Jumat, 03 Februari 2012

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
LAWENFORCEMENT RECHTHANDHAVING
Penegakan hukum lingkungan di bidang perdata
Pengertian
Penegakan hukum (law enforcement) atau (rechthandhaving) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes).
Melaksanakan dan menerapkan hukum artinya setiap tindakan/ perbuatan harus dijalankan sesuai dengan kaidah/aturan-aturan yang berlaku.
Melakukan tindakan hukum terhadap subjek hukum manakala subjek hukum itu melakukan pelanggaran terhadap hukum, ada upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikannya melalui prosedur pengadilan, arbitrase dan badan penyelesaian sengketa lainnya.
Pengertian yang lebih luas lagi
Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.
Pengertian penegakan hukum yang lebih luas (preventif dan represif)
Kegiatan penegakan hukum itu tak hanya dijalankan setelah pelanggaran tiu terjadi melainkan sebelum terjadi pelanggaran/penyimpangan.
Pengertian dalam arti sempit (represif saja)
Penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran/penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengertian hukum lingkungan
Sekumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dilihat dari segi fungsi, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan mengatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung yaitu dengan memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat. Artinya dengan pengetahuan masyarakat tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan maka secara tidak langsung untuk memberikan kaidah pada masyarakat.
Penegakan hukum lingkungan
Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Makna penegakan hukum
Bagaimana hukum itu harus dilaksanakan sehingga terpenuhinya unsure-unsur:
1.kepastian hukum
2.kemanfaatan
3.keadilan
1. kepastian hukum
Adagium adagium “fiat Justitia et pereat mundus”. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Kepastian hukum mengehndaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban.
2.kemanfaatan
Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dengan tentunya memberikan manfaat pada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksankaannya peraturan tersebut masyarakat justru semakin resah.
Contoh : sebuah pabrik konvensi yang mempekerjakan ribuan orang ditutup karena ia telah mencemarkan lingkungan, hal ini tentu akan menimbulkan keresahan baik masyarakat dunia usaha maupun para pekerjanya.
3. keadilan
Dalam penegakan hukum lingkungan, keadilan harus diperhatikan namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan karena hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang dan menyamaratakan (equality before the law). Tetapi sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.
- Bunyi hukum: “barangsiapa mencemarkan lingkungan hidup harus dihukum” artinya setiap orang yang mencemarkan lingkungan harus dihukum tanpa membedabedakan kedudukan atau jabatan siapa yang mencemarkan.
- Keadilan menurut hukum adalah kondisi kebenaran ideal yang emrupakan nilai utama dari hukum mengenai suatu hal dan dasarnya terletak pada pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.
Kesimpulan makna penegakan hukum
Kalau dalam penegakan hukum hanya memperhatikan kepastian hukum, maka unsure-unsur lainnya akan dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah pemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan, demikian seterusnya.
Penegakan hukum lingkungan dalam arti luas
(meliputi preventif dan represif)
Cocok dengan kondisi Indonesia yang mana pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Selanjutnya penegakan hukum lingkungan dilakukan secara preventif dan represif sesuai sifat dan efektivitasnya. Artinya manakala terjadi pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup, tindakan penegakan hukum yang dilakukan disesuaikan terhadap kejadian konkret yang telah terjadi.
Instrument dalam penegakan hukum lingkungan
1.instrumen administrasi
2.instrumen perdata
3.instrumen pidana
Ad.1 Penegakan hukum lingkungan dengan instrument administrasi
Penggunaan instrument administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini dikarenakan penegakan hukum administrasi ini lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Disamping juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.
Ad.2 Penegakan hukum lingkungan dengan instrument perdata
Merupakan upaya penegakan hukum setelah penggunaan instrument administrasi karena tujuan dari penegakan hukum disini hanya terfokus kepada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup ataupun permintaan pemulihan lingkungan hidup seperti keadaan semula.
Kenapa memulih menggunakan instrument perdata?
Karena ada hak-hak perdata yang dirugikan dan ini didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata.
Contoh kasus tambak udang. Hak hak perdata yang dirugikan adalah kehilangan omzet, gaji karyawan, keuntungan jika udang itu dijual, biaya pemeliharaan.
Ad.3 Penegakan hukum lingkungan dengan instrument pidana
Dipandang sebagai ultimum remidium artinya sebagai upaya hukum terakhir karena penegakan hukum disini hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup (pemberian efek jera).
Contoh: pembukaan lahan perkebunan menggunakan pembakaran. Hal ini jelas dialrang oleh UU. Penggunaan instrument pidana itu tidak dipaksakan karena memang telah nyata melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Penegakan hukum lingkungan bersifat preventif
Berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Sarana bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.
Penegakan hukum lingkungan bersifat represif
Tindakan dan upaya yang dilakukan manakala telah dilakukan perbuatan sehingga menimbulkan kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang melanggar peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan tersebut.
Esensi dari penegakan hukum lingkungan
Sebagai upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi dan menyelesaikan perbuatan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup baik dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
Penyelesaian sengketa lingkungan
Ada 2 cara yaitu:
a. penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan
adalah suatu bentuk dan proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak tanpa melalui prosedur beracara secara formal dan tanpa adanya putusan pengadilan.
Suatu bentuk: penyelesaian sengketa mediasi, negosiasi dan arbitrase.
Proses: bentuk acara mediasi, negosiasi, arbitrase diatur dalam UU
Secara sukarela: kedua belah pihak secaa sukarela/sepakat memilih untuk menyelesaikan sengketa tanpa paksaan melalui di luar pengadilan.
b. penyelesaian sengketa melalui pengadilan
suatu bentuk dan proses penyelesaian sengketa tentunya mengenai lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengakhiri secara langsung dan merupakan cara terakhir apabila proses perdamaian tidak berhasil. Artinya Proses dilakukan secara sepihak melalui prosedur beracara yang formal dan adanya putusan pengadilan.
Prosedur beracara formal : ketentuan HIR dan R.Bg (diselesaikan secara eprdata karena adanya gugatan).
Penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan
tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan
1. untuk mencari kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi artinya bahwa misalkan ada pelanggaran yang dimaksud bentuk dan besarnya ganti rugi. Ada hak-hak perdata dari korban yang dirugikan. Bentuk dan ebsarnya ganti rugi ditentukan berupa uang yang disepakati kedua belah pihak.
2. menentukan tindakan tertentu yaitu pemulihan terhadap lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pencemar/perusak lingkungan hidup untuk konservasi dan pelestarian lingkungan hidup.
3. untuk menjamin bahwa perbuatan pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup tersebut tidka terjadi atau terulang di masa yang akan datang.
4. untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan.
Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi
Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori tripartite maksudnya adalah proses mediasi ini memerlukan bantuan/jasa pihak ketiga selain dari para pihak. Pihak ketiga ini sebagai penengah bukan provokator. Menurut PERMA No.1 Tahun 2000 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, pasal 1 angka 7 mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihka dengan dibantu oleh mediator.
Mediasi lingkungan ada 2 cara:
a. dapat dilakukan di luar pengadilan (UU no 30 tahun 1999)
suatu proses mediasi yang dilakukan setelah para pihak bersepakat untuk memilih mediasi sebagai penyelesaian sengketanya tanpa didahului dengan pengajuan gugatan. Hal ini dilakukan untuk mencari kesepakatan perdamaian antara para pihak yang nantinya akan dikukuhkan sebagai akte perdamaian setelah melalui pengajuan gugatan ke pengadilan walaupun tak ada proses beracara formal. Akte perdamaian adalah akte untuk mendapatkan hasil eksekusi. Hakim yang akan mengukuhkan kesepakatan perdamaian menjadi akte perdamaian sehingga akte perdamaian dapat menentukan eksekusi.
b. dapat dilakukan di pengadilan (UU no 1 tahun 2008)
proses mediasi ini terjadi karena didahului dengan gugatan yang diajukan ke pengadilan.
Azas-azas umum mediasi lingkungan
1. proses mediasi bersifat informal
Artinya suatu tata cara dan pelaksanaan dari mediasi itu tidak terikat pada ketentuan hukum formal. Dilakukan pendekatan non legal untuk menemukan jalan menuju perdamaian. Bersifat informal artinya tidak terikat pada prosedur pengadilan dan tak ada pemeriksaan alat-alat bukti. Asal proses mediasi sesuai prosedur dalam PERMA, tidak melanggar Peraturan perundang-undangan, tidak mengganggu kepetningan umum dan tidak ada unsure-unsur keasusilaan.
2. waktu yang dibutuhkan relative singkat
Pasal 18 PERMA no 1 tahun 2008 menentukan bahwa mediasi dilakukan selama 40 hari dan bisa diperpanjang 14 hari apabila sengketa belum selesai berdasarkan kesepakatan para pihak. Seandainya dalam waktu kurang dari 40 hari sudah selesai, maka proses mediasi berakhir atau telah menemukan kesepakatan perdamaian. Tapi jika setelah diperpanjang masih tiada kesepakatan proses mediasi dianggap gagal/gugur.
3. penyelesaian sengketa lingkungan didasarkan atas kesepakatan para pihak
a.mediator hanya menengahi bukan mengintervensi, artinya mediator tidak boleh melakukan pembelaan pada 1 pihak karena mediator merupakan penengah tak boleh melakukan penekanan-penekanan terhadap para pihak.
b.mediator berkewajiban untuk memacu para pihak menemukan penyelesaian secara damai, artinya mediator memacu para pihak untuk melakukan penawaran penawaran diantara mereka berdua untuk mencapai kesepakatan perdamaian.
c.mediator layaknya sebagai “contract drafting” bagi kesepakatan para pihak, artinya fungsi mediator sebagai pencatat keinginan-keinginan atau kepentingan-kepentingan para pihak dan membacakan lagi point point mana yang dipakai dan tidak dipakai (berfungsi sebagai fasilitasi para pihak).
4. biaya ringan dan murah
Murah atau tidaknya (relatifitasi) mediasi tergantung kesepakatan para pihak.
5. prosesnya bersifat tertutup dan rahasia
Pasal 6 PERMA menyebutkan proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Dilakukan tertutup artinya: agar para pihak yang bersengketa lebih leluasa untuk menyelesaikan sengketa dalam bernegosiasi, penawaran dan lain-lain. Para pihak di luar sengketa tak boleh ikut, untuk menjamin kenyamanan dari para pihak untuk melakukan penawaran penawaran.
6. kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara.
Artinya dengan adanya kesepakatan damai maka seluruh persengketaan diantara para pihak harus selesai dengan tuntas. apabila dikukuhkan menjadi akte perdamaian maka klausula-klausula dalam kesepakatan perdamaian tidak dapat dirubah.
7. proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian artinya para pihak tidak perlu saling berdeabt dengan bukti-bukti karena proses mediasi tidak memfokuskan pada ketersediaan alat bukti.
8. hasil mediasi bersifat win-win solution
Artinya manfaat yang berimbang sesuai dengan kehendak yang disepakati sehingga sangat dibutuhkan sikap yang kooperatif (saling kerjasama, terbuka) sehingga para pihak tidak merasa dirugikan setelah proses mediasi itu selesai.
Karakteristik dari mediasi lingkungan
1. kesukarelaan
Tidak ada paksaan diantara para pihak untuk menyelesaikan sengketa lingkungan.
2. kesepakatan dan kesepahaman
Setelah para pihak secara sukarela menyelesaikan sengketa melalui mediasi, penyelesaiannya selalu dilakukan dengan kesepakatan dan kesepahaman para pihak.
3. prosesnya tidak mengikat
Apabila tidak ada titik temu, lampau waktu, mediator dapat membuat suatu pernyataan tertulis bahwa mediasi tersebut telah gagal dan melanjutkan ke proses litigasi/jalur pengadilan.
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
1. pengajuan gugatan biasa
2. pengajuan gugatan oleh lembaga swadaya masyarakat (organisasi LH)
3. pengajuan gugatan perwakilan kelompok.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Masalah Diperbolehkannya Didirikan Bangunan yang Melebihi 15 Meter di Bali Sesuai Raker Pansus Perubahan RTRWP Bali Terkait Dengan Penegakan Hukum Lingkungan
Secara konseptual yuridis formal, pembangunan di Indonesia sudah sangat jelas tujuannya yaitu mencapai masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan makna penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan tentunya akan memberikan manfaat pada masyarakat, dan keadilan yang dalam penegakan hukum lingkungan keadilan harus diperhatikan karena merupakan kondisi kebenaran ideal yang merupakan nilai utama dari hukum mengenai suatu hal dan dasarnya terletak pada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Tetapi dalam praktiknya amat berbeda. Masih sangat nampak banyak elite bangsa ini membangun kemakmuran untuk diri mereka sendiri baik elite yang berada di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
Di sisi lain, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009, yaitu:
a. melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
j. mengantisipasi isu lingkungan global.
Secara formal, pembangunan seperti main bola tanpa gawang. Gawang pembangunan bangsa sudah sangat jelas yaitu mengarahkan bola pembangunan untuk menuju gawang keadilan dan kemakmuran. Tetapi para elite tidak mengarahkan bola pembangunan ini ke arah gawang tersebut. Bahkan gawang pembangunan itu tidak dilihatnya. Hiruk pikuk pembangunan di segala bidang dewasa ini bagaikan main bola tanpa gawang yang jelas. Bola dikejar, ditendang, dikejar dan direbut lagi terus ditendang. Demikian sibuknya pemain bola mengejar, merebut dan menendang bola, tetapi tidak ada yang memasukkan ke gawang, karena para pemain bola tidak melihat ada gawang. Yang terlihat adalah sibuk melakukan kegiatan mengumpulkan dana pembangunan dengan tema mentereng untuk rakyat. Tetapi di tengah jalan, setelah terkumpul dana yang diutamakan adalah diri sendiri. Berbagai pihak demikian sibuk menggelembungkan APBN maupun APBD dengan dalih untuk rakyat. Tetapi yang diutamakan untuk membuat kantor dan rumah jabatan mewah dengan ruang kerja luas nyaman mewah dengan perlengkapan yang serba wah. Juga dibuat aturan untuk mendapatkan bermacam-macam tunjangan. Mobil dinas mewah, dana perjalanan membengkak untuk pelesir dengan alasan kunjungan kerja. Pegawai yang direkrutmen keluarga dekat dan para kroni. Memang tidak semua pemimpin pembangunan seperti bermain bola tanpa gawang. Masih banyak yang sungguh-sungguh melihat ada gawang keadilan dan kemakmuran yang mau dituju untuk membawa bola sebagai hasil pembangunan. Namun hal itu tersendat karena masih ramainya pemimpin pembangunan yang bekerja seperti main bola tanpa gawang itu. Bola yang didapat dibawa sendiri kemana maunya, yang jelas tidak ke gawang keadilan dan kemakmuran rakyat. Seyogyanya dalam pembangunan manusia seutuhnya dan seluruhnya yang patut dilakukan adalah melakukan penguatan niat dan tekad. Begitu menjabat tidak ingin cepat-cepat enak dan nikmat .
Hal ini jelas telah menyimpang dari konsep penegakan hukum lingkungan itu sendiri sebab penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan dalam ketentuan perda RTRW Bali yang menyatakan diperbolehkannya didirikan bangunan melebihi 15 meter tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat Bali yang telah dipertahankan masyarakat adat Bali sejak lama serta bertentangan dengan konsep Tri Hita Karana yang menjunjung tinggi kehidupan harmonis yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya yang astiti bakti terhadap Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada kelestarian lingkungan serta rukun dan damai dengan sesamanya.

2.2 Solusi atau Jalan Keluar Untuk Mengatasi Ironi Ketimpangan Pembangunan di Bali Terkait Dengan Diperbolehkannya Didirikan Bangunan Melebihi 15 Meter Khususnya di Kabupaten Badung.
Di daerah lain di Indonesia mungkin bangunan tinggi sangat mudah diterima oleh masyarakat. Namun dalam proses pembangunan di Bali ada suatu tradisi dan aturan sejak dulu dalam bungkus budaya Bali yang tidak mengapresiasi hadirnya bangunan tinggi di Bali. Pemahaman inilah yang sangat berakar pada sebagian besar pemikiran masyarakat Bali. Dimana selalu berusaha mempertahankan apa yang diwarisi dari dulu karena memang merasa masih nyaman dan relevan dengan tatanan ruangan kita kini. Adanya kekhawatiran tentang nilai kesakralan dan spiritual jika bangunan lebih dari 15 meter diperbolehkan di Bali. Pada dasarnya mungkin masyarakat Bali tidak ingin merusak tatanan ruang dan arsitektur yang kita warisi hingga saat ini. Namun disisi lain tidak ada upaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kebutuhan lahan dan ruang. Siapakah yang akan merusak tatanan ruang Bali, pembangunan ke arah samping (horizontal) ini ataukah pembangunan bangunan tinggi (vertikal)? Saya kira pada kondisi riil, pembangunan horizontal justru lebih merusak. Diperlukan waktu yang tidak sebentar memang, untuk memahami bahwa perubahan itu selallu terjadi. Namun harus diyakini bersama bahwa perubahan itu harus lebih baik. Dalam hal kebutuhan ruang di kota dan pusat pariwisata, saya kira bangunan tinggi diberikan ruang utnuk dikaji secara lebih mendalam mengenai dampak lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya.
Demikian pula lahan yang tidak produktif sangat layak dijadikan bahan pemikiran bersama. Mengurangi pembangunan horizontal dan diarahkan ke vertikal akan memberikan ruang hijau, ruang publik dan ruang pertanian produktif. Pernyataan ini benar jika pemerintah mampu menerapkan aturan dan menegakkan aturan yang pasti dan jelas, mana zona yang boleh ada bangunan tinggi dan tidak. Ini agar jangan sampai menjadi celah investor untuk membangun bangunan tinggi dimana-mana. Hal ini yang tentu tidak diinginkan bersama apalagi dikaitkan dengan mengganggu nilai kesucian serta permasalahan daya dukung Bali.
Pada akhirnya kita sendirilah yang akan menentukan jalan kita dan generasi mendatang apakah akan membiarkan pembangunan horizontal terus berlangsung atau berusaha untuk mempelajari pemahaman baru untuk menghadapi permasalahan ruang yang semakin kompleks. Sebelum terjadi kerusakan yang parah dan terus beralihfungsinya tanah Bali, setidaknya kita harus menentukan pilihan. Saran dan masukan dari semua kalangan dan kajian kompherensif dari pemerintah sangat diperlukan.
Rektor Unud Prof. Dr. dr. I Made Bakta mengatakan, keinginan untuk mengubah kebijakan yang sudah tertuang dalam perda tersebut harus dikaji lebih mendalam. ”Untuk mengubah harus dilakukan pengkajian dengan melibatkan semua stakeholder”, katanya. Prof. Bakta juga mengatakan bila aturan tersebut diberlakukan tentunya akan menimbulkan dampak negatif baik itu dari segi budaya maupun segi keselamatan dan fasilitas pendukungnya. Demikian pula dengan dibolehkannya tinggi bangunan melebihi 15 meter, secara estetika tidak akan ada bedanya dengan daerah lain. Demikian pula dengan bangunan yang bisa lebih banyak menampung orang, maka Bali khususnya Badung akan makin macet. Karena lalu lintas orang akan makin banyak. ”Jangan sampai membuat bangunan tinggi tetapi di belakang hari akan timbul masalah, keributan akan terjadi dimana-mana”, ingatnya. Sebelumnya Prof. Bakta sempat mengatakan perda tentang tata ruang wilayah merupakan kebutuhan mutlak bagi Bali karena melalui Perda tersebut Bali bisa mengatur diri sendiri karena daya dukung alamnya yang sangat terbatas .
Koordinator Pansus Penyempurnaan RTRWP Bali Ketut Suwandi, S.Sos., mengatakan untuk meloloskan ketinggian bangunan di atas 15 meter sebagai revisi perda sebelumnya diperlukan kajian matang dan panjang untuk menyusun ranperda yang baru. Ranperda ini baru disusun setelah pansus penyempurnaan RTRWP merekomendasikan pembahasan ketinggian bangunan di atas 15 meter untuk dibuatkan ranperda. Selain itu masih diperlukan ranperda zonasi untuk mengatur di wilayah mana saja dibolehkan bangunan di atas 15 meter itu. ”Masih banyak pertimbangan yang harus diteliti yang memerlukan kajian kompherensif dan matang. Semua ini diperkirakan memerlukan waktu 5-20 tahun”, katanya. Ia beralasan, Bali yang sudah kecil kalau dibiarkan terus alih fungsi lahan pertanian yang 100 hektar per tahun, lahan pertanian akan habis. Kedua pertumbuhan penduduk yang amat pesat sampai 4% memerlukan pemukiman, sehingga perlunya tambahan ruang baru yang menekan lahan sawah. Alasan tersebut dikemukakan pula pada rapat tim ahli tata ruang DPRD Bali.
Semua komponen di Bali harus menjaga filosofi/Bhisama yang ada. Karena Bali dikenal dengan adat dan budayanya. Sekarang bila adat budaya sudah berubah, Bali perlahan akan ditinggalkan wisatawan. Percuma membangun hotel/objek yang akhirnya sepi. Para wisatawan datang ke Bali untuk berlibur melihat alam yang asri dan indah budayanya. Karena di negara mereka diskotik, hotel megah, toko-toko besar sudah banyak. Maka dari itu kita harus menjaga konsep Tri Hita Karana untuk menghindari nafsu sesaat serta mewujudkan Bali yang masih punya kehidupan panjang untuk anak cucu kita nanti.
Di balik sukses Bali sebagai tuan rumah penyelenggara event berskala internasional beberapa waktu lalu, sesungguhnya terselip ironi kesenjangan pembangunan antar-wilayah yang bisa mengganggu hubungan antar-komunitas Bali sehingga berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat. Wilayah Bali Selatan dengan gegap gempita dan all out (habis-habisan) mengobarkan spirit serta slogan membangun serta mengembangkan sektor pariwisata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya di Bali bagian barat, utara dan timur meskipun memiliki keinginan yang sama untuk menggenjot pendapatan daerah dari sektor pariwisata, faktanya potensi yang ada hanya sebatas objek wisata sehingga tidak bisa meraup ’dolar’ sebagaimana yang berhasil diraup secara signifikan oleh Badung, Denpasar dan Gianyar.
”Konsep dan arah kebijakan pembangunan yang diimplementasikan selama ini secara teori memang sangat ideal. Artinya konsep membagi wilayah Bali melalui penerapan pembangunan yang dilandasi oleh potensi daerah sudah tepat untuk menjaga sumber dayta alam pertanian dalam arti luas. Tetapi di dalam praktik pelaksanaan dan data empiris menunjukkan sektor pertanian semakin tidak berdaya mengejar kemajuan sektor pariwisata dari aspek pendapatan bagi pelakunya sendiri maupun dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya”, ungkap Kabag Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Badung.
Disamping itu terdapat tujuan pengelolaan penataan tata ruang, yatiu pertama, pelaksanaan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan berdasarkan asas wawasan nusantara dan ketahanan nasional; dan kedua, pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan hukum di kawasan perlindungan dan kawasan pertanian. Secara umum penataan ruang yang baik akan berhasil:
a. mewujudkan masa depan bangsa sejahtera;
b. menciptakan integritas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan;
c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan secara pantas;
d. mewujudkan fungsi perlindungan ruang dan mencegah dampak lingkugan yang negatif;
e. mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan dan kesejahteraan .
Betapapun cermat dan strategisnya pemangku kebijakan (birokrasi) menyusun konsep mensinergikan sektor pertanian dengan pariwisata di dalam penerapannya di lapangan terbukti sangat bertolak belakang bagaikan menyatukan air dengan minyak. Air diibaratkan sektor pertanian akan tetap berada di posisi bawah sementara mminyak untuk mengibaratkan sektor pariwisata akan selalu dalam posisi unggul mengambang di atas.
Dalam kaitannya dengan otonomi provinsi, membangun Bali untuk tujuan melestarikan keberadaan komunitas yang berbasis budaya Hindu memang tidak bisa lepas dari konsep Tri Hita Karana. Sepanjang Bali mampu menjaga eksistensi hubungan antara manusia dnegan Tuhan Sang Pencipta, antara manusia dengan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lingkungannya, Bali akan tetap ajeg (lestari). Guna mempertahankan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas untuk wilayah-wilayah yang tidak memiliki potensi pariwisata unggulan sebagaimana yang terdapat di Bali Selatan, diperlukan konsep pembangunan yang terintegrasi dengan payung hukum status otonomi di tingkat provinsi. Selama pelaksanaan otonomi daerah berada dan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota seperti sekarang ini, konsep pembangunan Bali secara terintegrasi dan kompherensif akan sulit dilakukan karena masing-masing birokrasi di kabupaten/kota memiliki payung hukum untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
Solusi atau jalan keluar untuk mengatasi ironi ketimpangan pembangunan antar-wilayah di Bali memang bukan pekerjaan gampang seperti membalikkan tangan. Terdapat berbagai kendala, baik menyangkut aspek yuridis, formal berupa peraturan perundang-undangan, aspek sosiologis berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat serta aspek ekonomis menyangkut kepentingan kabupaten/kota untuk memperbesar sumber-sumber pendatapan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Merupakan kewajiban semua pihak terutama para pemegang otoritas di jajaran birokrasi untuk mencari pola yang tepat guna mengatasi atau paling tidak bisa mempersempit jurang perbedaan pembangunan dan pendapatan perkapita penduduk Bali. Kebijakan pendistribusian sebagian dari hasil pendapatan pajak hotel dan restauran (PHR) Kabupaten Badung yang disetor ke Provinsi Bali untuk diteruskan ke kabupaten Tabanan, Jembrana, Buleleng, Klungkung, Bangli dan Karangasem sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah karena lebih beraroma belas kasihan untuk menghindari terjadinya kecemburuan antar pejabat penguasa di tingkap kabupaten/kota se-Bali. Meskipun dana bantuan dari PHR Badung kepada 6 kabupaten di Bali secara berkala setiap tahun dimasukkan sebagai pos pendapatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pada masing-masing kabupaten penerima dana tersebut, tetapi realisasi pembangunannya sebagian besar menyimpang dari sasaran.
Dilihat dari fasilitas pejabat, dana belas kasihan yang seharusnya ditunjukkan untuk merehabilitasi infrastruktur dan kondisi objek objek wisata beserta sarana pendukungnya ternyata tidak dipenuhi. Masih banyak objek wisata yang tidak dilengkapi toilet (WC) memadai, lingkungannya kurang bersih dan bahkan tidak tersentuh perawatan serta pemeliharaan. Aspek keamanan, ketertiban dan kenyamanannya juga diabaikan sehingga muncul keluhan wisatawan diganggu oleh gelandangan dan pengemis (gepeng). Alokasi dana APBD yang relatif rendah dan seharusnya diutamakan untuk membangun infrastruktur dan mengentaskan kemiskinan, ternyata digunakan untuk memenuhi pengadaan kendaraan dinas mewah untuk para pejabat. Ternyata ketimpangan pembangunan dan pendapatan Bali bukan hanya terjadi di antar-wilayah semata, tetapi juga antara pejabat dan rakyatnya.
Dalam permasalahan di atas, penting untuk dipahaminya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Amdal adalah suatu studi yang mendalam mengenai tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup untuk terciptanya keseimbangan antara usaha manusia terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep Tri Hita Karana sekaligus agar bisa menghindari kemungkinan terburuk yang pernah kita bayangkan yaitu tenggelamnya Pulau Bali tercinta kita ini.

PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM

PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM
I. KEKHASAN BAHASA HUKUM
Bahasa hukum adalah bahasa yang khas dipergunakan dalam bidang hukum.
Meskipun demikian, karena hukum mempunyai fungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka bahasa hukum harus tidak terlalu jauh dari bahasa pergaulan. Bahasa hukum akan selalu memperlihatkan perkaitan dengan bahasa pergaulan, akan tetapi terdapat perbedaan. Dalam bahasa hukum, terdapat pengertian-pengertian yang khas bersifat yuridik. Misalnya: gugatan, eksepsi, revindikasi, dsb.
Dalam penggunaan bahasa hukum kita tidak dapat melepaskan diri dari ilmu
bahasa. Di dalam ilmu bahasa dikenal apa yang dinamakan dengan pengertian. Kaedah-kaedah hukum dari sudut satuan bahasa terkecil terdiri dari pengertian-pengetian. Misalnya kontrak, perbuatan melawan hukum, hukuman, ketetapan, undang-undang, kewajaran, kelayakan, persamaan, kebebasan, keadilan, dsb.
Di dalam UU pada umumnya terdapat bagian yang memuat pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud oleh pembentuk UU. Di dalam pasal-pasal yang berisi kaedah, rumusannya pada umumnya bersifat umum. Umum artinya berlaku bagi siapa saja dan dapat mencakup berbagai perbuatan konkrit. Misalnya: “ barang siapa mengambil barang milik orang lain, dihukum karena pencurian, dengan hukuman 7 tahun penjara”. Pengertian barang di situ bersifat umum, dapat meliputi barang bergerak, tidak bergerak, berujud, tidak berujud.
Sedapat mungkin bahasa yang dipergunakan hukum tidak bermakna ganda. Istilah jalan dalam UU Lalu Lintas misalnya, bermakna ganda. Makna atau pengertian jalan dalam UU Lalu Lintas tersebut dapat berbeda artinya dengan pengertian jalan dalam pergaulan sehari-hari. Pengertian kesalahan dalam hukum mempunyai makna yang berbeda dengan pengertian kesalahan dalam dunia medik. Agar tidak mempunyai makna yang ganda, maka kita para yuris harus berhati-hati di dalam menyusun dan memilih pengertian-pengertian dalam hukum.
Di dalam UU sering juga terdapat pengertian-pengertian yang kabur. Pengertian yang kabur adalah pengertian yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga lingkupnya tidak jelas. Contoh: “kesusilaan yang baik”, “ dapat diterima dengan akal dan adil”, “ketertiban umum”, “kecermatan yang layak dalam pergaulan masyarakat”, dsb. Ketentuan demikian dinamakan “blanket norm” dan sering memang ada unsure kesengajaan, agar norma tidak mudah ketinggalan jaman dan dapat mencakup perbuatan yang lebih luas.
Dalam melakukan eksaminasi, karena kita akan mengemukakan pendapat kita atau argumenmtasi kita dan menuangkannya dalam bentuk bahasa, maka pemahaman
tentang bahasa, terutama bahasa hukum dan ilmu bahasa menjadi sangat penting untuk diperhatikan.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun bahasa argumentasi kita adalah sebagai berikut.
1. Bahasa hukum memang dalam beberapa hal mempunyai kekhasan. Akan tetapi
pergunakan bahasa yang tidak menyimpang terlalu jauh dari bahasa pergaulan, agar masyarakat mudah memahaminya, kecualai ada istilah-istilah yang khas bersifat yuridik yang tidak dapat dihindari.
2. Upayakan jangan menggunakan istilah atau kata yang mempunyai makna atau pengertian ganda.
3. Ingat: bahasa dalam UU bersifat umum dan sering blanket norm. Untuk mengartikannya ada metode tersendiri, yakni metode-metode interpretasi. Dalam membuat pernyataan atau memilih kata dalam berargumentasi, upayakan jangan bersifat kabur, agar isinya dapat ditentukan secara persis dan lingkupnya menjadi jelas.
4. Penggunaan bahasa hukum yang benar harus mengindahkan hukum bahasa yang
benar.
http://www.watchterminal.net/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,88/lang,id/

II. MACAM KAIDAH HUKUM
Dalam kehidupan bermasyarakat, ada 4 macam norma atau kaedah hukum yang berlaku antara lain :
1. Norma Agama adalah peraturan hidup yang berisi pengertian-pengertian, perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah atau jalan yang benar. Contoh norma agama : "Hormatilah orang tuamu agar engkau selamat", "Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat.." dan sebagainya. Norma-norma itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh manusia di dunia.
2. Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati. Peraturan ini berisi suara batin yang diakui oleh sebagian orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Contoh norma kesusilaan : "Kita harus berbuat baik kepada siapapun, terutama pada orang yang sangat membutuhkan".
3. Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang muncul dari hubungan sosial antar individu. Tiap golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan tertentu mengenai kesopanan. Contoh : "Hendaklah tersenyum bila bertemu orang lain untuk menghargai orang tersebut", "Janganlah memakai pakaian yang terlalu minim".
4. Norma Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ini mengikat tiap warganegara dalam wilayah negara tersebut. Contoh : "Barangsiapa dengan sengaja mencuri maka harus dihukum ..".
Kelebihan norma hukum dibandingkan dengan norma / kaedah yang lain adalah adalah sifatnya yang memaksa, yakni dapat dikenakan hukuman ataupun sanksi secara nyata atau konkrit pada saat ini juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/kaedah-hukum-dan-kaedah-lainnya.html
Dilihat dari sifatnya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Contoh : apabila seorang guru Sekolah Dasar akan mengadakan pungutan, maka ia tidak boleh melanggar peraturan undang-undang yang mengatur tentang PNS, pendidikan, korupsi dan sebagainya. Bila ia terbukti melakukan pelanggaran hukum karena pungutan tersebut, maka ia dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
2. hukum yang fakultatif maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Contoh : Setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat. Apabila seseorang berada di dalam forum, maka ia dapat mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali.
Sedangkan menurut bentuknya, kaidah hukum dapat dibedakan menjadi dua.
1. kaidah hukum yang tidak tertulis
kaidah hukum yang tidak tertulis biasanya tumbuh dalam masyarakat dan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. kaidah hukum yang tertulis
kaidah hukum yang tertulis biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan pada undang-undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah hukum yang tertulis adalah adanya kepastian hukum, mudah diketahui dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum.
Meskipun demikian, hendaknya kita juga mematuhi kaidah hukum yang tidak tertulis bila kita tidak keberatan melaksanakannya. Contoh : Bila bertemu dengan orang lain hendaknya kita tersenyum menyapa. Bila bertemu dengan peminta-minta hendaknya memberikan seikhlasnya.
http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/05/sifat-dan-bentuk-kaidah-hukum.html

LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM
Untuk memahami logika, orang harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai penalaran. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran, dan bentuk pemikiran yg paling sederhana : pengertian (concept), pernyataan (poposisi / statment) dan penalaran (reasoning) yang ketiganya saling mempengaruhi. Logika sebagai istilah diartikan sebagai metode untuk menilai ketepatan penalaran yang digunakan untuk menyampaikan sebuah argumentasi, sedangkan teori argumentasi adalah cara untuk mengkaji bagaimana menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi (secara cepat) yang jelas dan rasional dengan cara mengembangkan kriteria universal dan kriteria yuridis untuk digunakan sebagai landasan rasionalitas argumentasi hukum. Untuk menganalisis Argumentasi Hukum menggunakan logika formal, sedangkan u/ menganalisis rasionalitas proposisi menggunakan logika sillogistik, logika proposisi, dan logika predikat.
Logika merupakan alur pemikiran yang mempertautkan sebuah pernyataan tentang suatu konsep dengan memberikan penalaran melalui argumentasi yang berperan daalm proses rasionalitas argumentasi. Sebuah argumentasi hukum yang tidak didukung logika maka legal problem solving tidak didasarkan pada opini yang jelas.
Mac Cormick, Perelmen dan Toulmin: menyatakan bahwa peran logika formal dalam argumentasi hukum tidak dominan dan sangat terbatas bahkan tidak penting dalam pengambilan kesimpulan dan keputusan. Pernyataan ini ditanggapi oleh para ahli sebagai sebuah kesalah pahaman terhadap peran logika yang menurut persepsi mereka antara lain adalah:
a) Dalam setiap Argumentasi Hukum selalu memakai pendekatan dengan mengandalkan bentuk silogisme,
b) proses pengambilan putusan oleh hakim dengan pertimbangan yang tidak selalu logis,
c) Dalam Argumentasi Hukum logika tidak terkait substansi,
d) Karena tidak adanya kriteria dan formulasi yang jelas mengenai hakekat rasionalitas nilai dalam hukum.

FALLACY / KESESATAN
(Penalaran Yang keliru)
Penalaran yang tidak valid adalah penalaran yang keliru dan dapat terjadi karena pengingkaran terhadap kaidah-kaidah logika yaitu tidak ada hubungan yang logis antara premis dengan konklusi sebagai kekeliruan relevansi. Seorang dengan daya nalar yang tidak masuk akal, tetapi orang tersebut tidak juga memahami kekeliruannya dalam memberikan penalarannya, orang tersebut adalah Paralogis, dan apabila kekeliruan tersebut secara sengaja dipahami dan digunakan untuk agar orang lain mengikuti, orang tersebut adalah Sofisme.
Ada beberapa jenis kekeliruan dalam penalaran sebagai sebuah kekeliruan penalaran hukum, artinya penalaran keliru tersebut jika diterapkan dalam bidang hukum bukan merupakan sebuah kesalahan, yaitu:
• Argumentum ad ignorantiam (AAI):
Kesesatan terjadi bila org berargumen: proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti salah. Dalam bidang hukum, Argumen ini dapat dilakukan, jika dimungkinkan oleh hukum acara.
- Asas pembuktian hkm Perdata psl 1865 KUHPer: penggugat hrs membuktikan kebenaran dalilnya, shg jika tdk dpt membuktikan gugatan dpt ditolak. Psl 107 UU No. 5/1986 Hkm Acara PTUN : Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Dgn dasar ini tidak tepat menolak gugatan dgn dasar Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya.
• Argumentum ad Verecundiam (AAV): Menolak atau menerima argumentasi tidak didasarkan pd nilai penalarannya, melainkan lebih didasarkan pada kebesaran nama dan kewibawaan, kekuasaan, keahlian siapa yang mengajukan argmentasi tersebut (bertentangan dengan pepatah: nilai wibawa hanya setinggi dan senilai argumentasinya).
Dalam bidang hukum, Argumen ini tidak sesat, jika suatu Yurisprodensi menjadi Yurisprodensi tetap (contoh: Yrpdns MARI 838K/sip/1972: kriteria PMH oleh penguasa)
• Argumentum ad Hominem (AAH): Menolak / menerima argumen tidak didasarkan pada buruknya penalaran, tapi lebih disebabkan keadaan pribadi yang menyampaikan argumentasi. Dalam bidang hukum Argumen ini bukan kesesatan, jika digunakan menolak saksi palsu / tidak mengetahui kejadiannya.
• Argumentum ad Misericordiam (AAM)
Argumentasi yang bertujuan menimbulkan empati dan belas kasihan. Dalam bidang hukum Argumentasi ini tidak sesat jika digunakan untuk meminta keringanan hukuman (Klementia dlm Pledooi), tetapi jika digunakan untuk pembuktian tidak bersalah, hal ini merupakan kesesatan.
• Argumentum ad baculum (AAB)
Menerima/menolak argumentasi hanya karena ancaman dan menimbulkan perasaan takut. Dalam bidang hukum Argumentasi ini tidak sesat jika digunakan untuk mengingatkan orang tentang suatu peraturan (sosialisasi peraturan).

KEKHUSUSAN LOGIKA HUKUM
Arti penting makna logika bagi hukum juga dipaparkan oleh A. Soeteman dan P.W. Brouwer. Satu dalil yang kuat: satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan kata lain adalah suatu “condition sine qua non” agar suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.
Argumentasi Hukum (AH) merupakan argumentasi yang khusus, karena didasarkan pada hkm positif & kerangka prosedural.
- Hukum Positif: AH selalu dimulai dari hukum positif, yang tdk statis, tetapi merupakan suatu perkembangan berlanjut. Dari sini yurisprodensi akan menentukan norma-norma baru
- Kerangka prosedural: argumentasi rasional dan diskusi rasional.
Tiga Lapisan dalam Argumentasi Hukum yg rasional:
1. Lapisan Logika (logische niveau)
Lapisan ini untuk struktur intern dari suatu argumentasi. Lapisan ini merupakan bagian dari logika tradisional. Isu yang muncul disini berkaitan dengan premies-premies yang digunakan dalam menarik suatu kesimpulan yang logis, dan langkah-langkah dalam menarik kesimpulan. Misalnya deduksi, analogi.
2. Lapisan Dialektika (dialectische niveau)
Lapisan ini membandingkan argumentasi baik pro maupun kontra. Ada 2 pihak yang berdialog ataupun berdebat, yang bisa saja akhirnya tidak menemukan jawaban, karena sama-sama kuatnya.
3. Lapisan Prosedural (procedurele niveau) atau struktur, acara penyelesaian sengketa.
Prosedur tidak hanya mengatur perdebatan, tetapi perdebatan itu pun menentukan prosedur. Suatu aturan dialog harus berdasarkan pada aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan demikian terdapat saling ketertarikan antara lapisan dialektika dan lapisan procedural.
Pengertian legal reasoning digunakan dalam 2 arti yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas legal reasoning berkaitan dengan proses psikologi yagn dilakukan hakim, untuk sampai pada keputusan atas kasus yang dihadapinya. Studi legal reasoning dalam arti luas menyangkut aspek psikologi dan aspek biographi.
Legal reasoning dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Studi ini menyangkut kajian logika suatu keputusan. Jadi berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan.
Tipe argumentasi dibedakan dengan 2 cara:
1. dari bentuk atau struktur
2. dari jenis-jenis alasan yang digunakan untuk mendukung konklusi.
Dua bentuk tersebut dapat ditelusuri kembali ke pola logika Aristoteles.
Bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas argumentasi deduksi dan non deduksi dan bebebrapa karakteristik logic yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tersebut.

 Induksi adalah proses berpikir di dalam akal kita dari pengetahuan tentang kejadian atau pristiwa-pristiwa dan hal-hal yang lebih kongkrit dan khusus untuk menyimpulkan pengetahuan yang lebih umum seperti :
Besi di panaskan memuai
Seng di panaskan memuai
Emas di panaskan memuai
Perak di panaskan memuai
Besi, Seng, Emas dan Perak adalah logam
Jadi : Setiap logam yang di panaskan akan memuai.
INDUKSI--------------------------------àEMPIRIS(INDUKTIF VERIKATIF)
 Deduksi adalah proses pemikiran di dalamnya akal kita dari pengetahuan yang umum untuk menyimpulkan pengetahuan yang lebih khusus atau proses berpikir dari hal yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus seperti:
Semua makhluq yang bernyawa pasti mati
Manusia adalah makhluq yang bernyawa
Tumbuhan adalah makhluq yang bernyawa
Hewan adalah makhluq yang bernyawa
Jadi, Manusia, Tumbuhan, Hewan pasti akan mati .
DEDUKTIF----------------------à NORMATIF
Charles Sanders Peirce (1839-1914) yang pertama kali mengenalkan cara menganalisis jenis Pola pikir bersifat "menduga" (speculation) dan diberi nama dengan Abduktif.
Deduksi:
Pmayor : Semua buncis yang berasal dari kantong itu (adalah) putih
Pminor: Buncis ini (adalah) berasal dari kantong itu

KESIMPULAN: Buncis ini (adalah) putih
Induksi:
Pmayor: Buncis ini (adalah) berasal dari kantong itu
Pminor: Buncis ini (adalah) putih

KESIMPULAN: Semua buncis yang berasal dari kantong itu (adalah) putih
Abduksi
Pmayor: Semua buncis yang berasal dari kantong itu (adalah) putih
Pminor: Buncis ini (adalah) putih

KESIMPULAN: Buncis ini (adalah) berasal dari kantong itu


Penyelesaian tentang inharmonis hukum
Rechtsvinding berkaitan dengan norma yang terdapat dalam suatu ketentuan undang-undang. Rechtsvinding dibutuhkan karena konsep norma yang terbuka (open texture) dan norma yang kabur (vague norm). Dalam menghadapi suatu kasus hukum, bisa terjadi ada 2 atau lebih undang-undang secara bersama-sama diterapkan pada kasus tersebut.
Persoalan muncul kalau terdapat pertentangan antara norma hukum dari undang-undang tersebut. Maka perlu ditetapkan norma yang mana yang harus diterapkan. Langkah yang ditempuh adalah penyelesaian konflik norma. Pada saat kita mengahdapi konflik norma, harus diingat dan diperhatikan kembali asas-asas hukum perundang-undangan.
Skema: Kedudukan asas hukum

FIlsafat Hukum
Teori Hukum
Dogmatik Hukum
Asas hukum punya arti dalam:
1. Pembentukan hukum: memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan dalam aturan hukum.
2. Penerapan hukum: dalam penafsiran, penemuan hukum dan analogi.
3. Pengembangan ilmu hukum: dalam asas hukum dapat ditunjukkan aturan hukum yang pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan kesatuan.

Konflik norma terjadi dalam hukum positif, yaitu pada saat kita menelaah peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 angka 2 UU No.10/2004
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
dibentuk oleh:

lembaga Negara/ pejabat yang berwenang mengikat secara umum.
Legislasi regulasi
Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus beschikking/decree merupakan pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat.
Statute

Dapat diketahui bahwa tidak serta merta peraturan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) jo ayat (4) UU No.10 Tahun 2004, bersifat berurutan seperti dalam Ketentuan Tap MPRSRI no XX/MPRS/1996. Yang menentukan kedudukan suatu peraturan lain bukan lembaganya tetapi Peraturan Perundang-undangannya.

A. ASAS PREFERENSI
Menurut Hadjon dan Tatik (2008:31-32), untuk menyelesaikan ’antinomie’ aturan hukum harus menggunakan ’asas preferensi hukum’, yaitu: (1) Lex superiori derogat legi inferiori (perundang-undangan yang lebih tinggi tinggi tingkatannya mengalahkan perundang-undangan di bawahnya), (2) Lex posteriori derogat legi apriori (perundang-undangan yang baru mengalahkan perundang-undangan yang lama), dan (3) Lex spesialis derogat legi generali (perundang-undangan yang khusus mengalahkan perundang-undangan yang umum). Ada beberapa sikap berkaitan dengan ’antinomie’, yaitu: (1) pengingkaran (disavowal), (2) reinterpretasi, (3) pembatalan (invalidation), dan (4) pemulihan (remedy).
1. asas lex superior derogate legi inferiori, maknanya adalah undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. Berdasarkan penafsiran dari ketentuan pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) jo penjelasan ayat (4) UU No.10 Tahun 2004, maka tidak serta merta yang disebutkan dalam penjelasan itu mempunyai kedudukan yang berurutan tergantung dari delegated regulationnya.
2. asas specialis derogate legi generali, maknanya undang-undang yang lebih khusus mengalahkan yang lebih umum. Terhadap asas ini harus diperhatikan ruang lingkup materi muatannya. Dalam hal ini peraturan perundang-undangannya harus mempunyai kedudukan yang sama. Misalnya UU Perseroan Terbatas dengan UU Pasar Modal.
3. asas posterior derogate legi priori, maknanya adalah undang-undang yang lebih baru mengalahkan yang lebih lama pembuatannya. Pada asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarkhi yang sama.
Bagaimana seandainya peraturan yang baru itu justru tidak mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung? Dalam hal ini justru peraturan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung. Mungkin saja kebutuhan dan situasi lebih dicerminkan peraturan yang digantikan, apabila peraturan yang lama tidak bertentangan dengan landasan filosofis perundang-undangan yang baru. Kita harus dapat menyatakan bahwa ketentuan itu tetap berlaku melalui aturan peralihan perundang-undangan yang baru.

Tabel: Perbedaan asas Lex specialis derogate legi generali dengan asas Lex posterior derogate legi priori

Asas Materi Kedudukan
Lex specialis derogate legi generali Tidak sama Sama
Dan Lex posterior derogate legi priori Sama Sama





B. PENYELESAIAN BERKAITAN ASAS PREFERENSI
Berkaitan dengan adanya konflik norma, ada tipe penyelesaian berkaitan dengan asas preferensi hukum (yang meliputi asas lex specialis dan asas lex posterior) yang diuraikan oleh Philipus M Hadjon sebagai berikut:
1. Pengingkaran (disavowal)
Langkah ini seringkali merupakan suatu paradok, dengan mempertahankan bahwa tidak ada konflik norma. Seringkali konflik itu terjadi berkenaan dengan asas lex spesialis dalam konflik pragmatis atau dalam konflik logika diinterpretasi sebagai pragmatis. Suatu contoh yang lazim yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat dan hukum publik, dengan berargumentasi bahwa 2 bidang hukum tersebut diterapkan secara terpisah, meskipun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersbeut terdapat konflik norma.
2. Reinterpretasi
Dalam kaitan penerapan 3 asas preferensi hukum harus dibedakan yagn pertama adalah reinterpretasi yaitu dengan mengikuti asas-asas preferensi, menginterpretasi kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel. Cara yang kedua dengan menginteroretasi norma preferensi dan kemudian menerapkan norma tersebut dengan menyampingkan norma yang lain.
3. Pembatalan (invalidation)
Ada 2 macam yaitu: 1. Abstrak formal, 2. Praktikal. Pembatalan abstrak dan formal dilaksanakan misalnya oleh satu lembaga khusus, kalau di Indonesia pembatalan Peraturan Pemerintah ke bawahan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pembatalan praktikal yaitu tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkrit.
Di Indonesia, dalam praktek peradilan dikenal dengan menyampingkan. Contoh dalam kasus Tempo hakim menyampingkan Peraturan Menteri Penerangan oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers.
4. Pemulihan (Remedy)
Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu ketentuan. Misalnya dalam hal satu norma yang unggul dalam arti Overruled norm, berkaitan dengan aspek ekonomi maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, maka dengan cara memberikan kompensasi.

C. UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN ASAS PREFERENSI
1. Asas lex superior derogate legi inferiori (undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah).
UU NO.10 TAHUN 2004 >< Ketentuan Tap MPRSRI no XX/MPRS/1996 Hal ini dapat dilihat dari hierarkhi perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.10 Tahun 2004, yaitu : Jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah. Selanjutnya kekuatan mengikatnya suatu peraturan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (4) UU No.10 Tahun 2004, yaitu “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Selanjutnya jenis peraturan yang dimaksud diterangkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 4 UU No.10 Tahun 2004, yaitu: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa tidak serta merta peraturan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) jo ayat (4) UU No.10 Tahun 2004, bersifat berurutan seperti dalam Ketentuan Tap MPRSRI no XX/MPRS/1996. Yang menentukan kedudukan suatu peraturan lain bukan lembaganya tetapi Peraturan Perundang-undangannya. 2. Asas specialis derogate legi generali, (undang-undang yang lebih khusus mengalahkan yang lebih umum) UU PERKAWINAN >< HUKUM ACARA PERDATA Undang-undang yang berkaitan dengan asas ini dapat dilihat dari penyelesaian konflik norma melalui asas preferensi adalah adanya pertentangan norma hukum antara ketentuan pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan dengan asas ultra petitum partium dalam hukum acara perdata. Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan terhadap bekas suami untuk dapat memberikan biaya penghidupan dan/menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan ini jika dikaitkan dengan perkara cerai talak, yang mana perceraian diajukan oleh pihak suami, maka dimungkinkan hakim akan menjatuhkan putusan sesuatu yang tidak diminta oleh suami. Semisal hakim menghukum bekas suami untuk membayar nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada bekas isteri. Adapun asas ultra petitum partium sebagaimana tercantum dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR menjelaskan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut. Dua ketentuan tersebut diatas terlihat terdapat pertentangan norma hukum, satu sisi dibuka kemungkinan memutus perkara melebihi dari pada apa yang dituntut maupan yang tidak dituntut tetapi disisi lain tidak membolehkan. Untuk menyelesaikan permasalahan perlu kiranya dilihat dua aturan tersebut secara seksama, aturan yang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 41 huruf c Undang-undang perkawinan merupakan aturan yang terkait perkara perceraian, khususnya perkara cerai talak. Dalam hukum Islam dikenal kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami jika suami yang mengajukan perceraian, semisal nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut’ah. Hal ini sangat terkait dengan akibat hukum dari suatu perceraian khususnya perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Berdasarkan pemahaman tersebut maka aturan dalam pasal tersebut adalah bersifat khusus, sedangkan asas ultra petitum partium merupakan asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata. Dengan mendasarkan pada penggunaan asas preferensi yaitu asas lex special derogate lege generalis maka dapat ditemukan solusi hukumnya. 3. Asas posterior derogate legi priori, (undang-undang yang lebih baru mengalahkan yang lebih lama pembuatannya) UU KN >< UU BUMN >< UU PT
Secara kronologis, UU KN diundangkan pada tanggal 5 April 2003, UU BUMN diundangkan pada tanggal 19 Juni 2003, dan UU PT diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007. Dari kronologi pengundangan jelas bahwa UU BUMN dan UU PT (lex posteriori) diundangkan setelah adanya UU KN (lex apriori). Dengan menggunakan asas lex posteriori derogat legi apriori, aturan hukum yang seharusnya digunakan adalah UU BUMN dan UU PT. Tidak perlu ada keraguan lagi bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan dan disertakan sebagai modal PERSERO merupakan kekayaan PERSERO. Dengan demikian, unsur delik ’merugikan keuangan negara’ seyogyanya dianggap tidak ada.

PENAFSIRAN DAN PENGISIAN RUANG KOSONG HUKUM
PENAFSIRAN MENURUT PERKATAAN(ISTILAH)
MENCARI MAKSUD PEMBUAT UNDANG-UNDANG DENGAN MEMAHAMI ARTI KATA YANG DIPERGUNAKAN DALAM PERUMUSAN-PERUMUSAN UU TERSEBUT.
INI MERUPAKAN PENAFSIRAN PERTAMA YANG KEMUDIAN BIASANYA AKAN MEMBAWA KEPADA PENAFSIRAN YANG LAIN.
PENAFSIRAN MENURUT SEJARAH(HISTORISCHE INTERPRETATIE).
ADA 2 YAITU; PENAFSIRAH SEJARAH HUKUM(PENAFSIRAN YANG LUAS), PENAFSIRAN MENURUT SEJARAH PENETAPAN PERATURAN PER UU(PENAFSIRAN YANG SEMPIT).
PENAFSIRAH SEJARAH HUKUM(PENAFSIRAN YANG LUAS): MISALNYA MELAKUKAN PENGGALIAN LANGSUNG DARI ASAL PEMBUAT UU, MISAL: BEBERAPA UU KITA MERUPAKAN PENGADOPSIAN UU DARI BELANDA, MAKA APABILA ADA KETIDAK JELASAN, MAKA BISA DILAKUKAN PENELUSURAN LANGSUNG KE NEGARA ASALNYA.
PENAFSIRAN MENURUT SEJARAH PENETAPAN PERATURAN PER UU(PENAFSIRAN YANG SEMPIT): PENAFSIRAN HUKUM YANG HANYA MENYELIDIKI MAKSUD PEMBUAT UU MENETAPKAN SUATU PERATURAN PER-UU.
DAPAT DILAKUKAN DENGAN MENELUSURI DARI PROSES PEMBUATAN SAMPAI PENGESAHAN UU TERSEBUT.
CONTOH PASAL 2 AYAT 2 UU NO.1 TAHUN 1974.
MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN
PENAFSIRAN MENURUT SISTEM YANG ADA DALAM HUKUM(SYSTEMATISCHE INTERPRETATIE, DOGMATIS INTERPRETATIE).
SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DAPAT BERDIRI SENDIRI, TETAPI PASTI AKAN BERHUBUNGAN DENGAN PERATURAN HUKUM LAINNYA. BEBERAPA PERATURAN-PERATURAN YANG MENGANDUNG KESAMAAN (ANASIR-ANASIR SAMA, TUJUAN MENCAPAI OBYEK YANG SAMA) MERUPAKAN SUATU HIMPUNAN HUKUM TERTENTU YANG MENJADI LEMBAGA HUKUM.
CONTOH: PERATURAN-PERATURAN HUKUM YANG SAMA-SAMA MENGATUR MENGENAI PERKAWINAN EROPA BERDASARKAN ASAS MONOGAMI(PASAL 27 BW). ASAS INI JUGA MENJADI DASAR PASAL-PASAL LAINNYA, YAITU: PASAL 34, PASAL 60, PASAL 64, PAAL 86 BW SERTA PASAL 279 KUH PIDANAYANG SAMA-SAMA MERUPAKAN LEMBAGA HUKUM PERKAWINAN EROPA.
KESIMPULANNYA: PENAFSIRAN HUKUM UNTUK MENCARI MAKSUD SUATU PERATURAN SESUAI DENGAN SISTEM MATERIIL(ASAS HUKUM), YANG MENJADI DASAR PERATURAN HUKUM YANG BERSANGKUTAN. DALAM HUBUNGAN INI MAKA SUATU PERATURAN HARUS DIPAHAMI MAKSUDNYA DALAM HUBUNGANNYA DAN KESELURUHANNYA DENGAN PERATURAN-PERATURAN LAIN, DIMANA SATU SAMA LAIN MERUPAKAN SATU KESATUAN SEBAGAI HUKUM POSITIF YANG TIDAK MENGANDUNG PERTENTANGAN YANG SESUNGGUHNYA.
KESIMPULANNYA: PENAFSIRAN HUKUM UNTUK MENCARI MAKSUD SUATU PERATURAN SESUAI DENGAN SISTEM MATERIIL(ASAS HUKUM), YANG MENJADI DASAR PERATURAN HUKUM YANG BERSANGKUTAN. DALAM HUBUNGAN INI MAKA SUATU PERATURAN HARUS DIPAHAMI MAKSUDNYA DALAM HUBUNGANNYA DAN KESELURUHANNYA DENGAN PERATURAN-PERATURAN LAIN, DIMANA SATU SAMA LAIN MERUPAKAN SATU KESATUAN SEBAGAI HUKUM POSITIF YANG TIDAK MENGANDUNG PERTENTANGAN YANG SESUNGGUHNYA.
PENAFSIRAN MENURUT KEADAAN DALAM MASYARAKAT(SOSIOLOGISCHE INTERPRETATIE/TELEOLOGISCHE INTERPRETATIE).
SUATU UPAYA UNTUK MENG UPDATE PER UU AN SESUAI DENGAN SITUASI SOSIAL TERKINI,SEHINGGA DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN HUKUM MASA KINI.
ARTINYA: SUATU PENAFSIRAN UNTUK MEMAHAMI SUATU PERATURAN HUKUM, SEHINGGA PERATURAN HUKUM TERSEBUT DAPAT DITERAPKAN SESUAI DENGAN KEADAAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT.
CONTOH: PASAL 362 KUHP, PENCURIAN BIASA.
KEMUDIAN TIDAK DIPREDIKSIKAN KEMUNGKINAN ADANYA PENCURIAN LISTRIK.
DALAM HAL INI PERLU DITAFSIRKAN MAKNA “”BARANG”
PENAFSIRAN JUGA MENGENAI “MENGAMBIL”
DALAM PENCURIAN LISTRIK??? MENGAMBIL????
HAL TERPENTING YANG HARUS DICERMATI DALAM PENAFSIRAN INI ADALAH, ADANYA AKOBAT SOSIOLOGIS DALAM PENERAPANNYA: CONTOH KASUS: DI BELGIA TAHUN 1962, KASUS PENGHILANGAN NYAWA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBUNYA.
ARTINYA: PERLU DI PERHATIKAN ASPEK STANDAR MORAL AGAR TIDAK BERDAMPAK NEGATIF.
PENAFSIRAN OTENTIK( AUTHENTIEKE INTERPRETATIE).
PENAFSIRAN INI SERING JUGA DISEBUT DENGAN PENAFSIRAN RESMI. SUATU PENAFSIRAN YANG DIBERIKAN SENDIRI OLEH PEMBUAT UU DALAM BERUPA PENJELASAN-PENJELASAN DALAM LAMPIRAN SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN UU NYA.
PENAFSIRAN INI MENGIKAT UMUM, KARENA PENAFSIRAN INI HANYA BOLEH DILAKUKAN OLEH SI PEMBUAT UU, HAKIM DALAM HAL INI TIDAK BOLEH MELAKUKAN PENAFSIRAN-PENAFSIRAN, DASAR LOGIKANYA: TAFSIRAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM HANYA BERLAKU BAGI PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA SAJA.
ADA 3 SENDI DALAM MENGKONSTRUKSI HUKUM: (pengisian kekosongan hukum dalam mewujudkan konsep keadilan)
1. analogi
CARA PENERAPAN SUATU PERATURAN HUKUM SEDEMIKIAN RUPA DIMANA PERATURAN HUKUM TERSEBUT MENYEBUT DENGAN TEGAS KEJADIAN YAGN DIATUR KEMUDIAN PERATURAN HUKUM ITU DIPERGUNAKAN JUGA OLEH HAKIM TERHADAP KEJADIAN YAGN LAIN YANG TIDAK DISEBUT DALAM PERATURAN HUKUM ITU, TETAPI DALAM KEJADIAN INI ADA ANASIR DI DALAM KEJADIAN YANG SECARA TEGAS DIATUR
Contoh:
DALAM PASAL 1576 BW: PENJUALAN SEBAGAI PERBUATAN HUKUM YANG TIDAK MEMUTUSKAN HUBUNGAN PERSEWAAN YAGN DIBUAT SEBELUMNYA. DARI ANALOGI “PENJUALAN”: DITARIK ASAS HUKUMNYA YAITU “PEMINDAHAN HAK MILIK”.
HAL INILAH KEMUDIAN DITERAPKAN TERHADAP PERBUATAN-PERBUATAN YANG LALINNYA SEPERTI: MEMBERI, MENUKAR DAN MEMBERI SECARA LEGAT (MENGANDUNG ANASIR SAMA DENGAN PERBUATAN “MENJUAL” YAITU MEMINDAHKAN HAK MILIK). JADI PERBUATAN MEMBERI, MENUKAR, DAN MEMBERI SECARA LEGAT SEBAGAIMANA PERBUATAN MENJUAL MENURUT PASAL 1576 BW, TIDAK MEMUTUSKAN HUBUNGAN PERSEWAAN SEBELUMNYA.
2. rechtsvervijning
MERUPAKAN PENGHALUSAN HUKUM YAITU SUATU CARA PENERAPAN PERATURAN HUKUM TERHADAP SUATU KEJADIAN, DIMANA KEJADIAN IN IPADA UMUMNYA JELAS MASUK DALAM PERATURAN HUKUM, TAPI KARENA BEBERAPA HAL DIANGGAP KEJADIAN TERSEBUT DIKECUALIKAN DARI BERLAKUNYA PERATURAN HUKUM ITU, SELANJUTNYA HAKIM MENYELESAIKAN KEJADIAN ITU MENURUT PERATURANNYA SENDIRI.
CONTOH DALAM PASAL 1365 BW
DISEBUTKAN BAHWA: TIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YAGN KARENA SALAHNYA MENIMBULKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT.
MISAL: KARENA TERBURU-BURU KE KAMPUS, PAK KARMA DI JALAN MENABRAK MOBIL PAK DEKAN DI JALAN BY PASS. MOBIL PAK DEKAN MENELAN ONGKOS PERBAIKAN 10 JUTA. NAMUN KARENA SEBELUM TABRAKAN ITU, PAK DEKAN JUGA ASIK MAIN BBMAN DI DALAM MOBILNYA SEHINGGA TAK KONSENTRASI MENYETIR MOBILNYA. DISINI JADI PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENGGUNAKAN PENGHALUSAN HUKUM KARENA UNTUK MEMBERIKAN KEADILAN PADA PAK KARMA KARENA PAK KARMA DALAM PERISTIWA INI TAK MUTLAK BERSALAH. GANTI RUGI YAGN SEHARUSNYA 10 JUTA DIRINGANKAN MENJADI 5 JUTA SAJA.
3. argumentum a contrario
YAITU CARA PENERAPAN SUATU PERATURAN HUKUM DENGAN MEMBUAT KEBALIKAN DARI PERISTIWA TERTENTU YANG DIATUR SECARA KHUSUS OLEH SUATU PERATURAN HUKUM. JADI PERATURAN HUKUM YANG MENGATUR TERHADAP SUATU PERISTIWA, TIDAK DIBERLAKUKAN TERHADAP PERISTIWA (KEADAAN) YANG LAIN.
CONTOH:
PASAL 34 BW: BAHWA SEORANG PEREMPUAN TIDAK BOLEH KAWIN SEBELUM LEWAT 300 HARI SESUDAH PERCERAIANNYA DENGAN SUAMINYA.
LAKI-LAKI DIKECUALIKAN DALAM PASAL INI  MERUPAKAN PENERAPAN ARGUMENTUM A CONTRARIO.
PASAL 34 BW MASIH BISA DIINTERPRETASIKAN DENGAN SOSIOLOGIS INTERPRETASI. SOSIOLOGIS INTERPRETASI MEMPENGARUHI DITERAPKAN ATAU TIDAKNYA PASAL 34 BW INI BERKAITAN DENGAN KECANGGIHAN TEKNOLOGI. JIKA TEKNOLOGI TELAH CANGGIH, UNTUK MEMBUKTIKAN HAMIL ATAU TIDAK BISA MELALUI USG. JADI TIDAK PERLU MENUNDA PERKAWINAN SAMPAI DENGAN 300 HARI.
NAMUN SEBENARNYA TUJUAN DARI PASAL 34 BW INI UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI PERKAWINAN PERTAMANYA. BILA SEBELUM 300 HARI DI ABISA MEMBUKTIKAN DIRINYA TIDAK HAMIL MAKA PASAL 34 BW BISA DIKESAMPINGKAN. INTERPRETASI DISINI FUNGSINYA ADALAH UNTUK MENGUPDATE SEGALA SESUATU AGAR DAPAT DITERIMA PADA KEADAAN YANG SEKARANG.

HUKUM PASAR MODAL

1. Apakah menurut anda konsep levering dalam KUHPerdata analog dengan scripless trading?
Jawaban:
Berkaitan dengan prinsip-prinsip levering sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampaknya kontradiktif dengan ketentuan levering dari efek-efek yang yang ada di pasar modal, terutama jika dilakukan dengan pengalihan lewat jalur scripless trading sebab scripless trading itu sendiri merupakan perdagangan tanpa warkat yaitu sistem perdagangan elektronik yang merubah sertifikat saham ke dalam bentuk elektronik agar dapat mewujudkan mekanisme yang dapat menciptakan efisiensi dan keamanan dalam melakukan transaksi dan juga dapat menghilangkan berbagai kendala yang selama ini sering menimbulkan hambatan atau berbagai dispute yang terjadi di pasar modal. Sedangkan konsep-konsep levering dalam KUHPerdata hak milik hanya dapat dialihkan apabila dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terhadap benda bergerak (seperti saham, Pasal 60 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 511 KUHPerdata, maka peralihan haknya (levering) dapat dilakukan dengan jalan penyerahan nyata dari benda tersebut (Pasal 612 KUHPerdata). Untuk benda-benda tidak bergerak, penyerahan dilakukan dengan suatu akta autentik dengan ancaman batal (Pasal 617 KUHPerdata. Dalam hal ini, sejauh yagn menyangkut dengan tanah dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan peralihan hak tersebut harus didaftarkan pada pejabat yagn berwenang. Sementara itu, dalam KUHPERdata, peralihan hak (levering) atas piutang atas nama (seharusnya termasuk surat-surat berharga obligasi, commercial paper dan sebagainya) dilakukan dengan jalan membuat suatu akta autentik. Jadi disini dengan jelas bahwa konsep levering dalam KUHPerdata sangat kontradiktif dengan Scripless Trading.
2. Apakah Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia mengenal scripless trading?
Jawaban:
Undang-Undang Pasar Modal jelas telah mengenal scripless trading karena dasar hukum dari Scripless Trading tersebut adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995 dengan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64. Hal tersebut ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa Penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya di dalam penjelasan umum terhadap Pasal 55 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian pembukuan” (book entry settlement) dalam ayat ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangkan efek dari rekening efek yang satu dan menambahkan efek tersebut pada rekening efek yang lain pada kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik. Peralihan hak atas efek terjadi pada saat penyerahan efek atau pada waktu efek tersebut dikurangkan dari rekening efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening efek yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian fisik dalam ayat ini adalah penyelesaian transaksi bursa yagn dilakukan langsung oleh setiap perantara pedagang efek yagn melakukan transaksi berdasarkan serah terima fisik dari warkat. Dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, dapat diterangkan lebih lanjut bahwa perdagangan saham itu dapat dilaksanakan secara scripless trading, artinya perdagangan saham itu dapat dilakukan dengan tanpa warkat saham. Hal ini tampak dari adanya kalimat di dalam pasal 55 ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan cara “penyelesaian pembukuan” (book entry settlement), yakni transaksi bursa yang dilaksankaan dengan cara mengurangkan efek dari rekening efek yang satu dan menambahkan efek tersebut pada rekening efek yang lain, secara elektronik. Ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 beserta penjelasannya inilah yang menjadi dasar hukum dilaksanakan perdagangan efek tanpa warkat atau yang lebih dikenal dengan istilah scripless trading.
3. Apa yang dimaksud dengan demutualisasi dan apa konsekuensinya apabila prinsip ini diterapkan di bursa efek Indonesia?
Jawaban:
Demutualisasi adalah proses perubahan struktur kepemilikan organisasi dari struktur kepemilikan yang terbatas pada anggota, menjadi struktur kepemilikan yang lebih luas. Proses demutualisasi akan diikuti perubahan orientasi organisasi dari orientasi non-profit menjadi berorientasi profit. Organisasi yang telah menjalani proses demutualisasi akan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. bermotif mencari keuntungan (for-profit motive)
2. Kepemilikan saham tidak terbatas pada anggota
3. Memungkinkan terjadinya pengalihan saham secara bebas (freely transferable), setelah saham dicatatkan di Bursa Efek
4. Ada pemisahan yang jelas antara pemilik, pengambil keputusan dan pelaku pasar
5. Penambahan modal dapat dilakukan melalui berbagai sumber
Konsekuensi dilaksanakannya demutualisasi di Bursa Efek Indonesia yaitu terlihat pada Model Operating Holding Company Non SRO yaitu model demutualisasi dimana perusahaan anak, yakni Lembaga Bursa Efek yang saat ini ada, membentuk perusahaan induk terlebih dahulu. Perusahaan induk tersebut kemudian menjadi pemegang saham mayoritas dari perusahaan anak. Perusahaan induk ini tidak melakukan kegiatan operasional Lembaga Bursa Efek, sehingga kegiatan operasional Lembaga Bursa Efek tetap dijalankan oleh perusahaan anak tersebut. Dalam pengelolaan Lembaga Bursa Efek pasca demutualisasi, menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau permasalahan dalam hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak atau antara pemegang saham perusahaan induk dengan perusahaan anak. Selain itu, karena adanya perbedaan karakteristik dengan Emiten/Perusahaan Publik yang selama ini ada di Pasar Modal Indonesia maka perlu ditetapkan suatu Pedoman GCG yang khusus mengenai pengelolaan Lembaga Bursa Efek pasca demutualisasi.
4. Apakah menurut anda prinsip Good Corporate Governance (GCG) penting diterapkan dalam kegiatan pasar modal?
Jawaban:
Menurut saya, prinsip Good Corporate Governance (GCG) sangat penting diterapkan dalam kegiatan pasar modal sebab penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh semua pelaku di pasar modal Indonesia merupakan salah satu faktor yang mampu membangun dan mewujudkan pasar modal yang sehat. Penerapan prinsip GCG ini dibuat untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik dari adanya transaksi yang merugikan kepentingan investasinya. Ide dasar yang muncul dari GCG ini adalah untuk memisahkan fungsi dan kepentingan di antara para pihak (skateholder) dalam suatu perusahaan, yaitu pihak yang menyediakan modal atau pemegang saham, pengawas dan pelaksana sehari-hari usaha perusahaan dan masyarakat luas. Dengan pemisahan tersebut perusahaan akan lebih efisien. Dalam perkembangan selanjutnya CG dijadikan sebagai aturan atau standar di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direksi, manajer dengan merinci tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban kepada pemegang saham. CG mengandung prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan perusahaan, pemegang saham, manajemen, board of directors, dan investor serta pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah melalui penerapan fairness, transparancy, accountability dan responsibility. Ide dasar yang kedua adalah untuk memberdayakan pemegang saham minoritas dalam melindungi kepentingannya dalam kaitannya dengan perbuatan pengelola perusahaan. Dengan pemberdayaan melalui peraturan, pemegang saham minoritas bisa mempunyai kekuasaan untuk menghentikan perbuatan perusahaan yang berpotensi merugikan perusahaan sehingga pada gilirannya akan mengurangi pendapatan perusahaan/deviden. Sedangkan keseriusan dunia usaha dan pemerintah Indonesia untuk membangun kode perilaku pengelolaan perusahaan secara bertanggungjawab diwujudkan dengan membentuk Komisi Nasional GCG dengan merumuskan Kode GCG versi 3.1 yang memuat hal-hal yaitu perlindungan hak pemegang sham, skateholder, eterbukaan dan transparansi serta peranan direksi perusahaan. Salah satu otoritas terkait yagn mempunyai peluang untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG adalah BAPEPAM. Pasar modal merupakan salah satu sector industri jasa keuangan yang amat penting. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya jika Bapepam terus berupaya untuk menintensifkan penerapan GCG pada perusahaan publik dan emiten.

STANDAR INTERNASIONAL
Dengan semakin majunya infrastruktur, semakin berdayanya pelaku pasar, semakin efektifnya penegakan hukum, dan semakin sempurnanya regulasi yang dipayungi pula oleh keberadaan Undang-Undang Pasar Modal dengan standar dan kualifikasi internasional, selain akan meningkatkan daya saing Pasar Modal Indonesia di tingkat internasional, juga akan semakin mendekatkan Bapepam pada pencapaian visinya, yakni: "Menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional, yang mampu mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar sehingga berdaya saing global, dan mampu mendukung perkembangan ekonomi nasional".
I. PRINSIP DEMUTUALISASI
Yang dimaksud dengan demutualisasi adalah proses perubahan struktur kepemilikan organisasi dari struktur kepemilikan yang terbatas pada anggota, menjadi struktur kepemilikan yang lebih luas. Proses demutualisasi akan diikuti perubahan orientasi organisasi dari orientasi non-profit menjadi berorientasi profit . Organisasi yang telah menjalani proses demutualisasi akan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. bermotif mencari keuntungan (for-profit motive)
2. Kepemilikan saham tidak terbatas pada anggota
3. Memungkinkan terjadinya pengalihan saham secara bebas (freely transferable), setelah saham dicatatkan di Bursa Efek
4. Ada pemisahan yang jelas antara pemilik, pengambil keputusan dan pelaku pasar
5. Penambahan modal dapat dilakukan melalui berbagai sumber
Sebagai perbandingan, organisasi yang belum melaksanakan demutualisasi memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. bermotif tidak mencari keuntungan (not-for profit motive)
2. kepemilikan dibatasi pada anggota saja
3. pengalihan kepemilikan saham masih terbatas
4. pengelolaan organisasi dilaksanakan secara bersama-sama, atau dengan kata lain tidak ada pemisahan yang jelas antarapemilik, pengambil keputusan dan pelaku pasar
5. ada keterbatasan jika ingin melakukan penambahan modal dari investor yang bukan anggota.
Dilakukannya demutulualisasi ini bertujuan untuk memperluas kepemilikan saham bursa efek, akses informasi menjadi lebih mudah, likuiditas menjadi kian tinggi dan pada gilirannya ketersediaan akan produk investasi investor makin terpenuhi, restrukturisasi lembaga bursa efek itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi,pengaksesan atau pembuatan penciptaan keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan bagi perusahaan yang melakukan merger, meningkatkan alternatif sumber dana untuk pengembangan bursa,menghindarkan benturan kepentingan antara bursa dan anggota bursa sebagai pemegang saham, mengurangi tingkat biaya, risiko yang ditimbulkan lebih rendah, mengurangi hambatan operasi perusahaan, menghindari pengambilalihan perusahaan oleh pihak lain, dan mengakuisisi aset yang kasat mata (intangible assets).
Hasil kajian demutualisasi lembaga Bursa Efek oleh Tim Studi Demutualisasi Bursa Efek merekomendasikan model Operating Holding Company Non SRO sebagai suatu model yang paling sesuai untuk diterapkan dalam pelaksanaan demutualisasi Lembaga Bursa Efek di Indonesia. Model Operating Holding Company Non SRO adalah model demutualisasi dimana perusahaan anak, yakni Lembaga Bursa Efek yang saat ini ada, membentuk perusahaan induk terlebih dahulu. Perusahaan induk tersebut kemudian menjadi pemegang saham mayoritas dari perusahaan anak. Perusahaan induk ini tidak melakukan kegiatan operasional Lembaga Bursa Efek, sehingga kegiatan operasional Lembaga Bursa Efek tetap dijalankan oleh perusahaan anak tersebut. Implikasi atas tidak diterapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan Lembaga Bursa Efek pasca demutualisasi, menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau permasalahan dalam hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak atau antara pemegang saham perusahaan induk dengan perusahaan anak. Selain itu, karena adanya perbedaan karakteristik dengan Emiten/Perusahaan Publik yang selama ini ada di Pasar Modal Indonesia, maka perlu ditetapkan suatu Pedoman GCG yang khusus mengenai pengelolaan Lembaga Bursa Efek pasca demutualisasi. Disamping itu perlu juga dilakukan penambahan atau perubahan dalam peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun peraturan pasar modal yang secara umum mendukung penerapan GCG di Indonesia, khususnya rencana pelaksanaan demutualisasi Lembaga Bursa Efek. Dengan demikian kemungkinan permasalahan yang timbul saat demutualisasi Lembaga Bursa Efek diterapkan di Indonesia, dapat diminimalisasi .
II. INDEPENDENSI REGULATOR PASAR MODAL
Undang-Undang Pasar Modal masih menggunakan istilah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), tetapi dalam naskah revisi UUPM nama tersebut telah disesuaikan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (Bapepam-LK). Fungsi Pengawasan Bapepam-LK sangatlah penting dalam kaitannya dengan fungsi pasar modal sebagai salah satu lembaga yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, maka dari itu diperlukan adanya suatu tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK untuk meminimalisir segala permasalahan yang ada dalam kegiatan pasar modal dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemodal dan masyarakat yang mana tetap berpedoman pada pelaksanaan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. Bapepam-LK sama seperti semboyan yang dari SEC (Securities and Exchange Comission di USA) yang menyatakan bahwa We are the advocate of the investors.
Pasar modal adalah industri yang sangat dinamis, atraktif, selalu berubah dan mempunyai interdepedensi yang sedemikian tinggi dengan sektor jasa keuangan lainnya di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebut membawa konsekuensi terhadap perlunya regulator yang independen serta siap menghadap dinamika dari perubahan tersebut. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 - 2004 menyebutkan bahwa untuk menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal. Lembaga independen yang dimaksud adalah BAPEPAM-LK. GBHN 1999 – 2004 telah merespon dinamika perubahan industri jasa keuangan tersebut, dimana dinyatakan bahwa dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang efektif dan efisien, perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV Tahun 1999 (TAP MPR) BAB IV mengenai Kebijaksanaan Ekonomi, Butir 8 menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia adalah termasuk pula di dalamnya upaya untuk mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independent .

III. PENGEMBANGAN SELF REGULATORY
Infrasruktur pasar modal dapat disebut memadai apabila telah dilengkapi dengan unsur pengawasan, self regulatory organization (SRO), kliring, penyelesaian dan penyimpanan yang baik . Dalam kelembagaan pasar modal Indonesia, KSEI merupakan salah satu Self Regulatory Organization (SRO), selain Bursa Efek dan LKP.
KSEI, berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar dan efisien. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya merupakan Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama PT Bursa Efek Indonesia (d/h PT Bursa Efek Jakarta) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) dan operasional kustodian sentral di pasar modal Indonesia. Saham KSEI dimiliki oleh para pemakai jasanya, yaitu: SRO (PT. BEI dan PT. KPEI), Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Biro Administrasi Efek . LPP adalah perusahaan yang mempunyai tanggung jawab menyelesaikan (settlement) semua transaksi yang sudah dicatat oleh LKP .
Sesuai fungsinya, KSEI memberikan layanan jasa yang meliputi: penyimpanan efek dalam bentuk elektronik, administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi efek, distribusi hasil Corporate Action dan jasa-jasa terkait lainnya, seperti: Post Trade Processing (PTP) dan penyediaan laporan-laporan jasa kustodian sentral. Saat ini fungsi LPP dilaksanakan oleh PT. KSEI. LPP pada dasarnya adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Jasa tersebut harus memenuhi standar bagi sesuatu penggunaan jasa. Jasa kustodian yang diberikan oleh LPP harus mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh termasuk pembagian hak atas efek seperti dividen dan bonus, pemrosesan administrasi atas segala kegiatan yang dilakukan oleh emiten yang terkait dengan kepentingan pemegang rekening seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .
Agar para pihak yang terkait dengan kegiatan LPP terlindungi, Undang- Undang mewajibkan kepada LPP untuk menerbitkan peraturan mengenai hak dan kewajiban pemakai jasa LPP dan peraturan tersebut wajib mendapat persetujuan Bapepam. Sebagai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, besarnya biaya atas pemakaian jasa LPP harus disesuaikan dengan kebutuhan dana penyelenggaraan dan pengembangan lembaga tersebut setelah mempertimbangkan kepentingan pemakai jasa .
Di era scriptless atau perdagangan tanpa warkat yang pada saat ini sedang berjalan, maka peran KSEI akan semakin besar karena LPP akan berfungsi penuh sebagai kustodian sentral yang mana semua efek akan disentralisasi dalam bentuk catatan elektronik. Saat ini sedang pula berjalan suatu proses yang disebut pula ‘konversi’, yaitu suatu proses dimana seluruh saham yang ada saat ini (yang masih dalam bentuk sertifikat) akan dikonversi (diubah) ke dalam bentuk catatan elektronik yang dimiliki oleh KSEI, yaitu sistem C-BEST (Central Depository and Book Entry Settlement System). Dengan sistem demikian, yang telah tercatat adalah rekening efek, maka penyelesaian transaksi akan menjadi lebih efektif dan efisien karena penyelesaian transaksi cukup dilakukan dengan sistem pemindahbukuan (book entry settlement) dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya. Sejak Juni 2002, KSEI menuntaskan program konversi seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek dari warkat menjadi tanpa warkat (scriptless trading). Perkembangan zaman telah menciptakan adanya pasar modal ini. Pihak yang membutuhkan dana untuk kepentingan perluasan aktivitas perusahaan tidak hanya dapat mengandalkan pinjaman baik dari perbankan atau dari lembaga-lembaga pembiayaan yang lain. Hal ini disebabkan selain kebutuhan dana yang sangat besar dan cepat didapat, juga pihak perusahaan akan terbebas dari kewajiban membayar utang pok ok berikut bunganya kepada pihak kreditur yang di suatu saat nanti bisa menjadi “bumerang”. Faktor lain yang mendukung terciptanya pasar modal adalah adanya pihak perorangan ataupun lembaga yang mempunyai dana lebih dan ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari sarana berinvestasi yang telah ada dalam produk perbankan, seperti tabungan atau deposito. Dengan demikian kegiatan pasar modal tercipta karena dirasakan masih adanya kekurangan fungsi dari lembaga pembiayaan yang telah ada .
Oleh karena berdasar sifat aktivitasnya yang lebih kompleks dari sekedar kegiatan penerimaan dana dari masyarakat bagi perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pihak yang telah memberikan dananya, maka kiranya perlu diatur suatu sistem dari instrumen-instrumen pelaku pasar modal dalam suatu bentuk peraturan yang mengikat semua pihak dan tunduk patuh kepadanya. Salah satu instrumen tersebut adalah LPP. Apabila kesemuanya dapat berjalan dengan baik, merupakan suatu keuntungan bagi pemerintah dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional dengan memperoleh devisa yang diperlukan bagi pembiayaan pembangunan. Hal ini sebagai salah satu karakteristik suatu negara maju yang tidak hanya mengandalkan kekayaan alam negara dan kegiatan ekspor untuk membiayai pembangunan .
IV. PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (CSR)
Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.
A. PRINSIP-PRINSIP GCG
Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan
yang berlaku .
B. Komnas GCG telah menghasilkan 13 prinsip yang tertuang dalam Ref. 4.0 tanggal 31 Maret 2001, yaitu:
i. Pemegang Saham
1. Perlindungan hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:
a. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
b. Hak untuk memperoleh informasi yang material mengenai perseroan secara tepat waktu dan teratur agar memungkinkan pemegang saham dapat mengambil keputusan penanaman modalnya berdasarkan informasi yang dimilikinya.
c. Hak untuk menerima sebagian keuntungan perseroan sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
2. Hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Hak pemegang saham untuk mendapatkan perlakuan setara berdasarkan klasifikasi bahwa setiap pemegang saham mempunyai kedudukan yang sama.
4. Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian sepatutnya mempergunakan pengaruh dengan penuh tanggungjawab (accountable). Pemegang saham minoritas tidak boleh mempergunakan haknya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ii. Dewan Komisaris
1. Dewan komisaris bertanggungjawab dan berwenang mengawasi tindakan diskresi dan memberikan nasihat jika dipandang perlu. Setiap anggota dewan komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
2. Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen sehingga dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan kritis.
3. Dewan komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yagn berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan mengawasi direksi agar selalu mematuhhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Rapat dewan komisaris harus dilakukan secara berkala. Dewan komisaris menetapkan tata tertib rapat, risalah rapat harus dibuat dnegan mencantumkan pendapat berbeda (dissenting opinion) para peserta rapat.
5. Dewan komisaris berhak memperoleh akses informasi perseroan secara tepat waktu dan lengkap.
6. Dalam laporan tahunan, direksi harus secara tegas mencantumkan jika terdapat hubungan usaha antara anggota dewan komisaris dan atau direksi dengan perseroan dan penjelasan mengenai hubungan usaha tersebut.
7. Anggota dewan komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perseroan selain gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai anggota dewan komisaris.
8. Dewan komisaris harus menentukan sistem yang transparan untuk pengangkatan para eksekutif, penentuan gaji dan tunjangan eksekutif dan penilalian knerja eksekutif.
9. Dewan komisaris harus mempertimbangkan pembentukan komite nominasi untuk seleksi dan pengangkatan eksekutif; Komite rennumerasi untuk menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta fasilitas laim; Komite asuransi untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang ditutup perseroan; Komite audit, yang anggotanya berasal dari anggota dewan komisaris guna menunjang pelaksanaan tugas dewan komsaris.
iii. Direksi
1. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen sehingga dapat menjalankan tuugasnya secara mandiri dan kritis.
3. Dalam melaksanakan tugasnya direksi harus mematuhi Anggaran Dasar (AD) perseroan dan peraturan perundanng-undangan yang berlaku.
4. Anggota direks dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perseroan, selain gaji, tunjangan dan kompensasi berbasiskan saham yang diterimanya sebagai anggota direksi berdasarkan keputusan RUPS.
5. Rapat direksi dilakukan secara berkala. Direksi menetapkan tata tertib rapat. Risalah rapat harus mencantumkan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari peserta rapat.
6. Direksi menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset perseroan.
7. DIreksi wajib memberitahukan komite audit jika direksi memerllukan pendapat kedua (second opinion) mengenai masalah akuntansi yang penting.
8. Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
iv. Sistem Audit
1. Auditor eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh dewan komisaris berdasarkan usul komite audit dan bebas dari pengaruh dewan komisaris, direksi dan pihak yang berkepentingan dalam perseroan (skateholders)
2. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris.
3. Dewan komisaris dan direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal maupun auditor internal dan komite audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang perlu untuk melaksanakan tugas audit mereka.
4. Kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, auditor eksternal dan internal maupun komite audit harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
5. RUPS harus menetapkan peraturan internal yang bersifat mengikat dan mengatur berbagai aspek audit termasuk kualifikasi, hak dan kewajiban, tanggungjawab dan kegiatan auditor eksternal dan internal.
v. Sekretaris Perusahaan
1. Direksi dianjurkan untuk mengangkat seorang sekretaris perusahaan yagn bertindak sebagai pejabat penghubung (liaison officer) dan dapat ditugaskan untuk menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan.
2. Sekretaris perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
3. Sekretaris perusahaan bertanggungjawab kepada direksi perseroan. Sekretaris perusahaan harus memastikan bahwa perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku.
vi. Pihak yang Berpkepentingan (Stakeholders)
1. Hak pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kontrak yang dibuat perseroan dengan karyawan, pelanggan, pemasok dan kreditur maupun masyarakat sekitar tempat usaha perseroan dan pihak yang berkepentingan lainnya harus dihormati perseroan.
2. Pihak yang berkepentingan diberi kesempatan untuk memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh direksi dan untuk menyampaikan masukan mengenai hal tersebut kepada direksi.
vii. Keterbukaan
1. Perseroan wajib mengungkapakan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dnegan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara objektif.
2. Selain yang tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan harus mengambil inisiatif untuk pengungkapan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, pemegang saham, kreditur, dan pihak yang berkepentingan lainnya.
3. Perseroan harus secara aktif mengungkapkan bagaimana perseroan telah menerapkan prinsip good corporate governance yang dimuat dalam pedoman ini dan adanya penyimpangan dari dan atau ketidakpatuhan terhadap prinsip tersebut termasuk alasannya.
4. Perseroan harus memastikan bahwa semua informasi yang dapat mempengaruhi harga saham perseroan dan atau suatu produk perseroan dirahasiakan sampai pengumuman mengenai harga tersebut dilakukan kepada masyarakat.
viii. Kerahasiaan
Dewan komisaris dan direksi bertanggungjawab kepada perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi perseroan.
ix. Informasi Orang Dalam
Anggota dewan komisaris dan direksi yang memiliki saham dalam perseroan serta setiap “orang dalam” (sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku) dilarang menyalahgunakan informasi penting berkaitan dengan perseroan. Informasi sehubungan dengan rencana pengambilalihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham pada umumnya dianggap sebagai “Informasi Orang Dalam”.
x. Etika Berusaha dan Antikorupsi
Anggota dewan komisaris, direksi dan karyawan perseroan dilarang untuk memberikan atau menawarkan, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
xi. Donasi
dana, asset atau keuntungan perseroan yang terhimpun untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan tidak patut digunakan untuk kepentingan donasi politik.
xii. Kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan
Direksi wajib memastikan bahwa perseroan, pabrik, toko, kantor dan lokasi usaha serta fasilitas perseroan lalinnya memenuh peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
xiii. Kesempatan Kerja yang sama
direksi wajib menggunakan kemampuan bekerja, kualifikasi dan criteria yang terkait dengan hubungan kerja sebagai dasar satu-satunya dalam mengambil keputusan mengenai hubungan kerja antara perseroan dan karyawan.
C. Prinsip Corporate Governance yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal antara lain :
1. Hak Dasar Pemegang Saham
a. Memperoleh metode yang aman dalam pendaftaran pemilikan dan pengalihan sahamnya. UUPM Pasal 48 dan 49 serta Peraturan No. IV.B.1 dan Peraturan No.IX.J.1. memungkinkan pemegang saham memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam mendaftarkan sahamnya dengan memperbolehkan perusahaan melimpahkan wewenang pengadministrasian, pemindahan pemilikan, penyerahan atau penerimaan efek kepada Biro Administrasi Efek (BAE). Dalam peraturan No.IX.J.1. angka 11 diatur mengenai tata cara pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani dan atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerimanya. Biro Administrasi Efek bertanggungjawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pemegang efek atas kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugas.
b. Mendapatkan informasi yang relevan tentang persoalan tepat waktu dan mudah berbagai aturan tersebar baik di dalam UUPM maupun dalam peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang penyampaian dan penyebaran informasi kepada pemegang saham secara tepat dan mudah. Misalnya ini terlihat dari UUPM Pasal 85-89 yang mengatur kewajiban emiten atau perusahaan publik/pemegang saham mengenai keadaan perseroan baik secara berkala maupun insidentiil dalam hal terjadi peristiwa material yang menyangkut perusahaan. Selain itu juga perseroan wajib mengumumkan neraca laba rugi yang telah disetujui oleh RUPS kepada publik. Peraturan X.K.I. tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik mewajibkan emiten untuk menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa atau fakta material yang mungkind apat mempengaruhi nilai efek, perusahaan dan keputusan investor. Yang termasuk informasi atau fakta material antara lain penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, pembentukan usaha patungan, pembelian atau penjualan aktiva yang material dan perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.
c. Partisipasi dalam RUPS dan Penggunaan Hak Suara. Dalam Peraturan No. IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan IX.K.1 tentang Penggabungan, Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, dan Peraturan No. IX.J.1. diatur bahwa pemegang saham berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta mendapatkan informasi tentang tata cara RUPS termasuk penggunaan hak suara.
2. Keterbukaan atau Transparansi
Sebagian besar dari peraturan pasar modal menekankan aspek keterbukaan atau transparansi. Manajemen perusahaan sejak akan menjual efeknya kepada masyarakat sudah diwajibkan untuk mengungkapkan informasi perusahaan secara akurat antara lain, tujuan perusahaan, kegiatan usaha, keuangan, kinerja perusahaan, risiko material dan kepemilikan serta hal-hal lain yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan. Kewajiban it uterus berlanjut setelah perusahaan menjadi perusahaan terbuka melalui penyampaian laporan berkala atau laporan yang bersifat insidentiil. Untuk menjaga kualitas informasi yang akurat dan wajar, maka penyusunan laporan tertentu yang memuat informasi tertentu seperti laporan keuangan harus dilakukan oleh pihak independen yang professional.
3. Tugas Pengurus Perseroan
Direksi dan komisaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab semata-mata demi kepentingan perseroan (fiduciary duty) sesuai dengan UUPT. Bagi pengurus emiten atau perusahaan publik terdapat kewajiban lain seperti memantau atau mengelola konflik potensial atas kepentingan manajemen, pengurus, pemegang saham dan penyalahgunaan asset perusahaan; memastikan keabsahan akuntansi dan sistem pelaporan keuangan termasuk komite audit independen dan menerapkan sistem control yang tepat untuk memonitor risiko, keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mengawasi proses keterbukaan dan komunikasi informasi. Komite audit independen mempunyai peran dan tanggungjawab untuk:
1. Mengkaji laporan keuangan tahunan perusahaan dan memastikan dewan direksi menyetujuinya
2. Menjaga hubungan dengan auditor eksternal dan internal
3. Mengkaji kontrol internal surat-surat manajemen .
Peran tersebut dirumuskan berdasarkan tantangan baru yang berupa:
1. Globalisasi pasar.
2. Peningkatan penggunaan teknologi
3. Meningkatnya kompleksitas transaksi, standar akuntansi dan peraturan
4. Hambatan ekonomi
5. Meningkatnya kepentingan dalam hal pendapatan dan penerapan prinsip full and fair disclosure.
6. Membesarnya perhatian publik mengenai etika korporasi .