HUKUM ACARA PIDANA
PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA
Hukum pidana formal oleh R. Soesilo dalam bukunya Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum) disebutkan bahwa hukum pidana formal itu adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sbb:
a. cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebernaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
b. setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara manangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
c. cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.
d. cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
e. oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu sendiri dilakukan dan atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.
Hukum acara pidana oleh Wirjono Prodjodikoro dalam buku Prof. Dr. jur. Andi Hamzah: Hukum Acara Pidana Indonesia menyebutkan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.
Hukum acara pidana menurut Prof Moeljatno, SH dalam bahan ajar yang disusun oleh Wayan Tangun Susila, SH. MH dan I Ketut Sudiana, SH, MH. adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang yang telah melakukan delik tersebut.
Hukum pidana materiil menurut Pompe dalam buku Prof. Dr. jur. Andi Hamzah adalah sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharunya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.
Hukum pidana formal: mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.
TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA
Mencari kebenaran yaitu kebenaran material artinya suatu kebenaran yang sebenarnya terjadi atau kebenaran yang senyata-nyatanya ada dalam suatu perkara pidana.
TUGAS/FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA
Menurut Prof Moeljatno SH fungsi hukuma cara pidana adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana.
Menurut Van Bemmelen menyebutkan 3 fungsi pokok hukum acara pidana yaitu: mencari dan menemukan kebenaran, pengambilan keputusan oleh hakim, pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.
SISTEM HUKUM ACARA PIDANA
a. sistem inquisitoir, dimana si tersangka merupakan objek utama dalam pemeriksaan. Pemeriksaan atas diri tersangka diarahkan sedemikian rupa menurut kemauan penyidik sampai diperoleh pengakuan salah dari tersangka dan kemudian dicatat dalam berkas pemeriksaan.
b. sistem accusatoir, dimana si tersangka dianggap suatu subjek dimana si tersangka memperoleh kesempatan untuk saling melakukan argumentasi dan ebrdebat dengan pihak pendakwa yaitu kepolisian atau jaksa penuntut umum yang secara sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama nilainya.
c. inquisitoir tidak murni/aquisator semu.
AZAS-AZAS HUKUM ACARA PIDANA
1.ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN
Penjelasan umum KUHAP butir 3e menyebutkan bahwa peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederahan dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dakam seluruh tingkat pemeriksaan.
2.ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP disebutkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Azas ini telah diatur dalam pasal 8 UU no4 tahun 2004.
3. ASAS OPORTUNITAS
Berkaitan dengan tugas dan wewenang jaksa/penuntut umum untuk mengadakan penuntutan atau tidak terhadap suatu perkara pidana. Asas ini dalam UU kejaksaan diatur melalui pasal 35c yang menyebutkan bahwa jaksa agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 35c “kepentingan umum” adalah kepentingan negera atau masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.
4.ASAS PEMERIKSAAN PERADILAN TERBUKA UNTUK UMUM
Sesuai penjabaran pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP disebutkan bahwa sidang pada dasarnya dilakukan secara terbuka untuk umumd an dilain pihak dalam hal-hal tertentu khususnya mengenai delik kesusilaan dan atau pelakunya adalah anak-anak, maka sidang dilakukan secara tertutup. Tujuan sidang terbuka adalah sebagai pencerminan asas demokrasi di bidang pengadilan sehingga jaminan terhadap harjat dan martabat manusia betul-betul terjamin adanya. Pasal 20 UU 4/2004 dan pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa: semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
5. ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HAKIM
Penjelasan umum KUHAP butir 3a dan pasal 5 ayat 1 UU 4/2004 menyebutkan “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
6. ASAS PEMERIKSAAN HAKIM YANG LANGSUNG DAN LISAN
Penjelasan umum KUHAP butir 3a menybutkan bahwa pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, artinya pemeriksaan dilakukan secara langsung dan atau tidak dapat dilaksanakan atau dikuasakan pada orang lain seperti dalam perkara perdata. Pasal 155 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa pada permulaan sidang Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, agama dan pekerjaan serta mengingatkan terdakwa supay amemperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang.
7.ASAS BANTUAN HUKUM
Penjelasan umum KUHAP butir 3f menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Selanjutnya asas bantuan hukum adanya kepastian hukum.ini dijabarkan dalam pasa 69 sd 74 KUHAP.
8. ASAS NE BIS IN IDEM
Pasal 76 KUHP menyebutkan bahwa orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Atau tiada suatu perkara diajukan untuk kedua kalinya dalam hal yang sama yaitu sama orangnya atau obyeknya (dalam perkara tersebut). Asas ne bis in idem ini bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.
9.ASAS DALUWARSA
Pasal 78 KUHP menyebutkan bahwa
(1) kewenagan menuntut pidana hapus karena daluarsa:
1. mengenai smua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah enam tahun
3. mengenai kejahatan yang diancam dnegan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah dua belas tahun
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
(2) bagi orang yang pada saat melalukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluarsa di ats dikurangi menjadi sepertiga.
ILMU-ILMU PEMBANTU HUKUM ACARA PIDANA
a. psikologi : terutama psikologi criminal sangat perlu untuk memahami jiwa seseorang, misalnya adanya perbedaan kejiwaan antara orang kota dan oran gpedesaan. Begitu juga dalam hal seseorang tidak mau memberikan jawaban atas pertanyaan apakah ada unsure jiwa.
b. psikiatri: terutama diperlukan bagi seseorang yang ada kelainan jiwa atau jiwa yang terganggu maka dalam hal ini diperlukan seorang psikiater.
c. kriminalistik: sangat penting di dalam tugas penyidikan sebab ilmu kriminalistik ini khusus mempelajari tentang penyidikan
d. krimonologi: penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dan sebab seseorang melakukan kejahatan.
e. logika
f. sosiologi: ilmu yang mempelajari bagaimana keberadaan seseorang dalam masyarakat.
RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PIDANA
a. penyidikan perkara pidana
merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah polisi, yaitu sejak adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah tentu berdasarkan atas cara-cara dalam KUHAP: pasal 14 ayat 1g UU no2/2002 ttg kepolisian.
b. penuntutan perkara pidana
menuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kep negadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh kejaksaan.
c. pemeriksaan di sidang pengadilan
mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU hukum acara pidana.
d. pelaksanaan putusan
melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim dapat dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim ini adalah tugas kejaksaan dengan tetap ada pengawasan oleh hakim. (UU kejaksaan RI, pasal 30 ayat 1).
SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA
a. UU ’45 dalam pasal 24 dan 25 yang menyebutkan
kekuasaan kehakiman dilekukan oleh MA dan lain lain badan kehakiman menurut UU ini (pasal 24 ayat 1)
susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dnegan UU (pasal 24 ayat 2)
syarat-syarat untuk menjadi hakim dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan UU (pasal 25)
b. adat (UU Darurat no1 tahun 1951) UU ini mengatur tentang susunan pengadilan, memberlakukan hukum adat pasal 13 berbunyi “hukum adat dan kebiasaan tetap dinyatakan sah dan berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum nasional”, memberlakukan HIR untuk seluruh Indonesia (pasal 6 UU darurat no 1/1951).
c. traktat (perjanjian internasional)
d. doktrin dan yurisprudensi (ada yang berpendapat bahwa keduanya bukan merupakan sumber hukum sebab berasal dari manusia bukan dari peraturan perundang-undangan).
e. UU no 8/1981, UU No 3/1971 ttg pemberantasan tindak pidana korupsi, UU 14/ 1970 ttg pokok-pokok kekuasaan kehakiman, UU 14/1967 ttg pokok perbankan, UU 11/1963 ttg pemberantasan kegiatan subversi, UU no15/1961 ttg ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan RI, UU 13/1961 ttg ketentuan-ketentuan pokok kepolisian RI, UU 16/1961 ttg pembentukan kejaksaan tinggi, UU no5/1959 ttg wewenang jaksa agung, UU 7/1955 ttg pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, RO, UU 16/2004 ttg kejaksaan RI, UU 18/2003 ttg advokat, UU 2/2002 ttg kepolisian RI, UU 24/2003 ttg MK, UU 4/2004 ttg kehakiman, UU 5/2004 ttg MA.
PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA
1. tersangka/terdakwa
Pasal 1 butir 14 KUHAP “tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”
Pasal 1 butir 15 KUHAP “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.
KEDUDUKAN TERSANGKA/TERDAKWA
Pada zaman HIR dipergunakan sistem inquisitoir dalam tahap pemeriksaan pendahuluan sehingga kedudukan tersangka adalah sebagai obyek belaka dan selanjutnya pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan diterapkan sistem accusatoir dimana kedudukan terdakwa bukan lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek. Dengan berlakunya KUHAP sekarang terhadap perubahan sesuai dengan tujuan KUHAP menjamin serta melindungi HAM, maka sistem pemeriksaan pada dasarnya tetap namun dalam tahap penyidikan perkara tersangka sudah berhak untuk mendapat bantuan hukum (pasal 54 KUHAP).
HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA
Diatur dalam pasal 50 sd 68 KUHAP.
1. hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat 1,2,3)
2. hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya ttg apa yang didakwa (pasal 51 butir a)
3. hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (pasal 52)
4. hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54)
5. hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasuhat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagitersangka/terdakwa yagn diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma (pasal 56)
6. hak tersangka/terdakwa berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 57 ayat 2)
7. hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka/terdakwa yang ditahan (pasal 58)
8. hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi a decharge (pasal 65)
9. hak untuk menuntut gantirugi dan rehabilitasi (pasal 68)
Disamping hak-hak tersbeut masih ada hak-hak lainnya misalnya dalam hal makanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya.
2.JAKSA/PENUNTUT UMUM
Pasal 1 butir 6 KUHAP “jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
Pasal 13 KUHAP “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
KEDUDUKAN JAKSA/PENUNTUT UMUM
Waktu pemerintahan hindia belanda tugas jaksa merupakan kaki tangan dari asisten residen, yang tidak mempunyai kewenangan sendiri sebagai penuntut umum seperti openbaar ministrie pada pengadilan eropa. Waktu pemmerintahan militer jepang, tugas jaksa adalah mencari kejahatan (pegawai penyidik, menuntut perkara (pegawai penuntut) dan menjalankan putusan hakim. Pada pemerintahan RI, tugas jaksa adalah tetap sebagai penuntut umum pada pengadilan negeri. Selanjutnya dengan berlakunya UU 15/1961 dipertegas lagi bahwa kejaksaan RI adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai “penuntut umum”.
TUGAS DAN WEWENANG JAKSA/PENUNTUT UMUM
Diatur dalam bab IV KUHAP dalam pasal 14 dan 15 sbb:
1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan penyidik pembantu
2. mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan 4 dengan memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
4. membuat surat dakwaan
5. melimpahkan perkara ke pengadilan
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan dengan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi untuk datang pada persidangan yang ditentukan
7. melakukan penuntutan
8. menutup perkara demi hukum
9 mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan UU ini.
10. melakukan penetapan hukum
3. PENYIDIK
Pasal 1 butir 1 KUHAP “penyidik adalah pejabat kepolisian Negara RI atau PNS tertentu yang diberi wewenang oleh UU untuk melalkukan penyidikan”.
Pasal 1 butir 4 KUHAP “penyelidik adalah pejabat polisi Negara RI yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan”.
KEDUDUKAN KEPOLISIAN
Sebelum diberlakukan KUHAP, kejaksaan yang melakukan penuntutan dan penyidikan. Namun dengan berlakunya KUHAP UU 8/1981, terdapat perubahan fundamental mengenai tugas/wewenang kepolisian yaitu untuk tugas penyidikan sepenuhnya ada pada kepolisian Negara RI (pasal 6 KUHAP)
TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN
1) Pasal 13 UU 2/2002 “tugas pokok kepolisian Negara RI adalah
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. menegakkan hukum
c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”
pasal 14 UU 2/2002 “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 13 kepolisian Negara RI bertugas:
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
b. menyelenggarakan segala kegiatan…dst”
2) dalam KUHAP khususnya mengenai tugas kepolisian dibagi menurut kedudukan dan fungsinya yaitu penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu dalam penyidikan mempunyai tugas dan wewenang yaitu:
1) penyelidik, sesuai dengan ketentuan pasal 5 mempunyai tugas dan wewenang:
a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana
- mencari keterangan dan alat bukti
- menyuruuh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (pasal 5 ayat 1a)
b. alat perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- pemeriksaan dan penyitaan surat
- mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (pasal 5 ayat 1b)
Dan selanjutnya sesuai dnegan ketentuan pasal 5 ayat 2 bahwa penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimanan pasal 5 ayat 1a dan b kepada penyidik.
2) penyidik, sesuai dengan ketentuan pasal 7 KUHAP memiliki tugas dan wewenang:
Karena kewajiban (pasal 6 ayat 1a) yaitu penyidik POLRI mempunyai wewenang:
1. menerima laporan/pengaduan
2. menyuruh berhenti seorang tersangka
3. melakukan tindakan pertama di TKP
4. melakukan penangkapan/penahanan, penggeledahan, penyitaan
5. melakukan penyitaan dan memeriksa surat
6. mengambil sidik jari dan memotret orang
7. memanggil orang sebagai saksi/tersangka
8. mendatangkan ahli
9. mengadakan penghentian penyidikan
10. mengadakan tindakan lain yang bertanggungjawab
3) Penyidik pembantu
Menurut ketentuan pasal 11 KUHAP bahwa wewenang penyidik pembantu sama seperti penyidik (pasal 7 ayat 1) kecuali terhadap penahanan yang diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.
HAKIM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24 menentukan” kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dll badan kehakiman menurut UU (ayat 1)
Susunan kekuasaan kehakiman itu diatur dengan UU (ayat 2).
Dalam penjelasan ditentukan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah seperti kekuasaan eksekutif dan legislative. Dijelaskan pada pasal 1 UU 4/2004 “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara hukum RI”.
Mengenai kebebasan hakim oleh E. Utrecht dikatakan ada 3 sebab/factor hakim tidak terlalu bebas dipengaruhi oleh asas presedent. Jika suatu perkara sudah pernah diputus maka terhadap masalah yang sama, hakim berikutnya akan mengikuti putusan yang pernah ada dengan alasan:
1. putusan hakim mempunyai kekuasaan/gezag
2. alasan praktis, hakim yang memeriksa hal yang sama lebih cenderung untuk mengikuti putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya.
3. adanya persesuaian pendapat antara hakim yang satu dengan hakim yg lainnya.
B. BADAN KEHAKIMAN
Pasal 44 (2) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan lain-lain badan kehakiman menurut UU. Lain-lain badan kehakiman diatur menurut UU dan utk ini dapat kita telusuri adanya beberpa UU yang mengatur permasalahannya, yaitu:
a. pada zaman Hindia Belanda, organisasi pengadilan diatur dalam suatu peraturan Ro sejak tahun 1948 sampai saat ini berlum ada peraturan RI yang menggantikan seluruh reglement tersebut.
b. UU Darurat no 1 tahun 1951 ttg tindakan sementara utk kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Kekuasaan itu dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dalam lingkungan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara.
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 1 butir 4 KUHAP “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukansuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.
Tujuan penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan selanjutnya atas dasar penyelidikan oleh penyidik dapat ditentukan apakah dapat atau tidak dilakukan tindakan penyidikan. Pasal 1 ke 10 UU 2/2002.
a. TUGAS PENYELIDIK DALAM PENYELIDIKAN
1) penyelidik karen akewajibannya mempunyai wewenang:
- menerima laopran atau pengaduan dari seseorang ttg adanya tindak pidana
- mencari keterangan dan alat bukti
- menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (pasal 5 ayat 1a)
Yang dimaksud dengan tindakan lalin adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dgn syarat:
- Tidak bertentangan dengan aturan hukum
- Selaras dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan sesuai dengan jabatan
- Tindakan harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- Atas pertimbangannya yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- Menghormati hak asasi manusia
2) penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- pemeriksaan dan penyitaan surat-surat
- mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (pasal 5 ayat 1b)
3) penyelidik dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1b (pasal 102 ayat 2).
TERTANGKAP TANGAN sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 butir 19 KUHAP, yaitu:
a. tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana
b. tertangkap sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan
c. tertangkap sesaat kemudian diserahkan oleh khalayak ramai sebagai orang yagn melakukan delik
d. tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yagn menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.
4) penyelidik wajib membuat berita acara terhadap segala tindakan yang telah dilakukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 ayat 1b dan melaporkan kepada penyidik (pasal 102 ayat 3) dan mengenai berita acara dimaksudkan seperti apa yang diatur dalam pasal 75 KUHAP).
5) bahwa penyelidikan dapat melakukan tugas penyelidikannya dikoordinasi dan diawasi serta diberi petunjuk oleh penyelidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1a (pasal 105) KUHAP.
6) penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1a dan 1b kepada penyidik (pasal 5 ayat 2 KUHAP).
b. HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM PENYELIDIKAN
penyelidikan merupakan proses awal dari diadakannya suatu penyelidikan dan oleh karenanya di dalam penyelidikan terdapat hubungan fungsional antara penyelidik dan penyidik yaitu:
1. penyelidik dapat melakukan tindakan seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1b harus ada perintah dari penyidik
2. penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikannya dikoordinasi serta diawasi oleh penyidik (pasal 105 KUHAP)
3. dalam mengakhiri tugas penyelidikannya, maka penyelidik wajib membuat berita acara dan selanjutnya dilaporkan kepada penyidik (pasal 102 ayat 2).
c.ASAL MULA SUATU PENYELIDIKAN
suatu penyelidikan akan diadakan sejak adanya laporan dan atau pengaduan.
1) laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seoran gkarena hak dan kewajibannya berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang ttg telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (pasal 1 butir 14 KUHAP)
2) pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan (pasal 1 butir 25 KUHAP).
Dalam sistem hukum acara pidana lama (HIR) melalui pasal 45 disebutkan bahwa keduanya ada perbedaan yaitu:
1. pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dalam UU dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapapun terhadap semua macam delik.
2. pengaduan dapat ditarik kemabli sedangkan laporan tidak dapat, dan bahkan sebaliknya seseorang yang telah melaporkan orang lain telah melakukan delik pada hal tidak benar dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
3. pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (pasal 74 KUHAP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu
4. sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.
2.PENYIDIKAN
Pasal 1 butir 2 KUHAP “penyidikan adalah serankaian tindakan penyidik dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tidak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan akhirnya dengan bukti yang ada dapat dipergunakan untuk mencari perbuatan pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya.
DALAM HUKUM ACARA PIDANA, BUKTI DIBEDAKAN MENJADI:
a. bukti dalam arti alat bukti
b. bukti dalam arti barang bukti yakni benda-benda:
- benda/tagihan tersangka yang diduga sebagai hasil kejahatan
- benda yang dipergunakan secara langsung/tidak langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan
- benda yang khusus dibuat untuk melakukan perbuatan
- benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakannya.
Dan selanjutnya mengenai bukti dalam arti alat bukti dapat dilihat dalam pasal 184 KUHAP.
A. RANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
1. penyidik yang mengetahui, menerima laporan/pengaduan telah terjadi tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan (pasal 106 KUHAP)
2. penyidik dalam memulai penyidikan memberitahu hal itu kepada penuntut umum
3. penyidik dalam melakukan tugas penyidikan berwenang seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP
4. penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyelidikan kepada penuntut umum
5. jika mengehentikan penyelidikannya, penyidik memberitahukan hal ini ke penuntut umum, tersangka atau keluarganya
6. jika hasil penyidikan telah cukup, penyidik membuat berita acara penyidikan dengan syarat yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP
B. HUBUNGAN ANTARA PENYIDIK DENGAN PENYIDIK PEMBANTU
- untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberi petunjuk kepada penyidik pembantu
- jika terdapat dugaan kuat hasil penyelidikan oleh penyidik pembantu, untuk dilakukan penuntutan, maka hasil ini dilaporkan kepada penyidik untuk dilanjutkan.
C. HUBUNGAN ANTARA PENYIDIK DENGAN PENASEHAT HUKUM
- penyidik wajib memberitahu kepada tersangka sebelum pemeriksaan bahwa tersangka berhak untuk mendapat bantuan hukum atau dia wajib untuk didampingi oleh penasehat hukum (pasal 56 dan 114 KUHAP)
- penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara hanya melihat dan mendengar, kecuali terhadap kejahatan keamanan Negara, penasehat hukum dapat hadir dengan melihat tapi tidak mendengar.
ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
1. tidak diperoleh bukti yang cukup artinya penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan. Atas dasar inilah kemudian penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
2. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak kejahatan maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
3. penghentian penyidikan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana
a. asas ne bis in idem: yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana atas perbuatan itiu telah diputus oleh pengadilan yang berwenang untuk itu dan memperoleh kekuadan hukum tetap.
b. apabila tersangkanya meninggal dunia
c. karena kadalluwarsa, tenggang waktu menurut KUHP
- lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan
- lewat masa 6 tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara, yg tidak lebih dari hukuman penjara selama 3 tahun
- lewat tenggang waktu 12 tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara kebih dari 3 tahun
- lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup
- atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 tahun, tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada point 1 sampai 4 dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.
PENANGKAPAN
Pasal 1 butir 8 KUHAP menentukan penagkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan/penuntutan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam UU ini. Dasar dilakukan suatu penangkapan, adanay dugaan yang kuat tersangka melakukan tindak pidana berdasar bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP). Dalam penjelasan, bukti permulaan yg cukup adalah bukti untuk menduga adanya tindak pidana.
TATA CARA PENANGKAPAN
Penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (pasal 18 ayat 1). Surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan (pasal 18 ayat 3).
BATAS WAKTU PENANGKAPAN
Pasal 19 ayat 1 “penangkapan yang dimaksud dengan ketentuan 17, dapat dilakukan paling lama satu hari”.
PENAHANAN
Pasal 1 ke 21 KUHAP “penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau oleh hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.
DASAR DILAKUKAN PENAHANAN
Menurut pasal 21 KUHAP, 2 dasar dilakukan penahanan:
1) dasar menurut hukum, bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan hukum dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
- tindak pidana itu diancam penjara 5 tahun atau lebih
- tindak pidana seperti pasal 282, 296. 335 ayat 1 dll dalam KUHP; pasal 25 dan 26 RO, pasal 1,2, 4 UU no 8 DRT 1955.
2) dasar keperluan
Dapat dilihat dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP penahanan dilakukan dengan alasan:
- Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa melarikan diri
- Merusak/menghilangkan barang bukti
- Mengulangi tindak pidana
PENGALIHAN JENIS TAHANAN (kewenangan diskresi)
Menurut ketentuan pasal 23 ayat 1 KUHAP pengalihan jenis tahanan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Pengalihan ini dinyatakan secara tersendiri yaitu dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum dan atau dnegan penetapan hakim dan tebusannya dikirimkan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.
PENANGGUHAN PENAHANAN (dikabulkan atau tidak adalah sebuah dikresi)
Atas permintaan tersangka/terdakwa penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai wewenang masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang (pasal 31 ayat 1 KUHAP). Mengenai jaminan berupa uang PP no 27/83 disebutkan bahwa uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkap pemeriksaan, disimpan di kepanitiaan pengadilan negeri (pasal 35 ayat 1 KUHAP). Apabila tersangka./terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu tiga bulan tidak diketemukan uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke khas Negara. Dalam hal jaminan berupa orang, apabila tersangka melarikan diri maka setelah tiga bulan tidak diketemukan pinjaman diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dan apabila penjamin tidak dapat membayar, juru sita menyita barang miliknya untuk dilelang dan hasilnya disetor ke kahs Negara melalui panitia pengadilan.
PENGGELEDAHAN
Pasal 1 butir 17 KUHAP “penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah temapt tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut UU ini.
Pasal 1 butir 18 KUHAP “penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada di badan dibawanya serta untuk disita.
PENYITAAN
Pasal 1 butir 16 KUHAP “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
PENYIMPANGAN DALAM HAL PENYITAAN
- Dalam hal tertangkap tangan penyitaan dapat dikenakan terhadap benda yang diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti
- Dalam hal tertangkap tangan, juga dapat disita benda/paket atau benda lain yang pengirimannya melalui kantor pos atau telekomunikasi atau jawatan perusahaan sepanjang benda tersebut diperuntukkan bagi terdakwa
- Penyidik berwenang untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkannya guna kepentingan pemeriksaan
PENGAMANAN BARANG SITAAN
1) beda sita simpanan dalam rumah penyimpanan sitaan dan penyimpanan dilakukan sebaik-baiknya dgn tnggungjawab masing-masing sesuai dgn tingkat pemeriksaan perkara serta dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun (pasal 44).
Dalam ketentuan pasal 26 – 34 PP no. 27/1983 mengatur tentang RUPBASAN. Penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara, kantor kejaksaan atau di kantor pengadilan negeri, di bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat dilakukan di tempat lain atau tetap di tempat benda sitaan.
2) benda-benda sitaan yang mudah rusak dan membahayakan atas persetujuan tersangka dapat diambil tindakan:
- jika benda tersebut masih di tangan penyidik, penuntut umum, benda tersbeut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau keluarganya.
- jika perkara ada di tangan pengadilan, mala benda tersebut dapat dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkara tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
Barang-barang sitaan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak atau dari siapa benda tersebut disita apabila:
1. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
2. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak terbukti atau bukan merupakan tindak pidana
3. perkara tersebut dikesampingkan oleh jaksa atau perkara ditutup demi hukum.
Jika perkara tersebut telah diputus, benda yang disita dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan, kecuali dalam putusan tersbeut dinyatakan benda tersebut dirampas untuk Negara, dimusnahkan atau dirusak sampai tidak bisa dipergunakan.
PRAPENUNTUTAN
Penuntut umum sesuai dengan kewenagannya mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan dengan penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 KUHAP. Dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
Dalam buku pedoman pelaksana KUHAP, bahwa dalam pasal 14b tersebut dikaitkan dengan pasal 138 menyebutnya dgn istilah prapenuntutan. Pasal 110 menyebutkan:
1) dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, dia wajib menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum
2) dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.
3) dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyelidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dnegan petunjuk dari penuntut umum
4) penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau sebelumnya ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik.
Pasal 138 KUHAP menyebutkan: penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan, segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahu kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.
Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum diserta petunjuk ttg hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan berkas, penyidik sudah harus mengembalikan berkas itu kepada penuntut umum.
PENUNTUTAN
Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tidnakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Tindakan yg dapat dikerjakan sehubungan dgn wewenang yang ada:
a. Sebelum perkara dilimpahkan di pengadilan:
- mengadakan pra penuntutan
- menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik
- penuntut umum dapat menutup perkara demi kepentingan hukum (pasal 76, 77, 78 KUHP)
- penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan surat penetapan (alasan tidak cukup bukti atau bukan peristiwa pidana)
- penuntut umum melimpahkan perkara ke pemgadilan yang berwenang, menyiapkan surat dakwaan
b. melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan
c. melaksanakan penetapan hakim
d. melaksanakan upaya hukum
BEBERAPA HAL DALAM HAL PENUNTUTAN
a. perkara dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum artinya perkara dihentikan penuntutannya karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, apabila kemudian ternyata ada alasan baru tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melaksanakan penuntutan pada tersangka (pasal 140 ayat 2a). alsan baru diperoleh penuntut umum dari penyidik berasal dari keterangan tersangka, saksi, barang bukti, petunjuk yang baru kemudian didapat.
b. perkara ditutup demi hulum artinya apabila terjadi dimana tersangka meninggal dunia atau perkara tergolong ne bis in idem, kadaluwarsa. Hal ini juga dapat kita kaitkan dnegan ketentuan pasal 76, 77, 78 KUHP
c. penyimpangan perkara untuk kepentingan umum merupakan wewenang jaksa agung, maksudnya penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan hukum yang menjadi wewenang jaksa agung. Hal ini merupakan hak dari jaksa agung yang disebut asas opprotunitas.
SURAT DAKWAAN
Arti dan tujuan surat dakwaan
Surat tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat diambild ari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhkan hukuman.
Tujuan surat dakwaan dapat dilihat dari 2 sisi: dari sisi penuntutan dan dari sisi terdakwa sendiri. tujuan utama dari surat tuduhan adalah bahwa UU ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana untuk itu sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.
Dari segi terdakwa bahwa kepentingan surat tuduhan adalah agar ia mematuhi setepat-tepatnya dan setelitinya apa yang dituduhkan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya, dapat mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan tersebut.
CARA MEMBUAT SURAT DAKWAAN
Dapat dilihat dalam pasal 141, 142 KUHAP
1) dengan cara penggabungan
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila dalam waktu yang sama atau hamper bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
- Beberapa tindaka pidana yang dilakukan oelh seseoran gyan gsama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
- Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut dengan yang lainnya.
- Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yan glainnya tapi satu dengan yang lainnya ada hubungan, dalam hal ini penggabungan perlu bagi kepentingan pemeriksaan
2) cara terpisah
Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah (pasal 142 KUHAP). Hanya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 ayat 2 KUHAP). Dan dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik (pasal 144 ayat 3 KUHAP).
SYARAT SURAT DAKWAAN
Pasal 143 ayat 2 menyebutkan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
1) syarat formal: nam alengkap, TTL, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka
2) syarat materiil: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana itu dilakukan.
Dan apabila surat dakwaan tidak memnuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayayt 2b maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum (pasal 143 ayat 3)
Selanjutnya apakah yang dimaksud dengan uraian yang cermat dan jelas dan lengkap dalam KUHAP tidak dijelaskan. Namun kiranya dalam hal ini dapat dihubungkan dnegan pendapat Jankers yang emnyebutkan bahwa yang harus dimuat ialah selain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsure-unsur yuridis kejahatan bersangkutan.
PERUBAHAN SURAT DAKWAAN
Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum menetapkan hari sidang baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan (pasa; 144 ayat 1 KUHAP).
Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 haru sebelum sidang dimulai (pasal 144 ayat 2 KUHAP) dan dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik (pasal 144 ayat 3 KUHAP).
BENTUK/MACAM SURAT DAKWAAN
Dakwaan dapat disusun secara tunggal, alternative dan ataupun subside.
1) dakwaan tunggal
Dalam hal seseorang atau lebih telah melakukan tindak pidana lebih dari 1 macam perbuatan saja maka dakwaan disusun secara tunggal.
2) dakwaan komulatif
Dalam hal terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari satu macam. Dalam perbuatan dakwaannya harus diuraikan satu persatu perbuatan yang dilakukan dan kemudian dalam pembuktiannya juga setiap tindak pidana yang telah dilakukan harus dinuktikan. Dan istilah yagn diperguakan ialah dakwaan keatu, kedua, ketiga, dst.
3) dakwaan alternative
Terhadap terdakwa didakwa telah melakukan beberapa tindak pidana akan tetapi perbuatannnya hanyalah satu. Misalnya terdakwa didakwa melakukan pencurian atau penadahan sedang perbuatan terdakwa sendiri sebenarnya adalah salah satu dari kedua dakwaan tersebut.
4) dakwaan subsidair
Dalam perbuatan subsidair, terhadap terdakwa didakwa telah melakukan suatu kejahatan dan terhadap kejahatan yang dilakukan tersebut yang ancaman hukuman terberat disebutkan paling atas kemudian berturut-turut kebawah yang lebih ringan. Sehingga istilah yang dipergunakan ialah dakwaan primair atas dakwaan yang terberat dan subsidair, lebih subsidair, dst.
Contoh: bahwa dalam hal pembuatan surat dakwaan perlu juga diperhatikan ketentuan pasal 141 dan 142 KUHAP.
PELIMPAHAN PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KE PENGADILAN YANG BERWENANG
Penuntut umum dalam melakukan tugas penuntutan dimana setelah dibuat surat dakwaan, maka akan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut (pasal 143 ayat 1 jo pasal 140 KUHAP).
Pelimpahan perkara dengan surat pelimpahan perkara kepada penagdilan negeri yang berwenang dan turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya dan penyidik (pasal 143 ayat 4). Dan menurut penjelasa pasal 143 ayat 4 KKUHAP bahwa yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara”adalah termasuk surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkaranya.
Pengadilan yang berwenang menagdili diatur dalam pasal 84 KKUHAP yang menyebutkan:
1) pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya
2) pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang menagdili perkara tersebut apabila temapt kediamannya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3) terhadap beberapa terdakwa melalkukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.
BAHAN UAS
HUKUM ACARA PIDANA
UU Kejaksaan UU No.16 Tahun 2004
Azas yang dipakai dalam kejaksaan:
- Asas legalitas dalam arti formil
- Asas oportunitas
Pengertian azas legalitas materiil: suatu perbuatan baru bisa dipidana jika terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pengertian asas legalitas formil: hak jaksa untuk menuntut setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana.
Pengertian azas opportunitas: kewenangan jaksa penuntut umum untuk menyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum.
Pasal 285 KUHP : pemerkosaan
Pasal 284 KUHP : perzinahan
Istilah-istilah penuntutan:
1. prapenuntutan: pengembalian BAP dari penuntut umum ke penyidik untuk dilengkapi
2. tuntutan: permohonan jaksa pada hakim untuk penghukuman.
3. penghentian tuntutan
4. dihentikannya penuntutan
5. surat tuntutan
SP3: Surat Perintah Penghentian Penyidikan kewenangan penyidik untuk menghentikan suatu perkara karen dianggap tidak cukup bukti
SKP2: Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan kewenangan jaksa penuntut umum karena BAP dianggap tidak cukup bukti, perkara ne bis in idem, perkara daluwarsa, terdakwa meninggal, atau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena cacat mental (pasal 44 KUHAP).
TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN (pasal 14 KUHAP)
a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengaubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
d. membuat surat dakwaan
e. melimpahkan perkara ke pengadilan
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
g. melakukan prapenuntutan
h. menutup perkara demi kepentingan hukum
i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
j. melaksanakan penetapan hakim.
TUGAS POKOK KEJAKSAAAN membuat surat dakwaan
FUNGSI SURAT DAKWAAN:
Surat dakwaan dipakai sebagai “titik central” dalam acara pidana karena:
1. bagi jaksa penuntut umum
- surat dakwaan merupakan titik awal yang dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang beracara pidana
- sebagai pedoman dalam membuat tuntutan /requisituur
2. bagi hakim
- sebagai pegangan pokok dalam memeriksa perkara
- sebagai kelanjutan proses pemeriksaan tahap/proses perkara berikutnya
3. bagi advokat
- sebagai dasar membuat pembelaan
- sebagai dasar mengeksepsi (membantah dakwaan itu)
4. bagi terdakwa
- sebagai dasar karena apa tuduhan ditimpaan kepadanya
- sebagai dasar untuk melakukan pembelaan diri
WEWENANG JAKSA : mempunyai wewenang melakukan tindakan “diskresi” yaitu tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu dan bertanggungjawab pada hukum.
Eksepsi atau sanggahan adalah hak dari terdakwa.
SYARAT SURAT DAKWAAN SUPAYA MEMENUHI KEABSAHAN SECARA HUKUM:
1. syarat formal
- Mengarah pada unsure-unsur yang sifatnya subyektif(daripada si terdakwa itu sendiri) menyangkut identitas si terdakwa untuk menghindari error in persona.
Apa konsekuensi hukum dari identitas tidak lengkap?
Dakwaan tidak dapat diterima oleh pengadilan, namun jika dakwaan tidak diterima, dakwaan bisa diperbaiki untuk dapat diajukan lagi.
- Identitas lengkap
Identitas harus ditandatangani oleh terdakwa dan jaksa yang membuat dakwaan itu.
2. syarat materiil
Menyangkut unsur-unsur objektif ada 2 hal yang sangat penting:
- Uraian tindak pidana rangkaian cerita kasus tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Uraian tindak pidana haruslah cermat, jelas dan lengkap.
a. CERMAT : uraian tindak pidana harus memnuhi ketentuan undang-undang. Kecermatan tidak hanya pada tindak pidananya saja. Jaksa juga harus cermat pada pelakunya (bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak).
b. JELAS : unsure-unsur pasal yagn didakwakan harus jelas. Missal unsure pasal 362 KUHP : tentang pencurian yaitu, mengambil barang milik orang lain, melawan hukum sebaian atau keseluruhan, dipidana sekian tahun penjara. Unsure-unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yaitu mengambil nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, secara melawan hukum. Jika jaksa belum secara pasti tahu jenis-jenis tindak pidana yagn serumpun. Mirip tapi tak sama, missal: pencurian >< penadahan, pembunuhan >< penganiayaan. Tindak pidana yang mengaburkan dilihat dari unsure-unsur deliknya.
c. LENGKAP: unsure-unsur tindak pidana seluruhnya harus ada. Dalam bahasa KUHP unsure “mengambil” dan “barang” sudah diperluas.
2. waktu (tempos delicti) dan tempat (locus delicti)
Tempoes delicti : waktu kejadian harus jelas. kapan dan pada jam berapa kejadian itu terjadi.
Locus delicti : tempat kejadian itu dimana haruslah jelas dan lengkap. Misalnya berkaitan dengan daerah, kecamatan dan kabupaten.
RESIKO HUKUM jika dakwaan materiilnya tidak jelas dalam arti kabur atau tidak lengkap maka dakwaan diberi sebutan “obscuurlible” dakwaan menyebabkan gugur, dakwaan tidak bisa diajukan lagi sehingga BATAL DEMI HUKUM”
JENIS ATAU MACAM SURAT DAKWAAN
1. dakwaan tunggal: jaksa di dalam memformulasikan dakwaannya hanya memasang 1 pasal/ 1 rumusan delik saja terhadap si terdakwa (berarti perbuatannya sudah terang) paling gampang.
Pertimbangan hukum social justice (pertimbangan sosiologis/hati nurani)
2. dakwaan akternatif(pilihan) : jaksa memformulasikan pasal dengan 2 tuduhan:
Primer: pasal 338 (pembunuhan)
Subsidet: pasal 351 (penganiayaan).
Tidak sengaja membunuh (penganiayaan) tapi dia mati. Subside dilanjutkan.
3. dakwaan komulatif : berasal dari kata komulasi yang artinya gabungan atau penyertaan. Jaksa memformulasikan dakwaannya karena terjadi beberapa gabungan tindak pidana, namun pelakunya hanya satu orang. Missal: A masuk sebuah rumah dengan merusak pintu depan rumah, sehingga ketahuan dan melukai si tuan rumah B (penganiayaan), sehingga korban meninggal (pembunuhan) dan si A kemudian mencuri barang-barang milik korban (pencurian). Maka si terdakwa dihukum dengan hukuman terberat pembunuhan, dihukum 15 tahun + 1/3 = 20 tahun. Di Indonesia menganut pemidanaan absorbs stelsel (hukuman-hukuman diserap oleh hukuman yang terberat) bukan komulasi stelsel (penambahan) seperti di Negara-negara maju.
4. dakwaan berlapis (subside) : jaksa dalam memformulasikan dakwaannya dengan menggabungkan beberapa perbuatan karena perbuatannya merupakan perbuatan merangkai, namun belum jelas jenis perbuatannya. (memasang lebih dari 1 atau 2 pasal).
Missal:
- Primer (pasal 340 KUHP)
- Subsider (pasal 338 KUHP)
- Lebih subside (pasal 351 ayat 1 KUHP)
- Lebih subside lagi (pasal 351 ayat 2 KUHP)
- Lebih-lebih subsider lagi (pasal 351 ayat 3 KUHP)
- Terlebih subside (pasal 335 KUHP) terror mental/perasaan tidak enak/ancaman.
Dari primer sampai lebih-lebih subside lagi tidak terbukti, yang terbukti yaitu terlebih subsider.
5. dakwaan kombinasi (gabungan)
Gabungan tindak pidana umum karena bersamaan dilakukan maka digabung dengan tindak pidana khusus.. dari dakwaan tunggal digabung dengan dakwaan komulasi. Hal ini jarang diterapkan karena jarang terjadi.
TEKNIK DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN HARUS MEMPERHATIKAN 4 HAL:
1. harus cermat, jelas dan lengkap
2. surat dakwaan – sinkron – hasil penyidikan – BAP
Sinkron disini adalah sinkron dengan tindak pidananya, alat bukti juga sinkron antara surat dakwaan dan BAP.
3. harus merumuskan pelakunya dengan cermat.
DAKWAAN BERUBAH MENJADI TUNTUTAN (REQUISITUUR)
Perubahan surat dakwaan : surat dakwaan bisa diperbaiki / direvisi sebelum sidang dimuali atau seminggu setelah dilimpahkan ke pengadilan (sesuai asas trilogy peradilan cepat, sederhana, biaya ringan).
Biaya ringan : bisa dijangkau oleh pihak-pihak yang berperkara (penjelasan KUHAP)
Panjer perkara disesuaikan dengan objek perkara.
Fungsi jaksa penuntut umum
1. sebagai penuntut umum
2. aparat eksekusi (eksekutor) melaksanakan penetapan hakim.
GELAR PERKARA pada kasus-kasus besar. untuk menghindari reaksi publik setelah perkara disidangkan.
Eksaminasi perkara : perkara yang disidangkan bisa dikritik dengan LSM bekerjasama dengan perguruan tinggi.
HUKUM ACARA PIDANA TIDAK STATIS NAMUN MENGALAMI PERKEMBANGAN.
Dalam tindak pidana mana jaksa boleh ikut melakukan penyidikan? Dalam tindak pidana khusus.
PROSES PERSIDANGAN
Dari gedung kejaksaan ke pengadilan
Pengadilan : institusi/kelembagaan (gedung, hakim, perangkat keras)
Peradilan: proses/ mekanisme rangkaian peristiwa sampai mengetuk palu.
ADA 12 TAHAPAN PROSES PERSIDANGAN
1. penetapan dan penentuan hari/tanggal sidang dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan saksi-saksi, dipanggil oleh pengadilan melalui panitra. Dan kemudian hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum.
2. dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa
3. memberikan kesempatan pada terdakwa untuk menyatakan bantahan/sangkalan (eksepsi) merupakan bantuan hukum yang pertama.
BENTUK EKSEPSI ADA 2 :
1. eksepsi absolute: menyangkut kompetensi pengadilan. Misalnya: pengadilan negeri denpasar tidak berwenang mengadili karena kejadian terjadi di kabupaten tabanan.
Eksepsi absolute ada 2 yaitu:
a. kompetensi absolute: kewenangan mengadili berdasarkan jenis pengadilan
b. kompetensi relative: TKPnya di tabanan, dakwaannya dibawa ke denpasar.
2. eksepsi relative: menyangkut surat dakwaan dan obscuur. Jika eksepsi diterima oleh pengadilan, prosesnya berhenti. Tetapi jika tidak diterima prosesnya berlanjut.
4. proses pembuktian
Dengan diawali pemeriksaan saksi dan penyinkronan barang bukti dan alat bukti (awal proses pembuktian dalam kasus perdata).
5. pemeriksaan terdakwa
Terdakwa akan memberikan keterangan. Terdakwa diperiksa dengan keadaan bebas dan tidak ada unsure pengekangan (terdakwa diperlakukan secara manusiawi).
6. jaksa melakukan tuntutan/requisitoir
Dari jaksa penuntut umum, dalam surat tuntutan itu dimuat berapa tahun terdakwa akan dihukum oleh hakim
7. terdakwa/kuasanya menyampaikan pledooi (nota pembelian) dimaksudkan untuk membela diri/meringankan posisi terdakwa.
8. replik : tanggapan atas pledooi
9. duplik : tanggapan atas replik
10: musyawarah majelis hakim
11. vonis/putusan
12. eksekkusi putusan (pelaksanaan putusan hakim)
KOMPETENSI ADA 2 YAITU KOMPETENSI ABSOLUT DAN KOMPETENSI RELATIF.
Kompetensi absolute yaitu kewengan mengadili yang dimiliki oleh 1 jenis peradilan yang tidak boleh diambil alih kewenangannya oleh jenis peradilan lain.
Jenis-jenis peradilan di Indonesia:
Peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, peradilan agama, peradilan militer dan sebuah mahkamah konstitusi.
Kompetensi relative kewenangan 1 jenis peradilan yagn diselesaikan kasusnya oleh 1 jenis peradilan dalam lingkungan kewenangan tersebut berdasarkan locus delicti dimana tindak pidana itu terjadi.
Contoh: delik terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri denpasar, harus diadili di PN denpasar. ada perkecualian secara teknis: pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana di beberapa wilayah hukum PN.
- Korban terbanyak
- Alat bukti terlengkap
- Saksi-saksi banyak
Ini dipakai pertimbangan, PN mana yang akan mengadili.
Di dalam persidangan pidana mengenal penggolongan perkara, namun dalam kasus perdata tak ada penggolongan perkara.
JENIS PERKARA DALAM KASUS PIDANA (etimologis)
1. perkara tolakan (biasa)
Ukuran/syarat-syaratnya:
- Terhadap delik-delik yang ancaman pidananya minimal 5 tahun atau lebih. Rata-rata di atas 5 tahun. Kualifikasinya penggolongan tindak pidana berat, selain itu pembuktiannya rumit/sulit. Rumit karena barang bukti sebagai alat bukti banyak, berbagai jenis, bahkan ratusan (bukti fisik, surat, saksi banyak) sehingga sulit untuk membuktikan.
- Syarat lainnya yaitu harus ada surat dakwaan, kehadiran jaksa dan surat dakwaan mutlak harus ada.
2. perkara sumir ( singkat)
Syarat-syarat:
- Ancaman pidananya / rumusan deliknya paling lama 1 tahun
- Pembuktiannya mudah/sumir/tidak rumit
- Jenis perkaranya tergolong perkara yang tidak berat/ringan
- Hakim disini dapat menjatuhkan hukuman percobaan atau pidana bersyarat (pidana janggelan).
- Diatur padal pasal 14a sampai dengan 14f KUHP.
Syarat umum tak mengulangi tindak pidana/ tidak membuat keresahan
Syarat khusus ditentukan oleh hakim.
Jika melanggar syarat-syarat ini akan langsung masuk penjara (pelaksanaannya di rumah namun pengawasannya rumit dalam pidana percobaan).
- Boelh tidak ada jaksa (secara teori) tapi dominan dalam praktek itu ada jaksanya agar bisa dipertaggungjawabkan.
- Dampak kerugian yang ditimbulkan tidak begitu luas, tidak banyak pihak yang dirugikan.
3 perkara ringan/roll/cepat/novies. Perkara dalam arti rool menggelinding cepat. Perkara novies pembuktiannya sangatlah ringan.
Syarat-syarat:
- Ancaman pidananya maksimal 3 bulan
- Hanya terhadap tindak pidana yang ringan sekali.
Contohnya disini: tindak pidana menyangkut pelanggaran misalnya menabrak orang sehingga orang tersebut meninggal. Pasal 359 digolongkan ke pelanggaran kecelakaan lalu lintas. Sedangkan pada perkara tilang, tidak bayar denda dikurung sebagai pengganti denda.
MACAM-MACAM KURUNGAN
- Hukuman kurungan murni
- Hukuman kurungan pengganti denda
JENIS ALAT BUKTI (pasal 184 KUHP)
a. keterangan saksi: adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang karena ia melihat, mendengar dan mengalami peristiwa pidana. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan terhadap apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.
apakah sebagai saksi korban (melihat, mendengar, mengalami) ataukah sebagai saksi pelapor (melihat dan mendengar) akan menunjang pembuktian.
- Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh UU.
- Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan pasal 159 (2) KUHAP)
Jenis-jenis saksi:
1. saksi biasa (saksi umum) setiap orang yang berusia 17 tahun ke atas wajib menjadi saksi.
2. saksi ahli seseorang yang dianggap tahu wajib memberi keterangan
3. saksi a charge saksi yang meringankan
4. saksi a de charge saksi yang memberatkan, diajukan jaksa penuntut umum untuk mendukung dakwaannya. Kewajiban sebagai warga Negara (wajib jadi saksi, bayar pajak, bela Negara)
KETENTUAN SEBAGAI SAKSI (185 KUHAP):
Melihat sendiri
Mengalami sendiri
Mendengar sendiri
Bukan anggota keluarga terdakwa sampai derajat ketiga, keluarga ayah atau ibu, suami/istri (walaupun sudah cerai)
Karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia
TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI
- Saksi dipanggil satu persatu menurut urutan sebaiknya o/ hakim. Korban first. (160 (1)
- Memeriksa identitas
- Saksi wajib mengucapkan sumpah (160 ), di dalam sidang/ diluar (233). Tidak sumpah = sandera/ dianggap keterangan biasa (161)
- Keterangan berbeda dengan BAP. Hakim wajib mengingatkan (163)
- Terdakwa dapat membantah atau membenarkan keterangan saksi (164(1)
- Kesempatan mengajukan pertanyaan (164)
- Larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (166)
- Saksi tetap dihadirkan di sidang (167) atau ditentukan lain (172) Pemeriksaan saksi tanpa hadirnya terdakwa (173).
SYARAT SAH KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI
- Disumpah Mengenai perkara yang dilihat, didengar, dialami serta alasan pengetahuannya.
- Harus didukung alat bukti lainnya
- Persesuaian antara keterangan dengan lainnya
b. keterangan ahli: Keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan (186 KUHAP) Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat (visum et repertum yang dijelaskan oleh seorang ahli)
c. surat: Prof. Pitlo, Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:
- Berita acara dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum
- Surat keterangan dari seorang ahli
- Surat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana
d. petunjuk: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (188)
Petunjuk hanya diperoleh dari :
- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa
e. keterangan terdakwa (pasal 184 ayat (1) KUHAP): Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (189)
Prinsip keterangan terdakwa
a. Tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (pasal 166 KUHAP)
b. KUHAP tidak menganut asas The Right to Remain in Silence (Pasal 175 KUHAP)
Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab
KESAKSIAN
1. syarat formal
a. sumpah :seseorang sebelum memberi kesaksian harus bersumpah bahwa yang dikatakan tiada lain adalah yagn sebenarnya. Sumpah diucapkan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Sumpah merupakan pertanggungjawaban moral.
b. keterangan itu harus didukung oleh alat bukti lalin (unnus testis nullus testis). Dalam perkara apapun minimal harus ada 2 alat bukti.
2. syarat materiil
a. apa yang dilihat, didengar, dialami harus memiliki kekuatan pembuktian. Kesaksian de audituur adalah kesaksian berdasarkan mendengar dari orang lain.
b. keterangan saksi harus logis : keterangan saksi haruslah masuk akal
ORANG YANG TAK BERHAK MENJADI SAKSI
a. orang yang masih di bawah umur,belum berumur 15 tahun. Batasan umur masih rancu dalam KUHP. UU perlindungan anak (kedewasaan) minimal umur 18 tahun.
Dalam kesaksian 15 tahun atau sudah kawin (dianggap sudah dewasa) diperbolehkan menjadi saksi. Masing-masing UU memberikan batasan yang berbeda-beda mengenai batas umur.
b. orang yang cacat mental/gangguan jiwa
c. bekas suami/istri terdakwa, saudara terdakwa kecuali terdakwa mengizinkan dan jaksa memperbolehkan (dalam praktek).
KESAKSIAN YANG TIDAK DIANGGAP SAH
a. kesaksian yang diberikan di luar pengetahuan saksi
b. kesaksian yang diberikan tidak di atas sumpah
c. kesaksian yang diberikan di luar persidangan karena kesaksian yang sah adalah diberikan dalam sidang.
PERLINDUNGAN SAKSI UU No 13 tahun 2006
Perlindungan saksi diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kumpulkan saksi dulu baru mencari tersangka untuk menghindari praperadilan.
SISTEM TEORI PEMBUKTIAN
1. tindak pidana bebas (convection intime) : berdasarkan keyakinan hakim. Pembuktian ini mengarah pada sifat subyektif dan tidak terikat oleh alat bukti.
2. tindak pidana berdasarkan keyakinan yang logis (convection Raissone): dilandasi oleh alasan – alasan yang logis. Ada pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal.
3. tindak pidana berdasarkan UU secara positif (positief wettelijke bewijst theorie) : hakim hanya berdasarkan alat bukti yang diatur oleh UU yang berlaku dan hukumnya sendiri (ius constitutum) contoh : alat bukti pasal 184 ayat 1 KUHAP.
4. tindak pidana berdasarkan UU secara negative (negatief wettelijke bewijst theorie): disamping ada alat bukti yagn sah menurut UU, harus ada keyakinan hakim subyektif yang dilandasi oleh hukum itu sendiri bukan subyektif dalam arti negative. KUHAP menganut tindak pidana berdasarkan UU secara negative (sistem pembuktian yang negative).
MENGAPA KUHAP MENGANUT SISTEM PEMBUKTIAN YANG NEGATIF?
- Mencari kebenaran materiil untuk mencari keadilan substantive.
- Pasal 183 (hakim baru akan mengatakan kalau berdasarkan alat bukti yang sah dan adanya keyakinan)
- Tujuan acara pidana adalah mencari kebenaran yang materiil maka dari itu putusan hakim benar-benar mencari keadilan substantive. Landasan hukumnya yaitu pasal 183 jo pasal 184 ayat (1) KUHAP.
PUTUSAN HAKIM --- perkara pidana
1. putusan bebas (vrijspraak): putusan bebas dari segala dakwaan karena:
a. hakim membebaskan terdakwa karena perkara tidak cukup bukti
b. buktinya cukup tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa maka si terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan
2. putusan lepas ( Ontslaag van alle rechtsvervolging): putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena
a. perkara bukan perkara pidana/peristiwa pidana
b. karena UU memberikan alasan pembenar dan pemaaf terhadap perbuatan pelaku sehingga pelakunya tidak mesti dipidana dan harus dilepaskan.
3. putusan pemidanaan (verordeling): dimana si terdakwa terbukti melakukan apa yagn dituduhkan berdasarkan alat bukti yagn ada dan berdasarkan keyakinan hakim.
PUTUSAN HAKIM: putusan yagn diucapkan dalam persidangan setelah proses pembuktian.
DISSENDING OPINION : beda pendapat.
Jika terdakwa dan jaksa tidak puas dengan putusan hakim maka ada upaya yagn disebut upaya hukum.
UPAYA HUKUM
Upaya hukum (pasal 1:12), hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU. Dua upaya yang dapat ditempuh:
1. upaya hukum biasa
a. verzet: upaya hukum terhadap putusan eksepsi
b. banding (pasal 67), suatu alat hukum (rechtsniddel) yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, agar putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi, dengan tujuan memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Permohonan ini dapat dilakukan dalam waktu 7 hari setelah vonnis diberitahukan kepada terdakwa,
c. kasasi: suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari mahkamah agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir. Permohonan ini diajukan dalam kurung waktu 14 hari setelah vonnis dibacakan. Pada pengajuaan kasasi, terdakwa diwajibkan membuat memori kasasi yang diserahkan kepada panitera pengadilan negeri dan untuk itu panitera memberi suarat tanda terima. Alasan kasasi diajukan, karena pengadilan tidak berwenang atau melampau batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 253:1)
2. upaya hukum luar biasa
a. kasasi demi kepentingan hukum, (pasal 259), semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selaian dari putusan MA, Jaksa Agung, dapat mengajukan satu kali permohonan, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
b. herziening (PK) peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 263:1). Peninjauan ini diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Alasan pengajuan (pasal 263:2), apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui sebelum sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan bebas dari segala tuntutan, atau ketentuan lebih ringan (novum), apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.pengadilan ditetapkan.
SARANA HUKUM PREROGATIF PRES
a. grasi: wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau merobah sifat/bentuk hukuman (pasal 14 UUD 1945). Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang.
b. amnesty: Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.
c. abolisi: Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.
d. rehabilitasi: Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya
4. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EXECUTIE)
KUHAP mengatur pelaksanaan putusan pengadilan pasal 270 – 276:
Putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa
Pidana mati
Pidana berturut-turut
Pidana denda
Pengaturan barang bukti yang dirampas oleh negara
Ganti kerugian
Biaya perkara
Pidana bersyarat
"Jika kamu ingin bahagia, buatlah terlebih dahulu orang lain bahagia, maka kamu akan merasakan sendiri apa makna kebahagiaan itu sesungguhnya"
Jumat, 03 Februari 2012
HAKI
Istilah HKI.
HAKI merupakan singkatan yang pertama. HKI pada awalnya berasal dari istilah IPR (Intelectual Property Rights). Intelektual yang berarti pikiran, Property yang berarti kekayaan, dan Rights yang berarti hak. Kemudian di Indonesia disebut dengan HAKI yang berarti Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kemudian berubah lagi menjadi HaKI karena kalau disebutkan Hak Atas Konotasinya pasti ada Hak Bawah, berkaitan/berhubungan sehingga diubah penulisannya dengan huruf kecil. Sehingga untuk lebih tepat maka istilah yang digunakan sekarang adalah HKI.
Pengertian HKI.
HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Intinya hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. HKI adalah memikirkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Dalam satu produk kita bisa menaruh banyak manfaat sehingga dalam menggunakan produk akan semakin gampang. Ini adalah akibat dari kreatifitas intelektual seseorang. Kita umumnya hanya sebagai user (pengguna) tak pernah memikirkan bagaimana caranya menggunakan intelektual kita.
Obyek dalam HKI.
Obyek dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Subyek HkI.
Subyek HKI adalah orang yang melahirkan karya/ orang yang kreatif menggunakan intelektualnya.
2. Penggolongan HKI
HKI dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu Hak Cipta (Copy Rights), yang sistem perlindungannya secara automatically protection system. Dan yang kedua yaitu Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang sistem perlindungannya dengan first to file system artinya pendaftar pertama lah yang dilindungi. Hak Cipta terdiri dari hak Cipta atau Copy rights saja. Sedangkan Hak kekayaan Industri terdiri dari :
1 Paten
2 Merek
3 Design Industri
4 Rahasia Dagang
5 Design Tata Letak Sirkuit Terpadu
6 Varietas Tanaman
Perbedaan Hak Cipta dengan Hak Kekayaan Industri
Pada Hak Cipta hasil karya tertentu lebih dilindungi, karena begitu lahir sudah diakui karya ciptanya (automatically protection system), sedangkan pada Hak Kekayaan Industri kurang dapat secepat hak cipta dalam pengakuannya, karena tergantung siapa yang mendaftarkan hasil karyanya terlebih dahulu, tidak memandang apakah orang itu memang yang menciptakan atau mengambil hak orang lain. Jika dipergunakan dengan SENI (Art) maka dianggap sebagai hak cipta. Sedangkan jika dipergunakan dengan industri maka dianggap sebagai hasil industry.
3. Konsep Perlindungan HKI
Dalam perkembangannya masih terjadi pro dan kontra antara negara maju dan negara berkembang.
1. Individual Rights
Berne Convention, Paris Convention, TRIPs Agreement. HKI dalam hukum perdata masuk dalam hak kebendaan yang tidak berwujud, yakni ide/pikiran. Sedangkan kalau berwujud, seperti orang yang membuat cincin, tapi idenya dari orang lain. Konsep Individual Rights digunakan oleh negara maju, bukan merupakan konsep negara Indonesia asli. Konsep ini menerapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan reward atas apa yang dihasilkannya melalui intelektualitasnya yang menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga dan pikiran.
2. Communal Rights
Konsep Communal Rigths biasanya digunakan oleh negara-negara berkembang karena mereka belulm mampu menggunakan konsep individual Rights. Kepribadian Masyarakat Indonesia pada khususnya yang percaya pada suatu kebiasaan: “kita sebagai manusia telah mempunyai rejeki masing-masing, sehingga kalaupun skarya dari kita ditiru oleh orang lain, maka kita akan senang, tidak marah seperti konsep Individual Rights. Pada negara-negara komunal, yang dipentingkan adalah rasa kebersamaan. Karena masih adanya Hukum Adat, Hukum Kebiasaan Masyarakat.
4. Dasar Hukum HKI
UU yang berlaku adalah berdasarkan Konsep Individual Rights.
a. Hak Cipta UU No 19 Tahun 2002
b. Merek UU No. 15 Tahun 2001
c. Paten UU No. 14 Tahun 2001
d. Design Tata Letak Sirkuit Terpadu UU No. 32 Tahun 2000
e. Design Industri UU No. 31 tahun 2000
f. Rahasia Dagang UU No. 30 Tahun 2000
PERSETUJUAN TENTANG ASPEK PERDAGANGAN TERKAIT DENGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Trips Agreement terdiri dari 7 Bab dan 73 pasal;
Bab I mengenai Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar, diatur dari pasal 1 sampai pasal 8 yang terdiri dari Sifat dan Lingkup Kewajiban, Konvensi Kekayaan Intelektual, Most-Favoured-Nation Treatment, Perjanjian Multilateral Akuisisi atau Pemeliharaan Perlindungan, Exhaustion, Tujuan, dan Asas-asas.
Bab II mengenai Standar Tentang Ketersediaan, Ruang Lingkup Dan Penggunaan
Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dibagi menjadi 8 bagian. Bagian 1 mengatur mengenai Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait (neighbouring right) yang diatur dari pasal 9 sampai pasal 14 yang terdiri dari Hubungan dengan Konvensi Bern, Program Komputer dan Kompilasi Data, Hak Sewa, Jangka waktu Perlindungan, Pembatasan dan Pengecualian, Perlindungan terhadap Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman (rekaman musik) dan Penyiaran Organisasi. Bagian 2 mengatur mengenai Merek Dagang, yang diatur dari pasal 15 hingga pasal 21, terdiri dari Hal Subject Dilindungi, Hak Pelulusan, Pengecualian, Jangka waktu Perlindungan, Persyaratan Penggunaan, Persyaratan lainnya , Lisensi dan Pengalihan. Bagian 3 mengatur mengenai Indikasi Geografis, diatur dari pasal 22 sampai pasal 24, terdiri dari Perlindungan Indikasi Geografis, Perlindungan Tambahan Terhadap Indikasi Geografis untuk Minuman Anggur dan Spirits, dan Perundingan Internasional; Pengecualian. Bagian 4 mengatur mengenai Desain industri yang diatur oleh pasal 25 dan pasal 26 yang terdiri dari Persyaratan untuk Perlindungan dan Perlindungannya. Bagian 5 mengatur mengenai Paten yang diatur dari pasal 27 sampai pasal 34 Hal Subject dipatenkan , Hak kelulusan, Kondisi di Pemohon Paten, Pengecualian terhadap Hak Wisuda , Gunakan Lain Tanpa Kuasa dari Pemegang Hak , Pencabutan / opsi yang gagal diperoleh, Jangka waktu Perlindungan dan Proses Paten: Beban Pembuktian. Bagian 6 mengenai: Desain Tata Letak (Topografi) dan Sirkuit Terpadu diatur dari pasal 35 sampai pasal 38 yang mengatur mengenai Kaitan dengan Traktat IPIC , Ruang Lingkup Perlindungan ,Tindakan yang tidak mewajibkan Kuasa terhadap Pemegang Hak , dan Jangka waktu Perlindungan. Bagian 7 mengatur mengenai Perlindungan Terhadap Informasi yang Dirahasiakan yang diatur pada pasal 39. Bagian 8 mengatur mengenai Perlindungan praktek Antipersaingan dalam Lisensi Kontrak yang diatur pada pasal 40.
Bab III mengenai Penegakan Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari 5 bagian. Pada bagian 1 mengenai Kewajiban Umum yang diatur pada pasal 41. Bagian 2 mengenai Prosedur Dan Penyelesaian Perdata serta Administratif yang terdiri dari Prosedur Keadilan dan Kesamaan prosedur , Bukti, perintah, Kerusakan, Upaya hukum Lain, Hak Informasi, Penggantirugian oleh Tergugat dan Prosedur Administrasi. Pada bagian 3 mengatur mengenai Tindakan Sementara yang dimuat dalam pasal 50. Bagian 4 Persyaratan Khusus yang berkaitan dengan tindakan yang sifatnya tumpang tindih, diatur dari pasal 51 sampai pasal 61 yang mengatur mengenai Penundaan Release oleh Otoritas Bea Cukai , Aplikasi, Jaminan Keamanan atau setara , Pemberitahuan tentang Penangguhan, Jangka Waktu Penangguhan, Indemnifikasi kepada Importir dan Pemilik Barang, Hak Inspeksi dan Informasi , Aksi Ex Officio, Upaya hukum, De minimis Impor. Bagian 5 mengenai Prosedur Pidana yang diatur dalam pasal 61.
Bab IV mengenai Perolehan dan Pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual
Dan Prosedur antar pihak yang diatur dalam pasal 62.
Bab V mengenai Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan yang diatur pada pasal 63 dan 64 mengenai Transparansi dan Penyelesaian Sengketa.
Bab VI mengenai Pengaturan Peralihan yang diatur dari pasal 65 sampai dengan pasal 67 yang mengatur Pengaturan Transisi, Anggota Negara miskin-berkembang, tehnik kerjasama.
Bab VII mengenai Pengaturan Kelembagaan; Ketentuan Penutup yang diatur dari pasal Pasal 68 sampai dengan pasal 73 yang mengatur mengenai Dewan Aspek Trade-Related Hak Kekayaan Intelektual, Kerjasama Internasional, Perlindungan Subject Matter ada, Review dan Perubahan, Reservasi , Pengecualian Keamanan
A. Berdasarkan TRIPs agreement, Negara anggota wajib mengharmonisasikan TRIPs ke dalam hukum nasional negaranya msaing-masing. Hal itu secara tersirat dapat kita lihat dalam ;
• Pasal 1
Ayat 1: semua anggota seharusnya ikut berperan serta dalam ketentuan perjanjian ini. Semua anggota mungkin tidak wajib untuk mengimplimentasikan ketentuan hukum mereka lebih dari perluasan perlindungan daripada yang disepakati dalam perjanjian, yang memberikan hal seperti perlindungan untuk tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian ini. Semua anggota seharusnya bebes menetukan metode yang tepat dalam pengimplementasian ketentuan dari perjanjan diantara system hokum mereka sendiri dan penerapannya pada diri mereka.
Ayat 2; untuk mencapai tujuan dari perjanjian ini, istilah “kekayaan property” ditujukan kepada semua kelompok dari kekayaan intelektual yang merupakan subyek dari dari sub bab 1-7 pada bab 2.
Ayat 3; semua anggota seharusnya menyesuaikan perlindungan yang diberikan dalam perjanjian ini untuk bangsa-bangsa dari anggota Negara lain. Untuk menghormati hak kekayaan intelektual yang terkait, bangsa dari negara anggota lain harus mengerti sifat alamiah atau hukum perseorangan yang berhubungan dengan kriteria yang memenuhi syarat agar perlindungan tersebut diberikan dalam konvensi paris, berne, roma dan Treaty on Intellectual Property in Respect of Intergrated Circuit.
• Pasal 2
ayat 2; Tidak ada dalam Bagian I hingga IV dari Persetujuan ini akan menyimpang dari kewajiban yang ada pada Negara anggota mungkin memiliki satu sama lainnya berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Bern, Roma Konvensi dan Treaty on Intellectual Property in Respect of Intergrated Circuit.
• Pasal 41.
Ayat 1; Negara anggota harus menjamin bahwa prosedur penegakan hukum yang ditentukan dalam Bab ini tersedia dalam hukum mereka sehingga memungkinkan tindakan efektif terhadap setiap tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual tercakup dalam Perjanjian ini, termasuk solusi cepat untuk mencegah pelanggaran dan upaya hukum yang mencerminkan sebuah pembatasan bagi pelanggaran lebih lanjut. Prosedur ini harus diterapkan sedemikian rupa untuk menghindari penciptaan hambatan perdagangan yang sah dan untuk menyediakan perlindungan terhadap penyalahgunaan mereka.
Ayat 2 ; Prosedur mengenai penegakan hak kekayaan intelektual harus wajar dan adil. Mereka tidak perlu dibuat rumit atau mahal, atau memerlukan waktu yang tidak masuk akal-batas atau tidak beralasan penundaan.
Ayat 3 ; Keputusan mengenai manfaat kasus sebaiknya harus secara tertulis dan beralasan. Mereka harus tersedia setidaknya untuk para pihak untuk melanjutkan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Keputusan mengenai manfaat dari kasus harus didasarkan hanya pada bukti sehubungan yang ditawarkan pihak kesempatan untuk didengar.
Ayat 4 ; Pihak untuk melanjutkan seorang akan mempunyai kesempatan untuk ditinjau oleh seorang pejabat peradilan dari akhir administratif keputusan dan, sesuai dengan ketentuan yurisdiksi dalam hukum nasional tentang pentingnya kasus, setidaknya aspek hukum dari keputusan peradilan awal tentang manfaat kasus. Namun, tidak akan ada kewajiban untuk memberikan kesempatan untuk meninjau pembebasan pada kasus pidana.
Ayat 5 ; Telah dipahami bahwa Bagian ini tidak menimbulkan kewajiban apapun untuk menempatkan sistem peradilan untuk penegakan hak kekayaan intelektual yang berbeda dari yang untuk penegakan hukum pada umumnya, juga tidak mempengaruhi kapasitas anggota untuk menegakkan hukum mereka secara umum. Tidak ada dalam Bab ini menciptakan kewajiban apapun sehubungan dengan distribusi sumber daya sebagai antara penegakan intelektual hak milik dan penegakan hukum secara umum.
• Pasal 65
ayat 1; Berdasarkan ketentuan ayat 2, 3 dan 4, tidak ada Anggota yang diwajibkan menerapkan ketentuan Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa umum satu tahun setelah berlakunya perjanjian WTO.
ayat 2; Negara berkembang yang menjadi anggota berhak untuk menunda untuk jangka waktu empat tahun sejak tanggal pemberlakuan perjanjjian ini, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ketentuan-ketentuan Persetujuan ini selain Pasal 3, 4 dan 5.
Sehingga, berdasarkan pasal 65 ayat 2 diatas, maka Indonesia yang merupakan Negara berkembang berhak atas penangguhan tanggal mulai berlakunya TRIPs untuk jangka waktu 4 tahun. Dengan demikian apabila Indonesia akan meratifikasi sekaligus menunda berlakunya TRIPs masih ada jangka waktu sampai tanggal 1 januari 1999. Mulai saat itu peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah hak kekayaan intelektual harus sejalan dengan standar peraturan hak kekayaan intelektual yang dikehendaki oleh TRIPs.
B. Prinsip-prinsip yang dianut oleh Trips Agreement diatur dalam pasal 3 dan pasal 4.
a. National Treatment
yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang sama antara warga negarannya sendiri dengan warga Negara anggota lainnya (pasal 3 ayat 1).
b. Most-Favoured-NationTreatment
yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya (pasal 4).
Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara laindalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Setiap Negara anggota diharuskan memberikan perlakuan yang sama terhadap anggota-anggotanya yang lain.
C. Jenis-jenis dari hak Kekayaan Intelektual, termuat pada Bab II,
a. Hak cipta
Perlindungan hak cipta berlaku untuk ekspresi dan bukan ide, prosedur, metode operasi atau konsep-konsep matematika seperti itu (pasal 9 ayat 2). Program computer baik dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan ciptaan intelektual. Perlindungan itu tidak meliputi data atau materinya. Tidak boleh merugikan setiap hak cipta yang melekat pada data atau materi itu sendiri (pasal 10). Perlindungan hak cipta atas program program computer lamanya harus tidak kurang dari lima puluh tahun (pasal 12). Dalam perjanjian ini dikenal pula Hak Persewaan bagi pemegang hak cipta karya film dan program computer (pasal 11) yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang bersifat komersil. Terkait dengan jangka waktu perlindungan suatu karya, selain sebuah karya fotografi atau karya diterapkan seni, dihitung atas dasar lain daripada kehidupan orang perorangan, istilah tersebut harus tidak kurang dari 50 tahun dari akhir tahun kalender publikasi resmi, atau, gagal publikasi resmi tersebut dalam 50 tahun dari pembuatan pekerjaan, 50 tahun dari akhir tahun kalender pembuatan (pasal 12). Sedangkan Jangka waktu perlindungan kepada pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara akan berlangsung setidaknya sampai akhir jangka waktu 50 tahun dihitung dari akhir kalender tahun dimana fiksasi itu dibuat atau kinerja berlangsung (pasal 14 ayat 5).
b. Merek dagang
Merek merupakan tanda, atau kombinasi dari tanda-tanda, yang mempunyai daya pembeda yang cukup dari barang atau jasa dari satu usaha dengan usaha lainnya. Seperti tanda-tanda, dalam kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda-tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Mana tanda-tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang bersangkutan, Anggota dapat membuat registrability tergantung pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. Anggota mungkin memerlukan, sebagai syarat untuk pendaftaran, bahwa tanda-tanda secara visual mencolok (pasal 15 ayat 1). Jangka waktu Perlindungan hak merek, dalam pasal 18; pendaftaran awal, dan setiap perpanjangan pendaftaran, dari merek dagang harus untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun. Pendaftaran merek harus terbarukan selamanya.
c. Indikasi Geografis
Indikasi geografis, untuk tujuan perjanjian ini, adalah tanda yang mengidentifikasi baik sebagai berasal dari wilayah suatu anggota, atau wilayah atau lokalitas di wilayah tersebut, dimana diberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang baik pada dasarnya disebabkan oleh asal geografisnya (pasal 22 ayat 1). Tidak akan ada kewajiban berdasarkan Perjanjian ini untuk melindungi indikasi geografis yang tidak atau tidak lagi dilindungi di negara asal mereka, atau yang tidak lagi dipergunakan di negara itu (pasal 24 ayat 9).
d. Desain industri
Negara Anggota wajib memberikan perlindungan desain industri yang diciptakan secara independen baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa desain tidak baru atau tidak asli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain yang dikenal. Negara nggota dapat memberikan yang seperti perlindungan tidak berlaku untuk desain yang sangat tergantung pada pertimbangan teknis atau fungsional (pasal 25 ayat 1). Pemilik desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memiliki pemilik persetujuan dari membuat, menjual atau mengimpor barang yang mengandung atau memmuat desain yang merupakan menyalin, atau secara substansial salinan, dari desain yang dilindungi, apabila tindakan semacam itu dilakukan untuk komersial tujuan (pasal 26 ayat 1). Masa perlindungan yang tersedia harus sebesar minimal 10 tahun.
e. Paten
Paten harus ada untuk setiap penemuan, apakah itu produk atau prosesnya, dalam semua bidang teknologi, asalkan baru, melibatkan langkah inventif dan mampu dalam penerapan industri. Sesuai dengan paragraf 4 Pasal 65, ayat 8 Pasal 70 dan ayat 3 Pasal ini, paten harus tersedia dan hak paten diberikan tanpa diskriminasi karena tempat inventor, bidang teknologi dan apakah produk itu diimpor atau produksi local (pasal 27 ayat 1). Negara anggota juga dapat mengecualikan dari paten: (a) metode diagnostik, terapi dan operasi untuk pengobatan manusia atau hewan; (b) tumbuhan dan hewan selain mikro-organisme, dan proses dasarnya biologis untuk produksi tanaman atau hewan selain non-biologis dan mikrobiologis proses. Namun, anggota wajib memberikan perlindungan varietas tanaman baik oleh paten atau dengan sistem sui generis yang efektif atau kombinasi keduanya. Ketentuan ini harus ditinjau empat tahun setelah tanggal mulai berlakunya Persetujuan WTO (pasal 27 ayat 3). Jangka waktu Perlindungan Jangka waktu perlindungan yang tersedia tidak akan berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu dua puluh tahun dihitung dari tanggal pengajuan (pasal 33).
f. Desain tata letak sirkuit terpadu
Diatur dalam section 6 dari pasal 45 sampai pasal 38 yang intinya yaitu menentukan bahwa Negara anggota wajib untuk menetapkan sebagai pelanggaran hukum setiap tindakan-tindakan di bawah ini apabila dilakukan tanpa izin dari pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu mengimpor, menjual, mendistribusikan untuk tujuan komersil desain tata letak yang dilindungi atau barang yang di dalamnya terdapat Sirkuit Terpadu sepanjang barang tersebut diperbanyak secara melawan hukum. Jangka waktu Perlindungannya, Negara Anggota memerlukan pendaftaran sebagai syarat perlindungan, jangka waktu perlindungan layoutdesign tidak akan berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal pengajuan aplikasi untuk pendaftaran atau dari eksploitasi komersial pertama di manapun di dunia itu terjadi. Dalam Anggota tidak memerlukan pendaftaran sebagai syarat untuk perlindungan, layout-desain harus dilindungi untuk jangka waktu tidak kurang dari 10 tahun sejak tanggal eksploitasi komersial pertama di mana pun di dunia itu terjadi. Menyimpang dari ayat 1 dan 2, Anggota dapat memberikan perlindungan yang harus selang 15 tahun setelah penciptaan desain-layout (pasal 38).
g. Perlindungan Terhadap Informasi Yang Dirahasiakan
Dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 10bis Konvensi Paris (1967), Anggota wajib melindungi informasi yang dirahasiakan sesuai dengan ayat 2 dan data yang disampaikan kepada pemerintah atau instansi pemerintah sesuai dengan ayat 3 (pasal 39 ayat 1). Suatu karya intelektual manusia akan mendapat perlindungan rahasia dagang apabila memenuhi unsur-unsur yakni: informasinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dapat dipertahankan kerahasiannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.
h. Pengendalian Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian lisensi
Diatur di section 8 pasal 40 yang secara garus besar menyebutkan Negara anggota setuju, beberapa praktek lisensi atau kondisi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang menghambat persaingan mungkin memiliki efek buruk pada perdagangan dan dapat menghambat transfer dan iseminasi teknologi. Setiap anggota wajib masuk, atas permintaan, dapat berkonsultasi dengan anggota lain yang telah percaya bahwa pemilik hak kekayaan intelektual tersebut adalah warga negaranya yangmana permintaan konsultasi yang telah dialamatkan adalah melakukan usaha yang melanggar hukum dari anggota peminta. Warganegara dari Negara anggota atau domiciliaries adalah subyek dikenakan proses dalam Anggota lain dengan dugaan pelanggaran hukum negara nggota lain dan harus diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan negara anggota lain di bawah kondisi yang sama.
DASAR HUKUM UU HAK CIPTA SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
Dasar hukum UUHC secara nasional adalah UU No.19 Tahun 2002.
Dasar hukum UUHC secara internasional adalah TRIPs Agreement dan Berne Convention. TRIPs merupakan dasar hukum seluruh jenis HKI. Selain TRIPs dan Berne convention dasar hukum hak cipta adalah Buku II KUHPerdata (hak cipta dapat beralih dan dialihkan khusus benda bergerak)..
Mengapa TRIPs?
Warga Negara di dunia menandatangani WTO (organisasi perdagangan sedunia). Dalam dunia global (dunia tanpa batas) yang merupakan cirri-ciri world organization harus ada aturan yang sama. Maka dari itu diadakan penandatanganan WTO merundingkan praktek perdagangan, HKI, dll.
TRIPs Trade Related INtelectual Property Rights (Perdagangan yang berkaitan dengan HKI).
TRIPs merupakan traktat yang multilateral hamper 80% Negara-negara di dunia menjadi anggota WTO. TRIPs tak hanya melindungi hak cipta, tapi juga melindungi semua HKI. Standar-standar internasional dengan TRIPs berkaitan dengan hak cipta saja adalah Berne Convention. TRIPs bersumber dari Berne Convention.
UU No.19 tahun 2002 dengan TRIPs tidak jauh berbeda. Indonesia berdasarkan WTO berkewajiban mengharmonisasikan UU No 19 tahun 2002 sesuai dengan TRIPs dan Berne Convention.
SISTEM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN MEREK
Hak cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ( pasal 1 ayat 1 UU 19/2002)
Hak cipta : HAK EKSKLUSIF bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara OTOMATIS setelah SUATU CIPTAAN DILAHIRKAN tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
(ps 2 (1) UU 19/2002)
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. (Pasal 1 ayat 1 UU 15/2001)
Dalam sistem perlindungan secara otomatis (hak Cipta) automatically protection
o Secara otomatis begitu karya intelektual lahir dalam bentuk karya nyata mendapat perlindungan hukum
o Tidak wajib didaftar / perlindungan diberikan secara otomatis
o Tapi Undang-Undang menganjurkan pendaftaran
o Pendaftaran ke à Direktorat Jenderal HKI – Departemen Hukum dan HAM
dicatatkan dalam à Daftar Umum Ciptaan ps 35 (1) UU 19/2002
o Pendaftaran perlu dilakukan untuk memudahkan pembuktian akan adanya kepemilikan / kepastian hukum
o Sertifikat pendaftaran bukan menjadi bukti kepemilikan yang sah tentang adanya HKI jika dapat dibuktikan sebaliknya.
• Dalam sistem perlindungan konstitusi (merek) first to file system
o Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran merek, yaitu menganut sistem konstitutif maksudnya hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar merek pertama yang mendapat/berhak atas merek.ada 2 sistem pendaftaran yaitu sistem konstitutif dan deklaratif. Sistem konstitutif berdasarkan pada pendaftar pertama (first to file system), sedangkan sistem deklaratif adalah hak atas merek diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan. Namun dalam perkembangannya sistem deklaratif dianggap tidak dapat menjamin kepastian hukum karena perlindungan hukumnya hanya mendasarkan pada orang yang menggunakan merek terlebih dahulu atau pemakai merek pertama. Oleh karena itu dalam hukum merek sekarang ini dianut sistem konstitutif (first to file) yang lebih memberikan jaminan perlindungan hukum.
o Melindungi pendaftar pertama
o Wajib daftar agar memberikan jaminan perlindungan hukum.
o Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jendral HKI di Jakarta.
o Syarat mutlak pendaftaran bahwa merek harus punya daya pembeda yang cukup.
o Sertifikat pendaftaran merek sebagai tanda bukti pendaftaran hak atas merek.
OBYEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA
a. Buku, Program Komputer, pamplet, perwajahan karya tulis yg diterbitkan & semua hasil karya tulis lain
b. Ceramah , Kuliah, Pidato, dan ciptaan lain sejenis
c. Alat peraga utk kepentingan pendidikan
d. Lagu atau musik
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim
f. Seni rupa dengan segala bentuk : seni lukis, gambar, seni ukir , seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
g. Arsitektur
h. Peta
i. Seni batik
j. Fotografi
k. Sinematografi
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwajahan.
Dasar hukum pasal 12 UU no.19 Tahun 2002 tentang hak cipta
PERBANDINGAN MEREK DENGAN INDIKASI GEOGRAFIS
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. (Pasal 1 ayat 1 UU 15/2001)
Indikasi Geografis: adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
(PS 56 UU NO.15/2001 TTG MEREK JO PS 1 AYAT 1 PP NO 51 TH 2007 TTG INDIKASI GEOGRAFIS )
Dari segi merek Indikasi geografis
Barang yang ditandai Produk barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. hasil pertanian, produk olahan hasil kerajinan tangan atau barang lainnya sebagaimana diatur ps 1 angka 1 pp no. 51 th 2007
bentuk tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
Pemilik/pendaftar Beberapa orang atau badan hukum atau pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu atas produk barang dan jasa yang diperdagangkan. a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang ybs terdiri atas:
1. Pihak yg mengusahakan hasil alam atau kekayaan
alam
2. Produsen barang hasil pertanian
3. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri atau pedagang yg menjual barang tsb
b. Lembaga yg diberi kewenangan untuk itu
c. Kelompok konsumen barang tsb.
(PS 5 AYAT 3 PP NO 51 TH 2007 TTG INDIKASI GEOGRAFIS)
BERAKHIRNYA PERLINDUNGAN INDIKASI-GEOGRAFIS
Jangka waktu perlindungan Menurut pasal 28 UU no 15/2001, merek terdaftar mendaftarkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejank tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan diajukan dalam waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek bagi merek terdaftar tersebut. Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perlindungan Indikasi-Geografis
Pasal 4
Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas
yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasigeografis
tersebut masih ada.
jangka waktu perlindungan atas indikasi geografis tak dibatasi. Pendeknya perlindungan hak IG tak memiliki batasan kapan akan berakhir.
Jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta dan merek, menganut delik:
Pelanggaran hak cipta :
Pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan untuk menunutet ganti rugi kepada pihak yang telah melanggar haknya, dimana gugatan perdata sama sekali tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tindakan pidana. Sebagai suatu perbadingan Australia dalam prakteknya menonjolkan sanksi perdata daripada sanksi pidana. Di Indonesia pemilik hak cipta yang hak ciptanya dilanggar, gugatan perdatanya diajukan secara perdata ke pengadilan niaga, sedangkan yagn berkaitan dengan kasus tindak pidana diajukan ke penagdilan negeri. Tindak pidana dalam hak cipta adalah tindak pidana biasa/delik biasa.
Pelanggaran hak merek:
Pelanggaran hak merek selain penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata yang diajukan Pengadilan Niaga, juga dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Sementara itu kasus yang berupa tindak pidana merek diajukan ke pengadilan negeri, dan tindak pidana di bidang merek digolongkan sebagai delik aduan.
Delik biasa
Delik biasa adalah terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan. Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.
Contoh: seorang pegawai perpustakaan di Australia membiarkan mahasiswa memphotocopy sebuah buku secara penuh, padahal ia memiliki kewenangan untuk mencegahnya sebab sesuai ketentuan copyright act seseorang hanya boleh memphotocopy 10% dari keseluruhan buku, atau paling banyak hanya satu bab. Di Indonesia orang boleh memphotocopy untuk keseluruhan buku sepanjang untuk tujuan pendidikan, penelitian, serta untuk penulisan karya ilmiah sesuai ketentuan pasal 15 a UUHC, ukurannya sepanjang tiidak merugikan kepentingan yang wajar bagi penciptanya.
Contoh: penggunaan house music yang terkenal di diskotik untuk keuntungan financial diskotik menarik perhatian masyarakat pecinta diskotik berkunjung ke diskotik tersebut. Tidak ada unsure pengaduan disini, sebab dengan tanpa pengaduan, diskotik ini telah melanggar hak cipta pemilik/pencipta lagu tersebut.
Delik aduan
Delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban. Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.
Contoh:
Kasus merek “GUCCI” berawal dari didaftarkannya merek “Gucci Paints” oleh A.T. SOetedjo Hadinyoto selaku pengusaha toko cat di Surabaya. Pendaftaran tersebut diterima olrh Direktorat Merek DIrjen HKI. Ternyata pemakaian merek “Gucci Paints” oleh A.T. Soetedjo Hadinyoto telah merugikan pihak Guccio Gucci S.P.A. SOetedjo Hadinyoto kemungkinan tidak akan dikenakan sanksi bila tidak ada pengaduan dari pihak Guccio Gucci si pemilik dan pemakai pertama merek “GUCCI” di seluruh dunia sejak tahun 1980.
1. Apakah perlindungan karya Tari Pendet sama dengan perlindungan Hak Cipta lainnya?
Pada dasarnya, perlindungan karya tari sama dengan perlindungan hak cipta lainnya, yang di dasarkan pada pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, khusus untuk tari pendet karena masih belum ada kejelasan siapa penciptanya, yang di masyarakat satu mengatakan ada penciptanya, dan di lain pihak mengatakan tidak ada penciptanya. Jadi, dalam hal tari pendet tersebut ada penciptanya berpedoman pada Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002, sedangkan, dalam hal tari pendet tersebut tidak ada penciptanya, berpedoman pada Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa hak cipta atas karya-karya peninggalan sejarah, dipegang oleh Negara.
2. Apa itu Hak Cipta?
Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah : “Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
3. Bagaimana sistem perlindungan dan berapa jangka waktu perlindungan dari masing-masing jenis Hak Cipta?
A. Sistem Perlindungan Hak Cipta.
Perlindungan Hak Cipta adalah secara automatically protection system (sistem perlindungan otomatis), yang berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UUHC, yang menyatakan : “Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Hak Cipta tidak wajib didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (4) UUHC dan penjelasannya. Akan tetapi, Undang-Undang menganjurkan untuk dilakukannya pendaftaran hak cipta.
B. Jangka waktu perlindungan dari masing-masing jenis Hak Cipta.
- Untuk Ciptaan kategori a,b,c,d,e,f,g,h,,i,j, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. (Pasal 29 UUHC).
- Untuk ciptaan khusus kategori : a. Program Komputer, b. sinematografi, c. fotografi, d. database,dan e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 UUHC).
- Untuk Hak Cipta atau ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu. Dan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
4. Apa yang dimaksud Hak Ekonomi dan Hak Moral ?
- Hak Ekonomi (Economic Right) adalah Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak Ekonomi dalam Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dan menurut sifatnya, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak karena dapat beralih dan dialihkan.
- Hak Moral )Moral Right) adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak ekonominya atas hak cipta sudah dialihkan atau beralih. Akan tetapi, Hak Moral tidak dapat beralih dan dialihkan.
5. Apakah perlindungan program computer sama dengan perlindungan karya cipta buku?
Perlindungan program computer sama dengan perlindungan karya cipta buku, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UUHC. Yang membedakannya hanya dari segi jangka waktu perlindungan, untuk program computer berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 UUHC). Sedangkan, untuk karya cipta buku berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia (Pasal 29 UUHC).
Kemudian yang membedakannya lagi adalah dari segi pembatasan hak cipta. Dimana untuk pembatasan program computer diatur dalam Pasal 15 huruf e UUHC, sedangkan untuk karya cipta buku pembatasannya diatur dalam Pasal 15 huruf d UUHC.
STUDY TASK-PROBLEM TASK
Arthur Brian, pencipta lagu “My Love” dari Amerika Serikat merasa kesal dan marah karena lagu yang diciptakan dan dinyanyikannya sendiri dan sangat terkenal di tahun 2008 ternyata digunakan dan hamper selalu diperdengarkan di sebuah Café & Music House, sebuah bisnis Restaurant dan Music yang sangat terkenal di Jakarta yaitu “The Ngawur Café & House of Music”. Arthur Brian setelah melakukan pengecekan ke lapangan secara teliti di awal Agustus 2009, pihaknya memperoleh data yang sangat akurat bahwa lagunya secara terus-menerus telah diperdengarkan di Café tersebut sejak 3 bulan yang lalu. Arthur Brian mendatangi kantor Law Firm saudara dan meminta legal advice, tidakan apa yang dapat ia lakukan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta atas karya lagu “My Love” tersebut. Arthur Brian meng-claim bahwa pihak “The Ngawur Café & House of Music” telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dan ingin menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut melalui jalur hukum. Untuk mengantisipasi kerugian yang lebih banyak atas hak ekonominya, ia mengkonsultasikan tentang Penetapan Sementara Pengadilan (Provision measures – Interlocutory Injunction). Sementara itu pihak pengusaha The Ngawur Café berargumentasi bahwa pihaknya telah membeli CD lagu tersebut secara sah di Toko.
PEMBAHASAN :
1. Tindakan apa yang dapat Arthur Brian lakukan untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta atas karya lagu “My Love” tersebut, legal advice apa yang bisa saudara berikan?
Sebagai seorang konsultan hukum, saran yang dapat saya berikan kepada Arthur Brian untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta atas karya lagunya adalah, seperti :
a. Dengan melakukan upaya administrasi, sebagai upaya preventif atau pencegahan. Yakni, dengan cara mendaftarkan karya lagu My Love agar mendapatkan perlindungan hak cipta (Pasal 35 UUHC). Walaupun kita tau bahwa hak cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis semenjak suatu ciptaan dilahirkan (Pasal 2 ayat (1) UUHC), akan tetapi undang-undang memang menganjurkan untuk dilakukan pendaftaran, agar tidak didahului oleh orang/pihak lain.
b. Dengan melakukan upaya perdata, yaitu Arthur Brian dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga Indonesia (Pasal 76 UUHC), sesuai dengan Locus Delicti (tempat kejadian) berdasarkan Pasal 56 UUHC yaitu setiap pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya.
c. Dengan memberlakukan ketentuan pidana, yaitu memberi ultimum remidium (obat terakhir) pada pihak yang dianggap melanggar Hak Cipta atas karya lagu My Love milik Arthur Brian, berdasarkan Pasal 72 UUHC.
2. Untuk mengantisipasi kerugian yang lebih banyak atas hak ekonominya, Arthur mengkonsultasikan tentang Penetapan Sementara ke Pengadilan. Bagaimana tanggapan saudara sebagai konsultan hukum?
Sebagai konsultan hukum, saya menyambut baik niat Arthur Brian untuk meminta Penetapan Sementara ke Pengadilan. Karena, dengan Penetapan Sementara Pengadilan dapat mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, dimana Pengadilan Niaga akan menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif. Dengan tidak lupa mengingatkan pada pihak yang merasa dirugikan untuk menyimpan bukti berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan memberikan bukti tersebut ke pengadilan, yang menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan memang berhak atas Hak Cipta (Pasal 67 UUHC).
Sistem Perlindungan Desain Industri dibandingkan dengan Hak Cipta.
Dalam proses pendaftaran Desain Industri, pendaftaran disertai dengan proses pemeriksaan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal, proses tersebut sama dengan Paten. Sedangkan dalam hak cipta pendaftaran tidak disertai proses pemriksaan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Desain Industri dikemukakan bahwa dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri dibedakan dari asas original dalam hak cipta. Pengertian “baru” atau “Kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran pertama diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan “original” dalam hak cipta berarti sesuatu yagn langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau mencipta atau suatu yang langsung dikemukakan oleh orang dapat membuktikan sumber aslinya. Asas pendaftaran pertama dalam Desain Industri (First to File) berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan atas desain industri yang akan mendapat perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali.
Contoh-contoh karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Desain Industri.
Contoh karya-karya yang mendapat perlindungan Desain Industri misalnya: desain tentang berbagai bentuk furniture seperti meja, kursi, desain pakaian, desain barang kerajinan seperti gantungan kunci, desain kerajinan buah-buahan yagn dibuat dari kayu dan lain sebagainya.
Jangka waktu perlindungan Desain Industri.
Perlindungan hukum terhadap karya-karya Desain Industri menurut TRIPS Agreement diberikan dalam jangka waktu 10 tahun, dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan (filing date), jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang. Dalam tenggang waktu tersebut pendesain/pemegang hak desain memiliki hak khusus untuk memakai, membuat, menjual, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang dihasilkan dari desain industry yang dilindungi, termasuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia khususnya dalam Pasal 5, juga dapat diketahui jangka waktu perlindungan yang sama dengan TRIPs Agreement yaitu karya Desain Industri mendapat perlindungan selama 10 tahun dan tidak dapat dieprpanjang. Setelah masa perlindungan Desain Industri habis maka karya Desain Industri akan menjadi Public Domein (milik masyarakat umum), artinya siapapun boleh memproduksi dan menggunakan Desain tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dan membayar royalty fee pada pendesainnya.
Dalam Desain Industri menganut delik aduan.
Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri adalah Delik Aduan. Ini berarti penyidikan berkaitan dengan pelanggaran hak hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari yang berhak yaitu pemegang hak atau penerima hak. Karena sifat tindak pidana desain industry merupakan delik aduan, ada atau tidaknya penuntutan sangat bergantung pada adanya aduan dari pihak yang dirugikan.
1. Rahasia Dagang adalah informasiyang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Mengenai pengertian Rahasia Dagang ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Sistem perlindungan Rahasia Dagang adalah sama dengan sistem perlindungan HKI, yakni Hak Cipta (Copy Rights), yaitu menganut sistem deklaratif (automatically protection system) atau sistem perlindungan otomatis. Disini pendaftaran bukanlah kewajiban, tetapi hanya disarankan untuk didaftarkan. Namun, Lisensi Rahasia Dagang yang merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tententu (Pasal 1 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang), wajib didaftarkan di Dirjen HKI.
3. Jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang ini tidak sama dengan yang diatur dalam kelompok HKI lainnya yang ditentukan secara kwantitatif selama sekian tahun. Namun, jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang adalah selama kerahasiaannya tidak diungkap atau dirahasiakan oleh pemiliknya. Artinya, sepanjang pemilik Rahasia Dagang tersebut menganggap temuan informasinya masih tetap memiliki nilai ekonomi dan sepanjang kerahasiaannya masih tetap terjaga. Apabila kerahasiaannya sudah diungkap,maka pada saat itu pula jangka waktu perlindungannya akan berakhir.
4. Confidential Contract atau yang disebut dengan confidentiality Agreement digunakan untuk mengantisipasi akan kemungkinan pelanggaran terhadap hak dari pemilik rahasia dagang, terutama kalau dikaitkan dengan mobilitas perpindahan tenaga kerja atau yagn berkaitan dengan negosiasi awal dari perjanjian Joint Venture. Confidentiality agreement tidak saja bisa digunakan untuk mengikat para karyawan untuk agar tidak membuka rahasia dagang baik selama maupun sudah tidak bekerja lagi, akan tetapi juga bisa diterapkan secara sama pada pihak-pihak yang akan terlibat dalam joint venture, dalam artian sebelum joint venture agreement terlebih dahulu dibuat Confidentiality Agreement untuk mencegah diungkapnya rahasia dagang.
5. Kasus Rahasia Dagang
Kasus Perdata:
PT BPE (Basuki Pratama Engineering) mengajukan gugatan ganti rugi senilai sekitar Rp127 miliar melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT HCMI (Hitachi Constructuin Machinery Indonesia) sebagai Tergugat I yang diduga melanggar rahasia dagang. Pihak lain yagn digugat adalah Shuji Sohma sebagai Tergugat II dalam kapasitas sebagai mantan direktur utama PT HCMI, Gunawan Setiadi Martono sebagai Tergugat III, Calvin Jonathan Barus sebagai Tergugat IV, Faozan sebagai Tergugat V, Yoshapat Widiastanto sebagai Tergugat VI, Agus Riyanto sebagai Tergugat VII, Aries Sasangka Adi sebagai Tergugat VIII, Muhammad Syukri sebagai Tergugat IX dan Roland Pakpahan sebegai Tergugat X. PT Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi senilai sekitar Rp127 miliar melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT HCMI sebagai tergugat I yang diduga melanggar rahasia dagang. Pihak lain yagn digugat adalah Shuji Shoma (Tergugat II) dalam kapasitas sebagai mantan Dirut PT HCMI, Gunawan Setiadi Martono sebagai Tergugat III, Calvin Jonathan Barus sebagai Tergugat IV, Faozan sebagai Tergugat V, Yoshapat WIdiastanto sebagai tergugat IV, Agus Riyanto tergugat VII, Aries Sasangka Adi tergugat VIII, Muhammad Syukri tergugat IX dan Roland Pakpahan tergugat X. penggugatan dilakukan sehubungan dengan pelanggaran rahasia dagang penggunaan metode produksi dan/atau metode penjualan mesin boiler secara tanpa hak.
PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industry dnegan produksi awal mesin pengering kayu. Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia. Sementara, tergugat IV sampai dengan tergugat X adalah bekas karyawan PT BPE. Ternyata, sejak para tergugat tidak bekerja di PT BPE, mereka telah bekerja di perusahaan Tergugat I, yaitu PT HCMI.
Tergugat I sekitar tiga sampai dengan lima tahun sebelum digugat mulai memproduksi mesin boiler dan menggunakan metode penjualan milik penggugat yang menjadi rahasia dagang PT BPE. PT BPE sangat keberatan dengan tindakan terguguat I, baik secara sendiri amupun bersama-sama, memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metodepenjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak.
Kasus Pidana
Dua orang karyawan PT BPM (Bumi Tanggerang Mesindotama) (pabrik cokelat), yaitu rahmat hendrato alias kristoforus dan Andreas Tan Giok San alias David Tan, didakwa telah membocorkan rahasia dagang PT GFIB (General Food Industri Bandung). Dalam persidangan perkara tindak pidana pembocoran rahasia dagang yang digelar di Pengadilan negeri Bandung, senin jaksa penutut umum , Achmad Nurhidayat,SH., menjerat kedua perbuatan orang terdakwa dengan pasal 13 jo pasal 17 undang –undang RI no 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang jo pasal 58 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana.
Dihadapan majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua hadi Waluyo, S.H., Jaksa mengatakan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah merugikan PT GFIB. Keduanya pernah bekerja di PT GFIB kemudian keluar dan bekerja di perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama, yakni pengolahan biji cokelat menjadi produk makanan olahan. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pada juni 2005 hingga maret 2007, pihak PT GFIB yang berkedudukan dijalan Rajawali Sakti, Dungus Cariang, kota Bandung, merasa dirugikan.
Saat bekerja di PT GFIB, terdakwa Rachmat menjabat sebagai proses engineer atau process superinterdant, sedangkan terdakwa Andreas sebagai roaster engineer atau roaster supervisior. Jaksa berkata, ‘ ‘ karena kedudukan dan keahliannya, terdakwa Rachmat Hendrato yang bekerja di PT GFIB sejak 10 april 1987, sempat beberapa bulan disekolahkan keluar negeri untuk memperkaya keahlian dibidangnya, bahkan yang bersangkutan sempat ditandatangi surat kesepakatan tereulis dengan PT GFIB yang isinya antara lain memegang teguh rahasia dagang dan tidak bekerja selama 2 tahun setelah masa berakhir hubungan kerja pada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama .’’
Namun, tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT GFIB, kedua terdakwa melamar pekerjaan dan diterima di perusahaan penglahan biji coklat lain, yakni PT BTM dengan jabatan sebagai kepala pabrik. Selanjutnya, terdakwa Rachmat mengajak Tersangaka Andreas untuk keluar dari PT GFIB guna begabung di PT BTM. Bahkan menurut jaksa untuk mengelabui PT GFIB, kedua terdakwa membuat surat lamaran kepada PT BTM dengan mengguanakan nama samaran yakni, Rachmat Hendrato, sedangkan Anreas dengan nama David Tan.
Perbuatan yang telah dilakukan oleh dua terdakwa memenuhi unsure perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 13 UURD yaitu apabila seorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang , mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiaban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Penggunaan nama samara untuk melamar kerja keperusahaan lain meruapakan bentuk itikad tidak baik dari kedua terdakwa. Karena memenuhi senua delik sebagaimana dimaksud pasal 13 UURD, terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 17 UURD dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
Majelis hakim menangani perkara tersebut telah memtuskan menyatakan bersalah kedua terdakwa tersebut dan memvonis kedua terdakwa dengan hukuman 2 bulan penjara dengan masa percobaan lima bulan penjara.
HAKI merupakan singkatan yang pertama. HKI pada awalnya berasal dari istilah IPR (Intelectual Property Rights). Intelektual yang berarti pikiran, Property yang berarti kekayaan, dan Rights yang berarti hak. Kemudian di Indonesia disebut dengan HAKI yang berarti Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kemudian berubah lagi menjadi HaKI karena kalau disebutkan Hak Atas Konotasinya pasti ada Hak Bawah, berkaitan/berhubungan sehingga diubah penulisannya dengan huruf kecil. Sehingga untuk lebih tepat maka istilah yang digunakan sekarang adalah HKI.
Pengertian HKI.
HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Intinya hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. HKI adalah memikirkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Dalam satu produk kita bisa menaruh banyak manfaat sehingga dalam menggunakan produk akan semakin gampang. Ini adalah akibat dari kreatifitas intelektual seseorang. Kita umumnya hanya sebagai user (pengguna) tak pernah memikirkan bagaimana caranya menggunakan intelektual kita.
Obyek dalam HKI.
Obyek dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Subyek HkI.
Subyek HKI adalah orang yang melahirkan karya/ orang yang kreatif menggunakan intelektualnya.
2. Penggolongan HKI
HKI dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu Hak Cipta (Copy Rights), yang sistem perlindungannya secara automatically protection system. Dan yang kedua yaitu Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang sistem perlindungannya dengan first to file system artinya pendaftar pertama lah yang dilindungi. Hak Cipta terdiri dari hak Cipta atau Copy rights saja. Sedangkan Hak kekayaan Industri terdiri dari :
1 Paten
2 Merek
3 Design Industri
4 Rahasia Dagang
5 Design Tata Letak Sirkuit Terpadu
6 Varietas Tanaman
Perbedaan Hak Cipta dengan Hak Kekayaan Industri
Pada Hak Cipta hasil karya tertentu lebih dilindungi, karena begitu lahir sudah diakui karya ciptanya (automatically protection system), sedangkan pada Hak Kekayaan Industri kurang dapat secepat hak cipta dalam pengakuannya, karena tergantung siapa yang mendaftarkan hasil karyanya terlebih dahulu, tidak memandang apakah orang itu memang yang menciptakan atau mengambil hak orang lain. Jika dipergunakan dengan SENI (Art) maka dianggap sebagai hak cipta. Sedangkan jika dipergunakan dengan industri maka dianggap sebagai hasil industry.
3. Konsep Perlindungan HKI
Dalam perkembangannya masih terjadi pro dan kontra antara negara maju dan negara berkembang.
1. Individual Rights
Berne Convention, Paris Convention, TRIPs Agreement. HKI dalam hukum perdata masuk dalam hak kebendaan yang tidak berwujud, yakni ide/pikiran. Sedangkan kalau berwujud, seperti orang yang membuat cincin, tapi idenya dari orang lain. Konsep Individual Rights digunakan oleh negara maju, bukan merupakan konsep negara Indonesia asli. Konsep ini menerapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan reward atas apa yang dihasilkannya melalui intelektualitasnya yang menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga dan pikiran.
2. Communal Rights
Konsep Communal Rigths biasanya digunakan oleh negara-negara berkembang karena mereka belulm mampu menggunakan konsep individual Rights. Kepribadian Masyarakat Indonesia pada khususnya yang percaya pada suatu kebiasaan: “kita sebagai manusia telah mempunyai rejeki masing-masing, sehingga kalaupun skarya dari kita ditiru oleh orang lain, maka kita akan senang, tidak marah seperti konsep Individual Rights. Pada negara-negara komunal, yang dipentingkan adalah rasa kebersamaan. Karena masih adanya Hukum Adat, Hukum Kebiasaan Masyarakat.
4. Dasar Hukum HKI
UU yang berlaku adalah berdasarkan Konsep Individual Rights.
a. Hak Cipta UU No 19 Tahun 2002
b. Merek UU No. 15 Tahun 2001
c. Paten UU No. 14 Tahun 2001
d. Design Tata Letak Sirkuit Terpadu UU No. 32 Tahun 2000
e. Design Industri UU No. 31 tahun 2000
f. Rahasia Dagang UU No. 30 Tahun 2000
PERSETUJUAN TENTANG ASPEK PERDAGANGAN TERKAIT DENGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Trips Agreement terdiri dari 7 Bab dan 73 pasal;
Bab I mengenai Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar, diatur dari pasal 1 sampai pasal 8 yang terdiri dari Sifat dan Lingkup Kewajiban, Konvensi Kekayaan Intelektual, Most-Favoured-Nation Treatment, Perjanjian Multilateral Akuisisi atau Pemeliharaan Perlindungan, Exhaustion, Tujuan, dan Asas-asas.
Bab II mengenai Standar Tentang Ketersediaan, Ruang Lingkup Dan Penggunaan
Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dibagi menjadi 8 bagian. Bagian 1 mengatur mengenai Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait (neighbouring right) yang diatur dari pasal 9 sampai pasal 14 yang terdiri dari Hubungan dengan Konvensi Bern, Program Komputer dan Kompilasi Data, Hak Sewa, Jangka waktu Perlindungan, Pembatasan dan Pengecualian, Perlindungan terhadap Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman (rekaman musik) dan Penyiaran Organisasi. Bagian 2 mengatur mengenai Merek Dagang, yang diatur dari pasal 15 hingga pasal 21, terdiri dari Hal Subject Dilindungi, Hak Pelulusan, Pengecualian, Jangka waktu Perlindungan, Persyaratan Penggunaan, Persyaratan lainnya , Lisensi dan Pengalihan. Bagian 3 mengatur mengenai Indikasi Geografis, diatur dari pasal 22 sampai pasal 24, terdiri dari Perlindungan Indikasi Geografis, Perlindungan Tambahan Terhadap Indikasi Geografis untuk Minuman Anggur dan Spirits, dan Perundingan Internasional; Pengecualian. Bagian 4 mengatur mengenai Desain industri yang diatur oleh pasal 25 dan pasal 26 yang terdiri dari Persyaratan untuk Perlindungan dan Perlindungannya. Bagian 5 mengatur mengenai Paten yang diatur dari pasal 27 sampai pasal 34 Hal Subject dipatenkan , Hak kelulusan, Kondisi di Pemohon Paten, Pengecualian terhadap Hak Wisuda , Gunakan Lain Tanpa Kuasa dari Pemegang Hak , Pencabutan / opsi yang gagal diperoleh, Jangka waktu Perlindungan dan Proses Paten: Beban Pembuktian. Bagian 6 mengenai: Desain Tata Letak (Topografi) dan Sirkuit Terpadu diatur dari pasal 35 sampai pasal 38 yang mengatur mengenai Kaitan dengan Traktat IPIC , Ruang Lingkup Perlindungan ,Tindakan yang tidak mewajibkan Kuasa terhadap Pemegang Hak , dan Jangka waktu Perlindungan. Bagian 7 mengatur mengenai Perlindungan Terhadap Informasi yang Dirahasiakan yang diatur pada pasal 39. Bagian 8 mengatur mengenai Perlindungan praktek Antipersaingan dalam Lisensi Kontrak yang diatur pada pasal 40.
Bab III mengenai Penegakan Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari 5 bagian. Pada bagian 1 mengenai Kewajiban Umum yang diatur pada pasal 41. Bagian 2 mengenai Prosedur Dan Penyelesaian Perdata serta Administratif yang terdiri dari Prosedur Keadilan dan Kesamaan prosedur , Bukti, perintah, Kerusakan, Upaya hukum Lain, Hak Informasi, Penggantirugian oleh Tergugat dan Prosedur Administrasi. Pada bagian 3 mengatur mengenai Tindakan Sementara yang dimuat dalam pasal 50. Bagian 4 Persyaratan Khusus yang berkaitan dengan tindakan yang sifatnya tumpang tindih, diatur dari pasal 51 sampai pasal 61 yang mengatur mengenai Penundaan Release oleh Otoritas Bea Cukai , Aplikasi, Jaminan Keamanan atau setara , Pemberitahuan tentang Penangguhan, Jangka Waktu Penangguhan, Indemnifikasi kepada Importir dan Pemilik Barang, Hak Inspeksi dan Informasi , Aksi Ex Officio, Upaya hukum, De minimis Impor. Bagian 5 mengenai Prosedur Pidana yang diatur dalam pasal 61.
Bab IV mengenai Perolehan dan Pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual
Dan Prosedur antar pihak yang diatur dalam pasal 62.
Bab V mengenai Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan yang diatur pada pasal 63 dan 64 mengenai Transparansi dan Penyelesaian Sengketa.
Bab VI mengenai Pengaturan Peralihan yang diatur dari pasal 65 sampai dengan pasal 67 yang mengatur Pengaturan Transisi, Anggota Negara miskin-berkembang, tehnik kerjasama.
Bab VII mengenai Pengaturan Kelembagaan; Ketentuan Penutup yang diatur dari pasal Pasal 68 sampai dengan pasal 73 yang mengatur mengenai Dewan Aspek Trade-Related Hak Kekayaan Intelektual, Kerjasama Internasional, Perlindungan Subject Matter ada, Review dan Perubahan, Reservasi , Pengecualian Keamanan
A. Berdasarkan TRIPs agreement, Negara anggota wajib mengharmonisasikan TRIPs ke dalam hukum nasional negaranya msaing-masing. Hal itu secara tersirat dapat kita lihat dalam ;
• Pasal 1
Ayat 1: semua anggota seharusnya ikut berperan serta dalam ketentuan perjanjian ini. Semua anggota mungkin tidak wajib untuk mengimplimentasikan ketentuan hukum mereka lebih dari perluasan perlindungan daripada yang disepakati dalam perjanjian, yang memberikan hal seperti perlindungan untuk tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian ini. Semua anggota seharusnya bebes menetukan metode yang tepat dalam pengimplementasian ketentuan dari perjanjan diantara system hokum mereka sendiri dan penerapannya pada diri mereka.
Ayat 2; untuk mencapai tujuan dari perjanjian ini, istilah “kekayaan property” ditujukan kepada semua kelompok dari kekayaan intelektual yang merupakan subyek dari dari sub bab 1-7 pada bab 2.
Ayat 3; semua anggota seharusnya menyesuaikan perlindungan yang diberikan dalam perjanjian ini untuk bangsa-bangsa dari anggota Negara lain. Untuk menghormati hak kekayaan intelektual yang terkait, bangsa dari negara anggota lain harus mengerti sifat alamiah atau hukum perseorangan yang berhubungan dengan kriteria yang memenuhi syarat agar perlindungan tersebut diberikan dalam konvensi paris, berne, roma dan Treaty on Intellectual Property in Respect of Intergrated Circuit.
• Pasal 2
ayat 2; Tidak ada dalam Bagian I hingga IV dari Persetujuan ini akan menyimpang dari kewajiban yang ada pada Negara anggota mungkin memiliki satu sama lainnya berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Bern, Roma Konvensi dan Treaty on Intellectual Property in Respect of Intergrated Circuit.
• Pasal 41.
Ayat 1; Negara anggota harus menjamin bahwa prosedur penegakan hukum yang ditentukan dalam Bab ini tersedia dalam hukum mereka sehingga memungkinkan tindakan efektif terhadap setiap tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual tercakup dalam Perjanjian ini, termasuk solusi cepat untuk mencegah pelanggaran dan upaya hukum yang mencerminkan sebuah pembatasan bagi pelanggaran lebih lanjut. Prosedur ini harus diterapkan sedemikian rupa untuk menghindari penciptaan hambatan perdagangan yang sah dan untuk menyediakan perlindungan terhadap penyalahgunaan mereka.
Ayat 2 ; Prosedur mengenai penegakan hak kekayaan intelektual harus wajar dan adil. Mereka tidak perlu dibuat rumit atau mahal, atau memerlukan waktu yang tidak masuk akal-batas atau tidak beralasan penundaan.
Ayat 3 ; Keputusan mengenai manfaat kasus sebaiknya harus secara tertulis dan beralasan. Mereka harus tersedia setidaknya untuk para pihak untuk melanjutkan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Keputusan mengenai manfaat dari kasus harus didasarkan hanya pada bukti sehubungan yang ditawarkan pihak kesempatan untuk didengar.
Ayat 4 ; Pihak untuk melanjutkan seorang akan mempunyai kesempatan untuk ditinjau oleh seorang pejabat peradilan dari akhir administratif keputusan dan, sesuai dengan ketentuan yurisdiksi dalam hukum nasional tentang pentingnya kasus, setidaknya aspek hukum dari keputusan peradilan awal tentang manfaat kasus. Namun, tidak akan ada kewajiban untuk memberikan kesempatan untuk meninjau pembebasan pada kasus pidana.
Ayat 5 ; Telah dipahami bahwa Bagian ini tidak menimbulkan kewajiban apapun untuk menempatkan sistem peradilan untuk penegakan hak kekayaan intelektual yang berbeda dari yang untuk penegakan hukum pada umumnya, juga tidak mempengaruhi kapasitas anggota untuk menegakkan hukum mereka secara umum. Tidak ada dalam Bab ini menciptakan kewajiban apapun sehubungan dengan distribusi sumber daya sebagai antara penegakan intelektual hak milik dan penegakan hukum secara umum.
• Pasal 65
ayat 1; Berdasarkan ketentuan ayat 2, 3 dan 4, tidak ada Anggota yang diwajibkan menerapkan ketentuan Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa umum satu tahun setelah berlakunya perjanjian WTO.
ayat 2; Negara berkembang yang menjadi anggota berhak untuk menunda untuk jangka waktu empat tahun sejak tanggal pemberlakuan perjanjjian ini, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ketentuan-ketentuan Persetujuan ini selain Pasal 3, 4 dan 5.
Sehingga, berdasarkan pasal 65 ayat 2 diatas, maka Indonesia yang merupakan Negara berkembang berhak atas penangguhan tanggal mulai berlakunya TRIPs untuk jangka waktu 4 tahun. Dengan demikian apabila Indonesia akan meratifikasi sekaligus menunda berlakunya TRIPs masih ada jangka waktu sampai tanggal 1 januari 1999. Mulai saat itu peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah hak kekayaan intelektual harus sejalan dengan standar peraturan hak kekayaan intelektual yang dikehendaki oleh TRIPs.
B. Prinsip-prinsip yang dianut oleh Trips Agreement diatur dalam pasal 3 dan pasal 4.
a. National Treatment
yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang sama antara warga negarannya sendiri dengan warga Negara anggota lainnya (pasal 3 ayat 1).
b. Most-Favoured-NationTreatment
yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya (pasal 4).
Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara laindalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Setiap Negara anggota diharuskan memberikan perlakuan yang sama terhadap anggota-anggotanya yang lain.
C. Jenis-jenis dari hak Kekayaan Intelektual, termuat pada Bab II,
a. Hak cipta
Perlindungan hak cipta berlaku untuk ekspresi dan bukan ide, prosedur, metode operasi atau konsep-konsep matematika seperti itu (pasal 9 ayat 2). Program computer baik dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan ciptaan intelektual. Perlindungan itu tidak meliputi data atau materinya. Tidak boleh merugikan setiap hak cipta yang melekat pada data atau materi itu sendiri (pasal 10). Perlindungan hak cipta atas program program computer lamanya harus tidak kurang dari lima puluh tahun (pasal 12). Dalam perjanjian ini dikenal pula Hak Persewaan bagi pemegang hak cipta karya film dan program computer (pasal 11) yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang bersifat komersil. Terkait dengan jangka waktu perlindungan suatu karya, selain sebuah karya fotografi atau karya diterapkan seni, dihitung atas dasar lain daripada kehidupan orang perorangan, istilah tersebut harus tidak kurang dari 50 tahun dari akhir tahun kalender publikasi resmi, atau, gagal publikasi resmi tersebut dalam 50 tahun dari pembuatan pekerjaan, 50 tahun dari akhir tahun kalender pembuatan (pasal 12). Sedangkan Jangka waktu perlindungan kepada pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara akan berlangsung setidaknya sampai akhir jangka waktu 50 tahun dihitung dari akhir kalender tahun dimana fiksasi itu dibuat atau kinerja berlangsung (pasal 14 ayat 5).
b. Merek dagang
Merek merupakan tanda, atau kombinasi dari tanda-tanda, yang mempunyai daya pembeda yang cukup dari barang atau jasa dari satu usaha dengan usaha lainnya. Seperti tanda-tanda, dalam kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda-tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Mana tanda-tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang bersangkutan, Anggota dapat membuat registrability tergantung pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. Anggota mungkin memerlukan, sebagai syarat untuk pendaftaran, bahwa tanda-tanda secara visual mencolok (pasal 15 ayat 1). Jangka waktu Perlindungan hak merek, dalam pasal 18; pendaftaran awal, dan setiap perpanjangan pendaftaran, dari merek dagang harus untuk jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun. Pendaftaran merek harus terbarukan selamanya.
c. Indikasi Geografis
Indikasi geografis, untuk tujuan perjanjian ini, adalah tanda yang mengidentifikasi baik sebagai berasal dari wilayah suatu anggota, atau wilayah atau lokalitas di wilayah tersebut, dimana diberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang baik pada dasarnya disebabkan oleh asal geografisnya (pasal 22 ayat 1). Tidak akan ada kewajiban berdasarkan Perjanjian ini untuk melindungi indikasi geografis yang tidak atau tidak lagi dilindungi di negara asal mereka, atau yang tidak lagi dipergunakan di negara itu (pasal 24 ayat 9).
d. Desain industri
Negara Anggota wajib memberikan perlindungan desain industri yang diciptakan secara independen baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa desain tidak baru atau tidak asli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain yang dikenal. Negara nggota dapat memberikan yang seperti perlindungan tidak berlaku untuk desain yang sangat tergantung pada pertimbangan teknis atau fungsional (pasal 25 ayat 1). Pemilik desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memiliki pemilik persetujuan dari membuat, menjual atau mengimpor barang yang mengandung atau memmuat desain yang merupakan menyalin, atau secara substansial salinan, dari desain yang dilindungi, apabila tindakan semacam itu dilakukan untuk komersial tujuan (pasal 26 ayat 1). Masa perlindungan yang tersedia harus sebesar minimal 10 tahun.
e. Paten
Paten harus ada untuk setiap penemuan, apakah itu produk atau prosesnya, dalam semua bidang teknologi, asalkan baru, melibatkan langkah inventif dan mampu dalam penerapan industri. Sesuai dengan paragraf 4 Pasal 65, ayat 8 Pasal 70 dan ayat 3 Pasal ini, paten harus tersedia dan hak paten diberikan tanpa diskriminasi karena tempat inventor, bidang teknologi dan apakah produk itu diimpor atau produksi local (pasal 27 ayat 1). Negara anggota juga dapat mengecualikan dari paten: (a) metode diagnostik, terapi dan operasi untuk pengobatan manusia atau hewan; (b) tumbuhan dan hewan selain mikro-organisme, dan proses dasarnya biologis untuk produksi tanaman atau hewan selain non-biologis dan mikrobiologis proses. Namun, anggota wajib memberikan perlindungan varietas tanaman baik oleh paten atau dengan sistem sui generis yang efektif atau kombinasi keduanya. Ketentuan ini harus ditinjau empat tahun setelah tanggal mulai berlakunya Persetujuan WTO (pasal 27 ayat 3). Jangka waktu Perlindungan Jangka waktu perlindungan yang tersedia tidak akan berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu dua puluh tahun dihitung dari tanggal pengajuan (pasal 33).
f. Desain tata letak sirkuit terpadu
Diatur dalam section 6 dari pasal 45 sampai pasal 38 yang intinya yaitu menentukan bahwa Negara anggota wajib untuk menetapkan sebagai pelanggaran hukum setiap tindakan-tindakan di bawah ini apabila dilakukan tanpa izin dari pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu mengimpor, menjual, mendistribusikan untuk tujuan komersil desain tata letak yang dilindungi atau barang yang di dalamnya terdapat Sirkuit Terpadu sepanjang barang tersebut diperbanyak secara melawan hukum. Jangka waktu Perlindungannya, Negara Anggota memerlukan pendaftaran sebagai syarat perlindungan, jangka waktu perlindungan layoutdesign tidak akan berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal pengajuan aplikasi untuk pendaftaran atau dari eksploitasi komersial pertama di manapun di dunia itu terjadi. Dalam Anggota tidak memerlukan pendaftaran sebagai syarat untuk perlindungan, layout-desain harus dilindungi untuk jangka waktu tidak kurang dari 10 tahun sejak tanggal eksploitasi komersial pertama di mana pun di dunia itu terjadi. Menyimpang dari ayat 1 dan 2, Anggota dapat memberikan perlindungan yang harus selang 15 tahun setelah penciptaan desain-layout (pasal 38).
g. Perlindungan Terhadap Informasi Yang Dirahasiakan
Dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 10bis Konvensi Paris (1967), Anggota wajib melindungi informasi yang dirahasiakan sesuai dengan ayat 2 dan data yang disampaikan kepada pemerintah atau instansi pemerintah sesuai dengan ayat 3 (pasal 39 ayat 1). Suatu karya intelektual manusia akan mendapat perlindungan rahasia dagang apabila memenuhi unsur-unsur yakni: informasinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dapat dipertahankan kerahasiannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.
h. Pengendalian Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian lisensi
Diatur di section 8 pasal 40 yang secara garus besar menyebutkan Negara anggota setuju, beberapa praktek lisensi atau kondisi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang menghambat persaingan mungkin memiliki efek buruk pada perdagangan dan dapat menghambat transfer dan iseminasi teknologi. Setiap anggota wajib masuk, atas permintaan, dapat berkonsultasi dengan anggota lain yang telah percaya bahwa pemilik hak kekayaan intelektual tersebut adalah warga negaranya yangmana permintaan konsultasi yang telah dialamatkan adalah melakukan usaha yang melanggar hukum dari anggota peminta. Warganegara dari Negara anggota atau domiciliaries adalah subyek dikenakan proses dalam Anggota lain dengan dugaan pelanggaran hukum negara nggota lain dan harus diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan negara anggota lain di bawah kondisi yang sama.
DASAR HUKUM UU HAK CIPTA SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
Dasar hukum UUHC secara nasional adalah UU No.19 Tahun 2002.
Dasar hukum UUHC secara internasional adalah TRIPs Agreement dan Berne Convention. TRIPs merupakan dasar hukum seluruh jenis HKI. Selain TRIPs dan Berne convention dasar hukum hak cipta adalah Buku II KUHPerdata (hak cipta dapat beralih dan dialihkan khusus benda bergerak)..
Mengapa TRIPs?
Warga Negara di dunia menandatangani WTO (organisasi perdagangan sedunia). Dalam dunia global (dunia tanpa batas) yang merupakan cirri-ciri world organization harus ada aturan yang sama. Maka dari itu diadakan penandatanganan WTO merundingkan praktek perdagangan, HKI, dll.
TRIPs Trade Related INtelectual Property Rights (Perdagangan yang berkaitan dengan HKI).
TRIPs merupakan traktat yang multilateral hamper 80% Negara-negara di dunia menjadi anggota WTO. TRIPs tak hanya melindungi hak cipta, tapi juga melindungi semua HKI. Standar-standar internasional dengan TRIPs berkaitan dengan hak cipta saja adalah Berne Convention. TRIPs bersumber dari Berne Convention.
UU No.19 tahun 2002 dengan TRIPs tidak jauh berbeda. Indonesia berdasarkan WTO berkewajiban mengharmonisasikan UU No 19 tahun 2002 sesuai dengan TRIPs dan Berne Convention.
SISTEM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN MEREK
Hak cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ( pasal 1 ayat 1 UU 19/2002)
Hak cipta : HAK EKSKLUSIF bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara OTOMATIS setelah SUATU CIPTAAN DILAHIRKAN tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
(ps 2 (1) UU 19/2002)
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. (Pasal 1 ayat 1 UU 15/2001)
Dalam sistem perlindungan secara otomatis (hak Cipta) automatically protection
o Secara otomatis begitu karya intelektual lahir dalam bentuk karya nyata mendapat perlindungan hukum
o Tidak wajib didaftar / perlindungan diberikan secara otomatis
o Tapi Undang-Undang menganjurkan pendaftaran
o Pendaftaran ke à Direktorat Jenderal HKI – Departemen Hukum dan HAM
dicatatkan dalam à Daftar Umum Ciptaan ps 35 (1) UU 19/2002
o Pendaftaran perlu dilakukan untuk memudahkan pembuktian akan adanya kepemilikan / kepastian hukum
o Sertifikat pendaftaran bukan menjadi bukti kepemilikan yang sah tentang adanya HKI jika dapat dibuktikan sebaliknya.
• Dalam sistem perlindungan konstitusi (merek) first to file system
o Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran merek, yaitu menganut sistem konstitutif maksudnya hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar merek pertama yang mendapat/berhak atas merek.ada 2 sistem pendaftaran yaitu sistem konstitutif dan deklaratif. Sistem konstitutif berdasarkan pada pendaftar pertama (first to file system), sedangkan sistem deklaratif adalah hak atas merek diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan. Namun dalam perkembangannya sistem deklaratif dianggap tidak dapat menjamin kepastian hukum karena perlindungan hukumnya hanya mendasarkan pada orang yang menggunakan merek terlebih dahulu atau pemakai merek pertama. Oleh karena itu dalam hukum merek sekarang ini dianut sistem konstitutif (first to file) yang lebih memberikan jaminan perlindungan hukum.
o Melindungi pendaftar pertama
o Wajib daftar agar memberikan jaminan perlindungan hukum.
o Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jendral HKI di Jakarta.
o Syarat mutlak pendaftaran bahwa merek harus punya daya pembeda yang cukup.
o Sertifikat pendaftaran merek sebagai tanda bukti pendaftaran hak atas merek.
OBYEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA
a. Buku, Program Komputer, pamplet, perwajahan karya tulis yg diterbitkan & semua hasil karya tulis lain
b. Ceramah , Kuliah, Pidato, dan ciptaan lain sejenis
c. Alat peraga utk kepentingan pendidikan
d. Lagu atau musik
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim
f. Seni rupa dengan segala bentuk : seni lukis, gambar, seni ukir , seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
g. Arsitektur
h. Peta
i. Seni batik
j. Fotografi
k. Sinematografi
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwajahan.
Dasar hukum pasal 12 UU no.19 Tahun 2002 tentang hak cipta
PERBANDINGAN MEREK DENGAN INDIKASI GEOGRAFIS
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. (Pasal 1 ayat 1 UU 15/2001)
Indikasi Geografis: adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
(PS 56 UU NO.15/2001 TTG MEREK JO PS 1 AYAT 1 PP NO 51 TH 2007 TTG INDIKASI GEOGRAFIS )
Dari segi merek Indikasi geografis
Barang yang ditandai Produk barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. hasil pertanian, produk olahan hasil kerajinan tangan atau barang lainnya sebagaimana diatur ps 1 angka 1 pp no. 51 th 2007
bentuk tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
Pemilik/pendaftar Beberapa orang atau badan hukum atau pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu atas produk barang dan jasa yang diperdagangkan. a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang ybs terdiri atas:
1. Pihak yg mengusahakan hasil alam atau kekayaan
alam
2. Produsen barang hasil pertanian
3. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri atau pedagang yg menjual barang tsb
b. Lembaga yg diberi kewenangan untuk itu
c. Kelompok konsumen barang tsb.
(PS 5 AYAT 3 PP NO 51 TH 2007 TTG INDIKASI GEOGRAFIS)
BERAKHIRNYA PERLINDUNGAN INDIKASI-GEOGRAFIS
Jangka waktu perlindungan Menurut pasal 28 UU no 15/2001, merek terdaftar mendaftarkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejank tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan diajukan dalam waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek bagi merek terdaftar tersebut. Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perlindungan Indikasi-Geografis
Pasal 4
Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas
yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasigeografis
tersebut masih ada.
jangka waktu perlindungan atas indikasi geografis tak dibatasi. Pendeknya perlindungan hak IG tak memiliki batasan kapan akan berakhir.
Jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta dan merek, menganut delik:
Pelanggaran hak cipta :
Pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan untuk menunutet ganti rugi kepada pihak yang telah melanggar haknya, dimana gugatan perdata sama sekali tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tindakan pidana. Sebagai suatu perbadingan Australia dalam prakteknya menonjolkan sanksi perdata daripada sanksi pidana. Di Indonesia pemilik hak cipta yang hak ciptanya dilanggar, gugatan perdatanya diajukan secara perdata ke pengadilan niaga, sedangkan yagn berkaitan dengan kasus tindak pidana diajukan ke penagdilan negeri. Tindak pidana dalam hak cipta adalah tindak pidana biasa/delik biasa.
Pelanggaran hak merek:
Pelanggaran hak merek selain penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata yang diajukan Pengadilan Niaga, juga dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Sementara itu kasus yang berupa tindak pidana merek diajukan ke pengadilan negeri, dan tindak pidana di bidang merek digolongkan sebagai delik aduan.
Delik biasa
Delik biasa adalah terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan. Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.
Contoh: seorang pegawai perpustakaan di Australia membiarkan mahasiswa memphotocopy sebuah buku secara penuh, padahal ia memiliki kewenangan untuk mencegahnya sebab sesuai ketentuan copyright act seseorang hanya boleh memphotocopy 10% dari keseluruhan buku, atau paling banyak hanya satu bab. Di Indonesia orang boleh memphotocopy untuk keseluruhan buku sepanjang untuk tujuan pendidikan, penelitian, serta untuk penulisan karya ilmiah sesuai ketentuan pasal 15 a UUHC, ukurannya sepanjang tiidak merugikan kepentingan yang wajar bagi penciptanya.
Contoh: penggunaan house music yang terkenal di diskotik untuk keuntungan financial diskotik menarik perhatian masyarakat pecinta diskotik berkunjung ke diskotik tersebut. Tidak ada unsure pengaduan disini, sebab dengan tanpa pengaduan, diskotik ini telah melanggar hak cipta pemilik/pencipta lagu tersebut.
Delik aduan
Delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban. Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.
Contoh:
Kasus merek “GUCCI” berawal dari didaftarkannya merek “Gucci Paints” oleh A.T. SOetedjo Hadinyoto selaku pengusaha toko cat di Surabaya. Pendaftaran tersebut diterima olrh Direktorat Merek DIrjen HKI. Ternyata pemakaian merek “Gucci Paints” oleh A.T. Soetedjo Hadinyoto telah merugikan pihak Guccio Gucci S.P.A. SOetedjo Hadinyoto kemungkinan tidak akan dikenakan sanksi bila tidak ada pengaduan dari pihak Guccio Gucci si pemilik dan pemakai pertama merek “GUCCI” di seluruh dunia sejak tahun 1980.
1. Apakah perlindungan karya Tari Pendet sama dengan perlindungan Hak Cipta lainnya?
Pada dasarnya, perlindungan karya tari sama dengan perlindungan hak cipta lainnya, yang di dasarkan pada pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, khusus untuk tari pendet karena masih belum ada kejelasan siapa penciptanya, yang di masyarakat satu mengatakan ada penciptanya, dan di lain pihak mengatakan tidak ada penciptanya. Jadi, dalam hal tari pendet tersebut ada penciptanya berpedoman pada Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002, sedangkan, dalam hal tari pendet tersebut tidak ada penciptanya, berpedoman pada Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa hak cipta atas karya-karya peninggalan sejarah, dipegang oleh Negara.
2. Apa itu Hak Cipta?
Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah : “Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
3. Bagaimana sistem perlindungan dan berapa jangka waktu perlindungan dari masing-masing jenis Hak Cipta?
A. Sistem Perlindungan Hak Cipta.
Perlindungan Hak Cipta adalah secara automatically protection system (sistem perlindungan otomatis), yang berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UUHC, yang menyatakan : “Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Hak Cipta tidak wajib didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (4) UUHC dan penjelasannya. Akan tetapi, Undang-Undang menganjurkan untuk dilakukannya pendaftaran hak cipta.
B. Jangka waktu perlindungan dari masing-masing jenis Hak Cipta.
- Untuk Ciptaan kategori a,b,c,d,e,f,g,h,,i,j, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. (Pasal 29 UUHC).
- Untuk ciptaan khusus kategori : a. Program Komputer, b. sinematografi, c. fotografi, d. database,dan e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 UUHC).
- Untuk Hak Cipta atau ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu. Dan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
4. Apa yang dimaksud Hak Ekonomi dan Hak Moral ?
- Hak Ekonomi (Economic Right) adalah Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak Ekonomi dalam Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dan menurut sifatnya, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak karena dapat beralih dan dialihkan.
- Hak Moral )Moral Right) adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak ekonominya atas hak cipta sudah dialihkan atau beralih. Akan tetapi, Hak Moral tidak dapat beralih dan dialihkan.
5. Apakah perlindungan program computer sama dengan perlindungan karya cipta buku?
Perlindungan program computer sama dengan perlindungan karya cipta buku, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UUHC. Yang membedakannya hanya dari segi jangka waktu perlindungan, untuk program computer berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (Pasal 30 UUHC). Sedangkan, untuk karya cipta buku berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia (Pasal 29 UUHC).
Kemudian yang membedakannya lagi adalah dari segi pembatasan hak cipta. Dimana untuk pembatasan program computer diatur dalam Pasal 15 huruf e UUHC, sedangkan untuk karya cipta buku pembatasannya diatur dalam Pasal 15 huruf d UUHC.
STUDY TASK-PROBLEM TASK
Arthur Brian, pencipta lagu “My Love” dari Amerika Serikat merasa kesal dan marah karena lagu yang diciptakan dan dinyanyikannya sendiri dan sangat terkenal di tahun 2008 ternyata digunakan dan hamper selalu diperdengarkan di sebuah Café & Music House, sebuah bisnis Restaurant dan Music yang sangat terkenal di Jakarta yaitu “The Ngawur Café & House of Music”. Arthur Brian setelah melakukan pengecekan ke lapangan secara teliti di awal Agustus 2009, pihaknya memperoleh data yang sangat akurat bahwa lagunya secara terus-menerus telah diperdengarkan di Café tersebut sejak 3 bulan yang lalu. Arthur Brian mendatangi kantor Law Firm saudara dan meminta legal advice, tidakan apa yang dapat ia lakukan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta atas karya lagu “My Love” tersebut. Arthur Brian meng-claim bahwa pihak “The Ngawur Café & House of Music” telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dan ingin menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut melalui jalur hukum. Untuk mengantisipasi kerugian yang lebih banyak atas hak ekonominya, ia mengkonsultasikan tentang Penetapan Sementara Pengadilan (Provision measures – Interlocutory Injunction). Sementara itu pihak pengusaha The Ngawur Café berargumentasi bahwa pihaknya telah membeli CD lagu tersebut secara sah di Toko.
PEMBAHASAN :
1. Tindakan apa yang dapat Arthur Brian lakukan untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta atas karya lagu “My Love” tersebut, legal advice apa yang bisa saudara berikan?
Sebagai seorang konsultan hukum, saran yang dapat saya berikan kepada Arthur Brian untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta atas karya lagunya adalah, seperti :
a. Dengan melakukan upaya administrasi, sebagai upaya preventif atau pencegahan. Yakni, dengan cara mendaftarkan karya lagu My Love agar mendapatkan perlindungan hak cipta (Pasal 35 UUHC). Walaupun kita tau bahwa hak cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis semenjak suatu ciptaan dilahirkan (Pasal 2 ayat (1) UUHC), akan tetapi undang-undang memang menganjurkan untuk dilakukan pendaftaran, agar tidak didahului oleh orang/pihak lain.
b. Dengan melakukan upaya perdata, yaitu Arthur Brian dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga Indonesia (Pasal 76 UUHC), sesuai dengan Locus Delicti (tempat kejadian) berdasarkan Pasal 56 UUHC yaitu setiap pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya.
c. Dengan memberlakukan ketentuan pidana, yaitu memberi ultimum remidium (obat terakhir) pada pihak yang dianggap melanggar Hak Cipta atas karya lagu My Love milik Arthur Brian, berdasarkan Pasal 72 UUHC.
2. Untuk mengantisipasi kerugian yang lebih banyak atas hak ekonominya, Arthur mengkonsultasikan tentang Penetapan Sementara ke Pengadilan. Bagaimana tanggapan saudara sebagai konsultan hukum?
Sebagai konsultan hukum, saya menyambut baik niat Arthur Brian untuk meminta Penetapan Sementara ke Pengadilan. Karena, dengan Penetapan Sementara Pengadilan dapat mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, dimana Pengadilan Niaga akan menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif. Dengan tidak lupa mengingatkan pada pihak yang merasa dirugikan untuk menyimpan bukti berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan memberikan bukti tersebut ke pengadilan, yang menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan memang berhak atas Hak Cipta (Pasal 67 UUHC).
Sistem Perlindungan Desain Industri dibandingkan dengan Hak Cipta.
Dalam proses pendaftaran Desain Industri, pendaftaran disertai dengan proses pemeriksaan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal, proses tersebut sama dengan Paten. Sedangkan dalam hak cipta pendaftaran tidak disertai proses pemriksaan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Desain Industri dikemukakan bahwa dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri dibedakan dari asas original dalam hak cipta. Pengertian “baru” atau “Kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran pertama diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan “original” dalam hak cipta berarti sesuatu yagn langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau mencipta atau suatu yang langsung dikemukakan oleh orang dapat membuktikan sumber aslinya. Asas pendaftaran pertama dalam Desain Industri (First to File) berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan atas desain industri yang akan mendapat perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali.
Contoh-contoh karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Desain Industri.
Contoh karya-karya yang mendapat perlindungan Desain Industri misalnya: desain tentang berbagai bentuk furniture seperti meja, kursi, desain pakaian, desain barang kerajinan seperti gantungan kunci, desain kerajinan buah-buahan yagn dibuat dari kayu dan lain sebagainya.
Jangka waktu perlindungan Desain Industri.
Perlindungan hukum terhadap karya-karya Desain Industri menurut TRIPS Agreement diberikan dalam jangka waktu 10 tahun, dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan (filing date), jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang. Dalam tenggang waktu tersebut pendesain/pemegang hak desain memiliki hak khusus untuk memakai, membuat, menjual, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang dihasilkan dari desain industry yang dilindungi, termasuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia khususnya dalam Pasal 5, juga dapat diketahui jangka waktu perlindungan yang sama dengan TRIPs Agreement yaitu karya Desain Industri mendapat perlindungan selama 10 tahun dan tidak dapat dieprpanjang. Setelah masa perlindungan Desain Industri habis maka karya Desain Industri akan menjadi Public Domein (milik masyarakat umum), artinya siapapun boleh memproduksi dan menggunakan Desain tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dan membayar royalty fee pada pendesainnya.
Dalam Desain Industri menganut delik aduan.
Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri adalah Delik Aduan. Ini berarti penyidikan berkaitan dengan pelanggaran hak hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari yang berhak yaitu pemegang hak atau penerima hak. Karena sifat tindak pidana desain industry merupakan delik aduan, ada atau tidaknya penuntutan sangat bergantung pada adanya aduan dari pihak yang dirugikan.
1. Rahasia Dagang adalah informasiyang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Mengenai pengertian Rahasia Dagang ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Sistem perlindungan Rahasia Dagang adalah sama dengan sistem perlindungan HKI, yakni Hak Cipta (Copy Rights), yaitu menganut sistem deklaratif (automatically protection system) atau sistem perlindungan otomatis. Disini pendaftaran bukanlah kewajiban, tetapi hanya disarankan untuk didaftarkan. Namun, Lisensi Rahasia Dagang yang merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tententu (Pasal 1 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang), wajib didaftarkan di Dirjen HKI.
3. Jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang ini tidak sama dengan yang diatur dalam kelompok HKI lainnya yang ditentukan secara kwantitatif selama sekian tahun. Namun, jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang adalah selama kerahasiaannya tidak diungkap atau dirahasiakan oleh pemiliknya. Artinya, sepanjang pemilik Rahasia Dagang tersebut menganggap temuan informasinya masih tetap memiliki nilai ekonomi dan sepanjang kerahasiaannya masih tetap terjaga. Apabila kerahasiaannya sudah diungkap,maka pada saat itu pula jangka waktu perlindungannya akan berakhir.
4. Confidential Contract atau yang disebut dengan confidentiality Agreement digunakan untuk mengantisipasi akan kemungkinan pelanggaran terhadap hak dari pemilik rahasia dagang, terutama kalau dikaitkan dengan mobilitas perpindahan tenaga kerja atau yagn berkaitan dengan negosiasi awal dari perjanjian Joint Venture. Confidentiality agreement tidak saja bisa digunakan untuk mengikat para karyawan untuk agar tidak membuka rahasia dagang baik selama maupun sudah tidak bekerja lagi, akan tetapi juga bisa diterapkan secara sama pada pihak-pihak yang akan terlibat dalam joint venture, dalam artian sebelum joint venture agreement terlebih dahulu dibuat Confidentiality Agreement untuk mencegah diungkapnya rahasia dagang.
5. Kasus Rahasia Dagang
Kasus Perdata:
PT BPE (Basuki Pratama Engineering) mengajukan gugatan ganti rugi senilai sekitar Rp127 miliar melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT HCMI (Hitachi Constructuin Machinery Indonesia) sebagai Tergugat I yang diduga melanggar rahasia dagang. Pihak lain yagn digugat adalah Shuji Sohma sebagai Tergugat II dalam kapasitas sebagai mantan direktur utama PT HCMI, Gunawan Setiadi Martono sebagai Tergugat III, Calvin Jonathan Barus sebagai Tergugat IV, Faozan sebagai Tergugat V, Yoshapat Widiastanto sebagai Tergugat VI, Agus Riyanto sebagai Tergugat VII, Aries Sasangka Adi sebagai Tergugat VIII, Muhammad Syukri sebagai Tergugat IX dan Roland Pakpahan sebegai Tergugat X. PT Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi senilai sekitar Rp127 miliar melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT HCMI sebagai tergugat I yang diduga melanggar rahasia dagang. Pihak lain yagn digugat adalah Shuji Shoma (Tergugat II) dalam kapasitas sebagai mantan Dirut PT HCMI, Gunawan Setiadi Martono sebagai Tergugat III, Calvin Jonathan Barus sebagai Tergugat IV, Faozan sebagai Tergugat V, Yoshapat WIdiastanto sebagai tergugat IV, Agus Riyanto tergugat VII, Aries Sasangka Adi tergugat VIII, Muhammad Syukri tergugat IX dan Roland Pakpahan tergugat X. penggugatan dilakukan sehubungan dengan pelanggaran rahasia dagang penggunaan metode produksi dan/atau metode penjualan mesin boiler secara tanpa hak.
PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industry dnegan produksi awal mesin pengering kayu. Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia. Sementara, tergugat IV sampai dengan tergugat X adalah bekas karyawan PT BPE. Ternyata, sejak para tergugat tidak bekerja di PT BPE, mereka telah bekerja di perusahaan Tergugat I, yaitu PT HCMI.
Tergugat I sekitar tiga sampai dengan lima tahun sebelum digugat mulai memproduksi mesin boiler dan menggunakan metode penjualan milik penggugat yang menjadi rahasia dagang PT BPE. PT BPE sangat keberatan dengan tindakan terguguat I, baik secara sendiri amupun bersama-sama, memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metodepenjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak.
Kasus Pidana
Dua orang karyawan PT BPM (Bumi Tanggerang Mesindotama) (pabrik cokelat), yaitu rahmat hendrato alias kristoforus dan Andreas Tan Giok San alias David Tan, didakwa telah membocorkan rahasia dagang PT GFIB (General Food Industri Bandung). Dalam persidangan perkara tindak pidana pembocoran rahasia dagang yang digelar di Pengadilan negeri Bandung, senin jaksa penutut umum , Achmad Nurhidayat,SH., menjerat kedua perbuatan orang terdakwa dengan pasal 13 jo pasal 17 undang –undang RI no 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang jo pasal 58 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana.
Dihadapan majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua hadi Waluyo, S.H., Jaksa mengatakan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah merugikan PT GFIB. Keduanya pernah bekerja di PT GFIB kemudian keluar dan bekerja di perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama, yakni pengolahan biji cokelat menjadi produk makanan olahan. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pada juni 2005 hingga maret 2007, pihak PT GFIB yang berkedudukan dijalan Rajawali Sakti, Dungus Cariang, kota Bandung, merasa dirugikan.
Saat bekerja di PT GFIB, terdakwa Rachmat menjabat sebagai proses engineer atau process superinterdant, sedangkan terdakwa Andreas sebagai roaster engineer atau roaster supervisior. Jaksa berkata, ‘ ‘ karena kedudukan dan keahliannya, terdakwa Rachmat Hendrato yang bekerja di PT GFIB sejak 10 april 1987, sempat beberapa bulan disekolahkan keluar negeri untuk memperkaya keahlian dibidangnya, bahkan yang bersangkutan sempat ditandatangi surat kesepakatan tereulis dengan PT GFIB yang isinya antara lain memegang teguh rahasia dagang dan tidak bekerja selama 2 tahun setelah masa berakhir hubungan kerja pada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama .’’
Namun, tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT GFIB, kedua terdakwa melamar pekerjaan dan diterima di perusahaan penglahan biji coklat lain, yakni PT BTM dengan jabatan sebagai kepala pabrik. Selanjutnya, terdakwa Rachmat mengajak Tersangaka Andreas untuk keluar dari PT GFIB guna begabung di PT BTM. Bahkan menurut jaksa untuk mengelabui PT GFIB, kedua terdakwa membuat surat lamaran kepada PT BTM dengan mengguanakan nama samaran yakni, Rachmat Hendrato, sedangkan Anreas dengan nama David Tan.
Perbuatan yang telah dilakukan oleh dua terdakwa memenuhi unsure perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 13 UURD yaitu apabila seorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang , mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiaban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Penggunaan nama samara untuk melamar kerja keperusahaan lain meruapakan bentuk itikad tidak baik dari kedua terdakwa. Karena memenuhi senua delik sebagaimana dimaksud pasal 13 UURD, terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 17 UURD dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
Majelis hakim menangani perkara tersebut telah memtuskan menyatakan bersalah kedua terdakwa tersebut dan memvonis kedua terdakwa dengan hukuman 2 bulan penjara dengan masa percobaan lima bulan penjara.
Selasa, 21 Juni 2011
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyerahan merupakancara memperoleh hak milik yang penting dan yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Penyerahan ini merupakan lembaga hukum yang hanya dikenal khusus dalam system hukum perdata. Menurut Hukum Perdata, yang dimaksud dengan penyerahan itu adalah : “penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu”. Dalam sistem hukum perdata lain tidak mengenal lembaga penyerahan ini. Menurut sistem Hukum Perdata juga, dalam perjanjian jual-beli harus diikuti dengan penyerahan, supaya terjadi perpindahan hak. Macam-macam cara penyerahan dari benda itu dibedakan sesuai dengan sifat benda itu, yaitu : benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak masih dibedakan atas : benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud.
Penyerahan dari benda bergerak yang berwujud, caranya diatur menurut ketentuan dari pasal 612 KUHPerdata : dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering) atau penyerahan dari tangan ke tangan. Akan tetapi, ada kalanya penyerahan benda bergerak yang berwujud itu dilakukan dengan cara menyerahkan kunci dari tempat/gedung dimana benda tadi disimpan, misalnya akan menyerahkan gula/beras satu gudang dengan cara menyerahkan kunci dari gudang itu, dimana barang-barang tadi disimpan. Penyerahan dari benda bergerak yang tidak berwujud ini dapat dibedakan sebagai berikut :
a. Penyerahan dari surat piutang aan toonder, diatur dalam pasal 1613 ayat 3 KUHPerdata dilakukan dengan penyerahan nyata. Ini kita lakukan sehari-hari, misalnya jika kita membayar dengan uang kertas.
b. Penyerahan dari piutang op naam (atas nama) disebut dalam pasal 613 ayat 1 KUHPerdata, dilakukan dengan cessie, yaitu dengan cara membuat akta autentik ataupun onderhands. Dalam mana dinyatakan bahwa piutang itu telah dipindahkan kepada seseorang.
c. Penyerahan dari piutang aan order ini diatur dalam pasal 613 ayat 3 KUHPerdata, dilakukan dengan penyerahan surat itu dan disertai dengan endossemen. Endossemen adalah menuliskan di balik dari surat piutang itu yang menyatakan kepada siapa piutang tersebut dipindahkan, penyerahan daripada benda yang tidak bergerak.
Dalam tulisan ini, kita akan lebih fokus untuk membahas mengenai cessie.
Penyerahan hak-hak piutang atas nama, khususnya untuk benda bergerak dilakukan dengan Cessie. Cessie merupakan penggantian orang berpiutang lama (disebut: Cedent), dengan seseorang berpiutang baru (Cessionaris). Misalnya, A berpiutang pada B, tetapi A menyerahkan piutang itu kepada C, sehingga C-lah yang berhak atas piutang yang ada pada B.
Menurut pasal 613 KUH Perdata, penyerahan itu harus dilakukan dengan akta autentik atau di bawah tangan. Penyerahan secara lisan tidak sah. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi supaya Cessie itu mempunyai kekuatan atau daya berlaku terhadap debitur. Pemindahan piutang dengan cessie itu biasa terjadi karena adanya jual-beli. Selanjutnya, cessie ini agak mirip sifatnya dengan pand piutang atas nama, dimana kedua-duanya dilakukan dengan akte dan harus ada pemberitahuan, tetapi toh ada bedanya. Dalam hal ini cessie perbuatan hukum itu sudah selesai dengan dibuatnya akte tersebut. Pemberitahuan itu hanya diperlakukan supaya debitur itu mengetahuinya dan kemudian terikat oleh adanya cessie itu. Sedang, dalam hal gadai perbuatan hukum itu selesai setelah adanya pemberitahuan, dengan dibuatnya akte saja perbuatan hukum belum selesai. Pembedaan tersebut diatas penting artinya dalam hal ada kepailitan.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Bagaimana keberadaan akta cessie sebagai pengikatan jaminan kredit?
1.2.2 Apakah saja syarat-syarat cessie?
1.3 Tujuan Penulisan
1.3.1 Untuk mengetahui keberadaan akta cessie sebagai pengikatan jaminan kredit.
1.3.2 Untuk mengetahui syarat-syarat cessie.
1.4 Manfaat Penulisan
1.4.1 Dapat membantu mahasiswa dalam memahami keberadaan akta cessie sebagai pengikatan jaminan kredit.
1.4.2 Dapat membantu mahasiswa dalam mengatahui apa saja syarat-syarat cessie.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Keberadaan Akta Cessie Sebagai Pengikatan Jaminan Kredit
Dalam praktek selama ini, terdapat beberapa cara untuk mengikat jaminan kredit. Pengikatan agunan kredit dapat dilakukan dengan hak tanggungan, gadai, hipotik, cessie dan fidusia. Pengikatan agunan tersebut dilakukan secara notariil maupun bawah tangan. Perikatan bawah tangan seperti cessie banyak digunakan oleh Bank BPD kaltim untuk mengikat kontrak kerja para debitur yang dipergunakan untuk menambah jaminan kredit, selain jaminan lainnya. Namun cessie tidak bisa diikat secara notariil, lalu amankan cessie sebagai perikatan jaminan bagi bank dipandang dari segi hukum. Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatanya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll). Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.
Cessie merupakan lembaga jaminan tetapi merupakan lembaga pengalihan piutang atas nama sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPer: Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur). Penggunaan cessie telah tergantikan dengan adanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Cessie diambil dari bahasa perancis, sessi, yang memiliki arti penyerahan hak. Pihak yang menyerahkan dinamakan cedent atau pemberi sessi dan pihak yang menerima penyerahan dinamakan cessionaris atau penerima sessi. Sehingga, cessie memiliki pengertian “pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur)”. Cessie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Akta cessie bukanlah bentuk jaminan yang diatur secara hukum melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kreditur yang memegang jaminan yang diperoleh berdasarkan akta cessie ini tidak memiliki hak untuk diutamakan (privilege) dari kreditur lain dalam hal si berhutang jatuh pailit. Dalam hal ini, hak atas stok barang akan terbagi bersama-sama kreditur lainnya dari si berhutang yang pailit tersebut. Dengan demikian, jaminan ini cukup beresiko tinggi dari sudut hukum. Sebagai catatan, akta cessie untuk tujuan pemberian jaminan tersebut tidak lagi digunakan sejak diberlakukannya Undang-undang tentang jaminan fidusia. Dengan undang-undang ini, pemberian hak atas kebendaan (dalam hal ini benda bergerak, baik bertubuh maupun tak bertubuh) menjadi dimungkinkan. Dan resikonyapun lebih rendah dari sudut hukum karena kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki hak keutamaan (privilege) atas barang yang dijaminkan tersebut terhadap kreditur lainnya. Privilege termasuk jenis piutang yang diberikan keistimewan atau piutang yang lebih didahulukan (bevoorrechte shcedulden) dalam hal ada pelelangan (executie) dari harta kekayaan debitur dan dalam hal terjadi kepailitan. Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang menurut ketentuan Pasal 1133 KUHPerdata timbul dari hak istimewa (privilege). Fidusia ini merupakan suatu jaminan yang didasarkan pada adanya perjanjian pokok. Jadi merupakan ikutan dari suatu perjanjian pokok tertentu misalnya perjanjian kredit/hutang piutang yang jaminannya adalah barang bergerak. Selanjutnya dibuatkan suatu akta Fidusia secara notaril dan akta tersebut di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana pemilik objek benda yang di fidusiakan tersebut bertempat tinggal . Misalnya di Kantor Wilayah Pendaftaran Fidusia Jakarta Pusat apabila benda yang bersangkutan/pemilik benda tersebut berada di wilayah Jakarta Pusat. Dalam konteks perjanjian hutang piutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan hutang. Dalam konteks ini, isi akta cessie yang bersangkutan sedikit berbeda dengan isi akta cessie biasa. Akta cessie yang bersifat khusus ini dibuat dengan pengaturan adanya syarat batal. Artinya, akta cessie akan berakhir dengan lunasnya hutang/pinjaman si berhutang. Sementara akta cessie biasa dibuat untuk tujuan pengalihan secara jual putus (outright) tanpa adanya syarat batal. Akta cessie yang bersifat khusus tersebut dilaksanakan dalam praktik sebagai respon dari tidak adanya bentuk hukum pemberian jaminan tertentu yang memungkinan si pemberi jaminan untuk tetap menggunakan barang jaminan yang diberikan sebagai jaminan. Sebagai contoh, apabila stok barang dagangan diberikan oleh si berhutang kepada krediturnya sebagai jaminan, maka tentu si berhutang tidak dapat menggunakan stok barang tersebut. Sementara stok barang tersebut sangat penting bagi si berhutang untuk kelangsungan usahanya, tanpanya tentu usahanya tidak dapat berjalan. Untuk itu, diciptakanlah skema pengalihan hak si berhutang atas barang dagangan tersebut kepada kreditur. Sementara itu stok barang tersebut tetap berada pada si berhutang. Perlu dicatat bahwa yang dialihkan hanyalah "hak atas barang dagangan", sementara penguasaan (hak untuk menggunakan stok barang tersebut) tetap ada pada si berhutang. Untuk menjamin bahwa nilai stok barang yang dijaminkan senantiasa dalam jumlah yang sama, dalam akta cessie disebutkan bahwa yang dijaminkan adalah hak atas stok barang yang "dari waktu ke waktu" merupakan milik si berhutang. Untuk tujuan pengawasan oleh kreditur, si berhutang wajib senantiasa menunjukkan daftar stok barang miliknya agar kreditur dapat memastikan bahwa jumlah minimal yang dijaminkan selalu sama guna meng-cover jumlah 'hak atas stok barang' tersebut yang dijaminkan kepada kreditur.
2.2 Syarat-Syarat Cessie
Dalam hukum Perdata dikenal dengan lembaga Penyerahan hak-hak piutang atas nama, dan khusus untuk benda bergerak dilakukan dengan cessie. Lembaga pengalihan piutang atas nama atau cessie sendiri merupakan suatu penggantian orang berpiutang lama (cedent), dengan seseorang yang berpiutang baru (cessionaris). Dalam Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata disebutkan, cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditor) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitor). Dalam praktek perbankan sendiri, cessie terkadang dijadikan sebagai tambahan jaminan selain jaminan pokok berupa proyek dan jaminan kebendaan lainnya.
Perlu perjelas kembali bahwa cessie merupakan lembaga pengalihan piutang atas nama, dan bukan merupakan lembaga jaminan. Oleh karenanya, dengan terjadinya pengalihan piutang atas nama tersebut, maka orang yang menerima pengalihan, menjadi kreditor baru, sedangkan debitornya tetap. Untuk memanfaatkan pengalihan piutang atas nama atau cessie sebagai jaminan, maka perlu dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh kreditor baru sebagai penerima piutang dan kreditor lama sebagai penyerah piutang.
Disisi lain sebagai suatu jaminan, maka cessie bersifat accesoir, yang berarti keberadaannya tergantung dari perjanjian kredit. Jika perjanjian kredit berakhir maka cessie harus terhapus juga. Pemegang cessie tidak memiliki hak preferent atau didahulukan pelunasannya.
Adapun syarat sahnya cessie adalah sebagai berikut :
• Cessie dibuat dengan akta otentik atau akta di bawah tangan;
• Pihak yang memiliki utang harus mengetahui (melalui pemberitahuan secara tertulis dari yang berpiutang) dan menyetujui serta mengakui penyerahan piutang tersebut kepada pihak lain;
• Penyerahan piutang karena surat bawa harus dilakukan dengan surat tersebut, sedangkan penyerahan piutang karena surat tunjuk harus dilakukan dengan penyerahan surat tersebut yang disertai dengan endosemen.
Dan terhadap penjelasan tersebut diatas yang terpenting harus diperhatikan adalah, bahwa dalam pengalihan piutang atas nama atau cessie hanya memiliki kekuatan dan daya berlaku terhadap debitur apabila terdapat pemberitahuan penyerahan secara nyata dari cedent (piutang lama) kepada debitor atau apabila terdapat pengakuan dari debitor secara tertulis. Namun, bilamana pemberitahuan tersebut tidak dilakukan, debitor dapat melakukan pembayaran terhadap cedent.\
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.1.1 Cessie merupakan lembaga jaminan tetapi merupakan lembaga pengalihan piutang atas nama sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPer: Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur). Penggunaan cessie telah tergantikan dengan adanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3.1.2 Syarat sahnya cessie adalah sebagai berikut :
• Cessie dibuat dengan akta otentik atau akta di bawah tangan;
• Pihak yang memiliki utang harus mengetahui (melalui pemberitahuan secara tertulis dari yang berpiutang) dan menyetujui serta mengakui penyerahan piutang tersebut kepada pihak lain;
• Penyerahan piutang karena surat bawa harus dilakukan dengan surat tersebut, sedangkan penyerahan piutang karena surat tunjuk harus dilakukan dengan penyerahan surat tersebut yang disertai dengan endosemen.
3.2 Saran
3.2.1 Agar pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur).
3.2.2 Agar pemindahan atau pengalihan piutang dengan cara cessie mengikuti syarat-syarat sahnya cessie yang telah ada.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyerahan merupakancara memperoleh hak milik yang penting dan yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Penyerahan ini merupakan lembaga hukum yang hanya dikenal khusus dalam system hukum perdata. Menurut Hukum Perdata, yang dimaksud dengan penyerahan itu adalah : “penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu”. Dalam sistem hukum perdata lain tidak mengenal lembaga penyerahan ini. Menurut sistem Hukum Perdata juga, dalam perjanjian jual-beli harus diikuti dengan penyerahan, supaya terjadi perpindahan hak. Macam-macam cara penyerahan dari benda itu dibedakan sesuai dengan sifat benda itu, yaitu : benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak masih dibedakan atas : benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud.
Penyerahan dari benda bergerak yang berwujud, caranya diatur menurut ketentuan dari pasal 612 KUHPerdata : dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering) atau penyerahan dari tangan ke tangan. Akan tetapi, ada kalanya penyerahan benda bergerak yang berwujud itu dilakukan dengan cara menyerahkan kunci dari tempat/gedung dimana benda tadi disimpan, misalnya akan menyerahkan gula/beras satu gudang dengan cara menyerahkan kunci dari gudang itu, dimana barang-barang tadi disimpan. Penyerahan dari benda bergerak yang tidak berwujud ini dapat dibedakan sebagai berikut :
a. Penyerahan dari surat piutang aan toonder, diatur dalam pasal 1613 ayat 3 KUHPerdata dilakukan dengan penyerahan nyata. Ini kita lakukan sehari-hari, misalnya jika kita membayar dengan uang kertas.
b. Penyerahan dari piutang op naam (atas nama) disebut dalam pasal 613 ayat 1 KUHPerdata, dilakukan dengan cessie, yaitu dengan cara membuat akta autentik ataupun onderhands. Dalam mana dinyatakan bahwa piutang itu telah dipindahkan kepada seseorang.
c. Penyerahan dari piutang aan order ini diatur dalam pasal 613 ayat 3 KUHPerdata, dilakukan dengan penyerahan surat itu dan disertai dengan endossemen. Endossemen adalah menuliskan di balik dari surat piutang itu yang menyatakan kepada siapa piutang tersebut dipindahkan, penyerahan daripada benda yang tidak bergerak.
Dalam tulisan ini, kita akan lebih fokus untuk membahas mengenai cessie.
Penyerahan hak-hak piutang atas nama, khususnya untuk benda bergerak dilakukan dengan Cessie. Cessie merupakan penggantian orang berpiutang lama (disebut: Cedent), dengan seseorang berpiutang baru (Cessionaris). Misalnya, A berpiutang pada B, tetapi A menyerahkan piutang itu kepada C, sehingga C-lah yang berhak atas piutang yang ada pada B.
Menurut pasal 613 KUH Perdata, penyerahan itu harus dilakukan dengan akta autentik atau di bawah tangan. Penyerahan secara lisan tidak sah. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi supaya Cessie itu mempunyai kekuatan atau daya berlaku terhadap debitur. Pemindahan piutang dengan cessie itu biasa terjadi karena adanya jual-beli. Selanjutnya, cessie ini agak mirip sifatnya dengan pand piutang atas nama, dimana kedua-duanya dilakukan dengan akte dan harus ada pemberitahuan, tetapi toh ada bedanya. Dalam hal ini cessie perbuatan hukum itu sudah selesai dengan dibuatnya akte tersebut. Pemberitahuan itu hanya diperlakukan supaya debitur itu mengetahuinya dan kemudian terikat oleh adanya cessie itu. Sedang, dalam hal gadai perbuatan hukum itu selesai setelah adanya pemberitahuan, dengan dibuatnya akte saja perbuatan hukum belum selesai. Pembedaan tersebut diatas penting artinya dalam hal ada kepailitan.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Bagaimana keberadaan akta cessie sebagai pengikatan jaminan kredit?
1.2.2 Apakah saja syarat-syarat cessie?
1.3 Tujuan Penulisan
1.3.1 Untuk mengetahui keberadaan akta cessie sebagai pengikatan jaminan kredit.
1.3.2 Untuk mengetahui syarat-syarat cessie.
1.4 Manfaat Penulisan
1.4.1 Dapat membantu mahasiswa dalam memahami keberadaan akta cessie sebagai pengikatan jaminan kredit.
1.4.2 Dapat membantu mahasiswa dalam mengatahui apa saja syarat-syarat cessie.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Keberadaan Akta Cessie Sebagai Pengikatan Jaminan Kredit
Dalam praktek selama ini, terdapat beberapa cara untuk mengikat jaminan kredit. Pengikatan agunan kredit dapat dilakukan dengan hak tanggungan, gadai, hipotik, cessie dan fidusia. Pengikatan agunan tersebut dilakukan secara notariil maupun bawah tangan. Perikatan bawah tangan seperti cessie banyak digunakan oleh Bank BPD kaltim untuk mengikat kontrak kerja para debitur yang dipergunakan untuk menambah jaminan kredit, selain jaminan lainnya. Namun cessie tidak bisa diikat secara notariil, lalu amankan cessie sebagai perikatan jaminan bagi bank dipandang dari segi hukum. Pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatanya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang (notaris, PPAT dll). Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.
Cessie merupakan lembaga jaminan tetapi merupakan lembaga pengalihan piutang atas nama sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPer: Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur). Penggunaan cessie telah tergantikan dengan adanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Cessie diambil dari bahasa perancis, sessi, yang memiliki arti penyerahan hak. Pihak yang menyerahkan dinamakan cedent atau pemberi sessi dan pihak yang menerima penyerahan dinamakan cessionaris atau penerima sessi. Sehingga, cessie memiliki pengertian “pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur)”. Cessie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Akta cessie bukanlah bentuk jaminan yang diatur secara hukum melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kreditur yang memegang jaminan yang diperoleh berdasarkan akta cessie ini tidak memiliki hak untuk diutamakan (privilege) dari kreditur lain dalam hal si berhutang jatuh pailit. Dalam hal ini, hak atas stok barang akan terbagi bersama-sama kreditur lainnya dari si berhutang yang pailit tersebut. Dengan demikian, jaminan ini cukup beresiko tinggi dari sudut hukum. Sebagai catatan, akta cessie untuk tujuan pemberian jaminan tersebut tidak lagi digunakan sejak diberlakukannya Undang-undang tentang jaminan fidusia. Dengan undang-undang ini, pemberian hak atas kebendaan (dalam hal ini benda bergerak, baik bertubuh maupun tak bertubuh) menjadi dimungkinkan. Dan resikonyapun lebih rendah dari sudut hukum karena kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki hak keutamaan (privilege) atas barang yang dijaminkan tersebut terhadap kreditur lainnya. Privilege termasuk jenis piutang yang diberikan keistimewan atau piutang yang lebih didahulukan (bevoorrechte shcedulden) dalam hal ada pelelangan (executie) dari harta kekayaan debitur dan dalam hal terjadi kepailitan. Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang menurut ketentuan Pasal 1133 KUHPerdata timbul dari hak istimewa (privilege). Fidusia ini merupakan suatu jaminan yang didasarkan pada adanya perjanjian pokok. Jadi merupakan ikutan dari suatu perjanjian pokok tertentu misalnya perjanjian kredit/hutang piutang yang jaminannya adalah barang bergerak. Selanjutnya dibuatkan suatu akta Fidusia secara notaril dan akta tersebut di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana pemilik objek benda yang di fidusiakan tersebut bertempat tinggal . Misalnya di Kantor Wilayah Pendaftaran Fidusia Jakarta Pusat apabila benda yang bersangkutan/pemilik benda tersebut berada di wilayah Jakarta Pusat. Dalam konteks perjanjian hutang piutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan hutang. Dalam konteks ini, isi akta cessie yang bersangkutan sedikit berbeda dengan isi akta cessie biasa. Akta cessie yang bersifat khusus ini dibuat dengan pengaturan adanya syarat batal. Artinya, akta cessie akan berakhir dengan lunasnya hutang/pinjaman si berhutang. Sementara akta cessie biasa dibuat untuk tujuan pengalihan secara jual putus (outright) tanpa adanya syarat batal. Akta cessie yang bersifat khusus tersebut dilaksanakan dalam praktik sebagai respon dari tidak adanya bentuk hukum pemberian jaminan tertentu yang memungkinan si pemberi jaminan untuk tetap menggunakan barang jaminan yang diberikan sebagai jaminan. Sebagai contoh, apabila stok barang dagangan diberikan oleh si berhutang kepada krediturnya sebagai jaminan, maka tentu si berhutang tidak dapat menggunakan stok barang tersebut. Sementara stok barang tersebut sangat penting bagi si berhutang untuk kelangsungan usahanya, tanpanya tentu usahanya tidak dapat berjalan. Untuk itu, diciptakanlah skema pengalihan hak si berhutang atas barang dagangan tersebut kepada kreditur. Sementara itu stok barang tersebut tetap berada pada si berhutang. Perlu dicatat bahwa yang dialihkan hanyalah "hak atas barang dagangan", sementara penguasaan (hak untuk menggunakan stok barang tersebut) tetap ada pada si berhutang. Untuk menjamin bahwa nilai stok barang yang dijaminkan senantiasa dalam jumlah yang sama, dalam akta cessie disebutkan bahwa yang dijaminkan adalah hak atas stok barang yang "dari waktu ke waktu" merupakan milik si berhutang. Untuk tujuan pengawasan oleh kreditur, si berhutang wajib senantiasa menunjukkan daftar stok barang miliknya agar kreditur dapat memastikan bahwa jumlah minimal yang dijaminkan selalu sama guna meng-cover jumlah 'hak atas stok barang' tersebut yang dijaminkan kepada kreditur.
2.2 Syarat-Syarat Cessie
Dalam hukum Perdata dikenal dengan lembaga Penyerahan hak-hak piutang atas nama, dan khusus untuk benda bergerak dilakukan dengan cessie. Lembaga pengalihan piutang atas nama atau cessie sendiri merupakan suatu penggantian orang berpiutang lama (cedent), dengan seseorang yang berpiutang baru (cessionaris). Dalam Pasal 613 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata disebutkan, cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditor) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitor). Dalam praktek perbankan sendiri, cessie terkadang dijadikan sebagai tambahan jaminan selain jaminan pokok berupa proyek dan jaminan kebendaan lainnya.
Perlu perjelas kembali bahwa cessie merupakan lembaga pengalihan piutang atas nama, dan bukan merupakan lembaga jaminan. Oleh karenanya, dengan terjadinya pengalihan piutang atas nama tersebut, maka orang yang menerima pengalihan, menjadi kreditor baru, sedangkan debitornya tetap. Untuk memanfaatkan pengalihan piutang atas nama atau cessie sebagai jaminan, maka perlu dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh kreditor baru sebagai penerima piutang dan kreditor lama sebagai penyerah piutang.
Disisi lain sebagai suatu jaminan, maka cessie bersifat accesoir, yang berarti keberadaannya tergantung dari perjanjian kredit. Jika perjanjian kredit berakhir maka cessie harus terhapus juga. Pemegang cessie tidak memiliki hak preferent atau didahulukan pelunasannya.
Adapun syarat sahnya cessie adalah sebagai berikut :
• Cessie dibuat dengan akta otentik atau akta di bawah tangan;
• Pihak yang memiliki utang harus mengetahui (melalui pemberitahuan secara tertulis dari yang berpiutang) dan menyetujui serta mengakui penyerahan piutang tersebut kepada pihak lain;
• Penyerahan piutang karena surat bawa harus dilakukan dengan surat tersebut, sedangkan penyerahan piutang karena surat tunjuk harus dilakukan dengan penyerahan surat tersebut yang disertai dengan endosemen.
Dan terhadap penjelasan tersebut diatas yang terpenting harus diperhatikan adalah, bahwa dalam pengalihan piutang atas nama atau cessie hanya memiliki kekuatan dan daya berlaku terhadap debitur apabila terdapat pemberitahuan penyerahan secara nyata dari cedent (piutang lama) kepada debitor atau apabila terdapat pengakuan dari debitor secara tertulis. Namun, bilamana pemberitahuan tersebut tidak dilakukan, debitor dapat melakukan pembayaran terhadap cedent.\
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.1.1 Cessie merupakan lembaga jaminan tetapi merupakan lembaga pengalihan piutang atas nama sebagaimana diatur dalam pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPer: Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur). Penggunaan cessie telah tergantikan dengan adanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3.1.2 Syarat sahnya cessie adalah sebagai berikut :
• Cessie dibuat dengan akta otentik atau akta di bawah tangan;
• Pihak yang memiliki utang harus mengetahui (melalui pemberitahuan secara tertulis dari yang berpiutang) dan menyetujui serta mengakui penyerahan piutang tersebut kepada pihak lain;
• Penyerahan piutang karena surat bawa harus dilakukan dengan surat tersebut, sedangkan penyerahan piutang karena surat tunjuk harus dilakukan dengan penyerahan surat tersebut yang disertai dengan endosemen.
3.2 Saran
3.2.1 Agar pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur).
3.2.2 Agar pemindahan atau pengalihan piutang dengan cara cessie mengikuti syarat-syarat sahnya cessie yang telah ada.
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
APA DAN BAGAIMANA DENGAN MAKANAN DALUWARSA
Dalam Permenkes RI No. 180/1985 tentang makanan daluwarsa, pasal 1:
(a) : makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label yang digunakan sebagai makanan tetapi bukan obat.
(b) : makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa
(c) : tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya.
Pada label dari makanan yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluwarsa secara jelas (pasal 2)
Makanan yang rusak baik sebelum maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan sebagai bahan berbehaya (pasal 4)
Pelanggaran terhadap pasal 2 dikenakan sanksi administrative dan atau sanksi hukum lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 5)
Kep. Dirjen POM No. 02594 th 1991, makanan tertentu yang harus mencantumkan daluwarsa:
1. Roti, biscuit dan produk sejenisnya
2. Makanan rendah kalori
3. Makanan penambah zat gizi (Nutrient Supplement)
4. Coklat dan produknya
5. Kelapa dan hasil olahannya nata de coco
6. Minyak dan lemak
7. Margarine lebih bagus, lebih mahal dari mentega. (kenapa mentega dan margarine dibedakan? Lemaknya yang berbeda yaitu lemak nabati dan hewani).
8. Mentega dn kacang
9. Produk telur
10. Saos
11. Minuman ringan tidak berkarbonat
12. Sari buah dalam kaleng, sari buah marissa.
13. Susu
Pasal 3 Kep. Badan POM No: Hk 00.05.23.0131 tanggal 12 Januari 2003 menyebutkan:
1. Obat, obat tradisional, suplemen makanan dan pangan harus mencantumkan tanggal daluwarsa
2. Tanggal daluwarsa dari produk harus mudah dilihat
3. Obat tadisional tertentu tidak diwajibkan mendaftar jamu
4. Produk-produk yang tidak diwajibkan mencantumkan tanggal daluwarsa, diantaranya:
a. Sayur dan buah segar
b. Minuman beralkohol jenis anggur
c. Minuman yang mengandung alcohol tidak lebih dari 10%
d. Cuka (Vinegar) tahan disimpan lama
e. BTM denganmasa simpan lebih dari 18 bulan (Bahan Tambahan Makanan vixin (penyedap rasa), masako, saos, kecap, saos tiram, sari rasa, kecap raja rasa.
f. Roti dan kue dengan masa simpan 24 jam.
Pencantuman label daluwarsa, belum ada standar baku
Pasal 27 (2) PP No. 69/1999: “baik digunakan sebelum”
PENDAFTARAN MAKANAN
Permenkes RI No. 382/1989 pada intinya mengatur 4 hal:
1. Makanan yang wajib didaftarkan
2. Makanan yang dibebaskan dari wajib daftar
3. Persetujuan pendaftaran
4. Pengaturan sanksi
Pasal 3 : makanan yang wajib didaftarkan:
Pasal 4 (1) Industri rumah tangga yang sudah mengikuti penyuluhan wajib mendaftarkan makanan hasil produksinya yang meliputi:
a. Susu dan hasil olahannya
b. Makanan bayi
c. Makanan kalengan steril komersial
d. Minuman keras
Pasal 4(2) Industri rumah tangga yang belum mengikuti penyuluhan wajib mendaftarkan semua makanan hasil produksinya.
Pasal 5 (1), makanan yang dibebaskan dari wajib daftar:
a. Daya tahannya tidak lebih dari 7 hari
b. Diproduksi oleh industry rumah tangga yang sudah mengikuti penyuluhan
c. Berasal dari impor dalam jumlah kecil untuk keperluan tertentu
Pasal 5 (2), makanan terolah yang merupakan sumbangan.
Pasal 5 (3), untuk keperluan ilmu pengetahuan dan konsumsi sendiri.
Tidak hanya untuk produksi industry rumah tangga yang dibebaskan dari kewajiban mencantumkan tanggal kadaluwarsa
Industry rumah tangga cukup mencantumkan ijin edar dari Departemen KEsehatan, missal: Krupuk Ikan Produksi Sidoarjo Dep. Kes RI No. SP. 796/13.01/94.
Permenkes, limitative.
SANKSI
UUPK melanggar pasal 8 antara lain:
Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
Tidak memasang kabel
Memperdagangkan barang yang rusak
Berdasarkan pasal 62.
(1) Pidana penajra maksimum 5 tahun atau ppidana denda maksimum 2 miliar.
(3) Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, kematian diberlakukan ketentuan pidana.
UU No.7/1996
Pasal 21 (c) pangan yang sudah daluwarsa dikategorikan sebagai pangan tercemar dan setiap orang dilarang mengedarkan dengan sengaja menurut pasal 55 diancam dnegan pidana penjara maksimum 5 tahun dan atau denda 600 juta, karena kelalaian diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum 120 juta.
PP No.69/1999. Pelanggaran ketentuan pasal 27, 28, 29 berdasarkan pasal 61:
1. Tindakan administrative
2. Antara lain:
a. Peringatan secara tertulis
b. Larangan mengedarkan
c. Pemusnahan pangan
d. Pengehntian produksi
e. Pengenaan denda maksimum 50 juta
f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha
3. Jika peringatan tertulis 3x tidak diindahkan, barulah izin edarnya dicabut
4. Tindakan administrative oleh Menteri Teknis.
Permenkes No. 180/1985, berdasarkan pasal 5 :
Sanksi administrative atau sanksi hukum lainnya, jika tidak mencantumkan tanggal daluwarsa secara jelas.
Jika menimpor dan mengedarkan makanan daluwarsa, hukuman kurungan atau denda sesuai dengan pasal 2 (1) UU Bahan Berbahaya Stb.1949-377
PENUTUP
jika konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan daluwarsa, maka pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi administrative, pidana, perdata yagn berupa ganti rugi sesuai ketentuan dalam UUPK, UU Pangan, PP tentang label dan iklan pangan maupun Permenkes.
Produk kadaluwarsa sekarang ini sudah menjadi isu yang harus segera ditandatangani secara terpadu, oleh karena makanan yang bermutu adalah hak konsumen dan citra produk.
KASUS :
Institut Pertanian Bogor (IPB) dihujat beberapa kalangan publik yang memaksa untuk mempublikasikan lima merek dagang susu formula yang terkontaminasi bakteri E sakazakii. Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan Rektor IPB pekan lalu, IPB dipaksa untuk menyebutkan nama-nama susu formula yang tercemar bakteri E sakazakii. Padahal, secara kode etik penelitian hal itu tidak bisa dilakukan. Pasalnya, dalam etika penelitian, penelitian itu sudah lama dan sudah ada penelitian lanjutan pada 2008, yang menyimpulkan tidak ada lagi bakteri E sakazakii. Dr Sri Estuningsih selaku ahli mikrobiologi kedokteran hewan telah memberikan dampak hujatan publik kepada IPB. Dosen FKH itu meneliti berdasarkan dana hibah bersaing. Pada perjalanan penelitiannya tahun 2003/2006, Dr Estu mengambil sampel dari susu formula. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui 5 dari 22 produk susu yang diteliti ternyata mengandung kontaminan bakteri E sakazakii. Dr Estu memaparkan kontaminan bakteri ini pada berbagai seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Enam tahun setelah penelitian dilaksanakan, Estu justru menghadapi tuntutan hukum. David Tobing, pengacara publik, ialah orang yang berturut-turut memenangi tuntutan di level pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah konstitusi (MK). Isi tuntutan tersebut adalah agar IPB, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) mengumumkan merek susu yang terpapar Enterobacter sakazakii sesuai dengan penelitian Estu yang dilaksanakan mulai 2003 itu. Pasalnya, penelitian yang mulai dilakukan pada 2003 itu bukanlah penelitian survaillance, artinya peneliti tidak mendaftar seluruh merek susu yang beredar di pasaran, tapi semata mencari bakteri yang terdapat pada susu. Apabila merek susu diungkap sekarang, akan menimbulkan kepanikan pada publik. Pasalnya, akan terjadi multitafsir. Hal itu tentunya tidak adil dan diskriminatif karena sampel tidak mewakili seluruh jenis susu dan makanan bayi yang beredar di pasaran. Padahal E sakazakii adalah jenis bakteri yang dapat dijumpai di mana-mana, termasuk dalam usus manusia yang tidak sakit. Baru pada 2009 Badan POM mengadopsi Codex yang mengatur cemaran E sakazakii. Badan POM juga melakukan survaillance terhadap seluruh merek susu dan makanan bayi yang beredar di pasaran. Survaillance terus berlanjut hingga saat ini, tetapi Badan POM sudah tidak menemukan satu pun merek susu yang mengandung cemaran E sakazakii, pascaadopsi Codex itu. Berdasarkan fungsi pengawasan itulah, Badan POM mengumumkan hasil penelitiannya terhadap berbagai susu yang ada di pasaran. Sejak 2009 hingga kini Badan POM telah meneliti 117 jenis susu di pasaran Indonesia yang kesemuanya aman dari E sakazakii. Artinya, produsen yang produknya tercemar periode 2003-2006 tidak bisa dituntut secara hukum karena belum ada regulasinya. Apabila IPB terpaksa mengumumkan merek susu dengan cemaran E sakazakii berdasar hasil penelitian Estu, hal tersebut akan menyalahi prinsip keadilan dalam penelitian karena sampel yang digunakan belum mencakup seluruh sampel yang beredar di pasaran.
ANALISA :
Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Permasalahan yang dihadapai konsumen Indonesia saat ini, seperti juga yang dialami konsumen-konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya pada soal memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks, yaitu kesadaran semua pihak, baik dari pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku, serta harga yang sesuai (reasonable).
Hak konsumen yang diabaikan oleh peluka usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini,banyak bermunculan berbagai macam produk barang / pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di Tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawan secara langsung. Jika tidak berhati – hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi obyek ekploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang / jasa yang dikonsumsinya. Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang atau jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang / jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi
Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan pangan merupakan salah satu factor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Jadi, sebelum pangan tersebut didistribusikan, harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebuh dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya, pangan btidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti pencemaran pestisida, logam berat, mikroba pantogen, ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat, misalnya tercemar bahan-bahan berbahaya.
Dalam kasus ini, terdapat kasus mengenai susu formula untuk dikonsumsi anak-anak yang telah tercemar bakteri/mikroba “E Sakazakii”. Disini, daya beli masyarakat terhadap susu formula tidak dipengaruhi oleh isu bakteri Sakazakii yang terdapat pada susu formula, hal ini dikarenakan kepentingan terhadap susu formula itu mengalahkan isu kandungan bakteri/mikroba dalam produk tersebut. Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan merek-merek susu formula yang mengandung Enterobacter sakazakii segera dipublikasikan, IPB dan penelitinya Dr Sri Estuningsih hingga kini tetap tak bersedia mengumumkannya. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Herry Suhardiyanto beralasan etika internasional mengharuskan tidak disebutkannya merek dagang dari sampel yang diteliti. "Wajib untuk mempublikasikan hasil penelitian, hal itu sudah dilakukan oleh penelitinya di jurnal-jurnal ilmiah internasional, namun mengumumkan sampel nama-nama susu formula melanggar etika penelitian internasional," katanya. Keputusan MA yang memenangkan gugatan pengacara publik David Tobing untuk mengumumkan lima merek susu formula tercemar E Sakazakii itu, lanjut dia, membuat IPB dalam posisi dilematis, dimana pihaknya ingin taat pada hukum tapi tetap menjunjung tinggi etika ilmiah internasional. "Hingga saat ini kami juga belum menerima relaas (bukti penerimaan) amar putusan MA. Putusan adalah tindakan hukum. Mengumumkannya adalah tindakan hukum. Kami belum bisa mengambil langkah sebelum terima relas," katanya.
Institut Pertanian Bogor meminta Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat memberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat tentang tata cara yang benar dalam mengkonsumsi susu formula. Selaku pihak yang menemukan adanya kandungan bakteri Enterobacter Sakazakii, IPB tidak ingin masyarakat resah atas temuan bakteri yang sebenarnya dapat dengan mudah diantisipasi. “IPB meminta kita untuk mensosialisasikan kembali agar masalah ini diluruskan kepada publik,” tutur Kepala BPKN Suarhatini Hadad dalam keterangan tertulisnya. Ia mengatakan pihaknya akan lebih memfokuskan sosialisasi kepada konsumen tentang tata cara pengkonsumsian yang baik dan benar serta kriteria-kriteria bayi yang dapat terserang bakteri ini. Demikian juga dengan sosialisasi mengenai cara penularan, penanganan dan penyembuhan. Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan hingga kini belum ada laporan penurunan penjualan susu formula di tanah air terkait isu-isu kandungan bakteri yang beredar belakangan ini. “Susu formula masih laris manis di pasaran baik di pasar modern dan pasar rakyat. Sepertinya, animo masyarakat tidak terganggu dengan isu bakteri tersebut. Dan dari segi penjualan, tidak terganggu,” ungkap Tutum yang juga menjabat sebagai anggota BPKN itu. Menurutnya, jikalau terdapat penurunan penjualan susu formula, maka perlu dilakukan penelitian pasar lebih lanjut, apakah penurunan tersebut disebabkan oleh isu yang kini tengah beredar di masayarakat ataukah disebabkan faktor lain.
Sebenarnya informasi mengenai kandungan zat tertentu yang terdapat dalam suatu produk seperti susu formula pada kasus ini itu sangatlah penting. Tapi, karena memandang pada kode etik penelitian yang tidak mengizinkan untuk mempublikasikan merek susu formula yang mengandung bakteri E-Sakazakii dan karena menurut penelitian bakteri ini tidak terlalu berbahaya dan dapat diantisipasi. Maka susu formula yang diisukan mengandung bakteri Sakazakii ini tetap dipasarkan. Dengan pemasaran ini tidak mempengaruhi penjualan susu formula karena kebutuhan akan susu formula terus meningkat mengingat konsumen yang memerlukan susu formula tersebut untuk kebutuhan bayi mereka. Agar konsumen tidak merasa dirugikan perlu diperhatikan hak-hak konsumen yang tidak terlepas dari kewajiban pelaku usaha. Hak konsumen dituangkan dalam Pasal 4 UUPK antara lain:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.
Sedangkan kewajiban hak pelaku usaha antara lain:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
KESIMPULAN
Dalam kasus ini, pihak pelaku usaha tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena pelaku usaha hanya mengedarkan produk-produk yang telah mendapat izin dari Departemen Kesehatan untuk diedarkan kepada konsumen. Apalagi pada saat dilakukan penelitian belum ada standar Codex yang menetapkan susu formula tidak boleh mengandung Enterobacter sakazakii, karena aturan internasional Codex keamanan pangan dunia baru melarang adanya bakteri enterobacter sakazakii di susu formula pada Juli 2008. Sedangkan susu formula yang diisukan mengandung bakteri Sakazakii ini telah beredar pada tahun 2003-2006. Namun kekurangannya disini hanya kurangnya informasi kepada konsumen yang menyatakan bahwa bakteri E-Sakazakii tersebut tidak terlalu berbahaya atau dapat dikatakan masih dapat diantisipasi. Jikalau terjadi efek samping dari bakteri tersebut disertakan bagaimana cara penanggulangannya. Karena bagaimanapun isu yang telah beredar mengenai bakteri E-Sakazakii yang terkandung dalam susu formula itu tidak menyurutkan daya beli masyarakat terhadap produk tersebut. Malah dapat dikatakan penjualan susu formula di pasaran semakin meningkat. Hal ini sebaiknya dilakukan agar tidak melanggar hak-hak konsumen yang telah dipaparkan pada Pasal 4 UUPK.
DAFTAR PUSTAKA
• Ari Purwadi. Sistem Tanggung Jawab Periklanan dan Perlindungan Konsumen. Majalah Yuridika No.5 Volume 16 September-Oktober 2001.
• Kristiyani, Celina Tri Siwi. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• http//:Kominfo-Newsroom. com
• http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=177590:etika-ilmiah-vs-keputusan-ma-umumkan-merek
Dalam Permenkes RI No. 180/1985 tentang makanan daluwarsa, pasal 1:
(a) : makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label yang digunakan sebagai makanan tetapi bukan obat.
(b) : makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa
(c) : tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya.
Pada label dari makanan yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluwarsa secara jelas (pasal 2)
Makanan yang rusak baik sebelum maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan sebagai bahan berbehaya (pasal 4)
Pelanggaran terhadap pasal 2 dikenakan sanksi administrative dan atau sanksi hukum lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 5)
Kep. Dirjen POM No. 02594 th 1991, makanan tertentu yang harus mencantumkan daluwarsa:
1. Roti, biscuit dan produk sejenisnya
2. Makanan rendah kalori
3. Makanan penambah zat gizi (Nutrient Supplement)
4. Coklat dan produknya
5. Kelapa dan hasil olahannya nata de coco
6. Minyak dan lemak
7. Margarine lebih bagus, lebih mahal dari mentega. (kenapa mentega dan margarine dibedakan? Lemaknya yang berbeda yaitu lemak nabati dan hewani).
8. Mentega dn kacang
9. Produk telur
10. Saos
11. Minuman ringan tidak berkarbonat
12. Sari buah dalam kaleng, sari buah marissa.
13. Susu
Pasal 3 Kep. Badan POM No: Hk 00.05.23.0131 tanggal 12 Januari 2003 menyebutkan:
1. Obat, obat tradisional, suplemen makanan dan pangan harus mencantumkan tanggal daluwarsa
2. Tanggal daluwarsa dari produk harus mudah dilihat
3. Obat tadisional tertentu tidak diwajibkan mendaftar jamu
4. Produk-produk yang tidak diwajibkan mencantumkan tanggal daluwarsa, diantaranya:
a. Sayur dan buah segar
b. Minuman beralkohol jenis anggur
c. Minuman yang mengandung alcohol tidak lebih dari 10%
d. Cuka (Vinegar) tahan disimpan lama
e. BTM denganmasa simpan lebih dari 18 bulan (Bahan Tambahan Makanan vixin (penyedap rasa), masako, saos, kecap, saos tiram, sari rasa, kecap raja rasa.
f. Roti dan kue dengan masa simpan 24 jam.
Pencantuman label daluwarsa, belum ada standar baku
Pasal 27 (2) PP No. 69/1999: “baik digunakan sebelum”
PENDAFTARAN MAKANAN
Permenkes RI No. 382/1989 pada intinya mengatur 4 hal:
1. Makanan yang wajib didaftarkan
2. Makanan yang dibebaskan dari wajib daftar
3. Persetujuan pendaftaran
4. Pengaturan sanksi
Pasal 3 : makanan yang wajib didaftarkan:
Pasal 4 (1) Industri rumah tangga yang sudah mengikuti penyuluhan wajib mendaftarkan makanan hasil produksinya yang meliputi:
a. Susu dan hasil olahannya
b. Makanan bayi
c. Makanan kalengan steril komersial
d. Minuman keras
Pasal 4(2) Industri rumah tangga yang belum mengikuti penyuluhan wajib mendaftarkan semua makanan hasil produksinya.
Pasal 5 (1), makanan yang dibebaskan dari wajib daftar:
a. Daya tahannya tidak lebih dari 7 hari
b. Diproduksi oleh industry rumah tangga yang sudah mengikuti penyuluhan
c. Berasal dari impor dalam jumlah kecil untuk keperluan tertentu
Pasal 5 (2), makanan terolah yang merupakan sumbangan.
Pasal 5 (3), untuk keperluan ilmu pengetahuan dan konsumsi sendiri.
Tidak hanya untuk produksi industry rumah tangga yang dibebaskan dari kewajiban mencantumkan tanggal kadaluwarsa
Industry rumah tangga cukup mencantumkan ijin edar dari Departemen KEsehatan, missal: Krupuk Ikan Produksi Sidoarjo Dep. Kes RI No. SP. 796/13.01/94.
Permenkes, limitative.
SANKSI
UUPK melanggar pasal 8 antara lain:
Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
Tidak memasang kabel
Memperdagangkan barang yang rusak
Berdasarkan pasal 62.
(1) Pidana penajra maksimum 5 tahun atau ppidana denda maksimum 2 miliar.
(3) Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, kematian diberlakukan ketentuan pidana.
UU No.7/1996
Pasal 21 (c) pangan yang sudah daluwarsa dikategorikan sebagai pangan tercemar dan setiap orang dilarang mengedarkan dengan sengaja menurut pasal 55 diancam dnegan pidana penjara maksimum 5 tahun dan atau denda 600 juta, karena kelalaian diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum 120 juta.
PP No.69/1999. Pelanggaran ketentuan pasal 27, 28, 29 berdasarkan pasal 61:
1. Tindakan administrative
2. Antara lain:
a. Peringatan secara tertulis
b. Larangan mengedarkan
c. Pemusnahan pangan
d. Pengehntian produksi
e. Pengenaan denda maksimum 50 juta
f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha
3. Jika peringatan tertulis 3x tidak diindahkan, barulah izin edarnya dicabut
4. Tindakan administrative oleh Menteri Teknis.
Permenkes No. 180/1985, berdasarkan pasal 5 :
Sanksi administrative atau sanksi hukum lainnya, jika tidak mencantumkan tanggal daluwarsa secara jelas.
Jika menimpor dan mengedarkan makanan daluwarsa, hukuman kurungan atau denda sesuai dengan pasal 2 (1) UU Bahan Berbahaya Stb.1949-377
PENUTUP
jika konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan daluwarsa, maka pelaku usaha dapat dijatuhkan sanksi administrative, pidana, perdata yagn berupa ganti rugi sesuai ketentuan dalam UUPK, UU Pangan, PP tentang label dan iklan pangan maupun Permenkes.
Produk kadaluwarsa sekarang ini sudah menjadi isu yang harus segera ditandatangani secara terpadu, oleh karena makanan yang bermutu adalah hak konsumen dan citra produk.
KASUS :
Institut Pertanian Bogor (IPB) dihujat beberapa kalangan publik yang memaksa untuk mempublikasikan lima merek dagang susu formula yang terkontaminasi bakteri E sakazakii. Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan Rektor IPB pekan lalu, IPB dipaksa untuk menyebutkan nama-nama susu formula yang tercemar bakteri E sakazakii. Padahal, secara kode etik penelitian hal itu tidak bisa dilakukan. Pasalnya, dalam etika penelitian, penelitian itu sudah lama dan sudah ada penelitian lanjutan pada 2008, yang menyimpulkan tidak ada lagi bakteri E sakazakii. Dr Sri Estuningsih selaku ahli mikrobiologi kedokteran hewan telah memberikan dampak hujatan publik kepada IPB. Dosen FKH itu meneliti berdasarkan dana hibah bersaing. Pada perjalanan penelitiannya tahun 2003/2006, Dr Estu mengambil sampel dari susu formula. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui 5 dari 22 produk susu yang diteliti ternyata mengandung kontaminan bakteri E sakazakii. Dr Estu memaparkan kontaminan bakteri ini pada berbagai seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Enam tahun setelah penelitian dilaksanakan, Estu justru menghadapi tuntutan hukum. David Tobing, pengacara publik, ialah orang yang berturut-turut memenangi tuntutan di level pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah konstitusi (MK). Isi tuntutan tersebut adalah agar IPB, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) mengumumkan merek susu yang terpapar Enterobacter sakazakii sesuai dengan penelitian Estu yang dilaksanakan mulai 2003 itu. Pasalnya, penelitian yang mulai dilakukan pada 2003 itu bukanlah penelitian survaillance, artinya peneliti tidak mendaftar seluruh merek susu yang beredar di pasaran, tapi semata mencari bakteri yang terdapat pada susu. Apabila merek susu diungkap sekarang, akan menimbulkan kepanikan pada publik. Pasalnya, akan terjadi multitafsir. Hal itu tentunya tidak adil dan diskriminatif karena sampel tidak mewakili seluruh jenis susu dan makanan bayi yang beredar di pasaran. Padahal E sakazakii adalah jenis bakteri yang dapat dijumpai di mana-mana, termasuk dalam usus manusia yang tidak sakit. Baru pada 2009 Badan POM mengadopsi Codex yang mengatur cemaran E sakazakii. Badan POM juga melakukan survaillance terhadap seluruh merek susu dan makanan bayi yang beredar di pasaran. Survaillance terus berlanjut hingga saat ini, tetapi Badan POM sudah tidak menemukan satu pun merek susu yang mengandung cemaran E sakazakii, pascaadopsi Codex itu. Berdasarkan fungsi pengawasan itulah, Badan POM mengumumkan hasil penelitiannya terhadap berbagai susu yang ada di pasaran. Sejak 2009 hingga kini Badan POM telah meneliti 117 jenis susu di pasaran Indonesia yang kesemuanya aman dari E sakazakii. Artinya, produsen yang produknya tercemar periode 2003-2006 tidak bisa dituntut secara hukum karena belum ada regulasinya. Apabila IPB terpaksa mengumumkan merek susu dengan cemaran E sakazakii berdasar hasil penelitian Estu, hal tersebut akan menyalahi prinsip keadilan dalam penelitian karena sampel yang digunakan belum mencakup seluruh sampel yang beredar di pasaran.
ANALISA :
Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Permasalahan yang dihadapai konsumen Indonesia saat ini, seperti juga yang dialami konsumen-konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya pada soal memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks, yaitu kesadaran semua pihak, baik dari pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku, serta harga yang sesuai (reasonable).
Hak konsumen yang diabaikan oleh peluka usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini,banyak bermunculan berbagai macam produk barang / pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di Tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawan secara langsung. Jika tidak berhati – hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi obyek ekploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang / jasa yang dikonsumsinya. Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang atau jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang / jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi
Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan pangan merupakan salah satu factor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Jadi, sebelum pangan tersebut didistribusikan, harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebuh dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya, pangan btidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti pencemaran pestisida, logam berat, mikroba pantogen, ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat, misalnya tercemar bahan-bahan berbahaya.
Dalam kasus ini, terdapat kasus mengenai susu formula untuk dikonsumsi anak-anak yang telah tercemar bakteri/mikroba “E Sakazakii”. Disini, daya beli masyarakat terhadap susu formula tidak dipengaruhi oleh isu bakteri Sakazakii yang terdapat pada susu formula, hal ini dikarenakan kepentingan terhadap susu formula itu mengalahkan isu kandungan bakteri/mikroba dalam produk tersebut. Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan merek-merek susu formula yang mengandung Enterobacter sakazakii segera dipublikasikan, IPB dan penelitinya Dr Sri Estuningsih hingga kini tetap tak bersedia mengumumkannya. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Herry Suhardiyanto beralasan etika internasional mengharuskan tidak disebutkannya merek dagang dari sampel yang diteliti. "Wajib untuk mempublikasikan hasil penelitian, hal itu sudah dilakukan oleh penelitinya di jurnal-jurnal ilmiah internasional, namun mengumumkan sampel nama-nama susu formula melanggar etika penelitian internasional," katanya. Keputusan MA yang memenangkan gugatan pengacara publik David Tobing untuk mengumumkan lima merek susu formula tercemar E Sakazakii itu, lanjut dia, membuat IPB dalam posisi dilematis, dimana pihaknya ingin taat pada hukum tapi tetap menjunjung tinggi etika ilmiah internasional. "Hingga saat ini kami juga belum menerima relaas (bukti penerimaan) amar putusan MA. Putusan adalah tindakan hukum. Mengumumkannya adalah tindakan hukum. Kami belum bisa mengambil langkah sebelum terima relas," katanya.
Institut Pertanian Bogor meminta Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat memberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat tentang tata cara yang benar dalam mengkonsumsi susu formula. Selaku pihak yang menemukan adanya kandungan bakteri Enterobacter Sakazakii, IPB tidak ingin masyarakat resah atas temuan bakteri yang sebenarnya dapat dengan mudah diantisipasi. “IPB meminta kita untuk mensosialisasikan kembali agar masalah ini diluruskan kepada publik,” tutur Kepala BPKN Suarhatini Hadad dalam keterangan tertulisnya. Ia mengatakan pihaknya akan lebih memfokuskan sosialisasi kepada konsumen tentang tata cara pengkonsumsian yang baik dan benar serta kriteria-kriteria bayi yang dapat terserang bakteri ini. Demikian juga dengan sosialisasi mengenai cara penularan, penanganan dan penyembuhan. Sebelumnya, Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan hingga kini belum ada laporan penurunan penjualan susu formula di tanah air terkait isu-isu kandungan bakteri yang beredar belakangan ini. “Susu formula masih laris manis di pasaran baik di pasar modern dan pasar rakyat. Sepertinya, animo masyarakat tidak terganggu dengan isu bakteri tersebut. Dan dari segi penjualan, tidak terganggu,” ungkap Tutum yang juga menjabat sebagai anggota BPKN itu. Menurutnya, jikalau terdapat penurunan penjualan susu formula, maka perlu dilakukan penelitian pasar lebih lanjut, apakah penurunan tersebut disebabkan oleh isu yang kini tengah beredar di masayarakat ataukah disebabkan faktor lain.
Sebenarnya informasi mengenai kandungan zat tertentu yang terdapat dalam suatu produk seperti susu formula pada kasus ini itu sangatlah penting. Tapi, karena memandang pada kode etik penelitian yang tidak mengizinkan untuk mempublikasikan merek susu formula yang mengandung bakteri E-Sakazakii dan karena menurut penelitian bakteri ini tidak terlalu berbahaya dan dapat diantisipasi. Maka susu formula yang diisukan mengandung bakteri Sakazakii ini tetap dipasarkan. Dengan pemasaran ini tidak mempengaruhi penjualan susu formula karena kebutuhan akan susu formula terus meningkat mengingat konsumen yang memerlukan susu formula tersebut untuk kebutuhan bayi mereka. Agar konsumen tidak merasa dirugikan perlu diperhatikan hak-hak konsumen yang tidak terlepas dari kewajiban pelaku usaha. Hak konsumen dituangkan dalam Pasal 4 UUPK antara lain:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.
Sedangkan kewajiban hak pelaku usaha antara lain:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
KESIMPULAN
Dalam kasus ini, pihak pelaku usaha tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena pelaku usaha hanya mengedarkan produk-produk yang telah mendapat izin dari Departemen Kesehatan untuk diedarkan kepada konsumen. Apalagi pada saat dilakukan penelitian belum ada standar Codex yang menetapkan susu formula tidak boleh mengandung Enterobacter sakazakii, karena aturan internasional Codex keamanan pangan dunia baru melarang adanya bakteri enterobacter sakazakii di susu formula pada Juli 2008. Sedangkan susu formula yang diisukan mengandung bakteri Sakazakii ini telah beredar pada tahun 2003-2006. Namun kekurangannya disini hanya kurangnya informasi kepada konsumen yang menyatakan bahwa bakteri E-Sakazakii tersebut tidak terlalu berbahaya atau dapat dikatakan masih dapat diantisipasi. Jikalau terjadi efek samping dari bakteri tersebut disertakan bagaimana cara penanggulangannya. Karena bagaimanapun isu yang telah beredar mengenai bakteri E-Sakazakii yang terkandung dalam susu formula itu tidak menyurutkan daya beli masyarakat terhadap produk tersebut. Malah dapat dikatakan penjualan susu formula di pasaran semakin meningkat. Hal ini sebaiknya dilakukan agar tidak melanggar hak-hak konsumen yang telah dipaparkan pada Pasal 4 UUPK.
DAFTAR PUSTAKA
• Ari Purwadi. Sistem Tanggung Jawab Periklanan dan Perlindungan Konsumen. Majalah Yuridika No.5 Volume 16 September-Oktober 2001.
• Kristiyani, Celina Tri Siwi. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• http//:Kominfo-Newsroom. com
• http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=177590:etika-ilmiah-vs-keputusan-ma-umumkan-merek
Langganan:
Postingan (Atom)