PSIKOLOGI HUKUM SECARA UMUM
a. pengertian obyek dan ruang lingkup psikologi hukum
oleh karena psikologi hukum terdiri dari dua kata yaitu psikologi dan hukum, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan apa itu psikologi dan apa itu hukum. Demikian pula dalam membahas psikologi hukum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan psikologi secara umum, karena psikologi hukum adalah bagian dari psikologi umum.
Ecara harfiah psikologi berasal dari bahasan yunani, yaitu: psyche = jiwa (roh) dan logos = ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Sedangkan hukum sukar untuk dirumuskan karena hukum bersegi banyak dan hamper mengatur seluruh bidang kehidupan manusia. Tetapi dalam hubungan ini cenderung untuk dibatasi hanya dalam arti kaedah. Artinya hukum merupakan suatu patokan tentang bagaimana berperilaku sebagaimana yang diharapkan dan itu terjadi berkenaan dengan adanya interaksi manusia yang menimbulkan hasil penilaian baik. Aturannya terdiri dari ketentuan-ketentuan yang membatasi tingkah laku manusia. Dilihat dari fungsinya yang bertujuan menjaga tata tertib, maka ketentuannya hanya berupa larangan dan keharusan. Tetapi apabila dilihat dari jenisnya maka dapat dibedakan adanya, yaitu: norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Yan glebih sering dikenal dengan istilah “norma sosial”.
Dengan demikian psikologi hukum diartikan sebagai ilmu tentang jiwa manusia yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, yang menimbulkan masalah berdasarkan hukum atau ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah hukum sebagai akibat dari tingkah laku seseorang.
Pengertian psikologi hukum juga diberikan oleh beberapa sarjana lainnya seperti: soerjono soekanto menyatakan bahwa yang dimkasud dengan psikologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Soedjono D juga mengungkapkan bahwa psikologi hukum adalah ilmu yang mendekati lembaga dan hubungan hukum dari segi perilaku manusia (behavioral sciences). Atau juga dikatakan bahwa psikologi hukum itu adalah hasil dari tuntutan dan proses pendekatan terhadap hukum dari ilmu pengetahuan sosial dan ilmu tentang tingkah laku manusia.
Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa psikologi hukum adalah ilmu tentang kenyataan, karena menyoroti hukum sebagai prikelakuan atau sikap tindak manusia. Dan dalam kenyataannya di masyarakat ada yang taat hukum dan ada yang tidka taat hukum.
OBYEK PSIKOLOGI HUKUM
Yang menjadi obyek dari psikologi hukum adalah prikelakuan atau sikap tindak manusia sebagai individu atau sikap tindak hukum yang merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, karena setiap prikelakuan ataupun sikap tindak manusia mempunyai landasan kejiwaan.
Oleh karena obyek dari psikologi itu adalah ilmu tentang prikelakuan (tingkah laku manusia) maka tidak cukup hanya melihat perikelakuannya yang nyata saja, tetapi perlu pula melihat perikelakuannya yan gtidak nyata. Seperti : berpikir, takut, marah, dendam, sirik, niat, sengaja dan lain sebagainya, yang dapat diketahui melalui metoda-metoda tertentu. demikian pula halnya dalam psikologi hukum bahwa prikelakuan mansuia yang berkaitan dengan hukum bisa terjadi pada perikelakuannya yang nyata dapat dilihat dari akibat perbuatannya, bisa pula terjadi pada prikelakuannya yang tidak nyata, dimana akibat dan perbuatannya itu masih tersembunyi dalam pikirannya.
Jadi yang menjadi obyek penelitian dari psikologi hukum adalah hubungan timbale balik antara factor-faktor tertentu dari hukum dengan beberapa aspek khusus dari kepribadian (tingkah laku manusia). Karen amempelajari hukum haruslah pula melihat penerapan dari hukum itu sendiri, bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan apabilat erjadi masalah maka penyelesaiannya harus tepat, benar dan adil, dalam arti apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Di samping itu hukum juga berhubungan erat dnegan unsure-unsur psikologis, sosiologis, politis, yuridis dan filosofis dari masyarakat diman ahukum itu diterapkan.
RUANG LINGKUP PSIKOLOGI HUKUM
Seperti telah dikemukakan di atas bahwa psikologi hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan daripada perkembangan jiwa manusia atau mempelajari sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari prikelakuan atau sikap t indak tersebut.
Oleh karena psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang masih sangat muda yang tumbuh karena tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama dalam praktek penegakan hukum, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetapi perhatian terhadap cabang ilmu pengetahuan ini belum begitu memadai. Akibatnya belum ada kesepakatan yang mantap mengenai ruang lingkup bahasannya.
Kurangnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini terbukti dari kurangnya tulisan-tulisana yang membahas tentang psikologi hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah-masalah yang ditinjau oleh psikologi hukum pada umumnya berkisar pada soal-soal:
1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum
2. Dasar-dasar kejiwaan, fungsi dan pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum
3. Akibat-akibat dari pola-pola penyelesaian sengketa tertentu.
Sedangkan pada halaman berikutnya Soerjono Soekanto hanya membahas hal-hal yang mungkin berguna dalam kaitannya dengan ilmu hukum dan yang lazim ditonjolkan dalam karya-karya psikologi adalah menyangkut:
1. Kepribadian
2. Proses belajar
3. Kondisi-kondisi emosional manusia
4. Kelainan-kelainan
Soedjono D membuat ruang lingkup psikologi hukum menjadi antara lain:
a. Segi-segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum
b. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum
c. Prilaku menyimpang
d. Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan prilaku
e. Rangkuman
Ruang lingkup yang dicoba untuk dikembangkan di fakultas hukum unud antara lain:
1. Psikologi hukum secara umum
2. Aspek psikologis dalam pembentukan norma
3. Prilaku yang patuh (taat) pada hukum
4. Prilaku yang menyimpang/melanggar hukum
5. Pendekatan psikologis dalam praktek peradilan
6. Psikologis hukum dan hukum pidana (tim pengajar psikologi hukum : bahan ajar psikologi hukum : 2005).
b. SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLOGI HUKUM
pembahasan sejarah lahirnya psikologi hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Psikologi adalah ilmu yang sudah mulai berkembang sejak abad 17 dan 18 serta Nampak pesat kemajuannya pada abad ke 20. Pada awalnya ilmu ini adalah bagian dari filsafat sebagaimana halnya ilmu-ilmu yang lain seperti misalnya ilmu hukum tata Negara maupun ilmu ekonomi, namun kemudian memisahkan diri dan berdiri sebagai ilmu tersendiri.
Lebih lanjut dikatakan dalam buku tersebut bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber dari segala sesuatu. Dan semua hasil ciptaanNya menjadi obyek dan sasaran dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang lahir pertama kali adalah filsafat yang membahsa segala sesuatu dan kemudian dari padanya lahirnya berbagai cabang ilmu pengetahuan termasuk psikolgi maupun psikologi hukum. Ahli-ahli filsafat kuno seperti Socrates, Plato maupun Aristoteles, baik pikiran maupun penemuannya akan selalu dijumpai dalam semua ilmu-ilmu yang telah memisahkan diri dari filsafat. Hal yang sama juga akan dijumpai dalam psikologi serta cabang-cabang psikologi. Selain mendapat pengaruh dari filsafat, psikologi mapun cabang-cabangnya juga mendapat pengaruh dari ilmu alam. Dan dalam perkembangan selanjutnya psikologi melepaskan diri hingga menjadi satu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan menjadi otonom.
Psikologi yang mempelajari “jiwa” dalam kenyataannya banyak mendapat kesulitan karena obyek penelitiannya adalah abstrak, yang tidak dapat diselidiki secara langsung seperti melihat benda misalnya meja atau daun, tetapi hanya melallui keaktifan-keaktifannya yang terlihat melalui manifestasi tingkah laku atau perbuatannya. Jiwa tidak dapat dilihat atua ditemukan bagaimana bentuk dan rupanya, darimana datangnya jiwa dan kemana kemudian jiwa itu pergi? Karena itulah banyak ahli yang mengatakan jiwa itu adalah suatu misteri (rahasia). Dan spekulasi yang terakhir menyebutkan bahwa jiwa itu adalah kekuatan listrik yang ada di “otak” manusia tetapi tetap belum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.
Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa menurut ilmu pengethauan positif, jiwa itu diartikan sebagai:
a. Kekuatan yang menyebabkan manusia itu hidup
b. Menyebabkan manusia itu dapat berpikir, berperasaan dan berkehendak (budi)
c. Menyebabkan orang mengerti atau insyaf akan segala gerak jiwanya.
FASE-FASE PADA TAHAP PERKEMBANGAN PSIKOLOGI
Pada fase I : psikologi dipengaruhi oleh ajaran filsafat yang berlangsung sejak Zaman Yunani Kuno (400 SM -1800 M), pada zaman itu ada dua model psikologi:
1. Psikologi Platoo (427-347 SM). Ajarannya: Trichotomi: bahwa manusia itu memiliki:
a. Pikiran – di kepala
b. Kemauan – di dada
c. Keinginan – di perut
2. Psikologi Aristoteles (murid Plato) (384-322 SM). Ajarannya: DIchotomi: bahwa fungsi daripada jiwa manusia adalah:
a. Berpikir
b. Berkehendak
Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka makhluk berjiwa di ala mini ada 3 (tiga) yaitu:
a. Tumbuh-tumbuhan – anima vegetativa
b. Binatang – anima sensitiva
c. Manusia – anima intelektiva
Dilihat dari kondisi kejiwaan yang demikian maka kemampuan dan pikiran antara tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia menjadi berbeda seperti:
- Tumbuh-tumbuhan – makan, minum, dan berkembang biak
- Binatang – makan, minum, berkembang biak dan berpindah tempat
- Manusia – makan, minum, berpindah tempat, berpikir/berperasaan, berkemauan, berbudaya, punya rasio, kecerdasan (akal, budi, budaya).
Pada fase II: psikologi dipengaruhi oelh ilmu alam yang berlangsung samapi sebelum abad ke 20, karena psikologi berangsur-angsur melepaskan diri dari filsafat. Pengaruh itu tampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik metoda penyelidikannya maupun materi pandangannya.
Hal itu terbukti dari munculnya beberapa cabang psikologi seperti:
a. Psikologi asosiasi
b. Psikologi unsure / element
c. Psikologi fisiologi
Pada fase III: inilah psikologi mulai berdiri sendiri terlepas dari baik filsafat maupun ilmu alam. Hal in iterjadi berkat usaha dari “WILHEM WUNDT” (1832-1920 M), yang mendirikan laboratorium psikologi tahun 1875 yang disahkan oleh Universitas Leipzig 1886 dengan ajarannya :”PSIKOLOGI EXPERIMENTAL” sehingga beliau dijuluki “BAPAK PSIKOLOGI” sejak abad ke XIX bukan hanya bersifat mengenai gejala-gejala kejiwaan tetapi jiga menelitinya secara umum dengan menggunakan metoda ilmiah yang seobyektif mungkin.
Psikologi sebagai ilmu yang telah berdiri sendiri sejak tahun 1879 yang merupakan induk dari psikologi hukum mengalami perkembangan yang sangat pesat, tidak hanya untuk perkembangan ilmu psikologi saja, tetapi juga diharapkan bermanfaat lebih intensif bagi kehidupan manusia yang akhirnya melahirkan pengkhususan-pengkhususan yang berupa cabang-cabang dari psikologi.
Setelah memasuki abad ke XIX, Wilhelm Wundt (1875) dan juga ahli-ahli psikkologi lainnya seperti Cattel, Hugo Munsterberg dan Kraeplin menegaskan bahwa jiwa manusia itu merupakan satu kesatuan jiwa raga yang berkegiatan sebagai keseluruhan. Mereka menegaskan bahwa apabila mengamati sesuatu, tidak hanya melihat dengan mata saja tetapi juga dengan seluruh minat dan perhatian yang dicurahkan kepada obyek yang diamati di samping sangat dipengaruhi oleh niat dan kebutuhan pada waktu itu serta pengalaman-pengalaman masa lalu khususnya dalam memberikan penafsiran. Jadi psikologi modern menegaskan bahwa kegiatan jiwa manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan seluruh jiwa raganya dan buh=kan hanya kegiatan lat-alat tubuh saja atau kegiatan jiwa satu demi satu terlepas dari yang lainnya. Contohnya: seorang mahasiswa yang melihat pengumuman hasil ujian akan tampak dari gerak-geriknya atau tingkah lakunya yang menunjukkan kegembiraan atau kekecewaan.
Sehubungan dengan lahirnya cabang-cabang dari psikologi ini bila dilihat dari sudut tinjauannya terdapat banyak sistimatika psikologi. Ada beberapa pendapat sarjana yang kemudian akan menentukan letak dari psikologi hukum dari cabang-cabang psikologi tersebut, antara lalin:
1. Soedjono D, membagi ilmu psikologi dilihat dari luasnya obyek menjadi:
a. Psikologi umum, yaitu psikologi yang mempelajari dan menyelidiki kegiatan psikis manusia pada umumnya, mencari dalil-dalil yang bersifat umum dari kegiatan psikis yang kemudian menjadi teori-teori psikologi.
b. Psikologi khusus, yaitu psikologi yang mempelajari dan menyelidiki segi-segi kekhusussannya dari aktivitas psikis yang kemudian melahirkan:
Psikologi perkembangan
a. Psikologi sosial
b. Psikologi pendidikan
c. Psikologi kepribadian
d. Psikologi criminal
e. Psikologi perusahaan, dll
Psikologi khusus adalah psikologi yang memberi penekanan pada bidang aliran atau obyek tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa psikologi hukum yang obyeknya hukum yang berkaitan dengan prilaku adalah merupakan cabang dari psikologi khusus.
2. Soerjono Soekanto, membagi ilmu psikologi menjadi:
a. Psikologi umum meliputi:
- psikologi antar disiplin
- psikologi perkembangan
b. psikologi terapan meliputi:
- psikologi klinis
- psikologi industry
- psikologi pendidikan
- psikologi penegakan hukum, dst.
3. Titchener membedakan psikologi sebagai ilmu dengan psikologi sebagai teknologi atau antara:
a. Psikologi murni (pure psychology)
b. Psikologi terapan (applied psychology)
Menurut Beliau, ahli psikologi yang bijaksana akan selalu berusaha menerapkan atau menggunakna psikologi terapan untuk mambahas masalah-masalah dalam bidang hukum, oleh karena hukum adalah masalah kehidupan. Jadi menurut Titchener psikologi hukum adalah termasuk bidang psikologi terapan.
4. Apabila dilihat dari sistimatika perkembangannya, secara pokok psikologi dapat pula dibagi dua yaitu:
a. Psikologi lama, karena kena pengaruh ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan alam.
b. Psikologi baru/modern yaitu psikologi yang sudah berdiri sendiri (otonomi).
Tetapi sebenarnya belum dapat dinyatakan secara pasti sejak kapan dapat dikatakan tumbuhnya psikologi hukum karena penyelidikan untuk itu belum ada. Hanya saja dapat diperkirakan psikologi lahir apda awal abad ke 20 atau pada akhir abad ke 19, karen abuku-buku atau tulisan-tulisan tentang psikologi hukum sangat jarang ditemukan.
c. PSIKOLOGI DAN ILMU HUKUM
oleh karena hendak mengkaitkan psikologi dnegan hukum dalam arti kaedah, atau noema maka sebenarnya psikologi merupakan karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. ilmu mengenai jiwa dan ilmu hukum merupakan dua ilmu yang berdampingan.
Menurut Agus Broto Susilo yang dikutip dari Suasthawa I Made, bahwa hukum itu dibentuk oelh jiwa manusia. Baik itu putusan pengadilan maupun perundang-undangan merupakan hasil jiwa manusia. Suaut peraturan tertulis yang berbentuk perundang-undangan misalnya, mungkin hanya timbul kesan yang sangat abstrak, bahwa hukum itu merupakan hasil proses kejiwaan manusia, sifatnya yang pribadi hanya tampak sedikit, oleh karena tidak diketahui siapa pembentuk hukum tertulis tersebut. Disamping itu ada kemungkinan landasan mental pembentuk hukum tertulis itu tidak diketahui.
Demikian pula menurut Satjipto Rahardjo yang mengkaitkan antara psikologi dengan hukum, bahwa salah satu segi yang menonjol pada hukum terutama sekali pada hukum modern adalah penggunaan hukum secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia. Artinya hukum telah memasuki bidang psikologi, khususnya psikologi sosial. Selanjutnya dengan mengambil pendapat dari Leon Petrazycki, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses-proses psikis yang unik, yang dapat dilihat dnegan mempergunakan metoda introspeksi. Contohnya hukum pidana merupakan bidang hukum yang cukup sering berurusan dengan psikologi, yang menyatakan bahwa dengan pidana diharapakan kejahatan bisa dicegah, merupakan salah satu contoh yang jelas mengenai hubungan antara hukum dengan psikologi.
Sejalan dengan pendapat di atas yang menyatakan bahwa hukum sebagai alat atau instrument, Soedjono D menyatakan bahwa: Peranan hukum sebagai fenomena sosial akan mewujudkan ketertiban, keadilan dan menuju kea rah tujuan hidup bersama yaitu kesejahteraan adalah merupakan norma yang amat menonjol, karena penekanannya melalui ancaman dan paksaan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh masyarakat, mengandung daya psikologis di dalam kehidupna sosial. Jadi wajarlah apabila perkaitan antara psikologi dan ilmu hukum semakin intim dan melahirkan psikologi hukum. Akan tampak lebih gambling bahwa dalam kaidah kaidah hukum yan gmemiliki unsure memaksan dan mengatur tercermin tujuan yang dikehendaki oleh hukum yaitu prikelakuan manusia yang hidup bergaul bersama. Dan prikelakuan manusia tidak dapat terlepas dari kejiwaan merupakan factor psikologis di dalam hukum. Studi hukum yang mampu membaca prikelakuan manusia yang berhubungan dnegan hukum membutuhkan psokologi dan pada akhirnya adalah merupakan lingkup studi psikologi hukum.
Sedangkan menurut Suasthawa I Made, hubungan antara psikologi dnegan hukum akan terlihat nyata sebab:
1. Psikologi merupakan suatu ilmu mengenai kesadaran dan cakap tindak
2. Obyek ilmu hukum adalah pengaturan kesadaran dan sikap tindak.
Jadi dengan demikian antara sikap tindak dengan patokan berprilaku baik yang telah ditetapkan oleh penguasa maupun masyarakat serasi.
Korelasi antara psikologi dengan hukum dapat pula digambarkan dengan dasar-dasar ilmu jiwa umum. Karen adengan dasar-dasar ilmu jiwa umum dapat dipahami mengenai individu yang dihadapakan dnegan lingkungan pergaulannya (lingkungan/interaksi sosial), menampilkan prilakunya yang dipengaruhi oleh timbale balik antara lingkungan dan factor kondisionalnya (kelengkapan kemampuan danstruktur kepribadian). Atas korelasi tersebut penampilan prilaku dapat berupa bagan di bawah ini.
PENGARUH-PENGARUH ATAS PERWUJUDAN PRILAKU MANUSIA
Untuk menilai tindakan manusia yang berkenaan dnegan hukum, apakah tindakan tersebut sesuai dnegan hukum atau bertentangan dnegan hukum tau kurang lengkap kiranya kalau tidak didasarkan pada perkembangan kejiwaan dari manusia itu sendiri selama hidupnya yang ditampakkan melalui tingkah lakunya.
Atau dapat pul adikatakan bahwa antara psikologi dan hukum adalah ilmu yang saling berhubungan satu sama lain, sebab:
1. Psikologi merupakan ilmu mengenai “kesadaran” (sesuatu yang berkaitan dengan jiwa) dan “prilaku” (sebagai wujud nyata dari jiwa).
2. Sedangkan hukum adalah mengatur kesadaran dan prilaku karena kadang-kadang pula secara sadar atau tidak ditaati, kadang-kadang secara sadar atau tidak dipatuhi dan kadang-kadang pula secara sadar atau tidak hukum itu dilanggar.
d. METODA PENELITIAN DALAM PSIKOLOGI HUKUM
metoda adalah suatu hal yang penting dalam ilmu pengetahuan, karena tanpa adanya metoda yang teratura dan tertentu maka penelitian atau pembahasan akan kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu pengetahuan. Justru keilmiahan hasil suatu penelitian atau pembahasan adalah terletak pada metodanya. Sebagai cabang dari ilmu psikologi maka psikologi hukum masih tetap mempergunakan metoda-metoda penelitian yang dipakai oleh ilmu psikologi pada umumnya.
Oleh karena obyek yang menjadi sasaran psikologi sangat luas yaitu mencakup prikelakuan yang tampak dan yagn tidak tampak, sadar atau bawah sadar serta pengaruh-pengaruh terhadap prilaku, mak auntuk menelitinya ada berbagai jenis metoda yang dapat digunakan untuk memahaminya. Adapun metoda-metoda tersebut antara lain:
1. Dalam buku Soedjono D (1983;15-29), menyebutkan beberapa macam metoda, lengkap dengan kelemahannya seperti:
a. Metoda introspeksi.
Introspeksi artinya melihat ke dalam (into= ke dalam dan speksi dari spektare=melihat). Atau dapat diartikan deg=ngan mawas diir. Yaitu metoda penyelidikan dimana si penyelidik melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan ke dalam dirinya sendiri dengan penuh kesadaran dan secaa sistematis menurut norma-norma penyelidikan ilmiah.
Kelemahannya:
Oleh karena obyek sasaran dalam metoda ii adalah dirinya sendiri, maka hasilnya akan menjadi bersifat subyektif, karena orang sering tidak jujur dalam menilai dirinya sendiri, apalagi mengenai hal-hal yang tidak baik. Sehingga sulit untuk mendapatkan hasil yang obyektif sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan. Tetapi walaupun demikian metoda introspeksi ini merupakan metoda yang khas yang hanya terdapat pada manusia. Karena hanya manusialah yang mampu melihat apa yang terjadi dalam dirinya, dan hanya manusialah yang mampu introspeksi dirinya. Demikian pula metode ini merupakan metoda yang khas yang hanya ada dalam lapangan psikologi.
Sedangkan menurut Wundt, istilah introspeksi kurang tepat dan yang lebih tepat adalah metoda retrospeksi (retro=kembali dan spektare=melihat), jadi maksudnya adalah penyelidikan dnegan cara melihat kembali peristiwa-peristiwa kejiwaan yang telah terjadi dalam dirinya sendiri. sebab sebenarnya yang diselidiki itu adalah apa yang telah terjadi, bukan pada apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Karen aorang tidak akan dapat melihat ke dalam dirinya sendiri sewaktu orang dalam masih dalam keadaan marah, sedih atau susah tetapi orang baru akan dapat melihat ke dalam dirinya setelah peristiwa itu terjadi. Walaupun metoda introspeksi ada kelemahannya, tetapi metoda ini sangat besar artinya bagi psikologi. Karen abanyak peristiwa-peristiwa kejiwaan dapat dimengerti yang mendasarkan atas keadaan dirinya sendiri dan juga banyak hal yang dapat dicapai dnegan metoda introspeksi ini, diperlukan metoda yang lain untuk mengurangi kelemahannya tersebut yaitu menggabungkan metoda introspeksi dengan metoda eksperimen yang lebih dikenal dnegan metoda intraspeksi eksperimental.
b. Metoda introspeksi eksperimental
Metoda ini adalah merupkan penggabungan antara metoda introspeksi dengan metoda eksperimen, yang tujuannya adalah untuk mengurangi subyektifitas dari hasil metoda introspeksi. Pada metode introspeksi yang murni, diselidiki hanya yang menjadi sasaran. Sedangkan pada metoda introspeksi eksperimental, sasarannya banyak yaitu orang-orang yang dieksperimentir sehingga dnegan luas atau banyaknya subyek penyelidikan maka hasilnya kana lebih bersifat obyektif. Metoda ini diciptakan oleh “Kulpe”, murid dari Wilhelm Wundt.
Contohnya: misalnya ingin mendapatkan hasil pemecahan suatu problema-problema solving dalam satu kelas. Kalau menurut metoda introspeksi murni maka yagn dipilih hanya seoran gsisiwa, tentang apa yang terjadi dalam dirinya pada waktu ia memecahkan problema tersebut dan hasil itulah yang menjadi ukuran segala-galanya. Dan kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan yang hanya berdasarkan atas dirinya sendiri. sedangkan dalam metoda introspeksi eksperimental yang menjadi sasaran adalah semua siswa dalam kelas, dan masing-masing melaporkan apa yang terjadi dalam dirinya pada waktu masing-masing memecahkan problema tersebut dan kemudian barulah diambil kesimpulan dari semua jawaban siswa dalam kelas tersebut, sehingga hasilnya lebih obyektif.
c. Metoda extrospeksi
Extrospeksi artinya melihat keluar. Extro= ke luar, speksi dari spektare = melihat. Metoda ini juga dimaksudkan untuk mengatasi kesukaran-kesukaran atau kelemahan-kelemahan yang
MATERI PERKULIAHAN PSIKOLOGI HUKUM
Pengertian Psikologi Hukum
Aspek psikologi dalam pembentukan norma
Perilaku patuh/taat hukum
Perilaku menyimpang / abnormal
Pendekatan psikologi dalam praktek
PENGERTIAN PSIKOLOGI HUKUM
Ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaedah, ilmu pengetahuan, dan ilmu tentang kenyataan.
Psikologi hukum merupakan hukum dalam kenyataan.
Psikologi hukum mempelajari perwujudan dari jiwa manusia yang berkaitan dengan sikap dan perilakunya.
STUDI PSIKOLOGI HUKUM
Studi Psikologi hukum: studi mengenai aspek psikologi dari perilaku hukum, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.
Psikologi hukum mempelajari motif-motif, tanggapan-tanggapan, reaksi-reaksi dari psikis manusia, pengalaman dalam berkomunikasi dengan Yang Supernatural yang sangat mengasikkan dan sangat dirindukan.
Psikologi hukum menyelidiki sebab-sebab dan ciri psikologi sikap manusia dan fenomena yang muncul yang menyertai sikap dan pengalaman tersebut.
NORMA/KAEDAH HUKUM
Norma selalu ada dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat.
Norma merupakan pedoman untuk bersikap dan berperilaku yang berupa perintah, anjuran, dan larangan.
Tujuan norma untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban masyarakat.
MASALAH PENELITIAN PSIKOLOGI HUKUM
Masalah yang ditinjau dalam penelitian psikologi hukum, yaitu:
1. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaedah hukum;
2. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian pelanggaran terhadap kaedah hukum;
3. Akibat dari pola penyelesaian sengketa tertentu.
POKOK BAHASAN PSIKOLOGI HUKUM
Law
The theory of law
Deviant behavior
The behavior of contol social
LAW
Hukum sebagai suatu kontrol sosial
Hukum sebagai norma kehidupan pada suatu negara dan masyarakat meliputi:
Legislation (legislasi/pelembagaan)
Litigation (litigasi/proses pengadilan)
Adjudication (keputusan pengadilan)
THE THEORY OF LAW
Teori hukum mengandung suatu preposisi yang dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku hukum.
Teori Psikologi digunakan oleh penegak hukum polisi misalnya pada saat menahan seseorang, sebagai dasar pertimbangan untuk menjelaskan perilaku hukum.
Teori hukum berkaitan dengan masyarakat, yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan penyeimbang.
DEVIANT BEHAVIOR
Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang menjadi sasaran bagi kontrol sosial.
Teori hukum mengulas perilaku menyimpang dg prinsip yang mengacu pada hukum
Teori perilaku berupaya menjelaskan tentang motivasi dibalik perilaku menyimpang, berupa penemuan makna.
Kedua teori itu menumbuhkan kondisi dialektikal, yang mampu menciptakan suatu sinergi yang saling melengkapi.
THE BEHAVIOR OF SOCIAL CONTROL
Perilaku kontrol sosial merupakan salah satu aspek dari Theory Control Social.
Perilaku kontrol sosial berkenaan dengan etika dalam berbagai jenis
STRATIFICATION
Stratifikasi merupakan salah satu aspek vertikal dari kehidupan sosial.
Stratifikasi merupakan ketidak samaan distribusi dari kondisi material, termasuk kekayaan.
Aspek stratifikasi:
Besarnya perbedaan tingkat kekayaan
Derajat kekayaan didistribusikan ke berbagai tempat
Perbedaan dari mekanisme distribusi
HUKUM DAN STRATIFIKASI
Kaitan hukum dan stratifikasi:
• Stratifikasi dpt menerangkan perilaku hukum;
• Stratifikasi dpt menerangkan posisi hukum dalam ruang vertikal, apakah lebih tinggi atau lebih rendah;
• Stratifikasi dpt menerangkan arah hukum, apakah menuju ke atas atau ke bawah.
Hukum bervariasi secara langsung dg stratifikasi. Semakin kompleks stratifikasi suatu masyarakat, semakin kompleks pula hukum yang dimilikinya.
VERTICAL LOCATION
Jika orang-orang memiliki ketidaksamaan distribusi stratifikasi (kekayaan), maka masing-masing orang/kelompok lebih tinggi atau lebih rendah dlm hubungannya dg yang lain.
Jika orang/kelompok terstratifikasi dalam lokasi pada strata atas atau bawah, maka dapat menjelaskan posisi hukum melalui lokasi vertikalnya.
Orang yg stratanya rendah akan memiliki akses hukum yang rendah pula. Semakin tinggi strata seseorang maka semakin banyak akses hukum yang dimilikinya.
Total kekayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau komunitas akan meramalkan akses hukum yang dimilikinya.
Orang miskin yang melakukan kejahatan, maka kurang serius dibandingkan dilakukan oleh orang kaya
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP JIWA MANUSIA
Proses pematangan
Proses belajar
Pembawaan
PERILAKU MANUSIA
Sama dengan rekan-rekannya
Mempunyai perilaku yang khas
FUNGSI PSIKOLOGI HUKUM
Mengungkap latar belakang perilaku hukum
Memahami
Mengendalikan
Prediksi perilaku hukum
PERILAKU NORMAL DAN ABNORMAL
Perilaku normal adalah sikap yang sesuai dengan kaedah-kaedah atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakjat
Perilaku normal secara yuridis adalah perilaku yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keserasiaan melalui ketertiban dan ketenteraman
Perilaku abnormal adalah ketidak mampuan menyesuaian diri dengan kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM
Meneliti faktor-faktor yang mendorong manusia taat atau patuh kepada norma hukum
Faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum
FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG BERPERILAKU SESUAI DENGAN
NORMA HUKUM
Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur dan konsisten
Sebagai makluk sosial terpengaruh oleh kelompoknya:
Karena kelebihan pengetahuan dan kemampuan
Karena sifat dan sikap yang dijadikan pedoman
Karena kekuasaan resmi dan sah.
PSIKOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM
KONDISI YANG BAIK:
Nilai-nilai yang serasi
Kaedah-kaedah yang menjadi pedoman hidup.
Perilaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.
KONDISI YANG TIDAK BAIK:
Nilai-nilai yang tidak serasi
Kaedah-kaedah simpang siur
Perilaku tidak terarah, sehingga mengganggu kedamaiam.
KASUS PSIKOLOGI HUKUM
Subyeknya: para pelaku
Obyeknya: duduk masalahnya
Upaya penyelesaiannya:
Litigasi
Non Litigasi
"Jika kamu ingin bahagia, buatlah terlebih dahulu orang lain bahagia, maka kamu akan merasakan sendiri apa makna kebahagiaan itu sesungguhnya"
Selasa, 21 Juni 2011
HUKUM AGRARIA
HUKUM AGRARIA
HUKUM AGRARIA
“ager” tanah atas sebidang tanah
“agrarius”perladangan, persawahan, pertanian
“agrarian”urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.
Sebutan agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian.
PENGERTIAN HUKUM AGRARIA DAN HUKUM TANAH:
Hukum agrarian dalam arti luas: suatu kelompok berbagai bidang hukum yang mengtur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkrit dengan sumber-sumber daya alam, (hukum: tanah, air, pertambangan, perikanan, penguasaan atas tenaga dan unsure-unsur dalam ruang angkasa).
Hukum agrarian dalam arti sempit: keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkrit dengan tanah.
(menurut E. Utrecht yang dikutip oleh Boedi Harsono).
Boedi Harsono
Menjawab pertanyaan: tanah yang ada akan di”apa”kan dan bagaimana menyelenggarakannya.
Tanah= tanah bersama bangsa Indonesia (Pasal 1 (1) UUPA)
Ditugaskan kepada Negara untuk “menguasainya”
(Pasal 33 UUD. Pasal 2 (2) UUPA)
Tujuan
Untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat
Bidang-bidang pengaturan
Perencanaan/penetapan peruntukan dan persediaannya
Cara-cara memperoleh tanah yang diperlukan
Penguasaan/pemilikannya
Penggunaan dan pemeliharaannya
Dukungan
HukumInstitusisarana (personel, peralatan dana-dana)
IMAN SUTIKNYO
Secara politis: tidak tergantung pada Negara lain akan pangan dan kebutuhan hidup lainnya serta ada kestabilan politik dan keamanan dalam negeri.
Secara ekonomis: memungkinkan rakyat hidup sejahtera adanya “economic stability andscurity” dan pengembangan sumber daya manusia.
Secara sosial: ada kedamaian sosial serta tempat pemukiman yang layak di bumi manusia dan adanya tempat untuk ibadah, keperluan pendidikan, kesehatan dan lain-lain keperluan.
Beda isi pasal UUD 1945 dan UUPA yaitu pada UUD tidak terdapat ruang angkasa/cakupan UUPA lebih luas.
Perkembangannya sebagai hukum positif dan kedudukannya sebagai mata kuliah mandiri.
Sistematika penyusunan peraturan-peraturan hukum (hukum tanah):
Golongan pertama terdiri atas peraturan-peraturan hukum yang menetapkan dan mengatur:
Macam-macam lembaga hukum yang dikenal dalam hukum ybs:
o Isi tiap-tiap lembaga hukum tersebut
o Hal-hal mengenai subyek-subyek yang boleh mempunyai lembaga-lembaga hukum tersebut
o Hal-hal mengenai obyek lembaga hukum itu.
Membuka tanah dan memungut hasil tanah bukan merupakan hak atas tanah tetapi dalam UUPA itu merupakan hak atas tanah.
Siapa yang boleh mempunyai hak milik (subyek)?
- Hanya WNI asli/tunggal
- Badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.
Obyek:
Tanah permukaan (syarat umum).
Syarat khusus:
- Letak tanah pertanian
- Batas maksimum khusus tanah pertnaian pada masing-masing daerah.
Tanah ulayat: tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, territorial dan wilayahnya, yang berdasarkan keturunan (genetic)
Tanah yasan: tanah bersama yang mencakup segala yang ada di atasnya (satu-kesatuan)
Hak milik komunal: sama dengan hak milik perseorangan hanya saja subyeknya “desa”.
Hak ulayat: masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat.
Tanah bengkok: gaji yang diberikan pada pegawai berupa tanah. Ex. Pecatu
Tanah partikelir: tanah yang di dalamnya terdapat hak pertuanan.
Pengaruh hukum agrarian barat terhadap hukum agrarian nasional
Pengaruhnya sedikit. Kaena adanya asas konkordansi. Adanya dualism dan pluralism hukum tanah. Dualism bukan disebabkan perbedaan hukum orang-oranng itu tapi perbedaan hukum yang berlaku bagi tanahnya yang mempunyai status tersendiri.
Tanah ada tidak diberlakukan hipotik (benda tidak bergerak/tetap), Cuma tanah barat yang bisa diberlakukan hipootik.
Prof Suhardi, S.H.
Bahwa sejak diundangkannya UU No.5 tahun 1960 telah terpenuhinya persyaratan ilmiah untuk berdirinya suatu cabang ilmu yaitu terpenuhinya persyaratan obyek materiil dan obyek formal.
- Obyek materiil disebutkan secara tegas:
Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang disamping berfungsi sebagai pembeda terhadap cabang-cabang ilmu lainnya.
- Obyek formalnya:
UUPA yang merupakan dasar/pedoman dalam penyusunan hukum agraris nasional.
HUKUM AGRARIA SEBELUM BERLAKUNYA UUPA
1. Hukum tanah yang dualistic dan pluralistic
2. Hak-hak penguasaan tanah yang bersumber pada hukum tanah adat dan hukum tanah barat
3. Hukum tanah administrasi pemerintah hindia belanda.
HUKUM TANAH YANG DUALISTIK DAN PLURALISTIK
Dualism
(berlakunya 2 perangkat hukum dalam satu wilayah secara bersamaan)
HUKUM TANAH ADAT HUKUM TANAH BARAT
Hak ulayat (Beschikkingrecht) hak eigendom
Hak milik (inland bezitrecht) hak erfpacht
Hak usaha (mengerjakan dan menanami) hak postal
Hak pakai atas tanah persekutuan hak pakai
Hak meramu pinjam pakai
Hak membagi hasil
Hak menyewa tanah
Hak gadai atas tanah
Dualism bukan disebabkan perbedaan hukum yang berlaku bagi orang tapi perbedaan yang berlaku bagi tanah.
PLURALISME
Hukum tanah adat hukum tanah barat ciptaan ciptaan
pemerintah Pemerintah
swapraja Hindia Belanda
Grant Sultan Agrarisch
- Grant Controleur eigendom
- Grant Deli
asas dan corak kebijaksanaan agrarian
(1816 – 1829) negaralah yang mempunyai tanah (staatseigendom)
Aliran asia
Aliran ini menyandarkan diri pada hak kekuasaan dari raja asia yagn khayal. Dianut oleh kaum kolot (concervative) yang hendak memgang pimpinan. Secara ketimuran dan memisahkan diri dari dunia luar dengan pemerintahan dan rakyat sebagai kesatuan sosial dan fiscal, dalam mana tidak ada tempat untuk “tumbuhan parasit” van Der Capellen (pengusaha-pengusaha barat).
Aliran Barat
Lahir dari paham-paham barat, berhadapan dengan hak sewa dari petani yang syah dan hendak memperbaikinya. Pengikutnya adalah kaum liberal yang menganggap paham barat sudah pasti keunggulannya dan hendak memajukan rakyat menurut paham-paham itu dibukanya tanah untuk modal partikelir adalah suatu kebajikan (weldaad) bagi Indonesia.
PASAL 51 Is
1. Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah
2. Dalam tanah di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha.
3. Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atas dasar lain merupakan kepunyaan desa.
4. Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan Ordonansi, diberikan tanah dengan Hak Erfpacht selama tidak lebih dari 75 tahun.
5. Gubernur jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi.
6. Gubernur jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang dipergunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga tanah-tanah sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum ber-dasarkan Pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peratuan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak.
7. Tanah-tanah yang dipunyai oleh orang-orang Indonesia asli dengan hak milik, atas permintaan pemilikan yang sah diberikan kepadanya hak eigendom dengan pembatasan seperlunya yang ditetapkan dengan ordonansi.
8. Menyewakan tanah atau menyerahkan tanah untuk dipakai oleh orang-orang Indonesia asli kepada bukan orang-orang Indonesia asli dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi.
Agrarisch Wet lahir atas dasar desakan pemodal besar swasta Belnada sejalan dengan politik monopoli (sistem tanam paksa) Pemerintah dalam bidang pertanahan di mana pihak pengusaha Belanda terbatas kemungkinannya memperoleh tanah-tanah yang luas dan kuat haknya. Dengan lahirnya Agrarisch Wet ini, pengusaha besar swasta belanda dalam rangka memperluas usahanya di bidang perkebunan memperoleh Hak Erfpacht dengan jangka waktu 75 tahun.
Agrarische Wet berhasil memberikan dasar bagi perkembangan modal asing belanda dalam lapangan pertanian (perkebunan) besar, bahkan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pengusaha besar belanda. Sebaliknya, rakyat Indonesia justru menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan dan penderitaan yang sangat menyedihkan.
Pasal 51 ayat 3, 4,8 untuk mempermudah memperoleh hak sewa.
Stb. 1870 NO 118 tentang Agrarish Wet dalam pasal 1 nya mengatur tentnag domein verklaring
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari UU tsb (ayat 5 dan 6 pasal 51 Is) maka tetap dipegang teguh dasar hukum yan gmenyetakan bahwa semua tanah yang tidak ada buktinya hak eigendom adalah kepunyaan Negara. Asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan ketentuan pasal 20 S 1870 No 118 hanya diberlakukan di jawa dan Madura saja. Tetapi dengan S 1875 No 119 a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura. Pernyataan domein yang dimuat dalam S 1870 NO 118 dan S 1875 No. 119a itu bersifat umum dan oleh karena itu disebut juga pernyataan domein umum.
FUNGSI DOMEIN VERKLARING
1. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah colonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak postal, hak erfpacht.
2. Untuk keperluan pembuktian kepemilikan, yaitu apabila Negara berperkara, maka Negara tidak perlu membuktikan hak eigendomnya (hak milik) atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya.
TUTORIAL 1
Jika dilihat dari semenjak penjajahan Belanda, sudah dikenal pengaturan tentnag hukum tanah di daerah jajahan (waktu itu Indonesia disebut dengan Hindia Belanda), seperti dikenal adanya Stb. 1870 NO 118 tentang Agrarish Wet dalam pasal 1 nya mengatur tentnag domein verklaring
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari UU tsb (ayat 5 dan 6 pasal 51 Is) maka tetap dipegang teguh dasar hukum yan gmenyetakan bahwa semua tanah yna gtidak ada buktinya hak eigendom adalah kepunyaan Negara. Asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan ketentuan pasal 20 S 1870 No 118 hanya diberlakukan di jawa dan Madura saja. Tetapi dengan S 1875 No 119 a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura. Pernyataan domein yang dimuat dalam S 1870 NO 118 dan S 1875 No. 119a itu bersifat umum dan oleh karena itu disebut juga pernyataan domein umum.
Hukum agrarian di Indonesia sebelum lahirnya UU No 5 th 1960, disebut dengan hukum agrarian lama, apabila ada sitilah hukum agrarian lama, tentunya ada pula istilha hukum agrarian baru. Batasan yang dapat dipergunakan untuk menentukan kedua istilah tersebut adalah pada tanggal 24 September 1960, yaitu mulai berlakunya UUPA, artinya sebelum berlakunya UUPA disebut hukum agrarian lama, dan sesudah berlakunya UUPA disebut dengan hukum agrarian baru.
Semenjak Indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945, landasan hukum dalam UUD 1945 mengenai pengaturan keagrariaan atau pertanahan terdapat dalam bab XIV tentang kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat (3) yan gberbunyi sbb:”bumi, air, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Diskusikan:
Apa makna dari asas domein verklaring pada saat itu, apakah domein verklaring dapat diidentikkan dengan hak menguasai dari Negara berdasarkakn UUD 1945? Apa arti dari hak menguasai dari Negara tersebut?bandingkan konsep domein verklaring dengan konsep hak menguasai tanah dari Negara.
1. asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan pasal 20 agrarische besluit hanya diberlakukan di jawa dan Madura. Dengan stb.1875 No.119a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura (pernyataan yang dimuat dalam Stb. 1870 No.118 dan Stb. 1875 no.119a itu bersifat umum (algemene domein verklaring), yang berisi:”semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung adalah domein Negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak pembukaan hutan. Mengenai tanah-tanah Negara tersebut kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya”.
Maksud pernyataan domein khusus tersebut adalah untuk menegaskan agar tidak ada keraguan bahwa satu-satunya penguasa yang berwennag untuk memberikan tanah-tanah yang dimaksudkan itu kepada pihak lain adalah pemerintah. Pernyataan domein khusus berlaku bagi daerah sumatera diatur dalam stb 1874 no 94f, manado dalam stb 1877 no 55, dan untuk Kalimantan selatan/timur dalam stb 1888 no.58.
Dengan adanya pernyataan domein, maka tanah-tanah di hindia belanda (Indonesia) dibagi menjadi dua jenis:
a. vrijlands domein atau tanah Negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putera
b. onvrijlands domein atau tanah Negara tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa.
Dalam praktiknya domein verklaring mempunyai dua fungsi:
1. sebagai landasan hukum bagi pemerintah colonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak postal, hak erfpacht.
2. untuk keperluan pembuktian kepemilikan, yaitu apabila Negara berperkara, maka Negara tidak perlu membuktikan hak eigendomnya (hak milik) atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya.
HUKUM AGRARIA
“ager” tanah atas sebidang tanah
“agrarius”perladangan, persawahan, pertanian
“agrarian”urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.
Sebutan agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian.
PENGERTIAN HUKUM AGRARIA DAN HUKUM TANAH:
Hukum agrarian dalam arti luas: suatu kelompok berbagai bidang hukum yang mengtur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkrit dengan sumber-sumber daya alam, (hukum: tanah, air, pertambangan, perikanan, penguasaan atas tenaga dan unsure-unsur dalam ruang angkasa).
Hukum agrarian dalam arti sempit: keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum konkrit dengan tanah.
(menurut E. Utrecht yang dikutip oleh Boedi Harsono).
Boedi Harsono
Menjawab pertanyaan: tanah yang ada akan di”apa”kan dan bagaimana menyelenggarakannya.
Tanah= tanah bersama bangsa Indonesia (Pasal 1 (1) UUPA)
Ditugaskan kepada Negara untuk “menguasainya”
(Pasal 33 UUD. Pasal 2 (2) UUPA)
Tujuan
Untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat
Bidang-bidang pengaturan
Perencanaan/penetapan peruntukan dan persediaannya
Cara-cara memperoleh tanah yang diperlukan
Penguasaan/pemilikannya
Penggunaan dan pemeliharaannya
Dukungan
HukumInstitusisarana (personel, peralatan dana-dana)
IMAN SUTIKNYO
Secara politis: tidak tergantung pada Negara lain akan pangan dan kebutuhan hidup lainnya serta ada kestabilan politik dan keamanan dalam negeri.
Secara ekonomis: memungkinkan rakyat hidup sejahtera adanya “economic stability andscurity” dan pengembangan sumber daya manusia.
Secara sosial: ada kedamaian sosial serta tempat pemukiman yang layak di bumi manusia dan adanya tempat untuk ibadah, keperluan pendidikan, kesehatan dan lain-lain keperluan.
Beda isi pasal UUD 1945 dan UUPA yaitu pada UUD tidak terdapat ruang angkasa/cakupan UUPA lebih luas.
Perkembangannya sebagai hukum positif dan kedudukannya sebagai mata kuliah mandiri.
Sistematika penyusunan peraturan-peraturan hukum (hukum tanah):
Golongan pertama terdiri atas peraturan-peraturan hukum yang menetapkan dan mengatur:
Macam-macam lembaga hukum yang dikenal dalam hukum ybs:
o Isi tiap-tiap lembaga hukum tersebut
o Hal-hal mengenai subyek-subyek yang boleh mempunyai lembaga-lembaga hukum tersebut
o Hal-hal mengenai obyek lembaga hukum itu.
Membuka tanah dan memungut hasil tanah bukan merupakan hak atas tanah tetapi dalam UUPA itu merupakan hak atas tanah.
Siapa yang boleh mempunyai hak milik (subyek)?
- Hanya WNI asli/tunggal
- Badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.
Obyek:
Tanah permukaan (syarat umum).
Syarat khusus:
- Letak tanah pertanian
- Batas maksimum khusus tanah pertnaian pada masing-masing daerah.
Tanah ulayat: tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, territorial dan wilayahnya, yang berdasarkan keturunan (genetic)
Tanah yasan: tanah bersama yang mencakup segala yang ada di atasnya (satu-kesatuan)
Hak milik komunal: sama dengan hak milik perseorangan hanya saja subyeknya “desa”.
Hak ulayat: masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat.
Tanah bengkok: gaji yang diberikan pada pegawai berupa tanah. Ex. Pecatu
Tanah partikelir: tanah yang di dalamnya terdapat hak pertuanan.
Pengaruh hukum agrarian barat terhadap hukum agrarian nasional
Pengaruhnya sedikit. Kaena adanya asas konkordansi. Adanya dualism dan pluralism hukum tanah. Dualism bukan disebabkan perbedaan hukum orang-oranng itu tapi perbedaan hukum yang berlaku bagi tanahnya yang mempunyai status tersendiri.
Tanah ada tidak diberlakukan hipotik (benda tidak bergerak/tetap), Cuma tanah barat yang bisa diberlakukan hipootik.
Prof Suhardi, S.H.
Bahwa sejak diundangkannya UU No.5 tahun 1960 telah terpenuhinya persyaratan ilmiah untuk berdirinya suatu cabang ilmu yaitu terpenuhinya persyaratan obyek materiil dan obyek formal.
- Obyek materiil disebutkan secara tegas:
Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang disamping berfungsi sebagai pembeda terhadap cabang-cabang ilmu lainnya.
- Obyek formalnya:
UUPA yang merupakan dasar/pedoman dalam penyusunan hukum agraris nasional.
HUKUM AGRARIA SEBELUM BERLAKUNYA UUPA
1. Hukum tanah yang dualistic dan pluralistic
2. Hak-hak penguasaan tanah yang bersumber pada hukum tanah adat dan hukum tanah barat
3. Hukum tanah administrasi pemerintah hindia belanda.
HUKUM TANAH YANG DUALISTIK DAN PLURALISTIK
Dualism
(berlakunya 2 perangkat hukum dalam satu wilayah secara bersamaan)
HUKUM TANAH ADAT HUKUM TANAH BARAT
Hak ulayat (Beschikkingrecht) hak eigendom
Hak milik (inland bezitrecht) hak erfpacht
Hak usaha (mengerjakan dan menanami) hak postal
Hak pakai atas tanah persekutuan hak pakai
Hak meramu pinjam pakai
Hak membagi hasil
Hak menyewa tanah
Hak gadai atas tanah
Dualism bukan disebabkan perbedaan hukum yang berlaku bagi orang tapi perbedaan yang berlaku bagi tanah.
PLURALISME
Hukum tanah adat hukum tanah barat ciptaan ciptaan
pemerintah Pemerintah
swapraja Hindia Belanda
Grant Sultan Agrarisch
- Grant Controleur eigendom
- Grant Deli
asas dan corak kebijaksanaan agrarian
(1816 – 1829) negaralah yang mempunyai tanah (staatseigendom)
Aliran asia
Aliran ini menyandarkan diri pada hak kekuasaan dari raja asia yagn khayal. Dianut oleh kaum kolot (concervative) yang hendak memgang pimpinan. Secara ketimuran dan memisahkan diri dari dunia luar dengan pemerintahan dan rakyat sebagai kesatuan sosial dan fiscal, dalam mana tidak ada tempat untuk “tumbuhan parasit” van Der Capellen (pengusaha-pengusaha barat).
Aliran Barat
Lahir dari paham-paham barat, berhadapan dengan hak sewa dari petani yang syah dan hendak memperbaikinya. Pengikutnya adalah kaum liberal yang menganggap paham barat sudah pasti keunggulannya dan hendak memajukan rakyat menurut paham-paham itu dibukanya tanah untuk modal partikelir adalah suatu kebajikan (weldaad) bagi Indonesia.
PASAL 51 Is
1. Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah
2. Dalam tanah di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha.
3. Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atas dasar lain merupakan kepunyaan desa.
4. Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan Ordonansi, diberikan tanah dengan Hak Erfpacht selama tidak lebih dari 75 tahun.
5. Gubernur jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi.
6. Gubernur jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang dipergunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga tanah-tanah sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum ber-dasarkan Pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peratuan-peraturan yang bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak.
7. Tanah-tanah yang dipunyai oleh orang-orang Indonesia asli dengan hak milik, atas permintaan pemilikan yang sah diberikan kepadanya hak eigendom dengan pembatasan seperlunya yang ditetapkan dengan ordonansi.
8. Menyewakan tanah atau menyerahkan tanah untuk dipakai oleh orang-orang Indonesia asli kepada bukan orang-orang Indonesia asli dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi.
Agrarisch Wet lahir atas dasar desakan pemodal besar swasta Belnada sejalan dengan politik monopoli (sistem tanam paksa) Pemerintah dalam bidang pertanahan di mana pihak pengusaha Belanda terbatas kemungkinannya memperoleh tanah-tanah yang luas dan kuat haknya. Dengan lahirnya Agrarisch Wet ini, pengusaha besar swasta belanda dalam rangka memperluas usahanya di bidang perkebunan memperoleh Hak Erfpacht dengan jangka waktu 75 tahun.
Agrarische Wet berhasil memberikan dasar bagi perkembangan modal asing belanda dalam lapangan pertanian (perkebunan) besar, bahkan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pengusaha besar belanda. Sebaliknya, rakyat Indonesia justru menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan dan penderitaan yang sangat menyedihkan.
Pasal 51 ayat 3, 4,8 untuk mempermudah memperoleh hak sewa.
Stb. 1870 NO 118 tentang Agrarish Wet dalam pasal 1 nya mengatur tentnag domein verklaring
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari UU tsb (ayat 5 dan 6 pasal 51 Is) maka tetap dipegang teguh dasar hukum yan gmenyetakan bahwa semua tanah yang tidak ada buktinya hak eigendom adalah kepunyaan Negara. Asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan ketentuan pasal 20 S 1870 No 118 hanya diberlakukan di jawa dan Madura saja. Tetapi dengan S 1875 No 119 a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura. Pernyataan domein yang dimuat dalam S 1870 NO 118 dan S 1875 No. 119a itu bersifat umum dan oleh karena itu disebut juga pernyataan domein umum.
FUNGSI DOMEIN VERKLARING
1. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah colonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak postal, hak erfpacht.
2. Untuk keperluan pembuktian kepemilikan, yaitu apabila Negara berperkara, maka Negara tidak perlu membuktikan hak eigendomnya (hak milik) atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya.
TUTORIAL 1
Jika dilihat dari semenjak penjajahan Belanda, sudah dikenal pengaturan tentnag hukum tanah di daerah jajahan (waktu itu Indonesia disebut dengan Hindia Belanda), seperti dikenal adanya Stb. 1870 NO 118 tentang Agrarish Wet dalam pasal 1 nya mengatur tentnag domein verklaring
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari UU tsb (ayat 5 dan 6 pasal 51 Is) maka tetap dipegang teguh dasar hukum yan gmenyetakan bahwa semua tanah yna gtidak ada buktinya hak eigendom adalah kepunyaan Negara. Asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan ketentuan pasal 20 S 1870 No 118 hanya diberlakukan di jawa dan Madura saja. Tetapi dengan S 1875 No 119 a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura. Pernyataan domein yang dimuat dalam S 1870 NO 118 dan S 1875 No. 119a itu bersifat umum dan oleh karena itu disebut juga pernyataan domein umum.
Hukum agrarian di Indonesia sebelum lahirnya UU No 5 th 1960, disebut dengan hukum agrarian lama, apabila ada sitilah hukum agrarian lama, tentunya ada pula istilha hukum agrarian baru. Batasan yang dapat dipergunakan untuk menentukan kedua istilah tersebut adalah pada tanggal 24 September 1960, yaitu mulai berlakunya UUPA, artinya sebelum berlakunya UUPA disebut hukum agrarian lama, dan sesudah berlakunya UUPA disebut dengan hukum agrarian baru.
Semenjak Indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945, landasan hukum dalam UUD 1945 mengenai pengaturan keagrariaan atau pertanahan terdapat dalam bab XIV tentang kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat (3) yan gberbunyi sbb:”bumi, air, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Diskusikan:
Apa makna dari asas domein verklaring pada saat itu, apakah domein verklaring dapat diidentikkan dengan hak menguasai dari Negara berdasarkakn UUD 1945? Apa arti dari hak menguasai dari Negara tersebut?bandingkan konsep domein verklaring dengan konsep hak menguasai tanah dari Negara.
1. asas domein (domein beginsel) atau pernyataan domein berdasarkan pasal 20 agrarische besluit hanya diberlakukan di jawa dan Madura. Dengan stb.1875 No.119a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar jawa dan Madura (pernyataan yang dimuat dalam Stb. 1870 No.118 dan Stb. 1875 no.119a itu bersifat umum (algemene domein verklaring), yang berisi:”semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung adalah domein Negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak pembukaan hutan. Mengenai tanah-tanah Negara tersebut kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya”.
Maksud pernyataan domein khusus tersebut adalah untuk menegaskan agar tidak ada keraguan bahwa satu-satunya penguasa yang berwennag untuk memberikan tanah-tanah yang dimaksudkan itu kepada pihak lain adalah pemerintah. Pernyataan domein khusus berlaku bagi daerah sumatera diatur dalam stb 1874 no 94f, manado dalam stb 1877 no 55, dan untuk Kalimantan selatan/timur dalam stb 1888 no.58.
Dengan adanya pernyataan domein, maka tanah-tanah di hindia belanda (Indonesia) dibagi menjadi dua jenis:
a. vrijlands domein atau tanah Negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putera
b. onvrijlands domein atau tanah Negara tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa.
Dalam praktiknya domein verklaring mempunyai dua fungsi:
1. sebagai landasan hukum bagi pemerintah colonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUHPerdata, misalnya hak eigendom, hak postal, hak erfpacht.
2. untuk keperluan pembuktian kepemilikan, yaitu apabila Negara berperkara, maka Negara tidak perlu membuktikan hak eigendomnya (hak milik) atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya.
ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB PROFESI
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI
Pengertian Etika
Etika berasal dari Bahasa Yunani
Ethos (jamaknya ta etha) : kebiasaan
Moral berasal dari bahasa latin
Mos (jamaknya mores) : kebiasaan
K. Bertens
Etika dibagi menjadi 3 arti :
Etika dalam arti nilai dan norma moral
Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral
Etika dalam arti ilmu tentang yang baik dan buruk
Frans Magnis Suseno
Moral sebagai sesuatu menyangkut baik dan buruknya manusia sebagai manusia.
Moralitas sebagai keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang.
Manusia sebagai Makhluk Yang Berbudaya
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan
Jiwa dan raga
Daya rasa
Soren Kierkegaard ajaran eksistensialisme : memandang manusia secara konkrit seperti yang kita alami sehari-hari. Untuk menyempurnakan hidupnya manusia harus berkarya dalam hidupnya.
Alfin Tofler
Manusia dewasa ini dan di masa-masa mendatang akan mengalami indeks kesementaraan
Keanekaragaman bertemu dan berpadu dan kesementaraan dan kebaruan maka masyarakat akan meroket ke suatu krisis adaptasi yang historis. Kita akan menciptakan lingkungan yang demikian sementaranya, asing dan kompleks. Sehingga mengancam jutaan orang dengan kehancuran adaptif. Kehancuran ini adalah kejutan masa depan.
Letak Etika Profesi Hukum
Secara umum etika merupakan bagian dari filsafat dan cabang dari filsafat.
Filsafat sebagai ilmu
Filsafat sebagai pandangan hidup
Etika sebagai ilmu
Etika sebagai sistem nilai
Cabang filsafat pada prinsipnya ada tiga :
1. Ontologi (kebenaran metafisika)
2. Epistemologi (asal, syarat, susunan dan validitas pengetahuan
3. Aksiologi
Ontologi
Metafisika
Kebenaran
Epistemologi
asal syarat susunan metode validitas
Logika
Filsafat Ilmu
Metodologi
Aksiologi
Hakekat
Kriteria
Kedudukan
Etika dan Estetika
Jenis-jenis etika
Secara sistematis :
Etika umum (prinsip moral dasar)
Etika Khusus (terapan)
Pendekatan Etika
Manusia dan Sistem Nilai
Menilai
Memberi pertimbangan
Hasil/kesimpulan
Kehidupan manusia ditentukan oleh kebutuhan ekonomi, psikhis, biologis dan pekerjaan. Agar bisa bertahan hidup maka manusia harus memenuhi kebutahannya, bahkan apabila manusia dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut maka manusia akan dapat merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam pencapaian kebutuhan tersebut tentunya manusia harus bekerja keras seperti yang dikatakan Soren Kierkegaard termasuk dalam menjalankan profesinya. Sangat penting kiranya profesi tersebut adalah profesi hukum yang bukan dipandang sebagai etika dalam arti prinsip moral dasar. Disamping itu dari sudut keilmuan (etika) hukum, profesi hukum masih dipertanyakan tentang kekhasannya. Apakah profesi hukum itu memiliki kekhasan? Mengenai kekhasan dalam etika profesi hukum ini haruslah jelas. Ada pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang khas dalam profesi hukum. Pandangan tersebut menitik beratkan pada etika dijadikan sebagai sistem nilai yang dianut oleh manusia dalam berperilaku dan dalam berinteraksi dengan manusia lain tapi di sisi yang lain profesi hukum memiliki sesuatu yang khas karena dilihat dari segi etika normatifnya.
A. Pengertian etika
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia: etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yng dianut suatu golongan atau masyarakat.
b. Bartens: etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “ethos” dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah “ta etha” artinya adat kebiasaan.
c. James J. Spillane SJ: etika atau athics mempergunakan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.
d. Surahwardi K. Lubis: dalam bahasa Latin, ethos atau ethikos selalu disebut dengan mos, sering diistilahkan dengan perkataan moral. Sedangkan dalam bahasa islam, istilah etika merupakan bagian dari akhlak.
e. Sumaryono: etika berasal dari istilah bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik.
f. A. Sonny Keraf: etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentnag bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret.
B. Pembagian etika dalam perkembangannya
a. Etika perangai: adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Contoh: berbusana adat, pergaulan muda-mudi, perkawinan semenda, upacara adat.
b. Etika moral: etika yang berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Contoh: berkata dan berbuat jujur, menghormati orang tua atau guru, menghargai orang lain, membela kebenaran dan keadilan, menyantuni anak yatim piatu.
C. Etika dan etiket
Kata etika berarti moral, sedangkan kata etiket berarti sopan santun, tatakrama. Persamaan antara kedua istilah tersebut adalah keduanya mengenai perilaku manusia. Baik etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normative, artinya memberi norma perilaku manusia bagaimana seharusnya berbuat atau tidak berbuat.
Bartens mengemukakan 4 perbedaan etika dan etiket:
a. Etika menetapkan norma perbuatan, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin. Bagaimana cara masuknya, bukan soal. Etiket menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yang tepat, baik, dan benar sesuai dengan yang diharapkan.
b. Etika berlaku tidak bergantung pada ada atau tidaknya orang lain, misalnya larangan mencuri selalu berlaku, baik ada atau tidak ada orang lain. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, jika tidak ada orang lain hadir, etiket tidak berlaku, misalnya makan tanpa baju. Jika makan sendiri, tanpa orang lain, sambil telanjang pun tidak jadi masalah.
c. Etika bersifat absolute, tidak dapat ditawar-tawar, misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Etiket bersifat relative, yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan dapat saja dianggap sopan oleh kebudayaan lain. Contoh: memegang kepala orang lain di Indonesia tidak sopan, sedang di Amerika biasa saja.
d. Etika memandang manusia dar segi dalam (batiniah), orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak munafik. Etiket memandang manusia dari segi luar (lahiriah), tampaknya dari luar sangat sopan dan halus, tetapi di dalam dirinya penuh dengan kebusukan dan kemunafikan.
D. Fungsi etika
Darji Darmodihardjo, etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis.
Magnis Suseno, etika berfungsi untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Ada 4 hal yang melatarbelakanginya, yaitu: etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moral agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini bukan itu; etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan; etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia; etika dapat membantu mengadakan dialog antaragama karena etika mendasarkan pada diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.
Liliana Tedjosaputro, etika dapat dikaji dari berbagai aspek yaitu pertama, aspek normatif yang sasaran praktisnya adalah memberikan evaluasi berdasarkan penalaran atas perilaku dan karakter individu, berfungsinya organisasi-organisasi dan respons-respons alternative yang tersedia untuk menyelesaikan masalah konkret. Kedua, aspek konseptual berfungsi untuk mempertajam pemahaman-pemahaman kode etik dengan tetap menekankan pada kepentingan masyarakat dan organisasi profesi itu sendiri. Ketiga, aspek deskriptif berfungsi memberikan informasi-informasi tentnag fakta-fakta yang berkembang, baik di masyarakat maupun dalam organisasi profesi itu sendiri sehingga penanganan aspek normative dan konseptual dapat segera direalisasikan.
MORAL
A. Pengertian moral
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia: kata “moral” memiliki arti (1) ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila; (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.
b. Bartens: secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin.
c. Merujuk dari kata etika yang sesuai: moral sama dengan etika yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
d. Drijakara: kunci pada moral terletak pada pengelolaan kesadaran moral. Kesadaran moral adalah kesadaran manusia tentang diri sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri dalam berhadapan dengan baik-buruk.
B. Pengertian moralitas
Moralitas berasal dari bahasa Latin moralis pada dasarnya mempunyai arti sama dengan moral, tapi lebih bersifat abstrak. moralitas suatu perbuatan artinya segi moral atau baik buruknya suatu perbuatan. Moralitas adalah keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Dengan kata lain, moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi, dalam arti perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah. Misalnya moralitas kolusi para hakim dengan pihak berperkara adalah buruk, sedangkan moralitas putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan adalah baik.
C. Faktor penentu moralitas
a. Liliana Tedjosaputro: (1) moralitas dapat bersifat intrinsik yang terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri; (2) moralitas bersifat ekstrinsik yaitu realitas bahwa manusia terikat pada nilai dan norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama.
b. Immanuel Kant: (1) moralitas heteronom, sikap dimana kewajiban ditaati bukan karena kewajiban itu sendiri tapi karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak pelaku; (2) moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaantinya sebagai suatu kehendak sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik.
c. Sumaryono: (1) motivasi yaitu hal yang diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju; (2) tujuan akhir: diwujudkannya perbuatan yang dikehendaki secara bebas; (3) lingkungan perbuatan: segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi atau mewarnai perbuatan termasuk manusia yang terlibat, kualitas dan kuantitas perbuatan, cara, waktu, tempat dilakukannya perbuatan, frekuendi perbuatan.
D. Moralitas sebagai norma
Moralitas adalah kualitas perbuatan manusiawi, sehingga perbuatan itu dinyatakan baik atau buruk, benar atau salah. penentuan baik atau buruk, benar atau salah tentunya berdasarkan norma sebagai ukuran.
Soemaryono mengklasifikasikan moralitas menjadi 2 golongan yaitu moralitas objektif dan moralitas subjektif.
Moralitas objektif adalah moralitas yang melihat perbuatan sebagaimana adanya terlepas dari segala bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Pada situasi khusus, mencuri atau membunuh adalah perbuatan yang dapat dibenarkan jika untuk memeprtahankan hidup atau membela diri. Jadi, moralitasnya terletak pada upaya untuk mempertahankan atau membela diri (hak untuk hidup adalah hak asasi).
Moralitas subjektif adalah moralitas yang melihat perbuatan sebagai dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latarbelakang stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya. Moralitas subjektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang diwarnai oleh niat pelakunya baik atau jahat. Missal dalam musibah kebakaran, banyak yang membantu menyelamatkan harta korban, ini baik. Tetapi pada akhirnya mencuri harta benda tersebut, ini adalah jahat. Jadi moralitasnya terletak pada niat pelakunya.
Moralitas dapat juga intrisik dan ekstrinsik.
Moralitas intrinsik menentukan perbuatan itu benar atau salah berdasarkan hakikatnya terlepas dari hukum positif. Walaupun undang-undang tidak mengatur, perbuatan-perbuatan tersebut secara intrinsik menurut hakikatnya adalah baik dan benar.
Moralitas ekstrinsik menentukan perbuatan itu benar atau salah sesuai dengan sifatnya sebagai perintah atau larangan hukum positif. Perbuatan-perbuatan ini diatur oleh undang-undang (KUHP). Jika ada yang menggugurkan kandungan atau tidak melapor kepada yang berwajib adanya permufakatan jahat, maka perbuatan tersebut salah.
PROFESI DAN KODE ETIK
Apa itu Profesi ?
Profesi → setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui pengalaman , belajar pada lembaga pendidikan tinggi tertentu, latihan secara intensif atau kombinasi dari semuanya itu. (Pandangan Arief Sidharta)
Unsur-unsurnya, yaitu :
1. Suatu kegiatan/pekerjaan yang bersifat tetap;
2. Orientasinya untuk mendapat bayaran (uang);
3. Dilaksanakan sesuai dengan keahliannya, dan menghasilkan karya yang dapat dinilai.
4. Diperoleh dari binaan suatu lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan khusus dibidang tertentu, yang diikuti pelatihannya secara intensif.
Bilamana suatu pekerjaan disebut profesi?
Bilamana memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, baik oleh lembaga formal maupun tidak, yang berwenang untuk mengesahkannya.
CIRI-CIRI UMUM PROFESI
1. Pelatihan ekstensif sebelum masuk sebuah profesi;
2. Pelatihan mengikuti Komponen Intelektual yang signifikan;
3. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat;
4. Adanya proses lisensi atau sertifikat;
5. Adanya Organisasi;
6. Otonomi dalam pekerjaannya; (Sulistyo-Basuki)
MACAM PROFESI
Menurut Frans Magnis Suseno, profesi harus dibedakan
dalam 2 jenis, yaitu :
1. Profesi pada umumnya; ada 2 prinsip yg wajib ditegakkan, yaitu : prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Contoh: pengacara, dokter, dll
2. Profesi luhur. Motivasi utama bukan untuk memperoleh nafkah. Ada 2 prinsip penting :
Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdi pada tuntutan profesi. Contoh: rohaniawan.
Pembidangan Profesi
Ada 2 Pembidangan Profesi, yaitu :
1. Consulting profession;
2. Scholarly profession.
CP → profesi yang dalam menjalankan praktik profesinya didasarkan pada fee for service dan hubungannya dengan klien/pasien bersifat personal.
Contoh : dokter, pengacara, dll
SP→ profesi yang lebih banyak bekerja atas dasar gaji tetap. Sehingga finansialnya tidak ditentukan jumlah klien/pasien yang dilayani.
Contoh : guru atau dosen
Di masyarakat mulai ada kerancuan penggunaan istilah Profesi, Contoh : untuk kegiatan yang menyimpang secara moral keagamaan . Bagaimana pendapat saudara?
Pemakaian istilah ‘Profesi’ seharusnya tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah moral yang
berlaku, sebab aplikasi dari profesi sangat terkait dengan kepentingan masyarakat, yang menuntut terciptanya kontruksi secara ideal dalam suatu komunitas, serta pertanggujawaban-pertanggungjawaban.
Nilai Moral Profesi
Moral→ pertimbangan mengenai perbuatan manusia benar-salah, sah-tidak sah.
3 faktor penentu moralitas perbuatan manusia :
Motivasi, tujuan akhir, lingkungan perbuatan.
Terkait dengan Profesi sebagai salah satu bentuk perbuatan manusia, maka nilai moral profesi dikatakan baik jika 3 faktor penentu tersebut juga baik, demikian sebaliknya.
Nilai Moral dikristalisasi kedalam kode etik profesi.
Profesi Hukum
Profesi Hukum→ pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh segolongan orang-orang yang memiliki keahlian hukum untuk mencari makan atau untuk menunjang hidupnya. Keahlian –keahlian yang diperlukan untuk profesi hukum diajarkan di perguruan-perguruan tinggi. Dunia profesi hukum tergantung pada mutu dan prestasi dunia pengajaran hukum (Soemitro)
Bidang-bidang apa saja yang termasuk profesi hukum?
Kode Etik Profesi
Kode Etik Profesi→ norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.
Mengapa Kode Etik Profesi Perlu dirumuskan
secara tertulis?
Alasannya (menurut sumaryono) mengingat
Fungsi Kode Etik :
- Sebagai sarana kontrol sosial;
- Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.
Hubungan Kode Etik dengan Hukum Positif
Keberlakuan Kode Etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan hukum positif seperti UU yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang keras.
Kode Etik Disfungsi = kode etik profesi kurang berfungsi. Contoh : Hubungan antara Hakim dengan Terdakwa.
Hakim memutus perkara perkosaan dengan hukuman percobaan. Padahal saksi penderita dengan tegas dan gamblang menerangkan dibawah sumpah perbuatan terdakwa Menyetubuhinya bertentangan dengan Kehendaknya. Disini tampak tidak sebanding antara kehormatan yang ternoda dengan hukuman tanpa dijalani. Hal ini menimbulkan dugaan , ada suap terdakwa kepada hakim. Ini berarti kode etik profesi hakim kurang berfungsi sebagaimana mestinya.
Ada 2 cara penguatan berlakunya kode etik profesi , yaitu :
- memasukkan klausula penundukan pada hukum positif UU di dalam rumusan kode etik profesi.
- legalisasi kode etik profesi melalui Pengadilan Negeri setempat.
ETIKA PROFESI DARI HAKIM, JAKSA DAN POLISI
ETIKA PROFESI DARI HAKIM
Dasar hukum dari kekuasaan Kehakiman
UUD 1945, dalam ketentuan Pasal 24 diatur yaitu:
1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh subuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yagn fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang.
Ketentuan Pasal 24 A UUD 1945 tentang Mahkamah Agung.
Ketentuan Pasal 24 B UUD 1945 tentang Komisi Yudisial.
Ketentuan Pasal 24 C UUD 1945 tentang Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan Pasal 25 UUD 1945 disebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
UU No.24 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi.
UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggungjawab yang tinggi, yang dituangkan dalam etika profesi.
SIFAT-SIFAT YANG HARUS DIMILIKI OLEH HAKIM, YAITU:
- Mendengarkan dengan cermat;
- Menjawab secara bijaksana;
- Mempertimbangkan dengan teliti;
- Mengambil keputusan tanpa memihak. (Socrates)
Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum. (Pasal 31 dan 32 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Lembaga Negara yang berwenang dalam dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, kelluhuran martabat, serta perilaku hakim yaitu Komisi Yudisial. (Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).
Komisi Yudisial bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim (Pasal 20 UUKY).
Dalam melaksanakan kewenangannya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau MK. (Pasal 21 UUKY).
Sumpah Jabatan Hakim merupakan jenis etika profesi hukum dari hakim. (Pasal 30 UU NO 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
Kode kehormatan hakim, juga merupakan jenis etika profesi hukum dari hakim, yagn ditetapkan oleh Rapat Kerja para Ketua Pengadilan Tinggi dan PN di bawah pimpinan MA pada tahun 1986. Kemudian dikukuhkan dan dimantapkan oleh musyawarah nasional ikatan hakim Indonesia (IKAHI) pada tanggal 23 Maret 1988.
Kode Kehormatan Hakim merupakan wujud idealism dalam menunjukkan sifat-sifat dan sikap Hakim yang mempunyai tugas yagn luhur untuk menegakkan hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran dengan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara dan diri sendiri.
Sifat-sifat sebagai wujud idealism hakim terpancar dari lambing Korps Hakim, yaitu:
1. Bintang, berarti Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Tirta yaitu air, artinya harus membersihkan kotoran dunia;
3. Cakra, adalah senjata yang bermakna membasmi segala kejahatan dan kedholiman untuk menegakkan keadilan;
4. Candra, yaitu bulan purnama raya yang menerangi segala kegelapan. Jadi hakim harus berwibawa dan bijaksana;
5. Sari, yaitu bunga melati yagn semerbak wangi mengharumi dunia, berarti hakim itu harus berbudi luhur.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Kehormatan Hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim yang bertindak secara preventif dan secara represif.
ETIKA PROFESI HUKUM DARI JAKSA
Dasar hukumnya, yakni UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (pasal 1 ayat 1).
Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat 1).
Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri (Pasal 5).
Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. (Pasal 8 ayat 3).
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (Pasal 8 ayat 4).
Sebelum memangku jabatan, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Jaksa Agung (Pasal 10)
Jaksa dilarang merangkap menjadi: pengusaha, pengurus atau karyawan BUMN/BUMD), atau badan usaha swasta, dan Advokat. (Pasal 11).
Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusna pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 11;
d. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, atau
e. Melakukan perbuatan tercela (Pasal 13 ayat 1)
Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan iberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majellis Kehormatan Jaksa (Pasal 13 ayat 2).
Kode Etik Jaksa (Tri Krama Adhyaksa), adalah landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, yagn meliputi 3 krama, yaitu:
- Satya, adalah kesetiaan yagn bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesame manusia.
- Adhy, adalah kesempurnaan dalam bertugas yagn berunsur utama pada kepemilikan rasa tanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
- Wicaksana, berarti bijaksana dalam tutur kata dan perilaku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.
ETIKA PROFESI HUKUM DARI POLISI
• Dasar hukumnya, yaitu:
• UU. RI. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• PP.No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Indonesia.
• PP.No.2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri.
• PP No.3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tehnis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.
o Kepolisian adalah segala hal-ihwal yagn berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat 1).
o Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 2)
o Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yagn telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 22)
o Pembinaan Profesi dalam UU Kepolisian diatur dalam Pasal 31-36.
o Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi (Pasal 31).
o Pembinaan kemampuan profesi tersebut diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. (Pasal 32)
o Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara RI. Terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI. (Pasal 34 ayat 1).
o Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI oleh pejabat Kepolisian Negara RI. Diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. (Pasal 35 ayat 1).
o Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. Diatur dengan keputusan Kapolri. (Pasal 35 ayat 2).
o Di dalam pedoman pengalaman “Bakti Dharma Waspada”, pedoman pengalaman seorang Polisi adalah Rastra Sewakotama Negara Janatama-Casanadharma, yaitu:
I. Setiap Anggota Kepolisian RI adalah Insan Rastra Sewakotama:
- mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yagn bersendikan Pancasila dan UUD 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi;
- Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tekad juang pantang menyerah;
II. Setiap Anggota Kepolisian RI adalah Insan Janotama:
- Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;
- Menampilkan dirinya sebagai warga Negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga Negara;
- Bersikap disiplin, percaya diri, tanggungjawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat.
III. Setiap Anggota Kepolisian RI adalah Insan Casanadharma:
- selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas;
- mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan;
- tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan daripada penindakan secara hukum.
- Kode Etik ini bertujuan meningkatkan kualitas dalam arti kemampuan professional pada anggotanya dan usaha untuk meningkatkan mental anggotanya karena kode etik Polisi memberikan suatu sikap dan pola hidup serta gaya hidup yang wajib dilakukan oleh polisi.
TUGAS
I. Problem Task
Seorang Notaris PPAT diminta oleh seorang klien yang sudah sering menggunakan jasanya untuk membuat akte jual beli tanah di kantor klien. Atas permintaan itu dipenuhi oleh Notaris/PPAT. Setiba di kantor klien Notaris/PPAT sudah ditunggu oleh klien sebagai pembeli tanah dan pihak lain sebagai penjual tanah. Atas kesepakatan kedua belah pihak Notaris/PPAT membuat akta jual beli setelah dibacakan kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan. Saat itu karena istri penjual tidak hadir Notaris/PPAT mendatangi rumah penjual untuk meminta istri penjual ikut serta menandatangani akta jual beli. Atas akta jual beli tersebut pembeli mendaftarkan tanah tersebut ke BPN untuk balik nama, keluarlah sertifikat atas nama pembeli. Selang lima tahun kemudian penjual melaporkan Notaris/PPAT bersangkutan ke Majelis Pengawas Notaris, meminta akan dibatalkan dengan alasan pelapor meragukan kebenaran baik secara prosedural maupun materiil akan keabsahan akta jual beli tersebut, pelapor tidak pernah menandatangani akta jual beli tanah, pelapor tidak pernah kenal dengan Notaris/PPAT yang bersangkutan. Hubungan hukum yang dilakukan diantara pihak-pihak adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan tanah sebagai jaminannya.
II. Menentukan kata-kata susah
a. Akte jual beli : Surat keterangan (pengakuan dsb) tentang jual beli yang disaksikan atau disahkan oleh salah suatu badan pemerintahan, misalnya Notaris.
b. Notaris/PPAT : Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya (PPAT: menyangkut tentang pembuatan akta atas tanah). Pada pasal 1 Kode Etik Notaris, Notaris diartikan sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
c. Balik nama : Penukaran surat hak milik (tanah dsb) pada ketika dilakukan jual beli.
d. Majelis Pengawas Notaris : Majelis yang mengawasi dan menjaga kode etik notaris dengan maksud dan tujuan agar masyarakat terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran kode etik notaris.
e. Jaminan : Tanggungan, sebagai pengganti orang yang membuat perjanjian apabila ia tidak menepati janjinya.
III. Learning Goal
a. Apakah perbuatan Notaris/PPAT itu sesuai atau tidak dengan kode etik Notaris?
b. Apakah akta jual beli tersebut sah menurut hukum?
IV. Menjawab Learning Goal
a. Perbuatan Notaris/PPAT itu tidak sesuai dengan kode etik Notaris karena notaris tersebut dikatakan telah memihak dan terlalu percaya pada klien yang sering menggunakan jasanya. Notaris tidak menanyakan kejelasan dari dibuatnya akte jual beli tersebut. Sehingga pihak pemilik tyang menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan menuntut kebenaran akta tersebut karena pembuatan akte tanpa persetujuannya. Selain itu Notaris tersebut dikatakan melanggar karena seharusnya dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan satu kantornya yang telah ditetapkannya sesuai dengan Undang-undang, tapi dalam kasus di atas Notaris melaksanakan tugas jabatannya di kantor kliennya.
b. Akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapapun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum. Kebohongan disini dilakukan oleh pihak klien yang secara sepihak membuat akta jual beli tersebut tanpa izin dari si peminjam yang mempunyai utang dengan tanah sebagai jaminannya. Jadi pembuatan akta jual beli ini melanggar pasal 39 UU No.30 Tahun 2004. Jika pihak klien tidak terbuka disini maka pembuatan akta tersebut tidak sah atau cacat hukum.
Referensi:
Kansil, CST dan Christine ST Kansil, 2006, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 85-101.
Lubis, Surahwadi K, 2008. Etika Profesi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta. h. 85-95.
Supriadi, 2006, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. h.39.
W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka, Jakarta, h.26,81,399.
Pengertian Etika
Etika berasal dari Bahasa Yunani
Ethos (jamaknya ta etha) : kebiasaan
Moral berasal dari bahasa latin
Mos (jamaknya mores) : kebiasaan
K. Bertens
Etika dibagi menjadi 3 arti :
Etika dalam arti nilai dan norma moral
Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral
Etika dalam arti ilmu tentang yang baik dan buruk
Frans Magnis Suseno
Moral sebagai sesuatu menyangkut baik dan buruknya manusia sebagai manusia.
Moralitas sebagai keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang.
Manusia sebagai Makhluk Yang Berbudaya
Sebagai makhluk ciptaan Tuhan
Jiwa dan raga
Daya rasa
Soren Kierkegaard ajaran eksistensialisme : memandang manusia secara konkrit seperti yang kita alami sehari-hari. Untuk menyempurnakan hidupnya manusia harus berkarya dalam hidupnya.
Alfin Tofler
Manusia dewasa ini dan di masa-masa mendatang akan mengalami indeks kesementaraan
Keanekaragaman bertemu dan berpadu dan kesementaraan dan kebaruan maka masyarakat akan meroket ke suatu krisis adaptasi yang historis. Kita akan menciptakan lingkungan yang demikian sementaranya, asing dan kompleks. Sehingga mengancam jutaan orang dengan kehancuran adaptif. Kehancuran ini adalah kejutan masa depan.
Letak Etika Profesi Hukum
Secara umum etika merupakan bagian dari filsafat dan cabang dari filsafat.
Filsafat sebagai ilmu
Filsafat sebagai pandangan hidup
Etika sebagai ilmu
Etika sebagai sistem nilai
Cabang filsafat pada prinsipnya ada tiga :
1. Ontologi (kebenaran metafisika)
2. Epistemologi (asal, syarat, susunan dan validitas pengetahuan
3. Aksiologi
Ontologi
Metafisika
Kebenaran
Epistemologi
asal syarat susunan metode validitas
Logika
Filsafat Ilmu
Metodologi
Aksiologi
Hakekat
Kriteria
Kedudukan
Etika dan Estetika
Jenis-jenis etika
Secara sistematis :
Etika umum (prinsip moral dasar)
Etika Khusus (terapan)
Pendekatan Etika
Manusia dan Sistem Nilai
Menilai
Memberi pertimbangan
Hasil/kesimpulan
Kehidupan manusia ditentukan oleh kebutuhan ekonomi, psikhis, biologis dan pekerjaan. Agar bisa bertahan hidup maka manusia harus memenuhi kebutahannya, bahkan apabila manusia dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut maka manusia akan dapat merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam pencapaian kebutuhan tersebut tentunya manusia harus bekerja keras seperti yang dikatakan Soren Kierkegaard termasuk dalam menjalankan profesinya. Sangat penting kiranya profesi tersebut adalah profesi hukum yang bukan dipandang sebagai etika dalam arti prinsip moral dasar. Disamping itu dari sudut keilmuan (etika) hukum, profesi hukum masih dipertanyakan tentang kekhasannya. Apakah profesi hukum itu memiliki kekhasan? Mengenai kekhasan dalam etika profesi hukum ini haruslah jelas. Ada pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang khas dalam profesi hukum. Pandangan tersebut menitik beratkan pada etika dijadikan sebagai sistem nilai yang dianut oleh manusia dalam berperilaku dan dalam berinteraksi dengan manusia lain tapi di sisi yang lain profesi hukum memiliki sesuatu yang khas karena dilihat dari segi etika normatifnya.
A. Pengertian etika
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia: etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yng dianut suatu golongan atau masyarakat.
b. Bartens: etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “ethos” dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah “ta etha” artinya adat kebiasaan.
c. James J. Spillane SJ: etika atau athics mempergunakan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.
d. Surahwardi K. Lubis: dalam bahasa Latin, ethos atau ethikos selalu disebut dengan mos, sering diistilahkan dengan perkataan moral. Sedangkan dalam bahasa islam, istilah etika merupakan bagian dari akhlak.
e. Sumaryono: etika berasal dari istilah bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik.
f. A. Sonny Keraf: etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentnag bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret.
B. Pembagian etika dalam perkembangannya
a. Etika perangai: adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Contoh: berbusana adat, pergaulan muda-mudi, perkawinan semenda, upacara adat.
b. Etika moral: etika yang berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Contoh: berkata dan berbuat jujur, menghormati orang tua atau guru, menghargai orang lain, membela kebenaran dan keadilan, menyantuni anak yatim piatu.
C. Etika dan etiket
Kata etika berarti moral, sedangkan kata etiket berarti sopan santun, tatakrama. Persamaan antara kedua istilah tersebut adalah keduanya mengenai perilaku manusia. Baik etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normative, artinya memberi norma perilaku manusia bagaimana seharusnya berbuat atau tidak berbuat.
Bartens mengemukakan 4 perbedaan etika dan etiket:
a. Etika menetapkan norma perbuatan, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin. Bagaimana cara masuknya, bukan soal. Etiket menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yang tepat, baik, dan benar sesuai dengan yang diharapkan.
b. Etika berlaku tidak bergantung pada ada atau tidaknya orang lain, misalnya larangan mencuri selalu berlaku, baik ada atau tidak ada orang lain. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, jika tidak ada orang lain hadir, etiket tidak berlaku, misalnya makan tanpa baju. Jika makan sendiri, tanpa orang lain, sambil telanjang pun tidak jadi masalah.
c. Etika bersifat absolute, tidak dapat ditawar-tawar, misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Etiket bersifat relative, yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan dapat saja dianggap sopan oleh kebudayaan lain. Contoh: memegang kepala orang lain di Indonesia tidak sopan, sedang di Amerika biasa saja.
d. Etika memandang manusia dar segi dalam (batiniah), orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak munafik. Etiket memandang manusia dari segi luar (lahiriah), tampaknya dari luar sangat sopan dan halus, tetapi di dalam dirinya penuh dengan kebusukan dan kemunafikan.
D. Fungsi etika
Darji Darmodihardjo, etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis.
Magnis Suseno, etika berfungsi untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Ada 4 hal yang melatarbelakanginya, yaitu: etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moral agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini bukan itu; etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan; etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia; etika dapat membantu mengadakan dialog antaragama karena etika mendasarkan pada diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.
Liliana Tedjosaputro, etika dapat dikaji dari berbagai aspek yaitu pertama, aspek normatif yang sasaran praktisnya adalah memberikan evaluasi berdasarkan penalaran atas perilaku dan karakter individu, berfungsinya organisasi-organisasi dan respons-respons alternative yang tersedia untuk menyelesaikan masalah konkret. Kedua, aspek konseptual berfungsi untuk mempertajam pemahaman-pemahaman kode etik dengan tetap menekankan pada kepentingan masyarakat dan organisasi profesi itu sendiri. Ketiga, aspek deskriptif berfungsi memberikan informasi-informasi tentnag fakta-fakta yang berkembang, baik di masyarakat maupun dalam organisasi profesi itu sendiri sehingga penanganan aspek normative dan konseptual dapat segera direalisasikan.
MORAL
A. Pengertian moral
a. Kamus Besar Bahasa Indonesia: kata “moral” memiliki arti (1) ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila; (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.
b. Bartens: secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin.
c. Merujuk dari kata etika yang sesuai: moral sama dengan etika yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
d. Drijakara: kunci pada moral terletak pada pengelolaan kesadaran moral. Kesadaran moral adalah kesadaran manusia tentang diri sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri dalam berhadapan dengan baik-buruk.
B. Pengertian moralitas
Moralitas berasal dari bahasa Latin moralis pada dasarnya mempunyai arti sama dengan moral, tapi lebih bersifat abstrak. moralitas suatu perbuatan artinya segi moral atau baik buruknya suatu perbuatan. Moralitas adalah keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Dengan kata lain, moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi, dalam arti perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah. Misalnya moralitas kolusi para hakim dengan pihak berperkara adalah buruk, sedangkan moralitas putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan adalah baik.
C. Faktor penentu moralitas
a. Liliana Tedjosaputro: (1) moralitas dapat bersifat intrinsik yang terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri; (2) moralitas bersifat ekstrinsik yaitu realitas bahwa manusia terikat pada nilai dan norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama.
b. Immanuel Kant: (1) moralitas heteronom, sikap dimana kewajiban ditaati bukan karena kewajiban itu sendiri tapi karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak pelaku; (2) moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaantinya sebagai suatu kehendak sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik.
c. Sumaryono: (1) motivasi yaitu hal yang diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju; (2) tujuan akhir: diwujudkannya perbuatan yang dikehendaki secara bebas; (3) lingkungan perbuatan: segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi atau mewarnai perbuatan termasuk manusia yang terlibat, kualitas dan kuantitas perbuatan, cara, waktu, tempat dilakukannya perbuatan, frekuendi perbuatan.
D. Moralitas sebagai norma
Moralitas adalah kualitas perbuatan manusiawi, sehingga perbuatan itu dinyatakan baik atau buruk, benar atau salah. penentuan baik atau buruk, benar atau salah tentunya berdasarkan norma sebagai ukuran.
Soemaryono mengklasifikasikan moralitas menjadi 2 golongan yaitu moralitas objektif dan moralitas subjektif.
Moralitas objektif adalah moralitas yang melihat perbuatan sebagaimana adanya terlepas dari segala bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Pada situasi khusus, mencuri atau membunuh adalah perbuatan yang dapat dibenarkan jika untuk memeprtahankan hidup atau membela diri. Jadi, moralitasnya terletak pada upaya untuk mempertahankan atau membela diri (hak untuk hidup adalah hak asasi).
Moralitas subjektif adalah moralitas yang melihat perbuatan sebagai dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latarbelakang stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya. Moralitas subjektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang diwarnai oleh niat pelakunya baik atau jahat. Missal dalam musibah kebakaran, banyak yang membantu menyelamatkan harta korban, ini baik. Tetapi pada akhirnya mencuri harta benda tersebut, ini adalah jahat. Jadi moralitasnya terletak pada niat pelakunya.
Moralitas dapat juga intrisik dan ekstrinsik.
Moralitas intrinsik menentukan perbuatan itu benar atau salah berdasarkan hakikatnya terlepas dari hukum positif. Walaupun undang-undang tidak mengatur, perbuatan-perbuatan tersebut secara intrinsik menurut hakikatnya adalah baik dan benar.
Moralitas ekstrinsik menentukan perbuatan itu benar atau salah sesuai dengan sifatnya sebagai perintah atau larangan hukum positif. Perbuatan-perbuatan ini diatur oleh undang-undang (KUHP). Jika ada yang menggugurkan kandungan atau tidak melapor kepada yang berwajib adanya permufakatan jahat, maka perbuatan tersebut salah.
PROFESI DAN KODE ETIK
Apa itu Profesi ?
Profesi → setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui pengalaman , belajar pada lembaga pendidikan tinggi tertentu, latihan secara intensif atau kombinasi dari semuanya itu. (Pandangan Arief Sidharta)
Unsur-unsurnya, yaitu :
1. Suatu kegiatan/pekerjaan yang bersifat tetap;
2. Orientasinya untuk mendapat bayaran (uang);
3. Dilaksanakan sesuai dengan keahliannya, dan menghasilkan karya yang dapat dinilai.
4. Diperoleh dari binaan suatu lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan khusus dibidang tertentu, yang diikuti pelatihannya secara intensif.
Bilamana suatu pekerjaan disebut profesi?
Bilamana memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, baik oleh lembaga formal maupun tidak, yang berwenang untuk mengesahkannya.
CIRI-CIRI UMUM PROFESI
1. Pelatihan ekstensif sebelum masuk sebuah profesi;
2. Pelatihan mengikuti Komponen Intelektual yang signifikan;
3. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat;
4. Adanya proses lisensi atau sertifikat;
5. Adanya Organisasi;
6. Otonomi dalam pekerjaannya; (Sulistyo-Basuki)
MACAM PROFESI
Menurut Frans Magnis Suseno, profesi harus dibedakan
dalam 2 jenis, yaitu :
1. Profesi pada umumnya; ada 2 prinsip yg wajib ditegakkan, yaitu : prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Contoh: pengacara, dokter, dll
2. Profesi luhur. Motivasi utama bukan untuk memperoleh nafkah. Ada 2 prinsip penting :
Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdi pada tuntutan profesi. Contoh: rohaniawan.
Pembidangan Profesi
Ada 2 Pembidangan Profesi, yaitu :
1. Consulting profession;
2. Scholarly profession.
CP → profesi yang dalam menjalankan praktik profesinya didasarkan pada fee for service dan hubungannya dengan klien/pasien bersifat personal.
Contoh : dokter, pengacara, dll
SP→ profesi yang lebih banyak bekerja atas dasar gaji tetap. Sehingga finansialnya tidak ditentukan jumlah klien/pasien yang dilayani.
Contoh : guru atau dosen
Di masyarakat mulai ada kerancuan penggunaan istilah Profesi, Contoh : untuk kegiatan yang menyimpang secara moral keagamaan . Bagaimana pendapat saudara?
Pemakaian istilah ‘Profesi’ seharusnya tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah moral yang
berlaku, sebab aplikasi dari profesi sangat terkait dengan kepentingan masyarakat, yang menuntut terciptanya kontruksi secara ideal dalam suatu komunitas, serta pertanggujawaban-pertanggungjawaban.
Nilai Moral Profesi
Moral→ pertimbangan mengenai perbuatan manusia benar-salah, sah-tidak sah.
3 faktor penentu moralitas perbuatan manusia :
Motivasi, tujuan akhir, lingkungan perbuatan.
Terkait dengan Profesi sebagai salah satu bentuk perbuatan manusia, maka nilai moral profesi dikatakan baik jika 3 faktor penentu tersebut juga baik, demikian sebaliknya.
Nilai Moral dikristalisasi kedalam kode etik profesi.
Profesi Hukum
Profesi Hukum→ pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh segolongan orang-orang yang memiliki keahlian hukum untuk mencari makan atau untuk menunjang hidupnya. Keahlian –keahlian yang diperlukan untuk profesi hukum diajarkan di perguruan-perguruan tinggi. Dunia profesi hukum tergantung pada mutu dan prestasi dunia pengajaran hukum (Soemitro)
Bidang-bidang apa saja yang termasuk profesi hukum?
Kode Etik Profesi
Kode Etik Profesi→ norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.
Mengapa Kode Etik Profesi Perlu dirumuskan
secara tertulis?
Alasannya (menurut sumaryono) mengingat
Fungsi Kode Etik :
- Sebagai sarana kontrol sosial;
- Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.
Hubungan Kode Etik dengan Hukum Positif
Keberlakuan Kode Etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan hukum positif seperti UU yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang keras.
Kode Etik Disfungsi = kode etik profesi kurang berfungsi. Contoh : Hubungan antara Hakim dengan Terdakwa.
Hakim memutus perkara perkosaan dengan hukuman percobaan. Padahal saksi penderita dengan tegas dan gamblang menerangkan dibawah sumpah perbuatan terdakwa Menyetubuhinya bertentangan dengan Kehendaknya. Disini tampak tidak sebanding antara kehormatan yang ternoda dengan hukuman tanpa dijalani. Hal ini menimbulkan dugaan , ada suap terdakwa kepada hakim. Ini berarti kode etik profesi hakim kurang berfungsi sebagaimana mestinya.
Ada 2 cara penguatan berlakunya kode etik profesi , yaitu :
- memasukkan klausula penundukan pada hukum positif UU di dalam rumusan kode etik profesi.
- legalisasi kode etik profesi melalui Pengadilan Negeri setempat.
ETIKA PROFESI DARI HAKIM, JAKSA DAN POLISI
ETIKA PROFESI DARI HAKIM
Dasar hukum dari kekuasaan Kehakiman
UUD 1945, dalam ketentuan Pasal 24 diatur yaitu:
1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh subuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yagn fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang.
Ketentuan Pasal 24 A UUD 1945 tentang Mahkamah Agung.
Ketentuan Pasal 24 B UUD 1945 tentang Komisi Yudisial.
Ketentuan Pasal 24 C UUD 1945 tentang Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan Pasal 25 UUD 1945 disebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
UU No.24 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi.
UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggungjawab yang tinggi, yang dituangkan dalam etika profesi.
SIFAT-SIFAT YANG HARUS DIMILIKI OLEH HAKIM, YAITU:
- Mendengarkan dengan cermat;
- Menjawab secara bijaksana;
- Mempertimbangkan dengan teliti;
- Mengambil keputusan tanpa memihak. (Socrates)
Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum. (Pasal 31 dan 32 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Lembaga Negara yang berwenang dalam dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, kelluhuran martabat, serta perilaku hakim yaitu Komisi Yudisial. (Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).
Komisi Yudisial bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim (Pasal 20 UUKY).
Dalam melaksanakan kewenangannya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau MK. (Pasal 21 UUKY).
Sumpah Jabatan Hakim merupakan jenis etika profesi hukum dari hakim. (Pasal 30 UU NO 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
Kode kehormatan hakim, juga merupakan jenis etika profesi hukum dari hakim, yagn ditetapkan oleh Rapat Kerja para Ketua Pengadilan Tinggi dan PN di bawah pimpinan MA pada tahun 1986. Kemudian dikukuhkan dan dimantapkan oleh musyawarah nasional ikatan hakim Indonesia (IKAHI) pada tanggal 23 Maret 1988.
Kode Kehormatan Hakim merupakan wujud idealism dalam menunjukkan sifat-sifat dan sikap Hakim yang mempunyai tugas yagn luhur untuk menegakkan hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran dengan bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara dan diri sendiri.
Sifat-sifat sebagai wujud idealism hakim terpancar dari lambing Korps Hakim, yaitu:
1. Bintang, berarti Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Tirta yaitu air, artinya harus membersihkan kotoran dunia;
3. Cakra, adalah senjata yang bermakna membasmi segala kejahatan dan kedholiman untuk menegakkan keadilan;
4. Candra, yaitu bulan purnama raya yang menerangi segala kegelapan. Jadi hakim harus berwibawa dan bijaksana;
5. Sari, yaitu bunga melati yagn semerbak wangi mengharumi dunia, berarti hakim itu harus berbudi luhur.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Kehormatan Hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim yang bertindak secara preventif dan secara represif.
ETIKA PROFESI HUKUM DARI JAKSA
Dasar hukumnya, yakni UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (pasal 1 ayat 1).
Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat 1).
Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri (Pasal 5).
Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. (Pasal 8 ayat 3).
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. (Pasal 8 ayat 4).
Sebelum memangku jabatan, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Jaksa Agung (Pasal 10)
Jaksa dilarang merangkap menjadi: pengusaha, pengurus atau karyawan BUMN/BUMD), atau badan usaha swasta, dan Advokat. (Pasal 11).
Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusna pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 11;
d. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, atau
e. Melakukan perbuatan tercela (Pasal 13 ayat 1)
Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan iberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majellis Kehormatan Jaksa (Pasal 13 ayat 2).
Kode Etik Jaksa (Tri Krama Adhyaksa), adalah landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, yagn meliputi 3 krama, yaitu:
- Satya, adalah kesetiaan yagn bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesame manusia.
- Adhy, adalah kesempurnaan dalam bertugas yagn berunsur utama pada kepemilikan rasa tanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
- Wicaksana, berarti bijaksana dalam tutur kata dan perilaku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.
ETIKA PROFESI HUKUM DARI POLISI
• Dasar hukumnya, yaitu:
• UU. RI. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• PP.No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Indonesia.
• PP.No.2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri.
• PP No.3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tehnis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.
o Kepolisian adalah segala hal-ihwal yagn berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat 1).
o Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 2)
o Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yagn telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 22)
o Pembinaan Profesi dalam UU Kepolisian diatur dalam Pasal 31-36.
o Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi (Pasal 31).
o Pembinaan kemampuan profesi tersebut diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. (Pasal 32)
o Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara RI. Terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI. (Pasal 34 ayat 1).
o Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI oleh pejabat Kepolisian Negara RI. Diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. (Pasal 35 ayat 1).
o Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. Diatur dengan keputusan Kapolri. (Pasal 35 ayat 2).
o Di dalam pedoman pengalaman “Bakti Dharma Waspada”, pedoman pengalaman seorang Polisi adalah Rastra Sewakotama Negara Janatama-Casanadharma, yaitu:
I. Setiap Anggota Kepolisian RI adalah Insan Rastra Sewakotama:
- mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yagn bersendikan Pancasila dan UUD 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi;
- Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tekad juang pantang menyerah;
II. Setiap Anggota Kepolisian RI adalah Insan Janotama:
- Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;
- Menampilkan dirinya sebagai warga Negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga Negara;
- Bersikap disiplin, percaya diri, tanggungjawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat.
III. Setiap Anggota Kepolisian RI adalah Insan Casanadharma:
- selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas;
- mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan;
- tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan daripada penindakan secara hukum.
- Kode Etik ini bertujuan meningkatkan kualitas dalam arti kemampuan professional pada anggotanya dan usaha untuk meningkatkan mental anggotanya karena kode etik Polisi memberikan suatu sikap dan pola hidup serta gaya hidup yang wajib dilakukan oleh polisi.
TUGAS
I. Problem Task
Seorang Notaris PPAT diminta oleh seorang klien yang sudah sering menggunakan jasanya untuk membuat akte jual beli tanah di kantor klien. Atas permintaan itu dipenuhi oleh Notaris/PPAT. Setiba di kantor klien Notaris/PPAT sudah ditunggu oleh klien sebagai pembeli tanah dan pihak lain sebagai penjual tanah. Atas kesepakatan kedua belah pihak Notaris/PPAT membuat akta jual beli setelah dibacakan kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan. Saat itu karena istri penjual tidak hadir Notaris/PPAT mendatangi rumah penjual untuk meminta istri penjual ikut serta menandatangani akta jual beli. Atas akta jual beli tersebut pembeli mendaftarkan tanah tersebut ke BPN untuk balik nama, keluarlah sertifikat atas nama pembeli. Selang lima tahun kemudian penjual melaporkan Notaris/PPAT bersangkutan ke Majelis Pengawas Notaris, meminta akan dibatalkan dengan alasan pelapor meragukan kebenaran baik secara prosedural maupun materiil akan keabsahan akta jual beli tersebut, pelapor tidak pernah menandatangani akta jual beli tanah, pelapor tidak pernah kenal dengan Notaris/PPAT yang bersangkutan. Hubungan hukum yang dilakukan diantara pihak-pihak adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan tanah sebagai jaminannya.
II. Menentukan kata-kata susah
a. Akte jual beli : Surat keterangan (pengakuan dsb) tentang jual beli yang disaksikan atau disahkan oleh salah suatu badan pemerintahan, misalnya Notaris.
b. Notaris/PPAT : Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya (PPAT: menyangkut tentang pembuatan akta atas tanah). Pada pasal 1 Kode Etik Notaris, Notaris diartikan sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
c. Balik nama : Penukaran surat hak milik (tanah dsb) pada ketika dilakukan jual beli.
d. Majelis Pengawas Notaris : Majelis yang mengawasi dan menjaga kode etik notaris dengan maksud dan tujuan agar masyarakat terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran kode etik notaris.
e. Jaminan : Tanggungan, sebagai pengganti orang yang membuat perjanjian apabila ia tidak menepati janjinya.
III. Learning Goal
a. Apakah perbuatan Notaris/PPAT itu sesuai atau tidak dengan kode etik Notaris?
b. Apakah akta jual beli tersebut sah menurut hukum?
IV. Menjawab Learning Goal
a. Perbuatan Notaris/PPAT itu tidak sesuai dengan kode etik Notaris karena notaris tersebut dikatakan telah memihak dan terlalu percaya pada klien yang sering menggunakan jasanya. Notaris tidak menanyakan kejelasan dari dibuatnya akte jual beli tersebut. Sehingga pihak pemilik tyang menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan menuntut kebenaran akta tersebut karena pembuatan akte tanpa persetujuannya. Selain itu Notaris tersebut dikatakan melanggar karena seharusnya dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan satu kantornya yang telah ditetapkannya sesuai dengan Undang-undang, tapi dalam kasus di atas Notaris melaksanakan tugas jabatannya di kantor kliennya.
b. Akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapapun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam artian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum. Kebohongan disini dilakukan oleh pihak klien yang secara sepihak membuat akta jual beli tersebut tanpa izin dari si peminjam yang mempunyai utang dengan tanah sebagai jaminannya. Jadi pembuatan akta jual beli ini melanggar pasal 39 UU No.30 Tahun 2004. Jika pihak klien tidak terbuka disini maka pembuatan akta tersebut tidak sah atau cacat hukum.
Referensi:
Kansil, CST dan Christine ST Kansil, 2006, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 85-101.
Lubis, Surahwadi K, 2008. Etika Profesi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta. h. 85-95.
Supriadi, 2006, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. h.39.
W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka, Jakarta, h.26,81,399.
HUKUM KEPAILITAN
HUKUM KEPAILITAN
Kepailitan merupakan hukum positif karena sudah memiliki UU, yaitu UU No.37 Tahun 2004. Sebelumnya kepailitan memakai KUHD. Awalnya peraturan kepailitan dari zaman Belanda. Tahun 1997 negara RI mengalami krisis ekonomi, tahun 1998 nkeluar Perpu No.1 tahun 1998 tentang perubahan peraturan kepailitan mengenai peraturan kepailitan lama yang ada dalam KUHD. Perpu singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU.
Secara energies bagaimana kedudukan peraturan perundnag-undangan?
Perpu di bawah UU dan diatas PP (hierarkhi).
Bilamana/kapan/alasan pemerintah mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 1998?
Karena pemerintah dalam keadaan terdesak dalam keadaan yang darurat, dan satu hal yang dapat dilakukan adalah mengeluarkan Perpu yang hanya menyatakan merubah beberapa peraturan kepailitan sebelumnya untuk peran serta hukum dalam mengatasi krisis ekonomi.
Kenapa dikatakan darurat?
Keadaan ekonomi krisis akibat turunnya pemerintahan orde baru.
Bagamana status Perpu? Menurut ketentuan, bagaimana nasib kelanjutan Perpu?
Dalam sidang berikutnya harus disetujui DPR, maka jadilah Perpu sebagai UU. UU NO.4 Tahun 1998 disebut UU Kepailitan yang mempunyai bebebrapa kelemahan/belum lengkap, maka dari itu kemudian direvisi, jadilah UU No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sampai saat ini dipergunakan.
Hukum kepailitanhukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan.
Hukum kepailitan walaupun merupakan bagian dari hukum dagang, tapi tak diatur dalam KUHPerdata/KUHD, karena diatur dalam UU KEpailitan itu sendiri.
Pasal 163 Is eropa (berdagang menggunakna lembaga hukum eropa yang membawa aturan sendiri yaitu KUHD/KUHPerdata Eropa), timur asing, Bumi putera.
Golongan timur asing dan Bumi putera boleh berdagang menggunakan lembaga hukum perdata eropa dengan cara:
Menggunakan lembaga penundukan diri baik terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu maupun secara sukarela. Penundukan diri terhadap seluruh hukum perdata eropa. Konglomerat pengsaha besar.
HANDOUT PERKULIAHAN
Arti kepailitan
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator bawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2004).
Sita umum dilawankan dengan sita individu.
Sita umumsita atas semua kekayaan debitur untuk kepentingan para krediturnya/seluruh krediturnya. Atau mengajukan permohonan sita untuk kepentingan umum/semua kreditur.
Sita individu kepentingan pemohon.
Sita jaminan untuk menjamin agar hutangnya bisa dilunasi/konservator beslaag. Permohonan sita jaminan bisa dikabulkan akan menjadi sita eksekutor. Eksekusi pelaksanaan putusan.
Siapa yang akan bertindak sebagai eksekutor dalam pengadilan?
Juru sita bukan polisi, polisi hanya mengamati.
Apakah yang dimaksud dengan hakim pengawas secara yuridis?
Secara yuridis diartikan apa pailit itu???
Karena UU tidak memberikan batasan tentang pailit, jadi pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utang-utangnya, harus dinyatakan dalam bentuk pengadilan (harus dinyatakan dengan putusan pengadilan).
Jika belum ada putusan pengadilan, debitur belum bisa menyatakan bahwa dirinya bangkrut.
Secara harfiah:
• Kepailitan merupakan lembaga hukum perdata eropa sebagai realisasi dan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata
• Pasal 1131
Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidka bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari menjadi tanggungan segala perikatannya perseorangan. Artinya menjadi jaminan seluruh perikatannya.
Jika melihat pasal 1131, bagaimana nasib debitur yan gtidak punya harta kekayaan?
Debitur bertanggungjawab atas kekayaannya secara otomatis. Jadi jaminan jika tak mampu membayar hutang, jadi jaminan umum secara otomatis.
Maka nasib debitur yang tidak punya harta kekayaan yaitu dia tidak bisa dimnintai peratanggungjawaban terhadap hutangnya, tetapi ketika dia suatu saat nanti punya uang, dia harus bertanggungjawab.
Apa yang dimaksud dengan barang yang aka nada di kemudian hari?
Baran gitu baru akan jadi jaminan (warisan) apabila sudah menjadi milik debitur.
Untuk melaksanakan pasal 1131, UU merumuskan ketentuan pasal 1132.
Pasal 1132:
- Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama (tidak ada normor urut kreditur, kedudukannya sama) bagi semua orang yang mengutangkan padanya. (pembagiannya secara proporsional)
- Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing.
- Kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan alasan yang sah untuk didahulukan.
Pihak-pihak yang patutu didahulukan:
- Pemegang hak istimewa
- Pemegang hak kebendaan (pemegang tanggungan, hipotik, fidusia, gadai).
makna pasal 1131 tersebut di atas mengandung makna bahwa walaupun tidak diperjanjikan secara tegas-tegas, si debitur itu bertanggungjawab terhadap segala utang-utangnya dengan barang-barang yang dimilikinya baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari.
Makna pasal 1132:
- Bahwa semua kreditur mempunyuai hak yang sama
- Tidak ada nomor urut kreditur yang didasarkan atas timbulnya piutan gmereka
- Ada perkecualian, yaitu apabila diantara para berpiutan gtersebut ada alasan-alasan yan gash untuk didahulukan,
Untuk melaksanakan asas yang terkandung dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata itulah maka dibuat peraturan kepailitan, yang dituangkan dalam Stb 1905: 217 jo Stb. 1906: 348.
Bagaimana caranya agar debitur bisa membayar?
jika debitur tidak membayar, kreditur akan menggugat disertai sita jaminan karena harus memperoleh putusan pengadilan, konsekuensinya:
- Penggugat pertama lunas
- Penggugat kedua lunas ½
- Penggugat ketiga tidak lunas
Maka muncullah lembaga kepailitan untuk mengatur tata pelunasan piutang secara adil.
Mengapa muncul lembaga kepailitan???
Karena pasal 1131 KUHPerdata dianggap tidak adil untuk pelunasan utangnya. Lembaga kepailitan merupakan pranata hukum yang kana mengatur mekanisme/tata cara pembayaran utang secara adil, maka diaturlah lemabag kepailitan Stb 1905 dan 1906.
Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata mengandung 3 asas pokok:
1. Asas bahwa apabila seorag debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela walaupun sudah ada putusan pengadilan. Yang mengharuskan untuk membayar maka seluruh harta kekayaan debitur akan disita dan selanjutnya dijual secara lelang, hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh krediturnya secara seimbang (secara proporsional).
2. Asas bahwa semua kreditur kedudukannya sama (sama-sama berhak atas kekayaan debitur)
3. Tidak ada nomor urut kreditur yang didasarkan atas timbulnya piutang.
KUHPerdata sebenarnya sudah mengatur mengenai prinsip-prinsip pembayaran utang, sedangkan hukum kepailitan juga mengatur mekanisme pembayaran utang, jika debitur dinyatakan pailit. Pembayaran utang jika tidak pailit melalui ketentuan KUHPerdata. Disini berlakulah asas lex specialis derogate legi generalis (hukum khusus meniadakan hukum umum).
PENGATURAN KEPAILITAN
1. Failissementsverordening (Peraturan Kepailitan) Stb.1905:217 jo(diperbaharui) Stb 1906:348.
2. Perpu No.1 Tahun 1998…UU No.4 Tahun 1998 (PErubahan terhadap peraturan kepailitan yang tertuang dalam Stb. 1905, 1906).
3. UU No.37 Tahun 2004
Dasar berlakunya Failissementsverordening berdasarkan asas konkordansi dan pasal 2 aturan peralihan.
Sebelum keluarnya Perpu tetap menggunakan Failissementsverordening karena Perpu dirasa kurang, maka aturan tersebut perlu diamandemen, pranata hukum kepailitan perlu diperbaharui.
Perputidak diganti (hanya dirubah beberapa pasal)
Untuk mempercepat pranata hukum, dikeluarkanlah Perpu, yang membutuhkan persetujuan DPR, jika tidak disetujui maka Perpu dicabut, namun Perpu No.1 Tahun 1998 ini kemudian disetujui maka menjadi UU No.4 Tahun 1998. UU ini merupakan penetapan Perpu menjadi UU. UU ini pada pokoknya hanya diambil dari Failissementsverordening yang masih banyak terdapat kekurangan maka dianggap perlu untuk disempurnakan, maka DPR telah mengajukan inisiatif mengenai rancangan UU maka lahirlah UU NO.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Hukum pailit sebenarnya bagian dari hukum dagang tapi tidak diatur dalam KUHD, karena hukum pailit sudah diatur secara khusus di Failissementsverordening. Peraturan Failissementsverordening di Belanda, ada 2 buku yaitu :
- WvK (Wetboek van Konvagen)KUHD ada 3 buku, buku ketiga mengatur tentang kepailitan bagi pedagang/ketidakmampuan pedagang. Buku ketiga titel 7: keadaan nyata-nyata tidak mampu (perturan kepailitan yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak termasuk pedagang), Buku ketiga: bagi pedagang. Pedagang: mereka yang menjalankan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Perbuatan perniagaan: perbuatan membeli barang untuk dijual lagi.
- Rvrecht Vordening (hukum acara perdata untuk golongan eropa).
Di Indonesia KUHD dibagi menjadi 2 buku, yaitu:
1. buku I tentang dagang pada umumnya
2. buku II mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam perdagangan.
CATATAN
Sebenarnya sebelum berlakunya Failissements verordening di Belanda ada 2 peraturan kepailitan yaitu:
1. peraturan kepailitan yang terdapat dalam buku ketiga KUHD dengan judul ketidakmampuan pedagang (bagi pedagang)
2. Peraturan kepailitan yang terdapat dalam buku ketiga Rv yang berjudul keadaan nyata-nyata tidak mampu.
Dalam pelaksanaannya kedua peraturan tersebut menimbulkan kesulitan antara lain:
a. karena terlalu banyak formalitas
b. memerlukan relative banyak biaya
c. memerlukan waktu yang relative lama
d. peran serta kreditur sangat sedikit/kurang.
Karena kesulitan-kesulitan inilah kemudian diatur Failissements Verordening.
Latar belakang munculnya peraturan kepailitan di Indonesia adalah bertolak pada pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.
Asas-asas yang mendasari UUK dan PKPU
1. asas keseimbangan, keseimbangan terhadap perlindungan debitur dan kreditur
2. asas kelangsungan usaha. Melalui asas ini diberikan kesempatan kepada perusahaan debitur yang prospektif untuk kemungkinan dapat melanjutkan usahanya.
3. asas keadilan: UU ini diharapkan dapat memenuhih rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya. Supaya aman membuat perjanjain utang serta membuat perjanjian tambahan yang sifatnya accesoir tentnag jaminan sehingga orang bisa menunjukkan diri sebagai kreditur berdasarkan asas keadilan.
4. asas integrasi: bahwa sistem hukum formil dan materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan sistem hukum acara eprdata nasional.
Hukum materiilKUHP
Hukum formil Hukum acara perdata (hukum yang memuat ketentuan-ketentuan untuk menegakkan hukum materiil)
Mencari norma-norma hukum acara perdata pada:
Nbg (jawa dan Madura) dan Rv (Recht Verordening).
UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU memuat hukum formil dan materiil tentang kepailitan, itulah sebabnya debitur tidak bisa menyatakan dirinya pailit maka dari itu ada keterlibatan pemerintah.
TUJUAN KEPAILITAN
Pernyataan pailit bertujuan untuk:
1. Mendapatkan penyitaan umum atas kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si debitur disita untuk kepentingan semua krediturnya.
2. Untuk menghindarkan kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur
3. Menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa dengan cara menjual sendir barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya
4. Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oelh debitur, misalnya debitur menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditur.
Sita umum: sita terhadap seluruh kekayaan debitur untuk para/seluruh krediturnya.
SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPAILITKAN DEBITUR
1. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur
2. debitur sekurang-kurangnya tidak membayar 1 hutang yang sudah jatuh waktu
3. ada permohonan baik dari debitur itu sendiri maupun salah seoran gkrediturnya. Bentuk permohonan bukan gugatan. Jika permohonan dikabulkan maka debitur akan diutus. Permohonan akan menghasilkan keputusan. Gugatan dibuat manakala ada sengketa. Gugatan akan menghasilkan penetapan. Karena itu debitur akan dijatuhih putusan kepailitan.
Padahal dalam hukum acara pidana:
Permohonanlah yang mengahsilkan penetapan, gugatan menghasilkan keputusan.
Kenapa hukum tidak menetapkan permohonan?
Karena UU nya memang menentukan seperti itu.
Apa yang dimaksud dengan utang yang sudah jatuh waktu?
Hutang yang sudah saatnya untuk dibayar.
Apa parameternya bahwa utan gtersebut sudah saatnya dibayar?
Adalah waktu/tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian utang piutang.
Malah akan timbul jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan kapan utang itu harus dibayar.
Lalu apa jalan keluar bila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan waktu pembayarannya?
Apa yang dimaksud dengan utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih?
Kewajiban untuk membayar utang yang sudah jatuh waktu baik karena diperjanjikan, percepatan penagihan sesuai yang telah disepakati, pengenaan sanksi ataupun denda oleh instansi yang berwenang atau karena putusan hakim, arbiter/arbitrase. Utang yang dapat ditagih artinya adalah utang yang timbul karena perikatan sempurna ada schuld (utang) dan havtum (harta kekayaan hutang yang dapat ditagih).
Bagaimana jika keempat ukuran itu tidak ada, apa yang akan dipakai ukuran???
Utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, utang dapat ditagih melalui pengadilan bila tidak dibayar. Jika tidak dibayar bisa dituntut melalui pengadilan.
Utang yang tidak bisa ditagih adalah utang dari hasil perjudian. Hanya ada schuld saja atau havtum saja (perikatan tidak sempurna/alamiah).
PASAL 1 ANGKA 6
Hutang adalah kewajiban yagn dinyatakan/dapat dinyatakan(tidak membayar deviden, dll) baik dalam mata uang Indonesia/asing secara langsung/tidak langsung yang timbul sekarang atau confident akan datang yang timbul karena perjanjian/UU yang wajib dipenuhi oleh debitur apabila tidak dipenuhi oleh debitur, maka memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan dari harta debitur.
UU merumuskan utang seperti ini berarti rumusannya luas atau sempit???
LUAS. Karena utang bukan dalam arti perjanjian pinjam meinjam saja, namun juga timbul dari perjanjian dan UU.
Jika kita mempelajari hukum perikatan maka akan menemui verbintenis yang artinya:
- Perikatan
- Perutangan
- Perjanjian
Overechkonst diterjemhkan sebagai:
- Perjanjian pasal 1313 KUHPerdata
- Persetujuan
Pasal 1313, perjanjian
Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada 1 orang atua lebih. Pada dasarnya perjanjian berisi “perikatan”. Tapi pada KUHPerdata tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai perikatan.
Perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam terminology yuridis, tidak melaksanakan kewajiban dinamakan wanprestasi. Kewajiban disebut prestasi. Tidak melaksanakan kewajiban disebut wanprestasi. Dalam substansi wanprestasi ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, ada HUTANG.
Hutang dalam konteks hukum kepailitan LUAS. Meliputi segala kewajiban yang timbul karena perjanjian dan UU.
Jadi hutang disini tidak hanya diartikan dalam pinjam meminjam uang karena juga termasuk perjanjian yang dapat dinyatakan dengan uang. (termasuk kewajiban dalam UU).
Mungkinkah kita wajib membayar utang meskipun tidak berjanji? Mungkin karena UU telah menentukan demikian atau perjanjian itu timbul dari UU.
UU memperbolehkan kresitur memposisikan diri dengan membuat perjanjian tambahan mengenai hak tanggungan.
Mengapa begitu banyak perjanjian dalam hukum perdata? Karena ada asas kebebasan berkontrak.
Ada 3 macam kreditur dalam KUHPerdata yaitu:
a. kreditur konkurenmenjadi jaminan bersama
- diatur dalam pasal 1132 KUHPerdata
- mempunyai kedudukan yang sama
- hak pari pasu dan pro rata (sama)
Apa rasionya jika debitur hanya punya 1 orang kreditur untuk perlunasan utangnya maka kreditur tidka bisa menggunakan lembaga kepailitan???
Karena tidak aka nada terjadi perebutan harta kekayaan debitur untuk pelunasan utangnya/tidak ada pembagian asset secara seimbang karena semua akan diberikan pada 1 orang kreditur.
Kreditur konkuren tidak memgang jaminan harta kebendaan, untuk memperoleh pelunasan utangnya mereka harus bersaing dengan kreditur-kreditur lainnya.
b. kreditur preferen (yang diistimewakan)
yaitu: kreditur pemegang hak istimewa.
- Hak istimewa (pasal 1134 KUHPerdata) suatu hak yang oleh UU diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.
- Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh UU ditentukan sebaliknya.
Jika ada kreditur pemegang hak gadai dan kreditur pemegang hak istimewa, yang mana yang lebih didahulukan???
Berdasarkan pasal 1134, pemegang hak gadai lebih tinggi daripada kreditur pemegang hak istimewa kecuali ditentukan sebaliknya.
- Piutang-piutang yang diistimewakan tersebut diatur dalam pasal 1139 dan pasal 1149 KUHPerdata.
- Pasal 1139 mengenai piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu, antara lain yaitu: anggunan jaminan tambahan
c. kreditur separatis
yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (yang dalam KUHPerdata disebut dnegan gadai dan hipotek). Sedangkan yang lain adalah Fidusia (UU No 42 th 1999) dan Hak Tanggungan (UU No 4 th 1996).
Untuk memgang jaminan hak kebendaan caranya:
Dengan membuat perjanjian tambahan disamping perjanjitan utang piutang sebagai perjanjian pokok. Perjanjian tambahan mengenai anggunan yang dimintai oleh kreditur. Perjanjian tambahan sifatnya accesoir karena isiny amengikuti perjanjian pokok.
Fidusia bergerak + tidak bergerak
Gadai bergerak
Hipotek tidak bergerak (rumah dan bangunan di atas tanah), (kapal yang isinya minimal 20 m kubik, dari segi sifatnya dari benda bergerak jadi benda tidak bergerak, maka UU menyatakan kapal sebagai benda tidka bergerak).
Kredit hutang piutang
Apa perbedaan yang sangat mendasar mengenai 3 jenis kreditur dalma konsep hukum kepailitan??? Manakah yang kedudukannya paling aman?
Kedudukan yang paling aman adalah kreditur separatis karena dia memegang jaminan tambahan khusus.
Kreditur yang dimaksud dalam UU No.37 Tahun 2004 adalah meliputi:
- Kreditur konkuren
- Kreditur preferen
- Kreditur separatis.
Jadi ketiga jenis kreditur tersebut mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pailit debiturnya jika memenuhi syarat UU KEpailitan.
Debitur dapat dinyatakan pailit apabila permohonan pailit dari debitur maupun salah satu atau lebih krediturnya (kreditur separatis) melalui putusan pengadilan.
Kreditur separatis berada di luar kepailitan karena tidak usah mengajukan permohonan pailit.
Apakah anda bisa memohonkan pailit debitur yang tidak membayar sedikitnya 1 hutang? Anda sebagai pemegang jaminan kebendaan. Apakah anda berada di luar kepailitan?
Tidak berada di luar kepailitan karena pengadilan memberikan kuasa untuk menjual bukan diberikan benda jaminan.
Debitur tidak membayar lunas sedikitpun 1 hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih(mempunyai potensi untuk disalahgunakan oleh debitur yang tidak beritikad baik).
• Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur (Pasal 1 angka 6 UUKPKPU).
• Jadi tidak disyaratkan oleh UU, bahwa debitur tidak membayar kepada semua krediturnya, tetapi syaratnya cukup apabila debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan debitur tidak membayar lunas sedikitpun satu orang kreditur, yang piutangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT
1. DEBITUR ITU SENDIRI
Menurut pasal 2 ayat 1 yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitur sendiri. bagaimana caranya debitur yang tidak beritikad baik bisa mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri? mengajukan diri ke pengadilan akibat dia tidak mau membayar utang (menyalahgunakan pasal 2 ayat 1), kemudian pengadilan memutuskan pailit karena debitur sudah dapat membuktikan dia sudah tidak mau memnbayar utang/punya harta tapi tidak mau membayar. Akibatnya kreditur rugi.
Pailit dalam keadaan berhenti membayar karena pasal 2 ayat 1 tidak membayar lunas sedikitpun satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Pailit failissementsverordening: sudah berhenti membayar karena tidak mampu lagi memmbayar/tidak punya harta. Debitur yang dalam keadaan berhenti membayar dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Berhenti membayar disini dalam konteks tidak ada asset. Namun UU sekarang tidak mempersalahkan debitur tidak punya asset/tidak mau membayar, “tidak mau membayar” inilah yang sering disalahgunakan.
Dalam UU pailit sekarang, dalam persidangan, debitur dinyatakan pailit jika debitur tidak membayar lunas karena memnuhi syarat untuk mengajukan permohonan karena sudah berhenti membayar maka tidak mempermasalahkan tidak punya asset ataukah tidak mau membayar.
Ketentuan pasal 2 ayat 1 mempunyai potensi untuk disalahgunakan debitur untuk mengajukan permohonan pailit untuk dirinya.
Apakah debitur yang tidak punya asset dapat dimintai pertanggungjawaban?
Tidak. Tapi ketika dia sudah punya asset, dia dapat dimintai peranggujawaban (argument yuridis pasal 1131 KUHPerdata).
Debitur orang perseorangan/badan hukum/badan usaha yang bisa dimohonkan pailit.
Firma
badan usaha orang perseorangan dan beberapa orang secara bersama-sama/persekutuan. Firma diatur dalam KUHD, maka ketentuan KUHPerdata bisa dikesampingkan karena KUHD tidak mengatur perjanjian, maka dipakai pasal 1320 BW.
Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan yang memakai nama bersama.
Mengapa dikatakan persekutuan perdata khusus?
1. firma dapat menjalankan perusahaan
2. memakai nama bersama
3. tanggungjawab anggotanya dengan cara tanggungjawab tanggung renteng.
Badan usaha persekutuan
Perusahaan yang tidak berbadan hukum.
Hukum persekutuanbagaimana cara menjalankan perusahaan dengan bersama-sama/bersekutu.
Persekutuan perdata diatur dalam BW, sedangkan KUHD mengatur Firma dan CV.
Persekutuan perdata adalah suatu persetujuan yang mengikatkan orang satu dengan orang yang lain untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk membagi manfaat dari kerjasama tadi.
Asas konsensual: suatu perjnajian telah lahir apabila sejak terjadinya kata sepakat, tidak perlu akta.
Persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan tapi tidak menggunakan nama bersama (pasal 1618 KUHPerdata) mazthab.
CV
Tiap-tiap persekutuan firma/firma yang mempunyai 1 orang atau lebih sekutu komanditer.
• Jadi punya 1 jenis sekutu aktif (sekutu komplementer) = pengurus sekutu yang mengurus jalannya perusahaan.
• Sekutu komanditer/sekutu pasif (diam di belakang layar) adalah sekutu anggota persekutuan yang hanya memasukkan modal saja ke dalam perusahaan tapi tidak ikut menjalankan perusahaan.
Tapi di dalam firma semua bisa mengurus.
Perbedaan prinsip antara firma dan CV
terletak pada tanggungjawabnya, dalam firma semua anggota boleh bertanggungjawab, tapi dalam CV anggota pasif hanya sebatas modalnya saja.
PT (perseroan terbatas)
Dinyatakan UU sebagai badan hukum. Pengertian PT terdapat pada pasal 1 ayat 1 UU No 40 tahun 2007. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal…dst.
Perbedaan prinsip antara subyek hukum orang dengan badan hukum:
Orang bertindak langsung
Badan hukumtidak bisa langsung, harus diwakili oleh organnya yaitu direksi, komisaris, rapat pengesahan umum. Oleh karena itu direksi sering disebut pengurus untuk melakukan perbuatan hukum. PT mengadakan perjanjian jual beli dengan cara melalui direksi/pengurus.
Permasalahan timbul karena tidak semua perusahaan berbadan hukum, apakah bisa dipailitkan karena tidak berbadan hukum???
Yang bertanggungjawab adalah sekutu-sekutunya secara tanggung renteng, semua perusahaannya harus ikut pailit.
2. SEORANG KREDITUR ATAU LEBIH
Memohonkan pailit dilakukan oleh satu kreditur tapi juga dapat diajukan oleh lebih dari satu kreditur.
Pasal 2 ayat 1 hanya mengakui 1 jenis kreditur tidak dibeda-bedakan (konkuren, preferen, separatis). Apakah kreditur preferen dan separatis dapat mengajukan permohonan pailit? Jelas dapat.
Pasal 2 ayat 1 berbeda dengan penjelasannya karena jenis kreditur hanya 1 tapi di penjelasan ada 3 jenis kreditur yaitu konkuren, preferen dan separatis. Pasal 1178 parate eksekusi.
3. KEJAKSAAN
Bisa mengajukan permohonan pailit debitur untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas misalnya:
- Debitur melarikan diri
- Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan
- Debitur memppunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
- Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
- Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu atau
- Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
4. BANK INDONESIA
Ketentuan pasal 9 (3) UU No.10 tahun 1998 (perbankan). Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan bank tersebut tidak termasuk budel pailit dan wajib dikembalikan kepada penitipnya.
UU perbankan itu mengakui kemungkinan bank bisa pailit dan ditentukan bahwa harta harus dikembalikan pada penitipnya dan tidak diatur pada pasal lain, tapi tidak mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme bank, mak akepailitan bank tunduk pada UU kepailitan.
UU NO 37 tahun 2004 tentang kepailitan sebagai UU kepailitan bisa diberlakukan terhadap bank.
Bagaimana hubungan UU NO 37 th 2004 dengan UU No 10 th 1998 khususnya pasal 9 ayat 3 tersebut?
UU bersifat khusus (UU No.37 th 2004) mengesampingkan UU bersifat umum (Pasal 9 ayat 3 UU No.10 th 1998). Pasal 9 ayat 3 UU No.10 tahun 1998 dianggap bias karena diartikan bisa merampas hak kreditur dan debitur.
Secara implicit, UU perbankan mengakui kemungkinan bank pailit tapi sayangnya UU ini tidak memngatur lebih lanjut bagaimana mekanisme terhadap bank, maka digunakan UU No.37 tahun 2004 sebagai lex specialisnya.
Problema yuridis
Si A : debitur, si B : kreditur, permasalahan : perkara perdata.
Dengan adanya ketentuan, debitur (Bank) itu maka permohonan kepailitan hanya bisa diajjukan oleh bank Indonesia. Hal ini merampas hak debitur dan kreditur. Bagaimana caranya menghilangkan permasalahan merampas tersebut?
Apabila bank sebagai debitur, maka permohonan pailit bisa diajukan kreditur dan debitur tapi permohonannya melalui Bank Indonesia.
Kenyataannya BI tak mungkin mengajukan permohonan pailit Bank, BI biasanya menempuh jalan lain yaitu tidak memperbolehkan bank itu beroperasi/agar bank itu tidak beroperasi lagi maka dilakukan pencabutan izin usaja disertai dengan likuidasi. Untuk melindungi kepentingan umum, Bank tidak bisa dimohonkan pailit oleh pihak ketiga.
Likuidasi dalam pencabutan usaha direksi, Bank Indonesia, pemegang saham, pemerintah dll.
Likuidasi melalui kepailitan maka likuidasi akan dilakukan oleh curator (pelaksanaan putusan pengadilan). Manakah yang lebih obyektif?
Dalam kasus sindikasi Bank: Bank umumnya sebagai kreditu, bukan sebagai debitur.
Pasal 2 ayat 3, permohonan pailit suatu bank, menurut ketentuan UU hanya dapat diajukan oleh BI. Pasal ini menyebabkan kreditur IFI dan debitur Bank Danamon dirampas hak haknya. Maka dari itu permohonan pailit tidak diajukan oleh BI, namun oleh krediturnya melalui BI.
Pasal 6 ayat 3,4,5 memperkuat posisi pengadilan niagamemerintah panitera menolak pengajuan permohonan kepailitan karena diajukan oleh instansi yang tidak berwenang karena yang berwenang hanya BI.
5. Bapepam
6. MENTERI KEUANGAN
dalam perusahaan asuransi permohonan pailit tidak diajukan oleh menteri keuangan, tapi diajukan oleh kreditur/nasabah ke pengadilan niaga, maka panitera akan menolak karena sudah memasuki ranah yusdisial.
Tugas panitera:
Menangani administrasi pengadilan dan administrasi umum bukan bertugas melaksanakan fungsi peradilan. Jika menolak untuk pendaftaran sehingga tidak bisa disidangkan itu merupakan tugas hakim yang merupakan fungsi peradilan.
Pasal 6 ayat 3,4,5 diajukan oleh MK menghasilkan yudisial review yang menyatakan tidak mengikat secara hukum seandainya ada pihak bank diajukan pailit oleh pihak ketiga selain bank Indonesia, panitera kemudian:
• Menerima pendaftaran secara administrasi dan meneruskan pada ketua pengadilan, ketua pengadilan membentuk majelis hakim, majelis hakim yang akan menolak pengajuan permohonan pailit karena dianggap diajukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang selain BI sesuai pasal 2 ayat 3.
Karena panitera admministrasi
Penolakan permohonan pailitpengadilan/hakim
Pasal 6 ayat 3 bertentangan dengan asas mengenai fungsi peradilan karena panitera tidak berwenang mengenai fungsi peradilan, tapi dia berwenang dalam wilayah administrasi.
PROBLEMA DITIMBULKAN OLEH 3 NORMA YAITU BI, BAPEPAM, MENTERI KEUANGAN. Karena diperlakukan khusus sehingga menimbulkan problema yuridis tadi.
KEPUTUSAN KEPAILITAN
Pasal 8 ayat 4:
Hakim harus menjatuhkan keputusan kepailitan apabila dalam persidangan terdapat fakta/keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan ketentuan pasal 2 ayat 1 terpenuhi”. pembuktian sumir (sederhana).
Persyaratan pasal 2 ayat 1:
- Debitur punya lebih dari seorang kreditur
- Debitur sekurang kurangnya tidak membayar lunas 1 hutang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, artinya kewajiban membayar utang yang sudah jatuh waktu, baik karena perjanjian, percepatan penagihan, pengenaan sanksi/denda, putusan pengadilan/arbiter.
fakta empiris
fakta menunjukkan karena dia punya asset, tidak mau membayar, asetnya banyak. Apakah anda mau mengabulkan permohonan pailit tersebut?
Pasal 8 ayat 4 ini bersifat “serta merta” (uitfoordaardicfoorad putusan serta merta) maksudnya putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun berlum mempunyai putusan yang tetap (Nickracht).
Apa filosofinya putusan serta merta itu bisa dikobarkan?
Apabila dikabulkan/ tidak permohonan pailit, hutangnya harus tetap dibayar namun pembayarannya menunggu hasil penjualan asset.
Pembuktian sumir adalah pembuktian yang sederhana.
Jika menjadi hakim, apakah anda akan mengabulkan/menolak permohonan pailit tersebut???
Permohonan pailit tersebut harus dikabullkan oleh hakim. Dasar hukumnya ialah pasal 8 ayat 4 tadi karena:
- UU tidak mempermasalahkan apakah debitur tadi tidak membayar karena tidak mau atau tidak punya asset/tidak mampu. Ini tidak jadi pertimbangan hakimd alam memutus perkara.
Utangkewajiban yang harus dipenuhi, utang yang timbul karena UU misalnya kewajiban membayar pajak.
2. 1 Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Kepailitan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut.
a. Debitur Sendiri (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)
Undang-undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) UU Kepailitan).
Dalam hal ini debitur yang tidak beritikad baik sering menyalahgunakan pasal 2 ayat 1 dengan mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri. Debitur dapat mengajukan diri ke pengadilan akibat dia tidak membayar hutang dalam arti dia punya harta/aset tapi tidak mau membayar hutang. Namun pengadilan bisa memutuskan pailit karena debitur sudah dapat membuktikan bahwa dia tidak membayar lunas (tidak mau membayar) memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pailit karena sudah dianggap berhenti membayar sebab UU Pailit yang sekarang tidak mempermasalahkan tidak punya aset ataupun tidak mau membayar.. Berbeda dengan peraturan failissementverordening yang menyatakan debitur dalam keadaan berhenti membayar dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Berhenti membayar dalam peraturan ini diartikan bahwa debitur tidak lagi mempunyai aset. Sedangkan pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan sekarang, tidak mempermasalahkan baik debitur tidak punya aset maupun tidak mau membayar. ”tidak mau membayar” inilah yang sering disalahgunakan oleh debitur.
b. Seorang Kreditur atau Lebih (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan).
Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen, ataupun kreditur separatis. Kreditur konkuren ialah kreditur yang tidak memgang jaminan harta kebendaan, maka untuk memperoleh pelunasan hutangnya mereka harus bersaing dengan kreditur-kreditur lainnya. Kreditur preferen ialah kreditur pemegang hak istimewa. Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Kreditur separatis yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (yang dalam KUHPerdata disebut dengan gadai dan hipotik). Sedangkan yang lainnya adalah Fidusia (UU No.42 Tahun 1999) dan Hak Tanggungan (UU No.4 Tahun 1996). Kreditur separatis mempunyai kedudukan yang paling aman sebab dia memegang jaminan tambahan khusus. Caranya yaitu dengan membuat perjanjian tambahan disamping perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Perjanjian tambahan mengenai anggunan yang diminta oleh kreditur. Perjanjian tambahan bersifat accesorries karena isinya mengikuti perjanjian pokok.
c. Kejaksaan (Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan)
Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
1) debitur melarikan diri;
2) debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3) debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4) debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
5) debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masaalh utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
6) dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) PP No.17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:
a. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan
b. tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
d. Bank Indonesia (Pasal 2 Ayat (3) UU Kepailitan
Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. UU No.10 Tahun 1998 memberikan definisi bank sebagai berikut: ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 butir 2)”. Bank Indonesia diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU BI). Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian (Pasal 7 ayat (1) UU BI). Untuk mencapai tujuan tersebut, BI mempunyai tugas (Pasal 8 UU BI) antara lain: menetapkan dan melaksanakn kenijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi Bank. Kewenangan Bank Indonesia dalam kaitannya di bidang perizinan, antara lain (Pasal 26 UU BI): memberikan dan mencabut izin usaha Bank; memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank; memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank; memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
Jika dikaitkan antara kepailitan dan likuidasi, dapat diketahui bahwa BI mempunyai 2 (dua) kewenangan, antara lain:
a. mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi;
b. mempunyai kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada bank.
Dengan demikian tidaklah mungkin suatu bank yang sedang dalam proses likuidasi kemudian dalam waktu bersamaan diajukan permohonan pernyataan pailit, karena kewenangan mengenai likuidasi dan permohonan pernyataan pailit hanya terletak di tangan Bank Indonesia. Dalam arti tidak mungkin bagi Bank Indonesia melakukan dua tindakan hukum yang berbeda terhadap subjek yang sama (bank).
e. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam (Pasal 2 Ayat (4) UU Kepailitan)
Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Sehubungan dengan pemberian wewenang oleh Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan kepada Bapepam untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bursa efek, perusahaan, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diuraikan mengenai kewenangan Bapepam lainnya yang diatur dalam UUPM. Pasal 3 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang disebut Bapepam. Kewenangan Bapepam diatur dalam Pasal 5 UUPM.
f. Menteri Keuangan (Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan
Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dengan maksud untuk membangun itngkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersbeut. Kewenangan ini hanya diberikan kepada menteri keuangan, didasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu banyak perusahaan asuransi yang dimintakan pailit oleh kreditur secara pribadi, seperti perusahaan asuransi manulife, perusahaan asuransi prudential, dan lain-lain.
2.2 Tata Cara Pengajuan Permohonan Kepailitan
Dalam peraturan kepailitan (Pasal 5) ditentukan bahwa permohonan kepailitan dan permohonan lain yang berhubungan dengan kepailitan harus diajukan oleh pengacara. Ketentuan bahwa pernyataan pailit dapat diputuskan setelah suatu pemeriksaan yang sumir menunjukkan bahwa tidak diperlukan proses pembuktian yang rumit sehingga pada hematnya bantuan seorang pengacara seharusnya tidak mutlak diperlukan. Ketentuan pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kepailitan menentukan: Surat-surat permohonan termaksud dalam Pasal yang lalu dan dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 66, 151, 161, 197 dan 205 harus dimasukkan oleh seorang pengacara. Kemudian dengan Peraturan Darurat Kepaiilitan Tahun 1947 Stb. 1947 No. 214 yang mulai berlaku tanggal 19 Desember 1947, melalui Pasal 13 Peraturan Kepailitan Tahun 1947 ditentukan tidak berlaku lagi atau dihapuskannya Pasal 5 Peraturan Kepailitan Stb.1905 N. 217.
Jadi undang-undang tidak mengharuskan bahwa permohonan kepailitan dilakukan dengan perantara seorang pengacara, demikian pula dalam praktek, juga undang-undang tidak mengharuskan bahwa permohonan harus secara tertulis. Jika permohonan tersebut tertulis, maka permohonan itu harus disampaikan kepada panitera pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal debitur. Apabila debitur bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa permohonan kepailitan itu, maka pengadilan negeri tersebut dapat mendelegasikan pendengarannya kepada pengadilan negeri di tempat kediaman debitur, dengan mewajibkan pengadilan yang terakhir ini untuk membuat berita acaranya dan kemudian menyampaikannya kepada pengadilan negeri yang memeriksa permohonan kepailitan tersebut. Apabila di tempat kediaman debitur tidak ada Pengadilan Negeri, maka pendengaran itu didelegasikan kepada kepala pemerintahan setempat dengan kewajiban seperti yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri, yaitu membuat berita acara dan kemudian menyampaikan kepada pengadilan negeri yang berwenang memeriksanya.
Selanjutnya bilamana permohonan itu dilakukan secara lisan, maka dari permohonan itu akan dibuat akte yang ditandatangani oelh pemohon dan panitera.
1. Kewenangan Mengadili
Mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkaranya tergantung pada siapa yang dimohonkan kepailitan. Untuk itu kewenangan mengadili diuraikan sebagai berikut:
a. Menurut Pasal 3 Peraturan Kepailitan Pengadilan yang berwenang menjatuhkan kepailitan adalah Raad Van Justitie di tempat kediaman debitur. Tetapi sejak Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang pada tahun 1942, Raad Van Justitie dihapuskan dan tugasnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan menurut Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947 bahwa hakim sehari-hari di tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan yang di dalam wilayah hukumnya terletak tempat kediaman debitur.
b. Untuk debitur yang pergi keluar Indonesia, maka pengadilan negeri yang berwenang menurut Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Kepailitan jo, Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947 adalah hakim pengadilan negeri di tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan yang di dalam wilayah hukumnya tempat kediaman terakhir dari si debitur.
c. Untuk debitur yang tidak mempunyai tempat kediaman di Indonesia, pengadilan yang berwenang menurut Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Kepailitan jo. Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947 adalah pengadilan negeri di tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan yang di dalam wilayah hukumnya terletak tempat kantornya.
d. Untuk perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum berlaku ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 7 Peraturan Kepailitan jo. Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947.
e. Untuk perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum pengadilan yang berwenang adalah pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Kepailitan jo. Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947.
f. Untuk wanita yang bersuami yang menjalankan pekerjaan perusahaan maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Kepailitan jo Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947 yaitu pengadilan negeri di tempat ia menjalankan usahanya atau dimana ia berkediaman.
2. Pemeriksaan Kepailitan
Sesudah permohonan diterima oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka hakim akan menetapkan hari, tanggal, jam dan temapt sidang. Pemeriksaan permohonan kepailitan dilakukan secara cepat dalam rapat permusyawaratan itu dengan majelis hakim.
Selanjutnya pembicaraan permohonan kepailitan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pernyataan kepaitlitan baru dijatuhkan bilamana secara sumir terbukti bahwa keadaan berhenti membayar itu ada hakim dapat memerintahkan debitur untuk menghadap secara pribadi atau dengan kuasanya untuk didengar, pemanggilan dilakukan oleh panitera atau pejabat yang didelegasikan dengan surat tercatat.
Hakim pengadilan negeri sesudah setelah mendengarkan keterangan para pihak dapat berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, apabila para pihak tidak menerima perdamaian, maka jalan terakhir bagi hakim menjatuhkan putusan kepailitan, selain itu ditetapkan juga seorang hakim komisaris bertugas mengawasi dan memimpin pelaksanaan kepailitan. Kemudian panitera pada pengadilan yang memutus kepailitan tersebut harus selekas-lekasnya memberitahukan tentang putusan pernyataan pailit itu kepada:
a. Balai Harta Peninggalan yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan negeri yang memutus kepailitan.
b. Perum Pos dan Giro serta Perum Telekomunikasi, baik dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang memutus maupun yang ada di tempat kediaman si pailit agar surat-surat yang dialamatkan kepada si pailit ditahan dan diteruskan ke Balai Harta Peninggalan.
c. Satu atau berapa buah surat kabar yang ditunjuk.
Dengan adanya putusan kepailitan, maka kekuasaan dan pengurusan harta kekayaan debitur beralih pada Balai Harta Peninggalan, dan putusan kepailitan bersifat konstitutif yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu badan hukum yang baru, perubahan hubungan atau keadaan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan paksaan.
3. Putusan Kepailitan
Di samping memuat hal-hal yang lazim terdapat putusan pengadilan seperti identitas penggugat, tergugat, pertimbangan, diktum, juga pengangkatan seorang hakim pengadilan negeri sebagai hakim komisaris dan pengangkatan panitia sementara para kreditur kalau kepentingan budel menghendakinya.
Hakim pengawas tersebut memperhatikan semua kepentingan-kepentingan para kreditur dan si pailit. Hakimm pengawas juga memimpin rapat verifikasi, menyetujuinya dan menolak daftar tagihan, dan menyerahkan tagiha-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan negeri yang memutuskan kepailitan.
Adapun tugas dan kewenangan hakim komisaris:
a. Mengawasi Balai Harta Peninggalan apakah balali ini melaksanakan tugasnya sebagaimana seharusnya, hakim komisaris tidak boleh ikut serta dalam penguasaan dan pengurusan budel, tetapi tugas pengawasan itu meliputi juga memberi nasihat dan peringatan kepada Balai Harta Peninggalan.
b. Memberi keterangan kepada penagdilan negeri dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelesaian kepailitan.
e. Mendengarkan sanksi-sanksi dan para ahli untuk memperoleh penjelasan dari keadaan-keadaan yang berhubungan dnegan kepailitan. Misalnya data tentang alasan-alasan kepailitan, kelakuan si pailit sebelum dinyatakan pailit, keadaan budell dan sebagainya.
Tugas dan kedudukan Balai Harta Peninggalan dirumuskan sangat sederhana dalam Pasal 67 Ayat 1 Peraturan Kepailitan dimana disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan dibebani dengan pemeliharaan dan pemberesan budel. Juga Balai Harta Peninggalan berkewajiban memberi keterangan yang diminta panitia para kreditur dan dalam beberapa hal diwajibkan minta saran. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator Balai Harta Peninggalan harus ada kuasa, pembenaran dan perintah hakim komisaris.
4. Panitia Para Kreditur
Adanya panitia para kreditur bersifat fakultatif sebab panitia ini hanya dibentuk bilamana keadaan atau kepentingan budel menghendakinya.
Dalam peraturan kepailitan dibedakan antara panitia sementara dan panitia tetap para kreditur. Panitia sementara diangkat oleh hakim pengadilan negeri pada saat putusan kepailitan diucapkan atau kemudian dengan penetapan lain. Panitia sementara ini diambil dari para kreditur dalam jumlah satu sampai tiga orang. Panitia sementara berkewajiban untuk memberikan nasihat/saran kepada kuratris selama belum diangkat panitia tetap.
Sedangkan panitia tetap para kreditur diangkat oelh hakim komisaris, yang dipilih oleh para kreditur pada akhir rapat verifikasi, kemudian panitia tetap yang telah disetujui oleh para kreditur lalu diangkat oleh hakim komisaris.
Adapun tugas dan wewenang panitia para kreditur:
a. Panitia berwenang untuk setiap waktu melihat buku-buku dan surat-surat yang berhubungan dengan kepailitan serta meminta keterangan kepada si pailit.
b. Panitia bertugas memberi nasehat atau saran kepada BHP di samping dapat bertindak sendiri untuk kepentingan budel.
c. Dapat mengajukan keberatan kepada hakim komisaris terhadap perbuatan BHP atau dapat memerintahkan BHP melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.
d. Minta diadakannya rapat para kreditur.
e. Menghadiri pencatatan budel.
f. Minta kedatangan si pailit untuk dimintai keterangan.
g. Dapat memberikan bahkan wajib memberikan saran tertulis pada rapat verifikasi terhadap akur tertulis pada rapat verifikasi terhadap akor yang ditawarkan.
5. Rapat Para Kreditur
Setelah panitia para kreditur terbentuk, kemudian diadakanlah rapat-rapat antara lain:
a. Rapat verifikasi
Menurut memori penjelasan atas Peraturan Kepailitan verifiaksi diartikan sebagai prosedur untuk menetapkan hak menagih.
Yang harus hadir dalam rapat itu adalah hakim komisaris, BHP atau wakilnya atas persetujuan hakim komisaris dan si pailit secara pribadi. Kehadiran si pailit sangat diperlukan, sebab ia adalah orang yang dapat memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab kepailitan dan keadaan budel. Rapat tetap dapat dilangsungkan atau tanpa hadirnya si pailit.
Tujuan/maksud rapat verifikasi:
1. Menetapkan siapa yang dianggap kreditur yang sah.
2. Membuka kemungkinan bagi para kreditur untuk memasukkan penagihan, paling lambat dua hari sebelum rapat verifikasi.
3. Membuka kemungkinan diadakannya perukunan.
Kewenangan rapat para kreditur:
1. Mengambil keputusan mengenai akor yang ditawarkan (Pasal 41 PK).
2. Memutuskan tentang verifikasi tagihan-tagihan dengan syarat mempertangguhkan untuk nilai/harganya pada saat diucapkan kepailitan (pasal 126).
3. Memberi suara tentang diperlukan tidaknya pengangkatan panitia tetap para kreditur (pasal 72).
4. Menunda pembicaraan akor samapi rapat yang akan diadakan setelah rapat verifikasi.
b. Rapat untuk membicarakan akur bila ini diajukan oleh si pailit dan belum sempat dibicarakan dalam rapat verifikasi.
Menurut pasal 134 Peraturan Kepailitan, si pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua krediturnya bersama-sama. Dan rencana perdamaian harus diajukan delapan hari sebelum diadakan rapat pencocokan kepada BHP.
c. Rapat-rapat luar biasa, bila dikehendaki oleh hakim komisaris atau atas permohonan para kreditur.
d. Rapat untuk melanjutkan perusahaan si pailit bila tidak ditawarkan akor atau akor ditolak.
Tata cara pengajuan permohonan kepailitan dalam Pengadilan Niaga.
Salah satu perubahan penting dari Peraturan Kepailitan (Faillissement Verordening) sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 adalah adanya pembentukan Pengadilan Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga dalam lingkup pengadilan negeri pada waktu itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga antara lain:
• Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat;
• Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat;
• Surat kuasa khusus;
• Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitur perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan/TDP yang dilegalisir (bagi debitur perseroan terbatas), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitur yayasan/partner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam);
• Surat persetujuan suami/istri (bagi debitur perorangan), Berita Acara RUPS tentnag permohonan pailit (bagi debitur perseroan terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner);
• Daftar aset dan kewajiban (bagi debitur perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas/yayasan/partner);
• Nama serta alamat kreditur dan debitur.
Jika yang mengajukan kreditur, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain surat perjanjian utang dan perincian utang yang tidak dibayar.
Setelah permohonan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka pada tanggal hari itu juga panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 3x24 jam sejak tanggal pendaftaran, Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan hanya atas permohonan debitur berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran.
Dalam Undang-Undang Kepailitan 2004 ada ketentuan yang cukup krusial mengenai proses permohonan kepailitan di tingkat kepaniteraan Pengadilan Niaga, yakni ketentuan yang menyatakan bahwa panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3), (4), dan (5) UUK. Ketentuan ini mempunyai filosofi yang cukup baik, mengingat dalam praktiknya advokat tetap saja mengajukan permohonan pailit walaupun itu berkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut.
Kasus:
Pernah terjadi lembaga bank dimohonkan pailit oleh pihak ketiga, yaitu dalam kasus Bank International Finance Indonesia (IFI) yang mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Danamon. Pada mulanya Bank IFI mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Danamon melalui Bank Indonesia (BI), akan tetapi BI menolak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Danamon di Pengadilan Niaga. Kemudian Bank IFI sendiri yang mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Danamon di Pengadilan Niaga. Dalam putusannya, Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit tersebut dengan dasar bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUK 1998 dikatakan bahwa jika debiturnya adalah bank, maka yang berwenang mengajukan pailit adalah Bank Indonesia.
Dari pengalaman tersebut, kendatipun sudah jelas ketentuannya bahwa lembaga-lembaga tertentu hanya boleh diajukan pailit oleh lembaga tertentu pula, akan tetapi tetap saja ada yang mencoba-coba untuk mengajukan permohonan pailit seperti kasus Bank IFI melawan Bank Danamon tersebut di atas. Maka dari itu, UUK yang baru dalam pasal 6 Ayat (3) UUK menegaskan seperti tersbeut di atas. Ketentuan ini memang sangat positif untuk mengantisipasi kejadian-kejadian dalam praktik seperti tersebut di atas, namun ketentuan dalam UUK ini mengandung kelemahan dimana tidak diatur lebih jelas mekanisme penolakannya tersebut apakah dibuatkan berita acara tersendiri ataukah dengan proses lain karena hal tersebut berkaitan dnegan akuntabilitas penolakan panitera dan jangan sampai kewenangan panitera ini akan disalahgunakan olehnya. Ketentuan yang bersifat powerful ini serta masuk dalam grey area zone sangat rawan terjadinya permainan uang.
Namun dalam perkembangannya, Pasal 6 Ayat (3) UUK tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dalam perkara Nomor: 071/PUU-II/2004 dan Nomor: 001-002/PUU-III/2005 yang diucapkan pada tanggal 17 Mei 2005. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa panitera walaupun merupakan jabatan di pengadilan, tetapi kepala jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yustisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim. Sehubungan dengan itu, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan, ”Panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan pemberhentiannya seta tugas pokoknya diatu dalam undang-undang”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah ”menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan” dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan (rechtsprekende functie), yang merupakan kewenangan hakim. Menolak pendaftaran suatu permohonan pada hakikatnya termasuk ranah (domein) yustisial. Menurut Pasal 6 Ayat (1), permohonan harus ditujukan kepada ketua pengadilan. Apabila panitera diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab melaksanakan fungsi yustisial, maka hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
Dalam acara peradilan tata usaha negara, ada prosedur yang dinamakan dismissal proses. Proses dismissal dalam peraturan merupakan proses awal dari penelitian terhadap gugatan apakah termasuk dalam wewenang peraturan sebelum dibawa pada persidangan utama. Hanya saja proses dismissal ini ditangani oleh hakim dan bukannya oleh panitera serta dituangkan secara resmi dalam putusan dismissal. Proses dismissal ini cukup baik sehingga mungkin bisa diadopsi dalam ketentuan kepailitan dengan modifikasi beberapa hal mengingat ada ciri khusus masing-masing antara sifat hukum tata usaha negara dengan sifat hukum perdata dalam hal ini hukum kepailitan.
Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya pengadilan memanggil debitur untuk menghadiri sidang. Pengadilan wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Ratio legis dari ketentuan yang mewajibkan untuk memanggil debitur adalah untuk melakukan konfrontir terhadap apa yang didalilkan oleh pihak kreditur mengenai hubungan hukumnya dan mengenai jumlah utang piutangnya. Selanjutnya pengadilan dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi.
Pemanggilan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Adapun putusan Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Pembatasan waktu ketentuan acara dalam Pengadilan Niaga adalah sangat positif karena dengan pembatasan ini tidak akan terjadi penumpukan perkara sebagaimana di pengadilan negeri.
2.3 Proses Permohonan Pailit terhadap Harta Peninggalan
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permohonan pailit tidak hanya dapat dilakukaan atas debitur pailit, tetapi juga terhadap harta peninggalan, yakni terhadap harta orang yang telah meninggal dunia, dimana orang yang telah meninggal dunia tersebut berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, ataupun pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalan tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya.
Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditur mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:
a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas, atau
b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.
Prosedur permohonan pailit atas harta peninggalan tersebut adalah seperti yang terlihat dalam diagram berikut ini:
Diagram tentang Permohonan Pailit
Atas Harta Peninggalan
(90 hari)
Saat meninggal Permohonan pailit
Diagram tersebut sesuai dengan pasal 210 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan: ”Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 hari (sembilan puluh) hari setelah Debitur meninggal”.
HUKUM KEPAILITAN
UU.NO.37 TAHUN 2004
1.Pengertian
Kepailitan : sita umum semua kekayaan Debetur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas (Psl 1 angka 1 UU.NO.37/2004)
2.Kreditor
3. Debetor
4. Debetor pailit
5. Kurator
6. Utang
7 pengadilan
8. Hakim Pengawas
Syarat untuk dapat dinyatakan pailit
Debetor mempunyai 2 atau lebih kreditor
Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
Dinyatakan pailit dgn Putusan Pengadilan
Pihak-pihak yg dapat mengajukan permohonan pailit
Debetor
Kreditor/Para kreditor
Jaksa
BI
Bapepam
Mentri Keuangan
Permohonan pernyataan pailit Psl 6
1.Permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pd tgl prmohonan pernyataan dan pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangan oleh pejabat yang berwenang
Permohonan pailit
Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kpdketua pengadilan paling lambat 2 hari stl tgl permohonan didaftarkan
Dalam jangka waktu 3 hr stlh pendaftaran hakim menetapkan hr sidang
Sidang dilaksanakan paling lambat 20 hr setelah permohonan diajukan
Selama permohonan pernyataan pailit belum diputus,maka pemohon dapat mengajukan permohonan untuk ke Pengadilan utk meletakan sita jaminan terhadap sbgian atau seluruhnya dr harta kekayaan debetor
Menunjuk kurator sementara utk mengwasi budel.( Psl.10)
Akibat hukum dari kepailitan
Kehilangan hak secara perdata untuk mengelola harta kekayaan debetor termasuk yang didapat setelah dinyatakan pailit( sudah dimasukan kedalam budel) Psl 21.
Kecuali benda termasuk hewan yang dibutuhkan oleh debetor
Gaji,uang pensiun,tunjangan yang ditentukan oleh hakim
Termsuk harta suami atau istri yang menikah dalam persatuan harta.(pasal 23)
Perikatan yang terbit stlh putusan pailit tdk dapat dibayarkan dengan harta pailit
Tuntutan terhadap harta pailit stlh debitor pailit harus diajukan kpd kurator.
Putusan pernyataan pailit berakibat ,segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debetor yang telah dimulai sebelum kepailitan ,harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk menyandera debetor.
Jika debetor dalam masa penahanan ,maka setelah pernyataan pailit diputus,debetor pailit harus dilepaskan (pasal 31UUK)
Jika terjadi perjanjian jual beli pd saat debetor belum dinyatakan pailit,maka tehadap barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak ,atas seijin hakim pengawas kurator dapat melanjutkan perjanjian tersebut.
Jika suatu perjanjian juali beli sudah terjadi,namun barang belum diserahkan dari debetor pailit kpd pembeli,maka perjanjian tsb.dapat dibatalkan dan pem bayaran yang sudah terjadi , pihak pembeli bisa menagih uangnya melalui menjadi kreditor konkuren.
Jika terjdi perjanjian sewa menyewa sebelum dinyatakan pailit, maka terus dapat dilakukan sepanjang menguntungkan pihak kreditor,yang dikelola oleh kurator.
Warisan ,bagi debetor yang sudah dinyatakan pailit,kurator tidak berhak untuk mengambilnya ,kecuali atas persetujuan hakim pengawas.
Hibah ,jika terjadi hibah pada saat deb.dinyatakan pailit dapat dibatalkan .
Panitya kreditor
Jika diperlukan Pengadilan dapat membentuk panitya kreditur( kreditor sementara)
Panitya kreditor paling sedikit terdiri dari 3 orang
Setelah terjadi pencocokan hutang piutang maka dapat dibentuk panitya kreditor tetap.
Rapat kreditor dipimpin oleh hakim pengawas.
Pengambilqan keputusan dalam rapat panitya sementara harus memenuhi 50 persen
Jika ada panitya kreditor tidak hadir dalam rapat,maka suaranya dianggap tidak setuju.
Tindakan terhadap Debetor
Atas permohonan panitya kreditor,maka hakim pengawas dapat menahan debetor ,baik di penjara ataupun di rumahnya sendiri ,namun atas pengawasan hakim pengawas.
Penahanan tidak lebih dari 30 hari dan dapat diperpanjang lagi.
Penahan ini dilakukan jika debetor diketahui memiliki itikad tidak baik dan dapat merugikan para kreditor.
Pencocokan hutang piutang
Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kpd kurator disertai perhitungan atau keterangan secara tertulis dan menunjukan sifat dan jumlah piutang.
Kurator ber kewajiban untuk mencocokan nya dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dngan debetor.
Kurator wajib mencatat kedalam daftar piutang yang diakui
Piutang yang dibantah dicatat tersendiri.
Kurator wajib menyediakan di kepanitera-an Pengadilan salinan dari masing-masing daftar piutang kreditor selama 7 hr.sblm hari pencocokan piutang .
Kurator wajib memberitahukan ttg hal diatas kpd setiap kreditor dan sekaligus
Pemanggilan para kreditor utk menghadiri rapat pencocokan piutang dgn menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debetor pailit.
Deb.pailit wajib datang sendiri dalam rapat pencocokan piutang , untuk memberikan keterangan yng lengkap jika diminta oleh hakim pengawas.
Kreditor dapat meminta keterangan dari det.pailit ttg hal-hal yg tlh dikemukakan kpd hakim pengawas.
Segala apa yang dijelaskan baik oleh kreditor maupun deb.pailit wajib dicatat dalam berita acara.
Jika yang pailit Badan Hukun,maka semua kewajiban menjadi tanggung jawab pengurus Badan Hukum tsb.
Jika dalam pencocokan hutang piutang tidak ada bantahan dari masing-masing pihak ,maka piutang tersebut dimasukan kedalam daftar piutang yang diakui,yang dimasukan dalam acara rapat dan ditanda tangani oleh hakim pengawas dan panitera
Pencatatan piutang mempunyai kekutan hukum yang tetap dan tdk boleh diganti atau diubah lagi oleh kurator,kecuali ada
Unsur penipuan yang dapat dibuktikan selanjutnya.
Jika dalam pencocokan hutang piutang tidak menghasilkan suatu kesepakatan antara det.pailit dgn.kreditor,maka kurator akan mengajukan pada hakim pengawas .
Hakim pengawas demi hukum akan menangguhkan dengan disahkan perdamaian dalam kepailitan.
Jika catatan-catatan yang sudah dibuat oleh kurator dan diserahkan pada hakim pengawas utk diputuskan dgn ketentuan-ketentuan bahwa:
- dalam piutang diterima ,mk piutang diakui dalm kepailitan
- biaya perkara menjadi tanggungan deb.pailit.
Perdamaian
Pihak deb.berhak mengajukan perdamaian kepada semua kreditor.
Permohonan perdamaian dapat dilakukan 8 hari sebelum hasil dari pencocokan hutang piutang diajukan Kepaniteraan pengadilan.
Kurator dan panitya kreditor sementara wajib memberikan pendapat tertulis ttg rencana perdamaian ini.
Rencana perdamaian ini akan ditunda sampai rapat berikut yang sudah ditentukan oleh hakim pengawas.
Usaha perdamaian akan dilaksanakan paling lambat 21 hari permohonan perdamaian.
Dalam perdamaian dapat diaangkat panitya kreditor tetap bukan dari panitya kreditor sementara.
Paling lambat 7 hr setelah pengajuan stlah tanggal rapat terakhir wajib adanya pemberitahuan kpd para kreditor yang diakui scr tertulis.
Kpd para kreditor yg prefernt, tdk berhak mengajukan suara dalam perdamain.kcuali mrk melepaskan haknya sbg kreditor prefernt, dan mrk menjadi ktreditor kokuren.
Rencana perdamaian akan diterima jika ½ dr kreditor kokuren menyetujuinya dr kreditor yang hadir atau 2/3 dari seluruh jmlah piutang yn diakui.
8 hr stlh rapat pertama diadakan rapat perdaian kedua,yg tujuanya hanya melakukan pemungutan suara dalam rapat pertama.
Dalam berita acara perdamaian :
a.isi perdamaian
b.nama kreditor yg hadir dan berhak mengeluarkan suara
c.suara yg dikeluarkan
d.hasil pemungutan suara
e.segala yang terjadi dalam rapat.
Berita acara ini ditanda tangani oleh hakim pengaw as dan penitera
dalam 8 hari rencana perdamaian dapat ditolak jk hakim pengawas menganggap
Adanya kekeliruan dalam pencatatan.
Hari sidang ditentukan oleh hakim pengawas paling lambat 8-14 hari stlah diterimanya rencana perdamaian.
Para kreditor berhak mngajukan alasan-alasan penolakan rencana perdamaian.
Pihak deb.jg berhakan mengajukan
Pendapatnya guna memebela kepen -
tinganya.
Dalam jangka waktu 7 hr hakim pengawas wajib memberikan keputusannya disertai alasannya.
dalam keputusan tersebut hakim menolak atau menerima rencana perdaian tsb.
Dalamhal hakim menolak dgn alasan:
a.Harta debt.pailit jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam rencana perdamaian
b.pelaksanaan perdaian tidak cukup menjamin
c. Perdamaian dicapai krn ada unsur penipuan,persekongkolan dgn satu atau lebih kreditor.
Jika perdamaian ditolak maka baik kreditor atau debt.dapat melakukan upaya Kasai.
jika perdamaian diterima,maka kurator wajib mengembalikan semua harta kekayaan debt.
Jika kewajiban debt. Belum terpenuhi sebelum perdamaian ,maka kurator berhak menahan harta kekayaan debt,untuk membayar kewjiban debt.
Pembatalan perdamaian dapat terjadi jika debt. Tdk memenuhi kewajibannya selama perdamaian ditetapkan
Pembatalan perdamaian dapat dilakukan melalui keputusan hakim pengawas dalam jangka waktu,30 hari memenuhi kewajiban 30 hari diberikan waktu kelonggaran dalam hal memenuhi kewajiban.
Jika dalam jangka waktu yang sudah ditentukan debt. Tidak dapat memenuhi kewajibannya,maka perdaian akan dibatalkan
Akibat hukum dari pembatalan perdamaian oleh hakim pengawas adalah pihak debt.pailit kembali menjadi pailit,artinya proses kepailitan dibuka kembali,dan tdk ada upaya perdamaian lagi.
Pemberesan Harta Pailit pasal.178 UUKP.
Pemberesan harta pailit,adalah harta pailit dalam keadaan insolvensi.
Pemberesan harta pailit dilakukan ,stlh adanya pencocokan hutang piutang
Pemberesan harta pailit dilakukan jika perdamaian tdk diterima,dibatalkan.
Dalam pemberesan harta pailit setelah perdamaian ditolak atau dibatalkan,pihak kurator dapat melakukan pencocokan piutang kembali pada piutang yang belum masuk.
Dalam pemberesan,dapat diusulkan untuk menjalankan perusahaan pailit jika dianggap dapat menguntungkan kreditor atas permohonan kurator atau kreditor.
Menjalankan perusahaan pailit harus mendapatkan persetujuan ½ dari jumlah piutang kreditor.yg tidak termasuk hak preferent.
Dalam hal permohonan kelanjutan perusahaan ditolak,maka perusahaan tdk dapat dijalankan oleh kreditor,kurator,debetor pailit.
Kurator mulai melaksanakan pemberesan dan menjual semua barang tanpa perlu mendapatkan persetujuan lagi dari debetor .
Semua benda/harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Jika penjualan dimuka umum tdk dapat
Dicapai maka atas persetujuan hakim pengawas ,kurator dapat menjualnya secara dibawah tangan
Jika barang yang sama sekali tidak dapat dibereskan,maka atas seizin hakim pengawas, korator dapat mengambil tindakan sesuai dengan kebijaksanaannya.
kreditor yang memegang hak suatu benda ,shg.benda tersebut dapat dimasukan kedalam harta pailit (budel)
Kurator dapat meminta jasa debt.pailit untuk membantu nya,dgn memberikan upah yg ditentukan oleh hakim pengawas.
Apabila hakim pengawas menganggap terdapat cukup uang tunai,kurator dapat menbagikan kpd kretditor yang piutangnya tlh dicocokan.
Kurator berkewajiban utk menyusun suatu daftar pembagian yang disetujui oleh hakim pengawas.
Daftar yang dibuat memuat ttg perincian,upah kurator,nama kreditor,jumlah yang dicocokan dari tiap piutang kreditor.
Kraditor konkuren dibayarkan atas persetujuan hakim pengawas.
Kreditor preferent dibayarkan berdasarkan dari hasil penjualan jaminan yang ada ditangannya, dan jika masih kurang kreditor preferent berkedudukan sbg kreditor kokuren.
Kepailitan harta peninggalan
Harta kekayaan orang yang sdh meninggal dapat ditetapkan pailit apabila:
Ada 2 atau lebih kreditor mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan.
Orang yg meninggal semasa hidupnya tdk.membayar lunas atas utang-utangnya
Pada saat meninggal orang tsb.tdk cukup harta peninggalannya ytk membayar utang-utangnya.
Kepailitan harta debet.yg sdh meninggal
Para ahli waris dipanggil utk didengar keterangannya
Demi hukum harta ahli waris dengan harta warisan harus dipisahkan
Permohonan pilit dapat diajukan stlh 90 hr debt.meninggal.
Perdamaian tdk dapat dilakukan pada proses kepailitan dr debt.yg sdh meninggal.
rehabilitasi
Stlh berakhirnya kepailitan ,maka debt dan ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi ke pengadilan
Permohonan rehabilitasi dikabulkan ,apabila pihah debt.sdh dapat membuktikan dengan surat,bahwa utang-utang debt.sdh terbayarkan dengan lunas
Permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit pd 2 media yg ditunjuk pengadilan.
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
- Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur.
- PKPU juga dapat diajukan oleh kreditur untuk mengajukan upaya perdamaian, meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang debitur kepada kreditur (Pasal 222 UUK).
- PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya.
- Jika yang mengajukan PKPU debitur, maka dalam waktu 3 hari.
- Jika kreditur yang mengajukan permohonan maka tenggang waktu 20 hari dari sejak pendaftaran, hakim harus mengabulkan PKPU debitur.
- Sidang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 setelah putusan PKPU sementara diucapkan *kreditur preferen tidak mungkin mengajukan PKPU*
- Jika debitur tidak hadir dalam sidang PKPU, maka debitur denyatakan pailit pada saat itu.
- PKPU tetap ditentukan jika para kreditur belum memberikan suaranya atas permohonan PKPU dalam hal PKPU diterima atau ditolak.
- Persetujuan PKPU dapat dilakukan jika ½ lebih dari jumlah kreditur konkuren setuju.
- ½ lebih dari kreditur preferen menyetujui yagn mewakili 2/3 dari jumlah piutang kreditur.
- Putusan PKPU wajib diumumkan pada masyarakat melalui paling sedikit pada dua media.
- Pengadilan harus mengangkat panitya kreditur untuk menangani utang yang bersifat rumit atau banyak kreditur.
- Hakim pengawas dapat membentuk pengurus untuk mengelola harta debitur.
- Pengurus harus independen
- Pengurus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan
- PKPU tidak memberikan debitur mengelola harrta kekayaannya sendiri tanpa mendapat persetujuan dari pengurus.
*perbuatan yang dilakukan pengurus adalah perbuatan melanggar hukum*
Dalam PKPU walaupun proses kepailitan belum ada PKPU sudah diterima pengadilan maka harta kekayaan debitur, walaupun pihak debitur masih menguasai, tapi haknya untuk mengelola tidak ada, karena sudah dikelola dan diurus oleh PENGURUS.
*persamaan curator dan pengurus*
Sama-sama mengawasi harta kekayaan harta debitur pailit.
*perbedaan curator dan pengurus*
- curator berhak menguasai dan mengelola harta kekayaan debitur pailit
- pengurus memberikan izin dan mengawasi harta kekayaan debitur pailit.
Berakhirnya PKPU
1. berakhirnya PKPU dapat terjadi karena:
a. debitur melakukan pengurusan hartanya dengan itikad tidak baik
b. debitur telah merugikan atau mencoba merugikan kreditur
c. debitur melakukan pelanggaran
d. debitur lali melakukan kewajiban
e. selama PKPU keadaan harta pailit tetap tidak memungkinkan untuk membayar utang.
2. dalam keadaan debitur tidak dapat memenuh kewajiban PKPU, maka pengurus mengajukan permohonan untuk mengakhiri PKPU debitur.
*PKPU diajukan sebelum diproses, berakhirnya PKPU bisa diajukan ke pengadilan. PKPU diajukan setelah kepailitan diajukan ke pengadilan, mak berakhirnya kepailitan kembali diproses di persidangan*.
Kepailitan merupakan hukum positif karena sudah memiliki UU, yaitu UU No.37 Tahun 2004. Sebelumnya kepailitan memakai KUHD. Awalnya peraturan kepailitan dari zaman Belanda. Tahun 1997 negara RI mengalami krisis ekonomi, tahun 1998 nkeluar Perpu No.1 tahun 1998 tentang perubahan peraturan kepailitan mengenai peraturan kepailitan lama yang ada dalam KUHD. Perpu singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU.
Secara energies bagaimana kedudukan peraturan perundnag-undangan?
Perpu di bawah UU dan diatas PP (hierarkhi).
Bilamana/kapan/alasan pemerintah mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 1998?
Karena pemerintah dalam keadaan terdesak dalam keadaan yang darurat, dan satu hal yang dapat dilakukan adalah mengeluarkan Perpu yang hanya menyatakan merubah beberapa peraturan kepailitan sebelumnya untuk peran serta hukum dalam mengatasi krisis ekonomi.
Kenapa dikatakan darurat?
Keadaan ekonomi krisis akibat turunnya pemerintahan orde baru.
Bagamana status Perpu? Menurut ketentuan, bagaimana nasib kelanjutan Perpu?
Dalam sidang berikutnya harus disetujui DPR, maka jadilah Perpu sebagai UU. UU NO.4 Tahun 1998 disebut UU Kepailitan yang mempunyai bebebrapa kelemahan/belum lengkap, maka dari itu kemudian direvisi, jadilah UU No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sampai saat ini dipergunakan.
Hukum kepailitanhukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan.
Hukum kepailitan walaupun merupakan bagian dari hukum dagang, tapi tak diatur dalam KUHPerdata/KUHD, karena diatur dalam UU KEpailitan itu sendiri.
Pasal 163 Is eropa (berdagang menggunakna lembaga hukum eropa yang membawa aturan sendiri yaitu KUHD/KUHPerdata Eropa), timur asing, Bumi putera.
Golongan timur asing dan Bumi putera boleh berdagang menggunakan lembaga hukum perdata eropa dengan cara:
Menggunakan lembaga penundukan diri baik terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu maupun secara sukarela. Penundukan diri terhadap seluruh hukum perdata eropa. Konglomerat pengsaha besar.
HANDOUT PERKULIAHAN
Arti kepailitan
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator bawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2004).
Sita umum dilawankan dengan sita individu.
Sita umumsita atas semua kekayaan debitur untuk kepentingan para krediturnya/seluruh krediturnya. Atau mengajukan permohonan sita untuk kepentingan umum/semua kreditur.
Sita individu kepentingan pemohon.
Sita jaminan untuk menjamin agar hutangnya bisa dilunasi/konservator beslaag. Permohonan sita jaminan bisa dikabulkan akan menjadi sita eksekutor. Eksekusi pelaksanaan putusan.
Siapa yang akan bertindak sebagai eksekutor dalam pengadilan?
Juru sita bukan polisi, polisi hanya mengamati.
Apakah yang dimaksud dengan hakim pengawas secara yuridis?
Secara yuridis diartikan apa pailit itu???
Karena UU tidak memberikan batasan tentang pailit, jadi pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utang-utangnya, harus dinyatakan dalam bentuk pengadilan (harus dinyatakan dengan putusan pengadilan).
Jika belum ada putusan pengadilan, debitur belum bisa menyatakan bahwa dirinya bangkrut.
Secara harfiah:
• Kepailitan merupakan lembaga hukum perdata eropa sebagai realisasi dan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata
• Pasal 1131
Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidka bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari menjadi tanggungan segala perikatannya perseorangan. Artinya menjadi jaminan seluruh perikatannya.
Jika melihat pasal 1131, bagaimana nasib debitur yan gtidak punya harta kekayaan?
Debitur bertanggungjawab atas kekayaannya secara otomatis. Jadi jaminan jika tak mampu membayar hutang, jadi jaminan umum secara otomatis.
Maka nasib debitur yang tidak punya harta kekayaan yaitu dia tidak bisa dimnintai peratanggungjawaban terhadap hutangnya, tetapi ketika dia suatu saat nanti punya uang, dia harus bertanggungjawab.
Apa yang dimaksud dengan barang yang aka nada di kemudian hari?
Baran gitu baru akan jadi jaminan (warisan) apabila sudah menjadi milik debitur.
Untuk melaksanakan pasal 1131, UU merumuskan ketentuan pasal 1132.
Pasal 1132:
- Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama (tidak ada normor urut kreditur, kedudukannya sama) bagi semua orang yang mengutangkan padanya. (pembagiannya secara proporsional)
- Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing.
- Kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan alasan yang sah untuk didahulukan.
Pihak-pihak yang patutu didahulukan:
- Pemegang hak istimewa
- Pemegang hak kebendaan (pemegang tanggungan, hipotik, fidusia, gadai).
makna pasal 1131 tersebut di atas mengandung makna bahwa walaupun tidak diperjanjikan secara tegas-tegas, si debitur itu bertanggungjawab terhadap segala utang-utangnya dengan barang-barang yang dimilikinya baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari.
Makna pasal 1132:
- Bahwa semua kreditur mempunyuai hak yang sama
- Tidak ada nomor urut kreditur yang didasarkan atas timbulnya piutan gmereka
- Ada perkecualian, yaitu apabila diantara para berpiutan gtersebut ada alasan-alasan yan gash untuk didahulukan,
Untuk melaksanakan asas yang terkandung dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata itulah maka dibuat peraturan kepailitan, yang dituangkan dalam Stb 1905: 217 jo Stb. 1906: 348.
Bagaimana caranya agar debitur bisa membayar?
jika debitur tidak membayar, kreditur akan menggugat disertai sita jaminan karena harus memperoleh putusan pengadilan, konsekuensinya:
- Penggugat pertama lunas
- Penggugat kedua lunas ½
- Penggugat ketiga tidak lunas
Maka muncullah lembaga kepailitan untuk mengatur tata pelunasan piutang secara adil.
Mengapa muncul lembaga kepailitan???
Karena pasal 1131 KUHPerdata dianggap tidak adil untuk pelunasan utangnya. Lembaga kepailitan merupakan pranata hukum yang kana mengatur mekanisme/tata cara pembayaran utang secara adil, maka diaturlah lemabag kepailitan Stb 1905 dan 1906.
Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata mengandung 3 asas pokok:
1. Asas bahwa apabila seorag debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela walaupun sudah ada putusan pengadilan. Yang mengharuskan untuk membayar maka seluruh harta kekayaan debitur akan disita dan selanjutnya dijual secara lelang, hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh krediturnya secara seimbang (secara proporsional).
2. Asas bahwa semua kreditur kedudukannya sama (sama-sama berhak atas kekayaan debitur)
3. Tidak ada nomor urut kreditur yang didasarkan atas timbulnya piutang.
KUHPerdata sebenarnya sudah mengatur mengenai prinsip-prinsip pembayaran utang, sedangkan hukum kepailitan juga mengatur mekanisme pembayaran utang, jika debitur dinyatakan pailit. Pembayaran utang jika tidak pailit melalui ketentuan KUHPerdata. Disini berlakulah asas lex specialis derogate legi generalis (hukum khusus meniadakan hukum umum).
PENGATURAN KEPAILITAN
1. Failissementsverordening (Peraturan Kepailitan) Stb.1905:217 jo(diperbaharui) Stb 1906:348.
2. Perpu No.1 Tahun 1998…UU No.4 Tahun 1998 (PErubahan terhadap peraturan kepailitan yang tertuang dalam Stb. 1905, 1906).
3. UU No.37 Tahun 2004
Dasar berlakunya Failissementsverordening berdasarkan asas konkordansi dan pasal 2 aturan peralihan.
Sebelum keluarnya Perpu tetap menggunakan Failissementsverordening karena Perpu dirasa kurang, maka aturan tersebut perlu diamandemen, pranata hukum kepailitan perlu diperbaharui.
Perputidak diganti (hanya dirubah beberapa pasal)
Untuk mempercepat pranata hukum, dikeluarkanlah Perpu, yang membutuhkan persetujuan DPR, jika tidak disetujui maka Perpu dicabut, namun Perpu No.1 Tahun 1998 ini kemudian disetujui maka menjadi UU No.4 Tahun 1998. UU ini merupakan penetapan Perpu menjadi UU. UU ini pada pokoknya hanya diambil dari Failissementsverordening yang masih banyak terdapat kekurangan maka dianggap perlu untuk disempurnakan, maka DPR telah mengajukan inisiatif mengenai rancangan UU maka lahirlah UU NO.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Hukum pailit sebenarnya bagian dari hukum dagang tapi tidak diatur dalam KUHD, karena hukum pailit sudah diatur secara khusus di Failissementsverordening. Peraturan Failissementsverordening di Belanda, ada 2 buku yaitu :
- WvK (Wetboek van Konvagen)KUHD ada 3 buku, buku ketiga mengatur tentang kepailitan bagi pedagang/ketidakmampuan pedagang. Buku ketiga titel 7: keadaan nyata-nyata tidak mampu (perturan kepailitan yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak termasuk pedagang), Buku ketiga: bagi pedagang. Pedagang: mereka yang menjalankan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Perbuatan perniagaan: perbuatan membeli barang untuk dijual lagi.
- Rvrecht Vordening (hukum acara perdata untuk golongan eropa).
Di Indonesia KUHD dibagi menjadi 2 buku, yaitu:
1. buku I tentang dagang pada umumnya
2. buku II mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam perdagangan.
CATATAN
Sebenarnya sebelum berlakunya Failissements verordening di Belanda ada 2 peraturan kepailitan yaitu:
1. peraturan kepailitan yang terdapat dalam buku ketiga KUHD dengan judul ketidakmampuan pedagang (bagi pedagang)
2. Peraturan kepailitan yang terdapat dalam buku ketiga Rv yang berjudul keadaan nyata-nyata tidak mampu.
Dalam pelaksanaannya kedua peraturan tersebut menimbulkan kesulitan antara lain:
a. karena terlalu banyak formalitas
b. memerlukan relative banyak biaya
c. memerlukan waktu yang relative lama
d. peran serta kreditur sangat sedikit/kurang.
Karena kesulitan-kesulitan inilah kemudian diatur Failissements Verordening.
Latar belakang munculnya peraturan kepailitan di Indonesia adalah bertolak pada pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.
Asas-asas yang mendasari UUK dan PKPU
1. asas keseimbangan, keseimbangan terhadap perlindungan debitur dan kreditur
2. asas kelangsungan usaha. Melalui asas ini diberikan kesempatan kepada perusahaan debitur yang prospektif untuk kemungkinan dapat melanjutkan usahanya.
3. asas keadilan: UU ini diharapkan dapat memenuhih rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya. Supaya aman membuat perjanjain utang serta membuat perjanjian tambahan yang sifatnya accesoir tentnag jaminan sehingga orang bisa menunjukkan diri sebagai kreditur berdasarkan asas keadilan.
4. asas integrasi: bahwa sistem hukum formil dan materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan sistem hukum acara eprdata nasional.
Hukum materiilKUHP
Hukum formil Hukum acara perdata (hukum yang memuat ketentuan-ketentuan untuk menegakkan hukum materiil)
Mencari norma-norma hukum acara perdata pada:
Nbg (jawa dan Madura) dan Rv (Recht Verordening).
UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU memuat hukum formil dan materiil tentang kepailitan, itulah sebabnya debitur tidak bisa menyatakan dirinya pailit maka dari itu ada keterlibatan pemerintah.
TUJUAN KEPAILITAN
Pernyataan pailit bertujuan untuk:
1. Mendapatkan penyitaan umum atas kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si debitur disita untuk kepentingan semua krediturnya.
2. Untuk menghindarkan kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur
3. Menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa dengan cara menjual sendir barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya
4. Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oelh debitur, misalnya debitur menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditur.
Sita umum: sita terhadap seluruh kekayaan debitur untuk para/seluruh krediturnya.
SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPAILITKAN DEBITUR
1. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur
2. debitur sekurang-kurangnya tidak membayar 1 hutang yang sudah jatuh waktu
3. ada permohonan baik dari debitur itu sendiri maupun salah seoran gkrediturnya. Bentuk permohonan bukan gugatan. Jika permohonan dikabulkan maka debitur akan diutus. Permohonan akan menghasilkan keputusan. Gugatan dibuat manakala ada sengketa. Gugatan akan menghasilkan penetapan. Karena itu debitur akan dijatuhih putusan kepailitan.
Padahal dalam hukum acara pidana:
Permohonanlah yang mengahsilkan penetapan, gugatan menghasilkan keputusan.
Kenapa hukum tidak menetapkan permohonan?
Karena UU nya memang menentukan seperti itu.
Apa yang dimaksud dengan utang yang sudah jatuh waktu?
Hutang yang sudah saatnya untuk dibayar.
Apa parameternya bahwa utan gtersebut sudah saatnya dibayar?
Adalah waktu/tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian utang piutang.
Malah akan timbul jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan kapan utang itu harus dibayar.
Lalu apa jalan keluar bila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan waktu pembayarannya?
Apa yang dimaksud dengan utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih?
Kewajiban untuk membayar utang yang sudah jatuh waktu baik karena diperjanjikan, percepatan penagihan sesuai yang telah disepakati, pengenaan sanksi ataupun denda oleh instansi yang berwenang atau karena putusan hakim, arbiter/arbitrase. Utang yang dapat ditagih artinya adalah utang yang timbul karena perikatan sempurna ada schuld (utang) dan havtum (harta kekayaan hutang yang dapat ditagih).
Bagaimana jika keempat ukuran itu tidak ada, apa yang akan dipakai ukuran???
Utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, utang dapat ditagih melalui pengadilan bila tidak dibayar. Jika tidak dibayar bisa dituntut melalui pengadilan.
Utang yang tidak bisa ditagih adalah utang dari hasil perjudian. Hanya ada schuld saja atau havtum saja (perikatan tidak sempurna/alamiah).
PASAL 1 ANGKA 6
Hutang adalah kewajiban yagn dinyatakan/dapat dinyatakan(tidak membayar deviden, dll) baik dalam mata uang Indonesia/asing secara langsung/tidak langsung yang timbul sekarang atau confident akan datang yang timbul karena perjanjian/UU yang wajib dipenuhi oleh debitur apabila tidak dipenuhi oleh debitur, maka memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan dari harta debitur.
UU merumuskan utang seperti ini berarti rumusannya luas atau sempit???
LUAS. Karena utang bukan dalam arti perjanjian pinjam meinjam saja, namun juga timbul dari perjanjian dan UU.
Jika kita mempelajari hukum perikatan maka akan menemui verbintenis yang artinya:
- Perikatan
- Perutangan
- Perjanjian
Overechkonst diterjemhkan sebagai:
- Perjanjian pasal 1313 KUHPerdata
- Persetujuan
Pasal 1313, perjanjian
Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada 1 orang atua lebih. Pada dasarnya perjanjian berisi “perikatan”. Tapi pada KUHPerdata tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai perikatan.
Perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam terminology yuridis, tidak melaksanakan kewajiban dinamakan wanprestasi. Kewajiban disebut prestasi. Tidak melaksanakan kewajiban disebut wanprestasi. Dalam substansi wanprestasi ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, ada HUTANG.
Hutang dalam konteks hukum kepailitan LUAS. Meliputi segala kewajiban yang timbul karena perjanjian dan UU.
Jadi hutang disini tidak hanya diartikan dalam pinjam meminjam uang karena juga termasuk perjanjian yang dapat dinyatakan dengan uang. (termasuk kewajiban dalam UU).
Mungkinkah kita wajib membayar utang meskipun tidak berjanji? Mungkin karena UU telah menentukan demikian atau perjanjian itu timbul dari UU.
UU memperbolehkan kresitur memposisikan diri dengan membuat perjanjian tambahan mengenai hak tanggungan.
Mengapa begitu banyak perjanjian dalam hukum perdata? Karena ada asas kebebasan berkontrak.
Ada 3 macam kreditur dalam KUHPerdata yaitu:
a. kreditur konkurenmenjadi jaminan bersama
- diatur dalam pasal 1132 KUHPerdata
- mempunyai kedudukan yang sama
- hak pari pasu dan pro rata (sama)
Apa rasionya jika debitur hanya punya 1 orang kreditur untuk perlunasan utangnya maka kreditur tidka bisa menggunakan lembaga kepailitan???
Karena tidak aka nada terjadi perebutan harta kekayaan debitur untuk pelunasan utangnya/tidak ada pembagian asset secara seimbang karena semua akan diberikan pada 1 orang kreditur.
Kreditur konkuren tidak memgang jaminan harta kebendaan, untuk memperoleh pelunasan utangnya mereka harus bersaing dengan kreditur-kreditur lainnya.
b. kreditur preferen (yang diistimewakan)
yaitu: kreditur pemegang hak istimewa.
- Hak istimewa (pasal 1134 KUHPerdata) suatu hak yang oleh UU diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.
- Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh UU ditentukan sebaliknya.
Jika ada kreditur pemegang hak gadai dan kreditur pemegang hak istimewa, yang mana yang lebih didahulukan???
Berdasarkan pasal 1134, pemegang hak gadai lebih tinggi daripada kreditur pemegang hak istimewa kecuali ditentukan sebaliknya.
- Piutang-piutang yang diistimewakan tersebut diatur dalam pasal 1139 dan pasal 1149 KUHPerdata.
- Pasal 1139 mengenai piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu, antara lain yaitu: anggunan jaminan tambahan
c. kreditur separatis
yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (yang dalam KUHPerdata disebut dnegan gadai dan hipotek). Sedangkan yang lain adalah Fidusia (UU No 42 th 1999) dan Hak Tanggungan (UU No 4 th 1996).
Untuk memgang jaminan hak kebendaan caranya:
Dengan membuat perjanjian tambahan disamping perjanjitan utang piutang sebagai perjanjian pokok. Perjanjian tambahan mengenai anggunan yang dimintai oleh kreditur. Perjanjian tambahan sifatnya accesoir karena isiny amengikuti perjanjian pokok.
Fidusia bergerak + tidak bergerak
Gadai bergerak
Hipotek tidak bergerak (rumah dan bangunan di atas tanah), (kapal yang isinya minimal 20 m kubik, dari segi sifatnya dari benda bergerak jadi benda tidak bergerak, maka UU menyatakan kapal sebagai benda tidka bergerak).
Kredit hutang piutang
Apa perbedaan yang sangat mendasar mengenai 3 jenis kreditur dalma konsep hukum kepailitan??? Manakah yang kedudukannya paling aman?
Kedudukan yang paling aman adalah kreditur separatis karena dia memegang jaminan tambahan khusus.
Kreditur yang dimaksud dalam UU No.37 Tahun 2004 adalah meliputi:
- Kreditur konkuren
- Kreditur preferen
- Kreditur separatis.
Jadi ketiga jenis kreditur tersebut mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pailit debiturnya jika memenuhi syarat UU KEpailitan.
Debitur dapat dinyatakan pailit apabila permohonan pailit dari debitur maupun salah satu atau lebih krediturnya (kreditur separatis) melalui putusan pengadilan.
Kreditur separatis berada di luar kepailitan karena tidak usah mengajukan permohonan pailit.
Apakah anda bisa memohonkan pailit debitur yang tidak membayar sedikitnya 1 hutang? Anda sebagai pemegang jaminan kebendaan. Apakah anda berada di luar kepailitan?
Tidak berada di luar kepailitan karena pengadilan memberikan kuasa untuk menjual bukan diberikan benda jaminan.
Debitur tidak membayar lunas sedikitpun 1 hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih(mempunyai potensi untuk disalahgunakan oleh debitur yang tidak beritikad baik).
• Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur (Pasal 1 angka 6 UUKPKPU).
• Jadi tidak disyaratkan oleh UU, bahwa debitur tidak membayar kepada semua krediturnya, tetapi syaratnya cukup apabila debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan debitur tidak membayar lunas sedikitpun satu orang kreditur, yang piutangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT
1. DEBITUR ITU SENDIRI
Menurut pasal 2 ayat 1 yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitur sendiri. bagaimana caranya debitur yang tidak beritikad baik bisa mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri? mengajukan diri ke pengadilan akibat dia tidak mau membayar utang (menyalahgunakan pasal 2 ayat 1), kemudian pengadilan memutuskan pailit karena debitur sudah dapat membuktikan dia sudah tidak mau memnbayar utang/punya harta tapi tidak mau membayar. Akibatnya kreditur rugi.
Pailit dalam keadaan berhenti membayar karena pasal 2 ayat 1 tidak membayar lunas sedikitpun satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Pailit failissementsverordening: sudah berhenti membayar karena tidak mampu lagi memmbayar/tidak punya harta. Debitur yang dalam keadaan berhenti membayar dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Berhenti membayar disini dalam konteks tidak ada asset. Namun UU sekarang tidak mempersalahkan debitur tidak punya asset/tidak mau membayar, “tidak mau membayar” inilah yang sering disalahgunakan.
Dalam UU pailit sekarang, dalam persidangan, debitur dinyatakan pailit jika debitur tidak membayar lunas karena memnuhi syarat untuk mengajukan permohonan karena sudah berhenti membayar maka tidak mempermasalahkan tidak punya asset ataukah tidak mau membayar.
Ketentuan pasal 2 ayat 1 mempunyai potensi untuk disalahgunakan debitur untuk mengajukan permohonan pailit untuk dirinya.
Apakah debitur yang tidak punya asset dapat dimintai pertanggungjawaban?
Tidak. Tapi ketika dia sudah punya asset, dia dapat dimintai peranggujawaban (argument yuridis pasal 1131 KUHPerdata).
Debitur orang perseorangan/badan hukum/badan usaha yang bisa dimohonkan pailit.
Firma
badan usaha orang perseorangan dan beberapa orang secara bersama-sama/persekutuan. Firma diatur dalam KUHD, maka ketentuan KUHPerdata bisa dikesampingkan karena KUHD tidak mengatur perjanjian, maka dipakai pasal 1320 BW.
Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan yang memakai nama bersama.
Mengapa dikatakan persekutuan perdata khusus?
1. firma dapat menjalankan perusahaan
2. memakai nama bersama
3. tanggungjawab anggotanya dengan cara tanggungjawab tanggung renteng.
Badan usaha persekutuan
Perusahaan yang tidak berbadan hukum.
Hukum persekutuanbagaimana cara menjalankan perusahaan dengan bersama-sama/bersekutu.
Persekutuan perdata diatur dalam BW, sedangkan KUHD mengatur Firma dan CV.
Persekutuan perdata adalah suatu persetujuan yang mengikatkan orang satu dengan orang yang lain untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk membagi manfaat dari kerjasama tadi.
Asas konsensual: suatu perjnajian telah lahir apabila sejak terjadinya kata sepakat, tidak perlu akta.
Persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan tapi tidak menggunakan nama bersama (pasal 1618 KUHPerdata) mazthab.
CV
Tiap-tiap persekutuan firma/firma yang mempunyai 1 orang atau lebih sekutu komanditer.
• Jadi punya 1 jenis sekutu aktif (sekutu komplementer) = pengurus sekutu yang mengurus jalannya perusahaan.
• Sekutu komanditer/sekutu pasif (diam di belakang layar) adalah sekutu anggota persekutuan yang hanya memasukkan modal saja ke dalam perusahaan tapi tidak ikut menjalankan perusahaan.
Tapi di dalam firma semua bisa mengurus.
Perbedaan prinsip antara firma dan CV
terletak pada tanggungjawabnya, dalam firma semua anggota boleh bertanggungjawab, tapi dalam CV anggota pasif hanya sebatas modalnya saja.
PT (perseroan terbatas)
Dinyatakan UU sebagai badan hukum. Pengertian PT terdapat pada pasal 1 ayat 1 UU No 40 tahun 2007. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal…dst.
Perbedaan prinsip antara subyek hukum orang dengan badan hukum:
Orang bertindak langsung
Badan hukumtidak bisa langsung, harus diwakili oleh organnya yaitu direksi, komisaris, rapat pengesahan umum. Oleh karena itu direksi sering disebut pengurus untuk melakukan perbuatan hukum. PT mengadakan perjanjian jual beli dengan cara melalui direksi/pengurus.
Permasalahan timbul karena tidak semua perusahaan berbadan hukum, apakah bisa dipailitkan karena tidak berbadan hukum???
Yang bertanggungjawab adalah sekutu-sekutunya secara tanggung renteng, semua perusahaannya harus ikut pailit.
2. SEORANG KREDITUR ATAU LEBIH
Memohonkan pailit dilakukan oleh satu kreditur tapi juga dapat diajukan oleh lebih dari satu kreditur.
Pasal 2 ayat 1 hanya mengakui 1 jenis kreditur tidak dibeda-bedakan (konkuren, preferen, separatis). Apakah kreditur preferen dan separatis dapat mengajukan permohonan pailit? Jelas dapat.
Pasal 2 ayat 1 berbeda dengan penjelasannya karena jenis kreditur hanya 1 tapi di penjelasan ada 3 jenis kreditur yaitu konkuren, preferen dan separatis. Pasal 1178 parate eksekusi.
3. KEJAKSAAN
Bisa mengajukan permohonan pailit debitur untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas misalnya:
- Debitur melarikan diri
- Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan
- Debitur memppunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
- Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
- Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu atau
- Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
4. BANK INDONESIA
Ketentuan pasal 9 (3) UU No.10 tahun 1998 (perbankan). Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan bank tersebut tidak termasuk budel pailit dan wajib dikembalikan kepada penitipnya.
UU perbankan itu mengakui kemungkinan bank bisa pailit dan ditentukan bahwa harta harus dikembalikan pada penitipnya dan tidak diatur pada pasal lain, tapi tidak mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme bank, mak akepailitan bank tunduk pada UU kepailitan.
UU NO 37 tahun 2004 tentang kepailitan sebagai UU kepailitan bisa diberlakukan terhadap bank.
Bagaimana hubungan UU NO 37 th 2004 dengan UU No 10 th 1998 khususnya pasal 9 ayat 3 tersebut?
UU bersifat khusus (UU No.37 th 2004) mengesampingkan UU bersifat umum (Pasal 9 ayat 3 UU No.10 th 1998). Pasal 9 ayat 3 UU No.10 tahun 1998 dianggap bias karena diartikan bisa merampas hak kreditur dan debitur.
Secara implicit, UU perbankan mengakui kemungkinan bank pailit tapi sayangnya UU ini tidak memngatur lebih lanjut bagaimana mekanisme terhadap bank, maka digunakan UU No.37 tahun 2004 sebagai lex specialisnya.
Problema yuridis
Si A : debitur, si B : kreditur, permasalahan : perkara perdata.
Dengan adanya ketentuan, debitur (Bank) itu maka permohonan kepailitan hanya bisa diajjukan oleh bank Indonesia. Hal ini merampas hak debitur dan kreditur. Bagaimana caranya menghilangkan permasalahan merampas tersebut?
Apabila bank sebagai debitur, maka permohonan pailit bisa diajukan kreditur dan debitur tapi permohonannya melalui Bank Indonesia.
Kenyataannya BI tak mungkin mengajukan permohonan pailit Bank, BI biasanya menempuh jalan lain yaitu tidak memperbolehkan bank itu beroperasi/agar bank itu tidak beroperasi lagi maka dilakukan pencabutan izin usaja disertai dengan likuidasi. Untuk melindungi kepentingan umum, Bank tidak bisa dimohonkan pailit oleh pihak ketiga.
Likuidasi dalam pencabutan usaha direksi, Bank Indonesia, pemegang saham, pemerintah dll.
Likuidasi melalui kepailitan maka likuidasi akan dilakukan oleh curator (pelaksanaan putusan pengadilan). Manakah yang lebih obyektif?
Dalam kasus sindikasi Bank: Bank umumnya sebagai kreditu, bukan sebagai debitur.
Pasal 2 ayat 3, permohonan pailit suatu bank, menurut ketentuan UU hanya dapat diajukan oleh BI. Pasal ini menyebabkan kreditur IFI dan debitur Bank Danamon dirampas hak haknya. Maka dari itu permohonan pailit tidak diajukan oleh BI, namun oleh krediturnya melalui BI.
Pasal 6 ayat 3,4,5 memperkuat posisi pengadilan niagamemerintah panitera menolak pengajuan permohonan kepailitan karena diajukan oleh instansi yang tidak berwenang karena yang berwenang hanya BI.
5. Bapepam
6. MENTERI KEUANGAN
dalam perusahaan asuransi permohonan pailit tidak diajukan oleh menteri keuangan, tapi diajukan oleh kreditur/nasabah ke pengadilan niaga, maka panitera akan menolak karena sudah memasuki ranah yusdisial.
Tugas panitera:
Menangani administrasi pengadilan dan administrasi umum bukan bertugas melaksanakan fungsi peradilan. Jika menolak untuk pendaftaran sehingga tidak bisa disidangkan itu merupakan tugas hakim yang merupakan fungsi peradilan.
Pasal 6 ayat 3,4,5 diajukan oleh MK menghasilkan yudisial review yang menyatakan tidak mengikat secara hukum seandainya ada pihak bank diajukan pailit oleh pihak ketiga selain bank Indonesia, panitera kemudian:
• Menerima pendaftaran secara administrasi dan meneruskan pada ketua pengadilan, ketua pengadilan membentuk majelis hakim, majelis hakim yang akan menolak pengajuan permohonan pailit karena dianggap diajukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang selain BI sesuai pasal 2 ayat 3.
Karena panitera admministrasi
Penolakan permohonan pailitpengadilan/hakim
Pasal 6 ayat 3 bertentangan dengan asas mengenai fungsi peradilan karena panitera tidak berwenang mengenai fungsi peradilan, tapi dia berwenang dalam wilayah administrasi.
PROBLEMA DITIMBULKAN OLEH 3 NORMA YAITU BI, BAPEPAM, MENTERI KEUANGAN. Karena diperlakukan khusus sehingga menimbulkan problema yuridis tadi.
KEPUTUSAN KEPAILITAN
Pasal 8 ayat 4:
Hakim harus menjatuhkan keputusan kepailitan apabila dalam persidangan terdapat fakta/keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan ketentuan pasal 2 ayat 1 terpenuhi”. pembuktian sumir (sederhana).
Persyaratan pasal 2 ayat 1:
- Debitur punya lebih dari seorang kreditur
- Debitur sekurang kurangnya tidak membayar lunas 1 hutang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, artinya kewajiban membayar utang yang sudah jatuh waktu, baik karena perjanjian, percepatan penagihan, pengenaan sanksi/denda, putusan pengadilan/arbiter.
fakta empiris
fakta menunjukkan karena dia punya asset, tidak mau membayar, asetnya banyak. Apakah anda mau mengabulkan permohonan pailit tersebut?
Pasal 8 ayat 4 ini bersifat “serta merta” (uitfoordaardicfoorad putusan serta merta) maksudnya putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun berlum mempunyai putusan yang tetap (Nickracht).
Apa filosofinya putusan serta merta itu bisa dikobarkan?
Apabila dikabulkan/ tidak permohonan pailit, hutangnya harus tetap dibayar namun pembayarannya menunggu hasil penjualan asset.
Pembuktian sumir adalah pembuktian yang sederhana.
Jika menjadi hakim, apakah anda akan mengabulkan/menolak permohonan pailit tersebut???
Permohonan pailit tersebut harus dikabullkan oleh hakim. Dasar hukumnya ialah pasal 8 ayat 4 tadi karena:
- UU tidak mempermasalahkan apakah debitur tadi tidak membayar karena tidak mau atau tidak punya asset/tidak mampu. Ini tidak jadi pertimbangan hakimd alam memutus perkara.
Utangkewajiban yang harus dipenuhi, utang yang timbul karena UU misalnya kewajiban membayar pajak.
2. 1 Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Kepailitan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut.
a. Debitur Sendiri (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan)
Undang-undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) UU Kepailitan).
Dalam hal ini debitur yang tidak beritikad baik sering menyalahgunakan pasal 2 ayat 1 dengan mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri. Debitur dapat mengajukan diri ke pengadilan akibat dia tidak membayar hutang dalam arti dia punya harta/aset tapi tidak mau membayar hutang. Namun pengadilan bisa memutuskan pailit karena debitur sudah dapat membuktikan bahwa dia tidak membayar lunas (tidak mau membayar) memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pailit karena sudah dianggap berhenti membayar sebab UU Pailit yang sekarang tidak mempermasalahkan tidak punya aset ataupun tidak mau membayar.. Berbeda dengan peraturan failissementverordening yang menyatakan debitur dalam keadaan berhenti membayar dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Berhenti membayar dalam peraturan ini diartikan bahwa debitur tidak lagi mempunyai aset. Sedangkan pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan sekarang, tidak mempermasalahkan baik debitur tidak punya aset maupun tidak mau membayar. ”tidak mau membayar” inilah yang sering disalahgunakan oleh debitur.
b. Seorang Kreditur atau Lebih (Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan).
Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen, ataupun kreditur separatis. Kreditur konkuren ialah kreditur yang tidak memgang jaminan harta kebendaan, maka untuk memperoleh pelunasan hutangnya mereka harus bersaing dengan kreditur-kreditur lainnya. Kreditur preferen ialah kreditur pemegang hak istimewa. Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Kreditur separatis yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (yang dalam KUHPerdata disebut dengan gadai dan hipotik). Sedangkan yang lainnya adalah Fidusia (UU No.42 Tahun 1999) dan Hak Tanggungan (UU No.4 Tahun 1996). Kreditur separatis mempunyai kedudukan yang paling aman sebab dia memegang jaminan tambahan khusus. Caranya yaitu dengan membuat perjanjian tambahan disamping perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Perjanjian tambahan mengenai anggunan yang diminta oleh kreditur. Perjanjian tambahan bersifat accesorries karena isinya mengikuti perjanjian pokok.
c. Kejaksaan (Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan)
Permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
1) debitur melarikan diri;
2) debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3) debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4) debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
5) debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masaalh utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
6) dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan bahwa wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat (2) PP No.17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:
a. debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan
b. tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
d. Bank Indonesia (Pasal 2 Ayat (3) UU Kepailitan
Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. UU No.10 Tahun 1998 memberikan definisi bank sebagai berikut: ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 butir 2)”. Bank Indonesia diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU BI). Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian (Pasal 7 ayat (1) UU BI). Untuk mencapai tujuan tersebut, BI mempunyai tugas (Pasal 8 UU BI) antara lain: menetapkan dan melaksanakn kenijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi Bank. Kewenangan Bank Indonesia dalam kaitannya di bidang perizinan, antara lain (Pasal 26 UU BI): memberikan dan mencabut izin usaha Bank; memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank; memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank; memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
Jika dikaitkan antara kepailitan dan likuidasi, dapat diketahui bahwa BI mempunyai 2 (dua) kewenangan, antara lain:
a. mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi;
b. mempunyai kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada bank.
Dengan demikian tidaklah mungkin suatu bank yang sedang dalam proses likuidasi kemudian dalam waktu bersamaan diajukan permohonan pernyataan pailit, karena kewenangan mengenai likuidasi dan permohonan pernyataan pailit hanya terletak di tangan Bank Indonesia. Dalam arti tidak mungkin bagi Bank Indonesia melakukan dua tindakan hukum yang berbeda terhadap subjek yang sama (bank).
e. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam (Pasal 2 Ayat (4) UU Kepailitan)
Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Sehubungan dengan pemberian wewenang oleh Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan kepada Bapepam untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bursa efek, perusahaan, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diuraikan mengenai kewenangan Bapepam lainnya yang diatur dalam UUPM. Pasal 3 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang disebut Bapepam. Kewenangan Bapepam diatur dalam Pasal 5 UUPM.
f. Menteri Keuangan (Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan
Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, dengan maksud untuk membangun itngkat kepercayaan masyarakat terhadap usaha-usaha tersbeut. Kewenangan ini hanya diberikan kepada menteri keuangan, didasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu banyak perusahaan asuransi yang dimintakan pailit oleh kreditur secara pribadi, seperti perusahaan asuransi manulife, perusahaan asuransi prudential, dan lain-lain.
2.2 Tata Cara Pengajuan Permohonan Kepailitan
Dalam peraturan kepailitan (Pasal 5) ditentukan bahwa permohonan kepailitan dan permohonan lain yang berhubungan dengan kepailitan harus diajukan oleh pengacara. Ketentuan bahwa pernyataan pailit dapat diputuskan setelah suatu pemeriksaan yang sumir menunjukkan bahwa tidak diperlukan proses pembuktian yang rumit sehingga pada hematnya bantuan seorang pengacara seharusnya tidak mutlak diperlukan. Ketentuan pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kepailitan menentukan: Surat-surat permohonan termaksud dalam Pasal yang lalu dan dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 66, 151, 161, 197 dan 205 harus dimasukkan oleh seorang pengacara. Kemudian dengan Peraturan Darurat Kepaiilitan Tahun 1947 Stb. 1947 No. 214 yang mulai berlaku tanggal 19 Desember 1947, melalui Pasal 13 Peraturan Kepailitan Tahun 1947 ditentukan tidak berlaku lagi atau dihapuskannya Pasal 5 Peraturan Kepailitan Stb.1905 N. 217.
Jadi undang-undang tidak mengharuskan bahwa permohonan kepailitan dilakukan dengan perantara seorang pengacara, demikian pula dalam praktek, juga undang-undang tidak mengharuskan bahwa permohonan harus secara tertulis. Jika permohonan tersebut tertulis, maka permohonan itu harus disampaikan kepada panitera pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal debitur. Apabila debitur bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa permohonan kepailitan itu, maka pengadilan negeri tersebut dapat mendelegasikan pendengarannya kepada pengadilan negeri di tempat kediaman debitur, dengan mewajibkan pengadilan yang terakhir ini untuk membuat berita acaranya dan kemudian menyampaikannya kepada pengadilan negeri yang memeriksa permohonan kepailitan tersebut. Apabila di tempat kediaman debitur tidak ada Pengadilan Negeri, maka pendengaran itu didelegasikan kepada kepala pemerintahan setempat dengan kewajiban seperti yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri, yaitu membuat berita acara dan kemudian menyampaikan kepada pengadilan negeri yang berwenang memeriksanya.
Selanjutnya bilamana permohonan itu dilakukan secara lisan, maka dari permohonan itu akan dibuat akte yang ditandatangani oelh pemohon dan panitera.
1. Kewenangan Mengadili
Mengenai pengadilan mana yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkaranya tergantung pada siapa yang dimohonkan kepailitan. Untuk itu kewenangan mengadili diuraikan sebagai berikut:
a. Menurut Pasal 3 Peraturan Kepailitan Pengadilan yang berwenang menjatuhkan kepailitan adalah Raad Van Justitie di tempat kediaman debitur. Tetapi sejak Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang pada tahun 1942, Raad Van Justitie dihapuskan dan tugasnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan menurut Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947 bahwa hakim sehari-hari di tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan yang di dalam wilayah hukumnya terletak tempat kediaman debitur.
b. Untuk debitur yang pergi keluar Indonesia, maka pengadilan negeri yang berwenang menurut Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Kepailitan jo, Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947 adalah hakim pengadilan negeri di tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan yang di dalam wilayah hukumnya tempat kediaman terakhir dari si debitur.
c. Untuk debitur yang tidak mempunyai tempat kediaman di Indonesia, pengadilan yang berwenang menurut Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Kepailitan jo. Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947 adalah pengadilan negeri di tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan yang di dalam wilayah hukumnya terletak tempat kantornya.
d. Untuk perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum berlaku ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 7 Peraturan Kepailitan jo. Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947.
e. Untuk perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum pengadilan yang berwenang adalah pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Kepailitan jo. Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947.
f. Untuk wanita yang bersuami yang menjalankan pekerjaan perusahaan maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Kepailitan jo Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Darurat Kepailitan 1947 yaitu pengadilan negeri di tempat ia menjalankan usahanya atau dimana ia berkediaman.
2. Pemeriksaan Kepailitan
Sesudah permohonan diterima oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka hakim akan menetapkan hari, tanggal, jam dan temapt sidang. Pemeriksaan permohonan kepailitan dilakukan secara cepat dalam rapat permusyawaratan itu dengan majelis hakim.
Selanjutnya pembicaraan permohonan kepailitan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pernyataan kepaitlitan baru dijatuhkan bilamana secara sumir terbukti bahwa keadaan berhenti membayar itu ada hakim dapat memerintahkan debitur untuk menghadap secara pribadi atau dengan kuasanya untuk didengar, pemanggilan dilakukan oleh panitera atau pejabat yang didelegasikan dengan surat tercatat.
Hakim pengadilan negeri sesudah setelah mendengarkan keterangan para pihak dapat berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, apabila para pihak tidak menerima perdamaian, maka jalan terakhir bagi hakim menjatuhkan putusan kepailitan, selain itu ditetapkan juga seorang hakim komisaris bertugas mengawasi dan memimpin pelaksanaan kepailitan. Kemudian panitera pada pengadilan yang memutus kepailitan tersebut harus selekas-lekasnya memberitahukan tentang putusan pernyataan pailit itu kepada:
a. Balai Harta Peninggalan yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan negeri yang memutus kepailitan.
b. Perum Pos dan Giro serta Perum Telekomunikasi, baik dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang memutus maupun yang ada di tempat kediaman si pailit agar surat-surat yang dialamatkan kepada si pailit ditahan dan diteruskan ke Balai Harta Peninggalan.
c. Satu atau berapa buah surat kabar yang ditunjuk.
Dengan adanya putusan kepailitan, maka kekuasaan dan pengurusan harta kekayaan debitur beralih pada Balai Harta Peninggalan, dan putusan kepailitan bersifat konstitutif yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu badan hukum yang baru, perubahan hubungan atau keadaan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan paksaan.
3. Putusan Kepailitan
Di samping memuat hal-hal yang lazim terdapat putusan pengadilan seperti identitas penggugat, tergugat, pertimbangan, diktum, juga pengangkatan seorang hakim pengadilan negeri sebagai hakim komisaris dan pengangkatan panitia sementara para kreditur kalau kepentingan budel menghendakinya.
Hakim pengawas tersebut memperhatikan semua kepentingan-kepentingan para kreditur dan si pailit. Hakimm pengawas juga memimpin rapat verifikasi, menyetujuinya dan menolak daftar tagihan, dan menyerahkan tagiha-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan negeri yang memutuskan kepailitan.
Adapun tugas dan kewenangan hakim komisaris:
a. Mengawasi Balai Harta Peninggalan apakah balali ini melaksanakan tugasnya sebagaimana seharusnya, hakim komisaris tidak boleh ikut serta dalam penguasaan dan pengurusan budel, tetapi tugas pengawasan itu meliputi juga memberi nasihat dan peringatan kepada Balai Harta Peninggalan.
b. Memberi keterangan kepada penagdilan negeri dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan penyelesaian kepailitan.
e. Mendengarkan sanksi-sanksi dan para ahli untuk memperoleh penjelasan dari keadaan-keadaan yang berhubungan dnegan kepailitan. Misalnya data tentang alasan-alasan kepailitan, kelakuan si pailit sebelum dinyatakan pailit, keadaan budell dan sebagainya.
Tugas dan kedudukan Balai Harta Peninggalan dirumuskan sangat sederhana dalam Pasal 67 Ayat 1 Peraturan Kepailitan dimana disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan dibebani dengan pemeliharaan dan pemberesan budel. Juga Balai Harta Peninggalan berkewajiban memberi keterangan yang diminta panitia para kreditur dan dalam beberapa hal diwajibkan minta saran. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator Balai Harta Peninggalan harus ada kuasa, pembenaran dan perintah hakim komisaris.
4. Panitia Para Kreditur
Adanya panitia para kreditur bersifat fakultatif sebab panitia ini hanya dibentuk bilamana keadaan atau kepentingan budel menghendakinya.
Dalam peraturan kepailitan dibedakan antara panitia sementara dan panitia tetap para kreditur. Panitia sementara diangkat oleh hakim pengadilan negeri pada saat putusan kepailitan diucapkan atau kemudian dengan penetapan lain. Panitia sementara ini diambil dari para kreditur dalam jumlah satu sampai tiga orang. Panitia sementara berkewajiban untuk memberikan nasihat/saran kepada kuratris selama belum diangkat panitia tetap.
Sedangkan panitia tetap para kreditur diangkat oelh hakim komisaris, yang dipilih oleh para kreditur pada akhir rapat verifikasi, kemudian panitia tetap yang telah disetujui oleh para kreditur lalu diangkat oleh hakim komisaris.
Adapun tugas dan wewenang panitia para kreditur:
a. Panitia berwenang untuk setiap waktu melihat buku-buku dan surat-surat yang berhubungan dengan kepailitan serta meminta keterangan kepada si pailit.
b. Panitia bertugas memberi nasehat atau saran kepada BHP di samping dapat bertindak sendiri untuk kepentingan budel.
c. Dapat mengajukan keberatan kepada hakim komisaris terhadap perbuatan BHP atau dapat memerintahkan BHP melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.
d. Minta diadakannya rapat para kreditur.
e. Menghadiri pencatatan budel.
f. Minta kedatangan si pailit untuk dimintai keterangan.
g. Dapat memberikan bahkan wajib memberikan saran tertulis pada rapat verifikasi terhadap akur tertulis pada rapat verifikasi terhadap akor yang ditawarkan.
5. Rapat Para Kreditur
Setelah panitia para kreditur terbentuk, kemudian diadakanlah rapat-rapat antara lain:
a. Rapat verifikasi
Menurut memori penjelasan atas Peraturan Kepailitan verifiaksi diartikan sebagai prosedur untuk menetapkan hak menagih.
Yang harus hadir dalam rapat itu adalah hakim komisaris, BHP atau wakilnya atas persetujuan hakim komisaris dan si pailit secara pribadi. Kehadiran si pailit sangat diperlukan, sebab ia adalah orang yang dapat memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab kepailitan dan keadaan budel. Rapat tetap dapat dilangsungkan atau tanpa hadirnya si pailit.
Tujuan/maksud rapat verifikasi:
1. Menetapkan siapa yang dianggap kreditur yang sah.
2. Membuka kemungkinan bagi para kreditur untuk memasukkan penagihan, paling lambat dua hari sebelum rapat verifikasi.
3. Membuka kemungkinan diadakannya perukunan.
Kewenangan rapat para kreditur:
1. Mengambil keputusan mengenai akor yang ditawarkan (Pasal 41 PK).
2. Memutuskan tentang verifikasi tagihan-tagihan dengan syarat mempertangguhkan untuk nilai/harganya pada saat diucapkan kepailitan (pasal 126).
3. Memberi suara tentang diperlukan tidaknya pengangkatan panitia tetap para kreditur (pasal 72).
4. Menunda pembicaraan akor samapi rapat yang akan diadakan setelah rapat verifikasi.
b. Rapat untuk membicarakan akur bila ini diajukan oleh si pailit dan belum sempat dibicarakan dalam rapat verifikasi.
Menurut pasal 134 Peraturan Kepailitan, si pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua krediturnya bersama-sama. Dan rencana perdamaian harus diajukan delapan hari sebelum diadakan rapat pencocokan kepada BHP.
c. Rapat-rapat luar biasa, bila dikehendaki oleh hakim komisaris atau atas permohonan para kreditur.
d. Rapat untuk melanjutkan perusahaan si pailit bila tidak ditawarkan akor atau akor ditolak.
Tata cara pengajuan permohonan kepailitan dalam Pengadilan Niaga.
Salah satu perubahan penting dari Peraturan Kepailitan (Faillissement Verordening) sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 adalah adanya pembentukan Pengadilan Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga dalam lingkup pengadilan negeri pada waktu itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga antara lain:
• Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat;
• Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat;
• Surat kuasa khusus;
• Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitur perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan/TDP yang dilegalisir (bagi debitur perseroan terbatas), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitur yayasan/partner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam);
• Surat persetujuan suami/istri (bagi debitur perorangan), Berita Acara RUPS tentnag permohonan pailit (bagi debitur perseroan terbatas), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner);
• Daftar aset dan kewajiban (bagi debitur perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas/yayasan/partner);
• Nama serta alamat kreditur dan debitur.
Jika yang mengajukan kreditur, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain surat perjanjian utang dan perincian utang yang tidak dibayar.
Setelah permohonan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka pada tanggal hari itu juga panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 3x24 jam sejak tanggal pendaftaran, Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan hanya atas permohonan debitur berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran.
Dalam Undang-Undang Kepailitan 2004 ada ketentuan yang cukup krusial mengenai proses permohonan kepailitan di tingkat kepaniteraan Pengadilan Niaga, yakni ketentuan yang menyatakan bahwa panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3), (4), dan (5) UUK. Ketentuan ini mempunyai filosofi yang cukup baik, mengingat dalam praktiknya advokat tetap saja mengajukan permohonan pailit walaupun itu berkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut.
Kasus:
Pernah terjadi lembaga bank dimohonkan pailit oleh pihak ketiga, yaitu dalam kasus Bank International Finance Indonesia (IFI) yang mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Danamon. Pada mulanya Bank IFI mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Danamon melalui Bank Indonesia (BI), akan tetapi BI menolak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Danamon di Pengadilan Niaga. Kemudian Bank IFI sendiri yang mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Danamon di Pengadilan Niaga. Dalam putusannya, Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit tersebut dengan dasar bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUK 1998 dikatakan bahwa jika debiturnya adalah bank, maka yang berwenang mengajukan pailit adalah Bank Indonesia.
Dari pengalaman tersebut, kendatipun sudah jelas ketentuannya bahwa lembaga-lembaga tertentu hanya boleh diajukan pailit oleh lembaga tertentu pula, akan tetapi tetap saja ada yang mencoba-coba untuk mengajukan permohonan pailit seperti kasus Bank IFI melawan Bank Danamon tersebut di atas. Maka dari itu, UUK yang baru dalam pasal 6 Ayat (3) UUK menegaskan seperti tersbeut di atas. Ketentuan ini memang sangat positif untuk mengantisipasi kejadian-kejadian dalam praktik seperti tersebut di atas, namun ketentuan dalam UUK ini mengandung kelemahan dimana tidak diatur lebih jelas mekanisme penolakannya tersebut apakah dibuatkan berita acara tersendiri ataukah dengan proses lain karena hal tersebut berkaitan dnegan akuntabilitas penolakan panitera dan jangan sampai kewenangan panitera ini akan disalahgunakan olehnya. Ketentuan yang bersifat powerful ini serta masuk dalam grey area zone sangat rawan terjadinya permainan uang.
Namun dalam perkembangannya, Pasal 6 Ayat (3) UUK tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dalam perkara Nomor: 071/PUU-II/2004 dan Nomor: 001-002/PUU-III/2005 yang diucapkan pada tanggal 17 Mei 2005. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa panitera walaupun merupakan jabatan di pengadilan, tetapi kepala jabatan tersebut seharusnya hanya diberikan tugas teknis administrasi yustisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap fungsi yustisial yang merupakan kewenangan hakim. Sehubungan dengan itu, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan, ”Panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan pemberhentiannya seta tugas pokoknya diatu dalam undang-undang”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, ditentukan bahwa tugas pokok panitera adalah ”menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan” dan tidak berkaitan dengan fungsi peradilan (rechtsprekende functie), yang merupakan kewenangan hakim. Menolak pendaftaran suatu permohonan pada hakikatnya termasuk ranah (domein) yustisial. Menurut Pasal 6 Ayat (1), permohonan harus ditujukan kepada ketua pengadilan. Apabila panitera diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab melaksanakan fungsi yustisial, maka hal tersebut bertentangan dengan hakikat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta penegakan hukum dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
Dalam acara peradilan tata usaha negara, ada prosedur yang dinamakan dismissal proses. Proses dismissal dalam peraturan merupakan proses awal dari penelitian terhadap gugatan apakah termasuk dalam wewenang peraturan sebelum dibawa pada persidangan utama. Hanya saja proses dismissal ini ditangani oleh hakim dan bukannya oleh panitera serta dituangkan secara resmi dalam putusan dismissal. Proses dismissal ini cukup baik sehingga mungkin bisa diadopsi dalam ketentuan kepailitan dengan modifikasi beberapa hal mengingat ada ciri khusus masing-masing antara sifat hukum tata usaha negara dengan sifat hukum perdata dalam hal ini hukum kepailitan.
Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya pengadilan memanggil debitur untuk menghadiri sidang. Pengadilan wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Ratio legis dari ketentuan yang mewajibkan untuk memanggil debitur adalah untuk melakukan konfrontir terhadap apa yang didalilkan oleh pihak kreditur mengenai hubungan hukumnya dan mengenai jumlah utang piutangnya. Selanjutnya pengadilan dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi.
Pemanggilan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Adapun putusan Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Pembatasan waktu ketentuan acara dalam Pengadilan Niaga adalah sangat positif karena dengan pembatasan ini tidak akan terjadi penumpukan perkara sebagaimana di pengadilan negeri.
2.3 Proses Permohonan Pailit terhadap Harta Peninggalan
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permohonan pailit tidak hanya dapat dilakukaan atas debitur pailit, tetapi juga terhadap harta peninggalan, yakni terhadap harta orang yang telah meninggal dunia, dimana orang yang telah meninggal dunia tersebut berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, ataupun pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalan tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya.
Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditur mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:
a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas, atau
b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.
Prosedur permohonan pailit atas harta peninggalan tersebut adalah seperti yang terlihat dalam diagram berikut ini:
Diagram tentang Permohonan Pailit
Atas Harta Peninggalan
(90 hari)
Saat meninggal Permohonan pailit
Diagram tersebut sesuai dengan pasal 210 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan: ”Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 hari (sembilan puluh) hari setelah Debitur meninggal”.
HUKUM KEPAILITAN
UU.NO.37 TAHUN 2004
1.Pengertian
Kepailitan : sita umum semua kekayaan Debetur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas (Psl 1 angka 1 UU.NO.37/2004)
2.Kreditor
3. Debetor
4. Debetor pailit
5. Kurator
6. Utang
7 pengadilan
8. Hakim Pengawas
Syarat untuk dapat dinyatakan pailit
Debetor mempunyai 2 atau lebih kreditor
Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
Dinyatakan pailit dgn Putusan Pengadilan
Pihak-pihak yg dapat mengajukan permohonan pailit
Debetor
Kreditor/Para kreditor
Jaksa
BI
Bapepam
Mentri Keuangan
Permohonan pernyataan pailit Psl 6
1.Permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pd tgl prmohonan pernyataan dan pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangan oleh pejabat yang berwenang
Permohonan pailit
Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kpdketua pengadilan paling lambat 2 hari stl tgl permohonan didaftarkan
Dalam jangka waktu 3 hr stlh pendaftaran hakim menetapkan hr sidang
Sidang dilaksanakan paling lambat 20 hr setelah permohonan diajukan
Selama permohonan pernyataan pailit belum diputus,maka pemohon dapat mengajukan permohonan untuk ke Pengadilan utk meletakan sita jaminan terhadap sbgian atau seluruhnya dr harta kekayaan debetor
Menunjuk kurator sementara utk mengwasi budel.( Psl.10)
Akibat hukum dari kepailitan
Kehilangan hak secara perdata untuk mengelola harta kekayaan debetor termasuk yang didapat setelah dinyatakan pailit( sudah dimasukan kedalam budel) Psl 21.
Kecuali benda termasuk hewan yang dibutuhkan oleh debetor
Gaji,uang pensiun,tunjangan yang ditentukan oleh hakim
Termsuk harta suami atau istri yang menikah dalam persatuan harta.(pasal 23)
Perikatan yang terbit stlh putusan pailit tdk dapat dibayarkan dengan harta pailit
Tuntutan terhadap harta pailit stlh debitor pailit harus diajukan kpd kurator.
Putusan pernyataan pailit berakibat ,segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debetor yang telah dimulai sebelum kepailitan ,harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk menyandera debetor.
Jika debetor dalam masa penahanan ,maka setelah pernyataan pailit diputus,debetor pailit harus dilepaskan (pasal 31UUK)
Jika terjadi perjanjian jual beli pd saat debetor belum dinyatakan pailit,maka tehadap barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak ,atas seijin hakim pengawas kurator dapat melanjutkan perjanjian tersebut.
Jika suatu perjanjian juali beli sudah terjadi,namun barang belum diserahkan dari debetor pailit kpd pembeli,maka perjanjian tsb.dapat dibatalkan dan pem bayaran yang sudah terjadi , pihak pembeli bisa menagih uangnya melalui menjadi kreditor konkuren.
Jika terjdi perjanjian sewa menyewa sebelum dinyatakan pailit, maka terus dapat dilakukan sepanjang menguntungkan pihak kreditor,yang dikelola oleh kurator.
Warisan ,bagi debetor yang sudah dinyatakan pailit,kurator tidak berhak untuk mengambilnya ,kecuali atas persetujuan hakim pengawas.
Hibah ,jika terjadi hibah pada saat deb.dinyatakan pailit dapat dibatalkan .
Panitya kreditor
Jika diperlukan Pengadilan dapat membentuk panitya kreditur( kreditor sementara)
Panitya kreditor paling sedikit terdiri dari 3 orang
Setelah terjadi pencocokan hutang piutang maka dapat dibentuk panitya kreditor tetap.
Rapat kreditor dipimpin oleh hakim pengawas.
Pengambilqan keputusan dalam rapat panitya sementara harus memenuhi 50 persen
Jika ada panitya kreditor tidak hadir dalam rapat,maka suaranya dianggap tidak setuju.
Tindakan terhadap Debetor
Atas permohonan panitya kreditor,maka hakim pengawas dapat menahan debetor ,baik di penjara ataupun di rumahnya sendiri ,namun atas pengawasan hakim pengawas.
Penahanan tidak lebih dari 30 hari dan dapat diperpanjang lagi.
Penahan ini dilakukan jika debetor diketahui memiliki itikad tidak baik dan dapat merugikan para kreditor.
Pencocokan hutang piutang
Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kpd kurator disertai perhitungan atau keterangan secara tertulis dan menunjukan sifat dan jumlah piutang.
Kurator ber kewajiban untuk mencocokan nya dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dngan debetor.
Kurator wajib mencatat kedalam daftar piutang yang diakui
Piutang yang dibantah dicatat tersendiri.
Kurator wajib menyediakan di kepanitera-an Pengadilan salinan dari masing-masing daftar piutang kreditor selama 7 hr.sblm hari pencocokan piutang .
Kurator wajib memberitahukan ttg hal diatas kpd setiap kreditor dan sekaligus
Pemanggilan para kreditor utk menghadiri rapat pencocokan piutang dgn menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debetor pailit.
Deb.pailit wajib datang sendiri dalam rapat pencocokan piutang , untuk memberikan keterangan yng lengkap jika diminta oleh hakim pengawas.
Kreditor dapat meminta keterangan dari det.pailit ttg hal-hal yg tlh dikemukakan kpd hakim pengawas.
Segala apa yang dijelaskan baik oleh kreditor maupun deb.pailit wajib dicatat dalam berita acara.
Jika yang pailit Badan Hukun,maka semua kewajiban menjadi tanggung jawab pengurus Badan Hukum tsb.
Jika dalam pencocokan hutang piutang tidak ada bantahan dari masing-masing pihak ,maka piutang tersebut dimasukan kedalam daftar piutang yang diakui,yang dimasukan dalam acara rapat dan ditanda tangani oleh hakim pengawas dan panitera
Pencatatan piutang mempunyai kekutan hukum yang tetap dan tdk boleh diganti atau diubah lagi oleh kurator,kecuali ada
Unsur penipuan yang dapat dibuktikan selanjutnya.
Jika dalam pencocokan hutang piutang tidak menghasilkan suatu kesepakatan antara det.pailit dgn.kreditor,maka kurator akan mengajukan pada hakim pengawas .
Hakim pengawas demi hukum akan menangguhkan dengan disahkan perdamaian dalam kepailitan.
Jika catatan-catatan yang sudah dibuat oleh kurator dan diserahkan pada hakim pengawas utk diputuskan dgn ketentuan-ketentuan bahwa:
- dalam piutang diterima ,mk piutang diakui dalm kepailitan
- biaya perkara menjadi tanggungan deb.pailit.
Perdamaian
Pihak deb.berhak mengajukan perdamaian kepada semua kreditor.
Permohonan perdamaian dapat dilakukan 8 hari sebelum hasil dari pencocokan hutang piutang diajukan Kepaniteraan pengadilan.
Kurator dan panitya kreditor sementara wajib memberikan pendapat tertulis ttg rencana perdamaian ini.
Rencana perdamaian ini akan ditunda sampai rapat berikut yang sudah ditentukan oleh hakim pengawas.
Usaha perdamaian akan dilaksanakan paling lambat 21 hari permohonan perdamaian.
Dalam perdamaian dapat diaangkat panitya kreditor tetap bukan dari panitya kreditor sementara.
Paling lambat 7 hr setelah pengajuan stlah tanggal rapat terakhir wajib adanya pemberitahuan kpd para kreditor yang diakui scr tertulis.
Kpd para kreditor yg prefernt, tdk berhak mengajukan suara dalam perdamain.kcuali mrk melepaskan haknya sbg kreditor prefernt, dan mrk menjadi ktreditor kokuren.
Rencana perdamaian akan diterima jika ½ dr kreditor kokuren menyetujuinya dr kreditor yang hadir atau 2/3 dari seluruh jmlah piutang yn diakui.
8 hr stlh rapat pertama diadakan rapat perdaian kedua,yg tujuanya hanya melakukan pemungutan suara dalam rapat pertama.
Dalam berita acara perdamaian :
a.isi perdamaian
b.nama kreditor yg hadir dan berhak mengeluarkan suara
c.suara yg dikeluarkan
d.hasil pemungutan suara
e.segala yang terjadi dalam rapat.
Berita acara ini ditanda tangani oleh hakim pengaw as dan penitera
dalam 8 hari rencana perdamaian dapat ditolak jk hakim pengawas menganggap
Adanya kekeliruan dalam pencatatan.
Hari sidang ditentukan oleh hakim pengawas paling lambat 8-14 hari stlah diterimanya rencana perdamaian.
Para kreditor berhak mngajukan alasan-alasan penolakan rencana perdamaian.
Pihak deb.jg berhakan mengajukan
Pendapatnya guna memebela kepen -
tinganya.
Dalam jangka waktu 7 hr hakim pengawas wajib memberikan keputusannya disertai alasannya.
dalam keputusan tersebut hakim menolak atau menerima rencana perdaian tsb.
Dalamhal hakim menolak dgn alasan:
a.Harta debt.pailit jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam rencana perdamaian
b.pelaksanaan perdaian tidak cukup menjamin
c. Perdamaian dicapai krn ada unsur penipuan,persekongkolan dgn satu atau lebih kreditor.
Jika perdamaian ditolak maka baik kreditor atau debt.dapat melakukan upaya Kasai.
jika perdamaian diterima,maka kurator wajib mengembalikan semua harta kekayaan debt.
Jika kewajiban debt. Belum terpenuhi sebelum perdamaian ,maka kurator berhak menahan harta kekayaan debt,untuk membayar kewjiban debt.
Pembatalan perdamaian dapat terjadi jika debt. Tdk memenuhi kewajibannya selama perdamaian ditetapkan
Pembatalan perdamaian dapat dilakukan melalui keputusan hakim pengawas dalam jangka waktu,30 hari memenuhi kewajiban 30 hari diberikan waktu kelonggaran dalam hal memenuhi kewajiban.
Jika dalam jangka waktu yang sudah ditentukan debt. Tidak dapat memenuhi kewajibannya,maka perdaian akan dibatalkan
Akibat hukum dari pembatalan perdamaian oleh hakim pengawas adalah pihak debt.pailit kembali menjadi pailit,artinya proses kepailitan dibuka kembali,dan tdk ada upaya perdamaian lagi.
Pemberesan Harta Pailit pasal.178 UUKP.
Pemberesan harta pailit,adalah harta pailit dalam keadaan insolvensi.
Pemberesan harta pailit dilakukan ,stlh adanya pencocokan hutang piutang
Pemberesan harta pailit dilakukan jika perdamaian tdk diterima,dibatalkan.
Dalam pemberesan harta pailit setelah perdamaian ditolak atau dibatalkan,pihak kurator dapat melakukan pencocokan piutang kembali pada piutang yang belum masuk.
Dalam pemberesan,dapat diusulkan untuk menjalankan perusahaan pailit jika dianggap dapat menguntungkan kreditor atas permohonan kurator atau kreditor.
Menjalankan perusahaan pailit harus mendapatkan persetujuan ½ dari jumlah piutang kreditor.yg tidak termasuk hak preferent.
Dalam hal permohonan kelanjutan perusahaan ditolak,maka perusahaan tdk dapat dijalankan oleh kreditor,kurator,debetor pailit.
Kurator mulai melaksanakan pemberesan dan menjual semua barang tanpa perlu mendapatkan persetujuan lagi dari debetor .
Semua benda/harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Jika penjualan dimuka umum tdk dapat
Dicapai maka atas persetujuan hakim pengawas ,kurator dapat menjualnya secara dibawah tangan
Jika barang yang sama sekali tidak dapat dibereskan,maka atas seizin hakim pengawas, korator dapat mengambil tindakan sesuai dengan kebijaksanaannya.
kreditor yang memegang hak suatu benda ,shg.benda tersebut dapat dimasukan kedalam harta pailit (budel)
Kurator dapat meminta jasa debt.pailit untuk membantu nya,dgn memberikan upah yg ditentukan oleh hakim pengawas.
Apabila hakim pengawas menganggap terdapat cukup uang tunai,kurator dapat menbagikan kpd kretditor yang piutangnya tlh dicocokan.
Kurator berkewajiban utk menyusun suatu daftar pembagian yang disetujui oleh hakim pengawas.
Daftar yang dibuat memuat ttg perincian,upah kurator,nama kreditor,jumlah yang dicocokan dari tiap piutang kreditor.
Kraditor konkuren dibayarkan atas persetujuan hakim pengawas.
Kreditor preferent dibayarkan berdasarkan dari hasil penjualan jaminan yang ada ditangannya, dan jika masih kurang kreditor preferent berkedudukan sbg kreditor kokuren.
Kepailitan harta peninggalan
Harta kekayaan orang yang sdh meninggal dapat ditetapkan pailit apabila:
Ada 2 atau lebih kreditor mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan.
Orang yg meninggal semasa hidupnya tdk.membayar lunas atas utang-utangnya
Pada saat meninggal orang tsb.tdk cukup harta peninggalannya ytk membayar utang-utangnya.
Kepailitan harta debet.yg sdh meninggal
Para ahli waris dipanggil utk didengar keterangannya
Demi hukum harta ahli waris dengan harta warisan harus dipisahkan
Permohonan pilit dapat diajukan stlh 90 hr debt.meninggal.
Perdamaian tdk dapat dilakukan pada proses kepailitan dr debt.yg sdh meninggal.
rehabilitasi
Stlh berakhirnya kepailitan ,maka debt dan ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi ke pengadilan
Permohonan rehabilitasi dikabulkan ,apabila pihah debt.sdh dapat membuktikan dengan surat,bahwa utang-utang debt.sdh terbayarkan dengan lunas
Permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit pd 2 media yg ditunjuk pengadilan.
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
- Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur.
- PKPU juga dapat diajukan oleh kreditur untuk mengajukan upaya perdamaian, meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang debitur kepada kreditur (Pasal 222 UUK).
- PKPU diajukan ke Pengadilan Niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya.
- Jika yang mengajukan PKPU debitur, maka dalam waktu 3 hari.
- Jika kreditur yang mengajukan permohonan maka tenggang waktu 20 hari dari sejak pendaftaran, hakim harus mengabulkan PKPU debitur.
- Sidang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 setelah putusan PKPU sementara diucapkan *kreditur preferen tidak mungkin mengajukan PKPU*
- Jika debitur tidak hadir dalam sidang PKPU, maka debitur denyatakan pailit pada saat itu.
- PKPU tetap ditentukan jika para kreditur belum memberikan suaranya atas permohonan PKPU dalam hal PKPU diterima atau ditolak.
- Persetujuan PKPU dapat dilakukan jika ½ lebih dari jumlah kreditur konkuren setuju.
- ½ lebih dari kreditur preferen menyetujui yagn mewakili 2/3 dari jumlah piutang kreditur.
- Putusan PKPU wajib diumumkan pada masyarakat melalui paling sedikit pada dua media.
- Pengadilan harus mengangkat panitya kreditur untuk menangani utang yang bersifat rumit atau banyak kreditur.
- Hakim pengawas dapat membentuk pengurus untuk mengelola harta debitur.
- Pengurus harus independen
- Pengurus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan
- PKPU tidak memberikan debitur mengelola harrta kekayaannya sendiri tanpa mendapat persetujuan dari pengurus.
*perbuatan yang dilakukan pengurus adalah perbuatan melanggar hukum*
Dalam PKPU walaupun proses kepailitan belum ada PKPU sudah diterima pengadilan maka harta kekayaan debitur, walaupun pihak debitur masih menguasai, tapi haknya untuk mengelola tidak ada, karena sudah dikelola dan diurus oleh PENGURUS.
*persamaan curator dan pengurus*
Sama-sama mengawasi harta kekayaan harta debitur pailit.
*perbedaan curator dan pengurus*
- curator berhak menguasai dan mengelola harta kekayaan debitur pailit
- pengurus memberikan izin dan mengawasi harta kekayaan debitur pailit.
Berakhirnya PKPU
1. berakhirnya PKPU dapat terjadi karena:
a. debitur melakukan pengurusan hartanya dengan itikad tidak baik
b. debitur telah merugikan atau mencoba merugikan kreditur
c. debitur melakukan pelanggaran
d. debitur lali melakukan kewajiban
e. selama PKPU keadaan harta pailit tetap tidak memungkinkan untuk membayar utang.
2. dalam keadaan debitur tidak dapat memenuh kewajiban PKPU, maka pengurus mengajukan permohonan untuk mengakhiri PKPU debitur.
*PKPU diajukan sebelum diproses, berakhirnya PKPU bisa diajukan ke pengadilan. PKPU diajukan setelah kepailitan diajukan ke pengadilan, mak berakhirnya kepailitan kembali diproses di persidangan*.
Langganan:
Postingan (Atom)