup besar, oleh karena zat-zat narkotika itu masuk melalui pintu-pintu yang illegal, baik udara, darat dan laut, sehingga akan luput dari pajak pemasukan barang ke Indoensia, secara otomatis tidak akan dapat dimasukkan ke dalam devisa pendapatan Negara akibat masuknya barang secara illegal. Bila pecandu/korban penyalahgunaan narkotika demikian besar, maka pengeluaran keuangan Negara akan bertambah, misalnya mendirikan rumah sakit ketergantungan obat di tiap-tiap Propinsi, menganggarkan biaya operasional program peningkatan pembinaan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum di dalam melaksanakan tugas-tugas operasional termasuk sarana dan prasarananya, sudah tentu memerlukan biaya yang tidak kecil.
4. Terhadap Sosial, Budaya dan Agama.
Pada umumnya seorang pecandu yang telah ketergantungan, biasanya tidak akan pernah memperhatikan norma-norma sosial dimana mereka hidup dalam lingkungan masyarakat. Para pecandu sering dikucilkan oleh lingkungan masyarakatnya, oleh karena masyarakat lignkungan sangat cemas dan takut terhadap akibat negatifnya, terutama takut bilamana salah seorang anggota keluarganya yang tertular dan terlibat (kena pengaruh) ke dalam pergaulan penyalahgunaan narkotika yang menyesatkan. Para pecandu umumnya juga sangat sulit untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan dimana mereka bertemapt tinggal, sehingga interaksi dan interelasi sosialnya dengan masyarakat lingkungannya sangat jarang dan lebih mementingkan diri sendiri. demikian juga terhadap keluarga di lingkungan pecandu hidup, sering mendapat kritikan sosial bahkan tidak tertutup kemungkinan keluarganya juga dikucilkan dalam pergaulan hidup kemasyarakatan. Sedangkan perubahan tingkah laku/perilaku terhadap budaya bagi pecandu narkotika, sering mengikuti pola-pola kehidupan bebas seperti budaya orang barat (Eropa), mulai dari cara berpakaian, berperilaku, hilangnya sifat toleransi terhadap sesame manusia, hidup tidak teratur, hilangnya sifat gotong royong, berkurangnya interaksi terhadap sesama masyarakat lingkungan dan sering mengembangkan sifat-sifat individualistis dengan kehidupan masyarakat dimana mereka bertempat tinggal. Demikian pula dari aspek agama, terhadap mereka yang sudah kecanduan narkotika, akan sulit sekali mengikuti petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah suatu ajaran agama yang diyakininya dan dianutnya. Oleh karena jasmani dan rohaninya tidak dapat diajak utnuk berpikir dan beraktifitas dengan baik sebagai harkat manusia yang wajar. Bahkan mereka sering menentang dan meremehkan apa yang baik, benar dan patut dalam suatu ajaran agama untuk menuju manusia bahagia dan sejahtera serta tenteram lahir bathin di dunia ini. Mereka sudah tidak mengindahkan lagi etika dan sopan santun, baik terhadap orang yang lebih tua, terhadap sesamanya maupun terhadap sesame manusia dan lingkungan masyarakatnya.
5. Terhadap Beberapa Kriminalitas
Pada umumnya para pecandu narkotika yang tingkat ketergantungan yang telah demikian berat, sudah tentu hidup dan kehidupannya harus senantiasa dapat mengkonsumsi zat-zat narkotika, bial tidak, maka dapat mengakibatkan kesehatan dan nyawanya terancam akan merenggang. Demikian pula terhadap rohani atau fikirannya akan cepat terganggu bila tidak dapat mengkonsumsi zat-zat narkotika, sehingga emosinya meningkat, sedangkan biaya untuk memenuhi zat-zat narkotika itu, si pecandu narkotika sudah tidak memiliki lagi. Maka dari situasi dan kondisi inilah, tidak tertutup si pecandu akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar koridor-koridor hukum yan gberlaku, seperti melakukan pencurian (baikd alam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga), melakukan pemerasan dan pengancaman atau penodongan atau penjambretan, penganiayaan atau penyiksaan, kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan/kesopanan bahkan tidak segan-segan melakukan pembunuhan. Namun yang paling harus mendapat perhatian dari pihak yang berwenang adalah tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya tindak pidana subversive sebagaimana perjalanan sejarah bangsa dan Negara China, yang telah diuraikan pada halaman depan, yang hancur akibat politik candu Inggris (Soedjono D (1), 1977: 56).
1.5 Latar Belakang Timbulnya Sanksi
Kita memang mengakui semua bahwa zat-zat narkotika sangat diperlukan dalam dunia ilmu kesehatan/pengobatan dan pengemabnagn ilmu pengetahuan, yang juga merupakan factor untuk dapat mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat/masyarakat Indonesia. Namun di sisi yang lain, mengingat sering disalahgunakan dan akibat negative lainnya, bahkan memiliki relevansi yang erat terhadap timbulnya beberapa kriminalitas, sudah tentu dalam perundang-undangan itu harus disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana (baiks anksi terhadap badan maupun terhadap material). Oleh karena pekembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, bukan saja antara daerah dalam satu wilayah, tetapi sudah antar daerah dalam wilayah yang berbeda, bahkan sudah bersifat transnasional dan internasional. Dimana modus operandi atau teknik-teknik yang digunakan telah dibantu dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, yang dilakukan secara terorganisir, rapid an rahasia. Apalagi dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan, tetapi sudah menambah samai dengan masyarakat pedesaan, juga sudah tidak mengenal batasan usia (anak-anak, muda dan tua), jenis kelamin, ekonomi, profesi, pendidikan, ketokohan baik pemerintahan maupun kemasyarakatan hamper telah terlibat ke dalam masalah ini secara factual.
Sudah tentu situasi dan kondisi yang demikian ini menimbulkan perhatian dan keprihatinan, kecemasan atau kekhawatiran bagi seluruh komponen bangsa dan Negara Indonesia, terutama pihak berwenang dan tokoh pemerintahan serta tokoh kemasyarakatan. Demikian pula bila kita semua mengingat dan melihat dalam berbagai pemberitaan media massa (baik cetak maupun elektronik), aparat pemerintah dan aparat penegak hukum, telah sering kali berhasil menggagalkan pengiriman atau penyelundupan zat-zat narkotika antar daerah Indonesia, bahkan antar Negara, kemudian para pelakunya telah diproses dan dikenakan/dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ynag berlaku, namun beberapa saat kemudian peristiwa-peristiwa yang demikian ini kembali terjadi, baik melalui darat, laut dan udara. Beberapa kali aparat pemerintah dan aparat penegak hukum telah berhasil menemukan ladang-ladang penanaman pohon ganja dalam jumlah hektaran di berbagai wilayah Indonesia, dimana para pelaku juga telah diproses dan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun peristiwa yang demikian ini kembali muncul di daerah lain. Demikian pula terhadap terjadinya transaksi jual beli, menyalurkan, membawa, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dsb. Juga telah berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum, untuk kemudian diproses dan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi peristiwa-peristiwa semacam ini selalu dan senantiasa muncul kembali beberapa saat kemudian, meskipun dengan cara dan orang yang berbeda.
Bila kita perhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman/sanksi (pidana badan atau dneda) adalah perbautan menanam, memelihara, mempunyai tanpa izin, memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengolah, merakit, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, menjual-membeli, menyerahkan-menerima, menjadi perantara, melakukan percobaan/permufakatan memberi untuk digunakan orang lain, menggunakan untuk diri sendiri tanpa izin, mengeksport-mengimport dsbnya, namun dalam kenyataannya, perbuatan-perbuatan yang demikian ini masih sangat sering terjadi hamper setiap hari. Oleh karena itu sebagaimana diuraikan secara singkat di atas maka pemerintah Indonesia setelah mengikuti konvensi di WIna – Austria pada tahun 1988, mengeluarkan dan mengesyahkan UU No.22/1977 tentang narkotika dan mengganti serta mencabut UU No. 9/1976, yang telah ketinggalan zaman dan tidak dapat mengantisipasi upaya pengulangan serta yang memiliki sanksi (pidana badan dan pidana denda) lebih ringan serta ruang lingkupnya lebih sempit daripada UU No. 22/1997, yang mulai diberlakukan berdasarkan UU No. 7/1997, Lembaran Negara No. 17/1997, Tambahan Lembaran Negara No.3673.
Adapun yang menjadi tujuan diadakan sanksi tersebut (baik pidana badan maupun pidana denda) adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dimana sanksi itu juga akna dapat membawa pengaruh positif bagi mereka-mereka, agar tidak turut terlibat dan terjerumus ke dalam pergaulan hitam narkotika. Disamping itu untuk memberikan efek jera bagi para pelaku-pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan menjatuhkan sanksi (baik pidana badan maupun pidana denda) sesuai dengan tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan yang tercantumk di dalam rumusan-rumusan pasal UU itu sendiri. dmeikian juga tujuannya adalah untuk mempersempit dan mencegah ruang gerak epnyalahgunaan dan peredaran narkotika di pasaran gelap, agar tidak jatuh korban-korban penyalahgunaan dan kejahatan narkotika yang lebih banyak lagi. Sanksi (pidana badan maupun pidana denda) yang tercantum dan terdapat di dalam UU No. 22/1997, demikian tajam dank eras. Dimana subjek dan objek hukum yang dapat dijatuhi sanksi itu juga lebih luas rung lingkupnya, sehingga terkesan seolah-olah tidak memberikan ruang gerak, bagi mereka-mereka yang coba-coba melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan keluar dari aturan UU itu sendiri.
Akan tetapi di dalam kenyataan, berdasarkan pemberitaan-pemberitaan, baik melalui media massa cetak maupun elektronik, seolah-olah tiada hari tanpa berita-berita tentnag narkotika. Padahal di tempat-tempat yang strategis di beberapa kota besar, seperti Denpasar, telah terpampang dan terpajang suatu slogan yang bersifat seruan dan ajakan untuk menghindar dan tidak terlibat serta terjerumus ke lembah hitam pergaulan narkotika, seperti dalam slogan-slogan yang berbunyi “Katakan Tidak Terhadap Narkotika”, “Sekali Terlibat Akan Sulit Keluar Dari Lembah Hitam Narkotika”, namun masih saja setiap hari kita mendengar adanya orang-orang yang ditangkap, didakwa dan dituntut pidana serta dijatuhi pidana, baik badan maupun denda dalam hubungannya dengan narkotika, sesuai dengan tingkat dan sifat perbuatannya. Frekuensi atau intensitas terjadinya kasus-kasus seperti semakin hari semakin meningkat jumlahnya, padahal telah beberapa orang yang sudah dijatuhi pidana, sehingga terkesan sanksi yang demikian tajam dank eras ini tidak memiliki pengaruh apapun terhadap para pelaku, bahkan ada beberapa pelaku yang telah dijatuhi pidana lebih dari satu kali. Sudah tentu hal ini akan menimbulkan berbagai macam persepsi dan pertanyaan di kalangan masyarakat awam, terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi Negara dan pengayom masyarakat. Terkait dengan hal ini , apakah fungsi, tugas dan kinerja aparat penegak hukum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Weiter C. Reckkles, yaitu:
a. Sistem organisasi kepolisian yang baik.
b. Pelaksanaan peradilan yang efektif.
c. Hukum yang berwibawa.
d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terorganisir.
e. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan (Soedjono D (3), 1987 : 138-139).
Dengan melihat konsep penegakan hukum yang dikemukakan Waiter C. Reckkles tersebut dalam hubungannya dengan UU No. 22/1997, bila benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsekuen, tentu dapat diharapkan pencegahan akan meluasnya narkotika akan berkurang.

TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP

TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP
PENGANIAYAAN (mishandeling)
Seorang bapak sering memarahi anaknya karena dinilai terlalu bandel atau nakal. Suatu saat kesabaran bapaknya hilang dan memukul anaknya hingga luka-luka lebam. Atas kejadian tersebut ibunya tidak terima dan melaporkan bapaknya ke kantor Polisi.
Pertanyaan:
1. Apakah yang dimaksud dengan penganiayaan?
Kata penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu,, seperti misalnya kata “mengambil” dari pencurian. Maka dapat dikatakan, bahwa kinipun Nampak ada perumusan secara materiil. Tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.
Kebetulan maksud pembentuk Undang-undang dapat terlihat dalam sejarah terbentuknya pasal yang bersangkutan dari KUHP Belanda. Mula-mula dalam rancangan undang-undang dari Pemerintah Belanda diketemukan rumusan “penganiayaan adalah dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain”. Perumusan ini dalam pembicaraan dalam Parlement Belanda dianggap tidak tepat, oleh karena melliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak dan perbuatan seorang dokter terhadap seorang pasien.
2. Apakah dalam kasus diatas bapaknya dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan?
Dalam rancangan undang-undang dari pemerintah Belanda diatas, apa yang dilakukan bapak terhadap anaknya merupakan penganiayaan. Namun, karena keberatan yang diajukan Parlement Belanda yang tidak setuju dengan perbuatan seorang pendidik termasuk penganiayaan, maka perumusan diganti menjadi “penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan memang inilah arti dari kata “penganiayaan” sedang menurut pasal 351 ayat 4, dengan penganiayaan disamakan merugikan kesehatan orang dengan sengaja.
Untuk membahas kasus ini harus diperhatikan:
a. bagaimana rumusan pasal 351 terhadap kasus ini?
b. apakah perbuatan bapak bersifat melawan hukum atau tidak?
c. apakah ada kesalahan (dolus atau culpa)?
d. apakah bapak punya kemampuan bertanggungjawab?
3. Bagaimana pendapat saudara jika seorang dokter melakukan operasi terhadap pasien dimana dokter dengan sengaja mengiris daging/tubuh pasien? Dimana letak perbedaannya dengan kasus di atas?
Letak perbedaannya adalah dari kemampuan bertanggungjawab dan tujuan (oogmerk). Dalam kasus bapak memukuli anaknya, bapak tak bisa mempertanggungjawabkan rasa sakit yang diderita anaknya yang dengan tujuan mendidik anaknya agar jera, namun dengan cara salah yaitu menganiaya anaknya. Sedangkan, dalam hal dokter melakukan operasi terhadap pasien dengan sengaja mengiris daging/tubuh pasien tujuannya adalah untuk kesembuhan pasien itu sendiri. Disini memang mengakibatkan rasa sakit namun rasa sakit itu dapat dipertanggungjawabkan oleh dokter. Kasus dokter tersebut tidak ada tujuan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja, melainkan operasi tersebut bertujuan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien.
Kesimpulan:
a. tindakan bapak terhadap anaknya tersebut adalah suatu penganiayaan dikenakan pasal 351 KUHP sebagai lex generalis.
b. Tindakan bapak disini merupakan penganiayaan tapi tidak bersifat melawan hukum karena dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit terhadap anaknya dengan tujuan mendidik.
c. bapak melakukan pemukulan terhadap anaknya dengan tujuan untuk mendidik anaknya, namun dengan cara yang salah.
d. bapak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dalam kasus tak ada keterangan bahwa bapak dalam keadaan cacat mental atau gangguan jiwa.
Namun menurut saya, Di dalam pasal 356 KUHP, pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:
1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
Maka hukuman yang tepat bagi bapak tersebut adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (ditambah sepertiganya sesuai pasal 356 KUHP).

PEMBUNUHAN (doodslag)
Polan menaruh curiga pada Wayan yang diduga telah menyakiti anaknya. Suatu saat kemudian bertemu pada suatu tempat dimana jalan tersebut memang sering dilalui oleh Wayan pada saat datang atau pergi kerja. Tanpa basa-basi Polan memukul Wayan di kepalanya dengan besi dan kemudian Wayan jatuh. Polan melarikan diri, Wayan dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya dan tiga hari kemudian Wayan meniggal dunia.
Pertanyaan:
1. Tindak pidana apakah yang dilakukan oleh Polan?alasan jawaban saudara?
2. Bagaimana saudara dapat membedakan adanya pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana (moord)?
3. Unsur-unsur apakah yang harus dipenuhi sehingga Pohan dapat dituduh melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP?
4. Jelaskan perbedaan dan persamaan dari ketentuan pasal 340 dengan pasal 355 ayat (2) KUHP.
JAWAB
1. Menurut saya tindak pidana yang dilakukan Pohan adalah pembunuhan berencana. Namun sebelum menentukan tindakan yang dilakukan Polan, hal-hal yang perlu diketahui:
a. Apakah perbuatan Pohan telah memenuhi rumusan UU?
b. Apakah perbuatannya bersifat melawan hukum atau tidak?
c. Adanya suatu alasan pembenar bahwa perbuatannya sudah memenuhi rumusan UU!
Identifikasi kasus:
1. Penganiayaan
2. Pembunuhan berencana pasal 340 KUHPerdata
3. Polan melarikan diri










Pasal-pasal yang terkait:
Lex generalis
Lex spesialis
Ada unsure rencana


Atas permintaan sendiri
Lex spesialis lex spesialis

Pasal 338 disini sebagai lex generalis, yang terkait dengan kasus di atas adalah pasal 340 KUHP sebagai lex spesialis.
2. perbedaan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana terletak pada unsure-unsurnya.
Pembunuhan berencana terdapat unsure kesengajaan, rencana atau persiapan terlebih dahulu, sedangkan pembunuhan biasa tak terdapat unsure rencana.
3. unsure yang harus dipenuhi Pohan adalah unsure-unsur yang terdapat pada pasal 340 KUHP yaitu:
a. adanya unsure kesengajaan
 Kemampuan bertanggungjawab
 Schuld (kesalahan)
 Alasan pemaaf
b. ada unsure rencana terlebih dahulu
c. merampas nyawa orang lain
4. Pasal 340 KUHP
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”
Pasal 355 ayat 2 KUHP
“jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan Pidana Penjara paling lama lima belas tahun”.
persamaan pasal 340 KUHP dengan pasal 355 ayat 2 KUHP:
sama-sama mengatur tentang perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
Perbedaan pasal 340 KUHP dengan pasal 355 ayat 2 KUHP:
Pada pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana yang merampas nyawa orang lain, sedangkan pada pasal 355 ayat 2 mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian orang lain.

Kesimpulan kasus di atas:
Untuk memberi kesimpulan kita harus terfokus pada perbuatan si pelaku dulu bukan kepada orangnya (strafbaarfeit):
1. perbuatan Pohan telah memenuhi rumusan UU yaitu pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 355 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengkibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. perbuatan Pohan bersifat melawan hukum karena terhadap penilaian obyektif, perbuatan tersebut telah bertentangan dengan UU atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Seperti pembunuhan dan penganiayaan.
3. ada alasan pembenar bahwa perbuatan tersebut memenuhi rumusan UU yaitu adanya unsure kesengajaan, rencana dan merampas nyawa orang lain seperti yang sudah dijelaskan di atas.
Jadi, Pasal penganiayaan akan diserap oleh pasal pembunuhan berencana, maka Pohan akan dikenakan hukuman yang terberat yaitu sesuai dengan pasal 340 yaitu dijerat dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA
A. PENCURIAN
Mengenai delik pencurian diatur dalam pasal 362 – 367 KUHP, Buku II Titel XXII.
Pasal 362 berbunyi: barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dendan paling banyak enam puluh rupiah.
Yang dimaksud dengan delik pencurian menurut pasal 362 KUHP ini adalah tindak pidana yagn mempunyai unsure-unsur sebagai berikut:
1. mengambil
2. adanya barang/benda yang diambil
3. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. pengambilan tersebut bertujuan untuk memiliki dengan melanggar hukum.
Unsure-unsur pencurian tersebut di atas pada dasar dapat dibagi yaitu unsure obyektif:
1. maksud oogmark dari si pembuat (subyektif)
2. suatu benda atau enig goed
3. sifat dari benda itu harus:
a. seluruhnya kepunyaan orang lain atau
b. sebagian kepunyaan orang lain
sedangkan unsure subyektifnya:
1. perbuatan mengambil atau wegnemen (obyektif)
2. bertujuan untuk memiliki dengan melanggar hukum.
Delik pencurian menurut KUHP dibedakan atas 5 macam yatiu:
1. pencurian biasa (pasal 362 KUHP)
2. pencurian dengan pemberatan/pencurian yang dikualifikasi (pasal 363 KUHP)
3. pencurian dnegan kekerasan (pasal 365 KUHP)
4. pencurian ringan (pasal 364 KUHP)
5. pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP).
UNSUR MENGAMBIL
Unsure mengambil itu harus ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasannya yang nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kea rah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”.
UNSUR BENDA
Menurut Memorie van Toelichting (MvT) mengenai benda atau goed dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Sesungguhnya pengertian dari benda-benda tersebut harus dicari dalam hukum perdata atau Burgelijk Wetboek yaitu benda yang berwujud dan bergerak. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian.
Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi.
Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak”melainkan secara umum adalah: setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan samapai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, res nullius”. Dan sudah barang tenteu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut Burgelijk Wetboek (BW).
Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yatiu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentnag tenaga listrik atau electriciteits arrest yang termasuk pengertian benda atau goed.
SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN
Pengertian “kepunyaan”tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah”menguasai” karen akenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lalin, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut.
Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “zich toceigenen” itu adalah “het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai seusatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri.
Unsure terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsure subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelasakan dalam undang-undang.
Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan Pmebentuk Undang-Undang.
Menurut Hoge Raad memberikan pendapatnya, yang dimaksud dengan perbuatan melangggar hukum itu adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang liana tau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentnagan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
Pencurian dengan pemberatan (dikualifikasi) atau gequalificeerde dieftal diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian pemberatan adalah merupakan perbuatan pencurian yang mempunyai unsure-unsur dari perbuatna pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362 KUHP), yang disertai dengan salah satu keadaan-keadaan yang tersebut dalam pasal 363 KUHP (1) dan (2) yatu:
1. bila yang dicuri itu adalah hewan/ternak.
2. bila pencurian itu dilakukan pada waktu terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, letusan gunung dan sebagainya.
3. apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang mana penghuninya tidak mengetahuinya.
4. apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Agar hal ini masuk dalam ketentuan ini maka dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat (pieger) atau turut melakukan (mede pieger) sebagaiman atersbeut dalam pasal 55 KUHP.
5. apabla dalam pencurian itu, pencurinya masuk dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP adalah pencurian yagn didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempermudah pencurian atau apabila si pencuri tertengkap basah (op heterdaad).
Unsure objektif dari kejahatan pencurian dnegan kekerasan adalah berturut-turut: pencurian, didahului, disertai, diikuti, kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan unsure subjektifnya adalah berturut-turut: dengan maksud, mempersiapkan kejahatan, memudahkan pencurian, memungkinkan melarikan diri, menjamin tetap dikuasainya barang yang telah dicurinya, untuk dirinya sendiri dan untuk lain-lain peserta.
Antara unsure objektif dan unsure subjektif tersebut terdapat suatu hubungan timbale balik. Ini berarti bahwa perbuatan yang berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului atau menyertai atau mengikuti perbuatan pencurian bertujuan:
1. memperispkan pencurian yang akan dilakukan
2. memudahkan melakukan pencurian
3 memungkinkan dirinya atau lain peserta untuk melarikan diri jika ketahuan.
4. menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri jika ketahuan.
Apa yang dimaksud dengan kekerasan itu? UU tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” itu. Karena di dalam pasal 89 KUHP hanya dijelaskan “menyebabkan seseorang dalam keadaan pingsan” dan “Onmacht” atau “tidak berdaya”.
Selnajutnya kalau dihubungkan dengan usur-unsur tertentu dari ayat-ayat yagn lain dalam pasal yang sama maka disitu dijumpai unsure-unsur “luka berat dan matinya orang”, maka kekerasan itu adalah kekerasan fisik, ancaman kekerasan itu harus ditafsirkan dengan ancaman kekerasan fisik, serta ditunjukkan pada orang.
Di dalam pencurian dengan kekerasan hukuman maksimum ditambah apabila perbuatannya mengakibatkan orang luka-luka, dan ditambah lagi menjadi hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun jika perbutannya mengakibatkan matinya orang.
PENCURIAN RINGAN
Pencurian ringan. Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Unsure-unsur pencurian ringan :
1. pencurian dalam bentuknya yang pokok seperti yang ditentukan dalam 362 KUHP.
2. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
3. pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar, pengerusakan, memanjat, memakai kunci palsu atau seragam palsu.
Pencurian tersebut dikualifikasikan sebagai pencurian ringan apabila:
1. tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman
2. tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan terututp yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
3. harga barang yagn dicuri tidak melebihi nilai Rp 250,-
Kelau kita bandingkan KUHP kita dengan WvS BElanda tidak diatur mengenai pencurian ringanini. Dimasukkannya pencurian ringan ini dalam KUHP kita adalah berkenaan dnegan kekuasaan pengadilan dan hubungannya dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia pada waktu itu. Dahulu keadaan Indonesia adalah sedemikian rupa, dimana semua perkara yang menyangkut orang Eropa harus diadili oleh Raad van Justitie sedangkan perkara untuk orang pribumi diadili oleh Landraad. Sedangkan peradilan Raad van Justitie keberadaannya sangat terbatas yang hanya ada di Ibu Kota Propinsi, maka di daerah-daerah dibentuk Landgerecht yang di sidang di Kewedanaan.
Landgerecht ini ditugaskan menjalankan peradilan terhadap semua orang yang melakukan kejahatan yang sifatnya ringan, sehingga dalam hubungannya dengan Landgerecht ini KUHP yang berlaku di Indonesia ditambah beberapa pasal mengenai kejahatan ringan.
PENCURIAN DALAM KELUARGA
Pencurian dalam keluarga ini adalah termasuk jenis pencurian dengan peringanan yang diatur dalam pasal 367 KUHP.
Menurut ketentuan pasal 367 ayat 1 KUHP menyatakan: tidak dapat dituntut apabila pencurian itu dilakukan oleh suami atau istri yang belum bercerai. Ini berarti bahwa apabila seorang suami mencuri harta dari istrinya tidak dapat dilakukan penuntutan begitu pula sebaliknya.
Pasal 367 ayat 2 KUHP menyatakan: pencurian itu baru dapat dilakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari salah satu pihak. Jadi apabila tidak ada pengaduan dari si korban maka tidak dapat dilakukan penuntutan.
Appa rasio untuk meniadakan tuntutan hukum terhadap suami istri seperti yang dimaksud di atas? Adapun alasannya adalah untuk menjaga agar hubungan suami istri tersebut tidak terganggu dan menimbulkan perceraian. Disamping itu adalah sulit untuk membuktikan bahwa barang yang dicuri itu adalah merupakan harta milik suami atau harta istri.
PENGGELAPAN
Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebutkan kejahatan yang diatur dalam buku II Bab ke XXIV KUHP itu ialah yang merupakan terjemahan dari kata “verduistering” dalam bahasa Belanda.
Dr C.B van Haeringen mengatakan penggelapan itu sebagai “uitstraling van licht beletten” yang artinya membuat segala sesuatu menjadi gelap atau menghalangi memancarnya sinar.
Penggelapan dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 372 KUHP. Menurut pasal 372 KUHP yang dinamakan dengan penggelapan adalah : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yagn seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya bukan kaena kejahatan.
Jadi unsure dari pasal 372 KUHP adalah:
1. mengambil barang
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. barang tersebut sudah berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.
Unsure-unsur objektif:
1. menguasai untuk dirinya sendiri atau “Zich toeeigenen”.
2. suatu benda atau eenig goed.
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. yang ada dalam kekuasaanya tidak karena kejahatan
5. secara melawan hak atau wederechtelijk.
UNSUR SUBJEKTIFNYA:
Dengan sengaja atau opzettelijk.
Dari rumusan kejahatan penggelapan ini nampaklah yagn dilarangan adalah perbuatan menguasai bagi dirnya sendiri (zich eeigenen) yang menurut Memorie van Toelivhting (MvT) mengenai pasal 372 KUHP berarti “seolah-olah ia adalah pemiliknya”. Demikian pula halnya dengan yurisprudnesi, perbuatan “menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya”.
Beda dari pencurian dan penggelapan adalah di dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan dalam penggelapan barang tersebut sudah berada dalam kekuasaan si pelaku bukan karena hasil kejahatan.
Di dalam KUHP delik penggelapan dibedakan atas 4 macam yaitu:
1. penggelapan biasa (pasal 372 KUHP)
2. penggelapan ringan (pasal 373 KUHP)
3. penggelapan dengan pemberatan (pasal 374 KUHP)
4. penggeplapan berat oleh karena keadaan terpaksa disuruh meyimpan barang tersebut (pasal 375 KUHP)
5. penggelapan oleh Pegawai Negeri (pasal 415, 417 KUHP).
Dari rumusan pasal 373 KUHP dijelaskan bahwa untuk dapat dikatakan terdapat kejahatan penggelapan ringan harus memenuhi dua syarat yaiut yang digelapkan harus bukan ternak dan nilai barang yang digelapkan itu kurang dari duapuluh lima rupiah. Jadi penggelapan ringan adalah penggelapan biasa dnegan kondisi peringanan sehubungan dengan nilai yang digelapkan rendah lagi pula bukan ternak yang digelapkan, ancaman pidananya maksimum 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-
Penggelapan dengan pemberatan menurut pasal 374 KUHP adalah, menghukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun, yang menjadi pertimbangan pemberatan dalam pasal 374 KUHP yaitu orang yang memegang barang itu adalah berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena memperoleh upah.
Pasal 375 KUHP mengatur tentang penggelapan berat yang diancam hukum penjara setinggi-tingginya 6 tahun. Dalam ketetnuan ini pemberatan mana dihubungkan dengan keadaan terpaksa untuk menyimpan barang namun kemudian si penyimpan melakukan penggelapan. Termasuk dalam kondisi penggelapan berat dalam pasal 375 KUHP adalah mereka yang melakukan penggelapan oleh wali, curator atau pengurus dan sebagainya.
Ketentuan pasal 374 KUHP lebih banyak dibahas dalam hukum pidana khusus yaitu dalam tindak pidana korupsi teristimewa dalam pasal 315 dan 317 KUHP.
Pasal 415 dan 417 KUHP adalah ketentuan-ketentuan yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang melakukan delik penggelapan, yang lebih popular dengan istilah korupsi.
PENIPUAN
Penipuan diatur di dalam Buku II Titel XXV mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.
Di dalam pasal 378 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau sifat atau mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan piutan gkarena salah telah melakukan penipuan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.
Dari rumusan ketentuan pasal 378 KUHP ini dapat dilihat unsure-unsur dari penipuan yaitu:
a. unsure-unsur objektif:
1. menggerakkan
2. orang lain
3. untuk menyerahkan sesuatu benda
4. mengadakan suatu perjanjian hutang
5. untuk meniadakan suatu piutang
6. dengan menggunakan upaya berupa: mempergunakan nama palsu, menggunakan tipu muslihat, mempergunakan sifat palsu, mempergunakan susunan kata-kata bohong.
b. unsure-unsur subjektif:
1. dengan maksud atau met het oogmark
2. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Dari unsure-unsur penipuan dari pasal 378 KUHP tersebut dapat dijelaskan:
1. menggerakkan orang lain
Menggerakkan orang lain dalam delik penipuan tidaklah sama dnegan apa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain dalam menterjemahkan perkataan uitloking pada pasal 55 ayat 1 KUHP.
Sebagaimana telah diketahui perbuatan mneggerakkan orang lain dalam pasal 55 ayat 1 KUHP, dimana si pelaku disyaratkan telah dipergunakan daya upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancamn kekerasan atau dengan menggunakan ancaman kekerasan ataupun dengan memebrikan kesempatan, sarana atau keterangan.
Sedangkan di dalam pasal 378 KUHP tidak disyaratkan seperti tersebut di atas, melainkan dengan mempergunakan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu.
2. untuk menyerahkan suatu benda
Yang dimaksud dengan benda disini adalah baik itu benda berwujud dan bergerak seperti halnya pengertian benda dalam kejahatan pencurian dan penggelapan.
Apabila kita melihat ke dalam rumusan pasal 378 KUHP maka akan Nampak bahwa unsure “menyerahkan sesuatu benda” itu terletak jauh di belakang unsure opzet yang dalam kejahatan penipuan dipakai perkataan “met het oogmark”. Oleh karena itu perbuatan menyerahkan sesuatu benda itu harus merupakan akibat langsung daripada daya upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya atau dengan perkataan lain bahwa antara daya upaya yang digukana oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal.
Dalam hal perbuatan menyerahkan ini bukan hanya penting untuk menentukan apakah kejahatan penipuan itu telah selesai atau tidak juga penting dalam hal menentukan tempat terjadinya kejahatan.
Perumusan dari pasal 378 KUHP menurut Prof Wirjono adalah penipuan dalam arti sempit, sedangkan penipuan yang diatur dalam pasal 379a – 393 bis disebut penipuan dalam arti luas.
Pasal 379a mengatur mengenai penipuan dari pihak pembeli, dan pasal ini dicantumkan dalam KUHP baru pada tahun 1930, karena pembentuk KUHP menemukan gejala-gejala tidak baik dalam sikap pembeli yang mula-mula tidak dikenakan hukuman.
Sedangkan yang diberantas oleh pasal 379a KUHP ini adalah perbuatan seorang pembeli barang yang sejak semula sudah berniat untuk tidak membayar sebagian atau seluruhnya dari harga barang tersebut.
Adapun elemen yang penting dari pasal 379a ini dan harus dibuktikan untuk dapat menghukum terdakwa adalah:
1. penuntutan itu harus dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan. Jika hanya dilakukan satu kali saja tidak cukup untuk dikenakan pasal ini. Jadi pembelian barang tersebut harus dilakukan berulang-ulang.
2. pada waktu dilakukan pembelian si pembeli sudah sejak semula mempunyai niat untuk tidak membayar.
Mengenai penipuan dari pihak penjual diperinci dalam 2 pasal yaitu: pasal 383 KUHP dan pasal 386 KUHP. Dalam pasal 383 KUHP mengancam dengan maksimum hukuman penjara 1 tahun 4 bulan bagi si penjual yang menipu si pembeli:
1. karena ia dengan sengaja menyerahkan kepada si pembeli suatu barang lain dari pada arang-yang semula ditunjukkan kepada si pmebeli.
2. karena melakukan tipu muslihat mengenai keadaan, sulfat atau jumlah barang yang diserahkan.
Pasal 386 ayat 1 mengancam dengan maksimum hukuman penjara 4 tahun kepada siapa penjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat-obatan yang diketahui palsu, sedangkan hal tersebut disembunyikan.
Pasal 386 ayat 2 KKUHP menyatakan bahwa barang makanan atau minuman atau obat-obatan tersebut dipandang palsu kalau harganya atau gunanya menjadi kurang karena dicampur dengan bahan-bahan lain.
Dari ketentuan pasal 383 KUHP dan pasal 386 KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam 383 KUHP penipuan itu dilakukan kepada seorang pembeli tertentu, sedangkan dalam pasal 386 KUHP, penipuan itu ditunjukkan kepada umum (khalayak ramai), dan lagi perbuatan ini yang diserang adalah kesehatan pembeli. Hal inila hyang menyebabkan mengapa ancaman hukuman pasal 386 KUHP lebih berat dari pasal 383 KUHP. Penipuan mengenai nama palsu (pengarang) diatur dalam pasal 380 KUHP yang mengancam hukuman terhadap perbuatna-perbuatan penipuan tentang hak cipta. Tetapi sekarang telah diatur lebih lanjut dalam UU hak cipta.
PEMERASAN
Pemerasan distur di dalam Buku II Bab XXII KUHP sebenarnya terdiri dari dua kejahatan yaitu dalam bahasa BElanda “afpersing” atau “pemerasan” (pemerasan dengan kekerasan) dan “afdreiging” atau “pengancaman” (pemerasan dengan menista), tetapi karena kedua macam perbuatan tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu mempunyai tujuan memeras orang lian maka kedua kejahatan tersebut biasa disebut dengan pemerasan.
Bentuk kejahatan pemerasan dengan kekerasan diatur dalam pasal 368 KUHP yang perumusannya sebagai berikut:
1. barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain daripada orang yang dipaksa, atau untuk membuat suatu pinjaman atau meniadakan suatu piutang maka ia karena salah telah melakukan pemerasan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
2. ketentuan-ketentuan tersebut did alam ayat dua, tiga dan empat pasal 365 berlaku untuk kejahatan ini.
Dari perumusan tersebut di atas unsure-unsur sebagai berikut:
1. unsure-unsur objektif:
a. memaksa atau dwigen
b. orang lain
c. untuk menyerahkan sesuatu benda
d. untuk membuat suatu pinjaman
e. untuk meniadakan suatu piutang
f. dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. unsure-unsur subjektif:
a. denganmaksud atau met het oogmark
b. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Melihat dari unsure-unsur pemerasan dengan kekerasan tersebut diatas maka ada beberapa unsure yang perlu dijelaskan sebagai berikut:
a. yang dimaksud untuk menyerahkan suatu benda adalah benda yang dimaksud tidak perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang diperas kepada yang memeras, tetapi dapat juga penyerahan tersebut dapat dilakukan dengan perantara pihak ketiga untuk diserahkan kepada orang yang melakukan pemerasan.
b. untuk membuat suatu pinjaman maksudnya adalah pinjaman disini bukanlah untuk mendapatkan uang pinjaman dari orang yang diperas, melainkan memaksa orang tersbeut untuk membuat suatu perikatan yang menyebabkan ia harus membayar suatu jumlah uang tertentu. Demikian juga halnya dengan meniadakan piutang berarti juga meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas.
c. untuk menguntungkan diri sendiri maksudnya adalah menambah kekayaannya dari pada kekayaannya semula atau menambah kekayaan orang lain.
Ketentuan dari pasal 368 ayat 2 KUHP menentukan bahwa ketentuan yang terdapat dalam ayat dua, tiga dan empat pasal 365 KUHP juga berlaku bagi kejahatan pemerasan ini, ini berarti:
a. kejahatan pemerasan yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya ada tempat kediaman, di jalan umum, diatas kereta api yang bergerak.
b. pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
c. pemeras untuk dapat masuk ke tempat yan gdiperas dengan cara membongkar merusak atau masuk dnegan kunci palsu atau menggunakan seragam palsu
d. dengan pemerasan itu terjadi luka berat pada orang yang diperas.
Maka kejahatan itu diperberat ancaman hukumannya selama lamanya 12 tahun. Dan kalu pemerasan sampai menyebabkan matinya orang maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya 15 tahun.
Pemerasan dengan kekerasan ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya bahwa dalam pencurian dengan kekerasan si pelaku sendiri yang mengambil benda yang dicuri, sedangkan dalam pemerasan dnegan kekerasan benda tersebut diserahkan oleh si korban hal ini terjadi karena ada ancaman kekerasan dari si pemeras.
Bentuk pemerasan dengan menista atau afdreiging diatur dalam pasal 369 KUHP. Dimana unsure-unsurnya hamper sama dengan kejahatan pemerasan dengan kekerasan atau afpersing, kecuali daya upaya yang dipakai oleh orang yang memeras yaitu membuat malu orang yang diperas secara lisan, membuat malu secara tertulis dan membuat malu dengan membuka suatu rahasia.
Yang dimaksud dengan menista adalah merusak kehormatan atau nama baik orang lain dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiar tuduhan itu secara lisan atau tertulis.
Perbedaan antara afpersing dengan afdreiging adalah:
Pada kejahatan afpersing atau pemerasan dengan kekerasan, daya upaya yang digunkan hanyalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hukumannya dapat diperberat dan tanpa perlu adanya pengaduan. Sedangkan kejahatan afdreiging atau pemerasan dengan menista, daya upaya yang digunakan untuk memeras dengan membuat malu secara lisan, tertulis atau dengan membuka rahasia, dan hanya dapat dituntut tanpa pengaduan serta kemungkinan ancaman pidananya tidak diperberat.
MERUSAK BARANG ORANG LAIN
Mengenai delik in diatur di dalam pasal 406-412 KUHP,
Penghukuman terhadap orang yang kejahatan yang diatur pasal 406 KUHP haruslah dapat dibuktikan bahwa:
1. tersangka telah membinasakan atau merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang
2. perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum
3. barang yang dimaksud harus milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagiannya.
Oleh pasal 408 KUHP hukumannya diperberat menjadi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun apabila perbuatan itu dilakukan terhadap jalanan kereta api, jalan trem saluran telepon atau listrik, seluruh air minum yang digunakan untuk kepentingan umum.
Apabila perbuatan itu dilakukan karena culpa atau lalai, maka menurut pasal 409 KUHP diperingan menjadi pidana kurungan selama-lamanya satu bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp.100,-
Dalam pasal 410 KUHP mengancam maksimum hukuman penjara 5 tahun barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum mengahncurkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sebuah bangunan atau sebuah kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dan pasal 412 KUHP menambah hukuman sepertiganya, apabila tindak pidana ini dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
PEMUDAHAN (PERTOLONGAN)
Kejahatan pemudahan ini diatur di dalam Buku II title XXX yan gdapat dibagi menjadi dua jenis tindak pidana pemudahan yaitu:
1. penadahan (Heling) yang diatur dalam pasal 480-482 KUHP
2. tindak pidana oleh penerbit/percetakan yang diatur dalam pasal 483-484 KUHP.
Ad.1 PENADAHAN ATAU “HELING”
Penadahan ini diatur dalam pasal 480 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan:
KE 1. Barang siapa membeli, menawarkan mennukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa yang diperoleh dari kejahatan.
Ke 2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga, bahwa diperolehnya dari kejahatan.
Dari rumusan pasal 480 ayat 1 KUHP ini dapat ditarik unsure-unsurnya sebagai berikut:
1. unsure-unsur onjektif:
a. membeli, menyewa, menukar, menerima, sebagai gadai, menerima sebagai hadiah,
b. karena ingin mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan,
c. sebuah benda, yang diperoleh karena kejahatan,
d. penadahan.
Unsure-unsur subjektif:
a. yang ia ketahui
b. yang ia patut dapat menduga
dalam pasal 480 ayat 1 KUHP sebenarnya mengatur dua jenis kejahatan yaitu: pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda dari kejahatan, kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan.
Jenis yang kedua ini jelas ditentukan “ingin mendapat keuntungan”, ini berarti harus dibuktikan apakah perbuatan menjual, menyewakan dan sebagainya benar-benar didorong oleh keinginan si pelaku mendapatkan keuntungan.
Unsure yang terdapat dari pasal 480 ayat 2 KUHP:
1. Unsure-unsur objektif:
a. mengambil keuntungan
b. pendapat dari suatu benda
c. sebuah benda yang diperoleh karena kejahatan
2. unsure subjektif:
a. yang ia ketahui
b. yang ia patut menduga
tindak pidana penadahan ini dilakukan setelah selesai tindak pidan aterhadap harta benda, yaitu mengenai tindak pidana yan gdiperoleh dengan jalan kejahatan. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa penadahan tersebut adalah suatu perbuatan menampung barang-barang hasil kejahatan seperti barang hasil pencurian, penggelapan, perampasan, dan penipuan, hal mana perbuatan tersebut akan memepersukar melakukan penyidikan terhadap kejahatan tersebut.
Di dalam melihat unsure subjektif dari tindak pidana penadahan ini, dapatlah diketahui bahwa di dalam penadahan terdapat unsure sengaja (dolus) dan culpa (culpoos).
Unsure sengaja dirumuskan dengan “diketahuinya” sedangkan culpa dirumuskan dnegan “patut dapat menyangka”. Sengaja disini berarrti si pelaku mengetahui benar bahwa barang ini berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti perhitungan yang layak, dimana si pelaku dapat menduga behwa barang itu berasal dari kejahatan.
Did alam praktek pembuktian adanya unsure kesengajaan si penadah bahwa ia mengetahui barang tersebut hasil dari kejahatan. Biasanya dapat dianggap terbukti ialah unsure culpa yaitu si penadah dapat dianggap patut dapat menyangka bahwa barang tersbeut hasil dari kejahatan.
Perbuatan si penadah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. menerima barang dalam tangannya yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,d an menerima sebagai hadiah.
2. melepasakan barang dari tangannya yatiu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyembunyikan dengan maksud mendapat untung.
Penyebutan perbuatan-perbuatan dalam pasal 480 KUHP disebutkan secara limitative artinya tidak boleh ditambah dengan perbuatan-perbuatan lain yang tidak dirumuskan dalam pasal 480 KUHP.
Timbul pertanyaan: apakah seoran gyang meminjam baran gcurian dapat disebut penadah?
Prof. Wirjono Prodjodikroro, SH memberi contoh: seorang emminjam uang curian. Menurut beliau, orang yang meminjam uang curian dapat dianggap sebagai penadah, alasannya adalah bahwa meminjam uang itu dapat disamakan dengan menerima gadai suatu barang. Jadi pemikiran beliau memperluas arti perumusan pasal 480 KUHP. Penulis tidak sependapat dengan beliau karena gadai menurut hukum perdata berarti persetujuan pinjam-meminjam uang dengan tanggungan suatu barang yang bergerak, sehingga kalau meminjam uang itu tanpa tanggungan barang bergerak bukanlah gadai. Jadi seorang yang meminjam uang atau barang dengan itikad baik atas barang curian bukanlah perbuatan penadahan. Yang penting disini adalah itikad peminjam harus dibuktikan.
PENADAH SEBAGAI KEBIASAAN
Mengenai kebiasaan menadah diatur dalam pasal 481 KUHP, yang menyatakan:
1. barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. barang siapa dapat dicabut haknya tersebut dala pasal 35 no.1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.
Yang dimaksud haknya menuntut pasal 35 no.1 KUHP adalah haknya memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Unsure-unsur pasal 481 (1) KUHP dikatakan sebagai berikut:
Unsure objektif:
1. mempunyai, menukar, menerima sebagai gadai, menyimpan, atau menyembunyikan
2. benda-benda
3. yang diperoleh dari kejahatan
Unsure subjektif:
1. membuat sebagai kebiasaan
2. dengan sengaja.
Yang dimaksud dengan kebiasaan dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakkukan berturut-turut yang mana perbuatan in isatu sama lainnya saling berhubungan. Atau dapat dikatakan bahwa kebiasaan menadah ini sudah merupakan mata pencaharian dari si penadah.
PENADAHAN RINGAN
Penadahan ringan diatur dalam pasal 482 KUHP menyatakan: perbuatan diterangkan dalam pasal 480 diancam karena menadah ringan dengan pidan apenjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364. 373, dan 379.
Jadi disebut sebagai penadahan ringan, jika perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 480 KUHP dilakukan terhadap benda-benda hasil kejahatan pencurian ringan (pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (pasal 373 KUHP) atau penipuan ringan (pasal 379 KUHP).
Batas ukuran yang ditetapkan disini bukanlah harga/nilai barang yang diterimanya, melainkan sifat kejahatan yang dilakukan.